soal latihan pmpkn susilo

1. LATIHAN ULANGAN SEMESTER GANJIL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN
KELAS IX
Bagian I
SOAL ESSAY
Petunjuk :
A. No. Presensi Ganjil Mengerjakan Soal Essay No. Ganjil, Sedangkan No. Presensi
Genap Mengerjakan Soal No. Genap !!
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat !!
……………..
1. Kemukakan defenisi otonomi daerah !
2. Jelaskan tujuan diadakannya otonomi daerah !
3. Sebutkan dan jelaskan asas-asas otonomi daerah !
4. Uraikan manfaat dari adanya otonomi daerah !
5. Jelaskan akibat (dampak negatif) dari adanya otonomi daerah !
6. Jelaskan kewenangan Pusat berdasarkan UU No. 32 Th. 2004 !
7. Jelaskan kewenangan Daerah menurut UU No. 32 Th. 2004 !
8. Jelaskan tugas DPRD !
9. Jelaskan tugas kepala daerah !
10. Jelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di
daerah !
Bagian II
SOAL PILIHAN GANDA
Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini dengan cara memberi tanda silang
pada alternatif yang benar diantara empat kemungkinan jawaban yang
tersedia.!!
……………..
1. Peraturan yang mengatur tentang otonomi daerah yang berlaku sekarang adalah ....
a. UU No. 20 / 1980
b. UU No. 22 / 1999
c. UU No. 30/ 2003
d. UU No. 32 / 2004
2. Salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah....
a. Pemerataan
c. Kesamaan
b. Keselarasan
d. Partisipasi
3. Kewenangan daerah, mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan,
kecuali....
a. Peradilan
b.
Pembangunan
c. Ekonomi
d.
Kesehatan
4. Menurut UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), Pemerintah Daerah berhak menetapkan
Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan....
a. Otonomi dan Tugas Pembantuan
b. Otonomi daerah
c. Tugas Pembantuan
d. Tugas Otonomi

2. 5.
Apabila kebijakan publik tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam
masyarakat, maka pelaksanaannya.....
a. Masyarakat langsung melakukan demonstrasi
b. Tidak menanggapi, karena tidak bersangkutan
c. Tetap mematuhi semua kebijakan publik
d. Kurang mendapat tanggapan dari masyarakat
6. Segala kebijakan, baik yang berkait dengan hukum, peraturan perundangan lainnya
yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan dibuat oleh lembaga yang
berwenang disebut.....
a. Kebijakan atasan
b. Kepentingan kelompok
c. Kebijakan publik
d. Peraturan daerah
7. Perhatikan pernyataan di bawah ini
1. ditujukan untuk kepentingan umum
2. dibuat oleh yang berwenang
3. kebijakan yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundangan
4. ditujukan untuk kelompok tertentu
Dari pernyataan diatas, yang bukan ciri-ciri kebijakan publik adalah......
a. Nomor 1
b. Nomor 2
c. Nomor 3
d. Nomor 4
8. UU. adalah kebijakan publik yang dikeluarkan lembaga .......
a. Presiden
b. DPR
c. Presiden dan DPR
d. MPR
9. Perhatikan pernyataan di bawah ini................
1. evaluasi kebijakan publik
2. perumusan kebijakan publik
3. isu / masalah publik
4. penerapan kebijakan publik
Langkah-langkah perumusan kebijakan publik yang paling benar adalah........
a. 3, 4, 2, 1
b. 3, 2, 4, 1
c. 3, 4, 1, 2
d. 2, 1, 4, 3
10. Faktor eksternal (faktor dari luar) yang menyebabkan masyarakat tidak mau
melaksanakan kebijakan publik di daerah adalah....
a. Masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi
b. Masyarakat tidak mau tahu
c. Masyarakat telah terbiasa pada pola lama, yaitu pembuatan peraturan tanpa
keterlibatan masyarakat
d. Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan memperlambat
proses pembuatan kebijakan publik.
11. Di bawah ini adalah pernyataan yang menunjukkan konsekuensi dari akibat
ketidakaktifan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik,
kecuali.....
a. Kebijakan publik yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat
b. Kebijakan publik hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu
c. Kebijakan publik dapat dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung
jawab.

3. d. Kebijakan publik yang dikeluarkan dapat mengayomi masyarakat
12. Bentuk kebijakan publik di daerah adalah...
a. UU
b. Peraturan Pemerintah
c. Peraturan daerah
d. Peraturan Desa
13. Penyelesaian masalah, apakah akan dimasukkan dalam perumusan peraturan desa /
daerah atau tidak berada pada tahap....
a. Penyusunan agenda
b. Perumusan kebijakan
c. Penetapan kebijakan
d. Pelaksanaan kebijakan
14. Yang bukan merupakan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat akibat
dari kebijakan publik adalah....
a. Perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak-hak rakyat secara
menyeluruh
b. Kebijakan publik itu bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan
masyarakat
c. Kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilainilai masyarakat
d. Kebijakan publik akan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
15. Pemeran tidak resmi dalam perumusan kebijakan publik adalah....
a. Warga negara atau individu
b. DPD
c. DPRD
d. BPD
SELAMAT MENGERJAKAN
SUKSES SELALU!!