This Presentation sheet prepared for Minister of Planning and Development, Indonesia/Bappenas.

1. STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Implementasi Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK;
Permen-PPN No. 1 Tahun 2013 tentang Sistem Monitoring Stranas PPK;
Rencana Aksi PPK 2014
Paparan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Jakarta, 21 November 2013

2. Outline Pembahasan
Bagaimana Proses Lahirnya STRANAS PPK ?
Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Bagaimana Visi STRANAS PPK dapat diwujudkan ?
Road Map Stranas PPK 2012-2025
Road Map Jangka Menengah
Permen-PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013
Koordinasi
Tahapan Penyusunan Aksi
Tahapan Pelaksanaan Aksi
Tahapan Pelaporan Aksi
Manajemen Informasi Sistem STRANAS PPK
Update Perkembangan Aksi PPK 2014
Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Stranas PPK

3. Bagaimana Proses Lahirnya STRANAS PPK ?
2006
s/d
2010
2011
2012
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Pemerintah Indonesia
meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun
2003;
- Kurun waktu ini dilakukanlah Koordinasi, serial meeting serta diskusi
dalam rangka penyusunan Stranas PPK serta pembahasan strategi
dan aksi Stranas PPK yang melibatkan pemangku kepentingan,
diantaranya pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi
masyarakat sipil dan pihak terkait lainnya;
- Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun
2011 & 2012;
- Inpres No. 9/2011 dan Inpres No. 17/2011 diterbitkan (tentang Aksi
PPK 2011 & 2012)
- Dilakukan penajaman Stranas PPK
- Finalisasi Dokumen Stranas PPK;
- Diterbitkannya Perpres 55/2012 tentang Stranas PPK*)
- Bappenas melakukan diseminasi Perpres 55/2012 ke
Kementerian/Lembaga/Pemda
- Semester kedua, disusun Rencana Aksi PPK 2013 - - - > tahun 2013
disahkan menjadi Inpres No. 1/2013 tentang Aksi PPK
- Bappenas mulai menyusun Pedoman Koordinasi, Monitoring &
Evaluasi Stranas PPK (Kormonev Stranas PPK) - - - > 2013, disahkan
*)
terbitnya Perpres 55/2012 otomatis
menyelesaikan pelaksanaan Inpres 5/2004 tg
Percepatan Pemberantasan Korupsi
menjadi Permen-PPN/Bappenas No. 1/2013 tg Kormonev Stranas PPK

4. Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Visi
Misi
Strategi
Indikator Keberhasilan
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas

5. Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Visi Jangka Menengah 20122014
Visi
Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi
dengan didukung oleh sistem nilai budaya yang berintegritas
Visi Jangka Panjang 2012-2015
Misi
Strategi
Indikator Keberhasilan
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas
Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi
dengan kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem
nilai budaya yang berintegritas

6. Apa Isi dari STRANAS PPK ?
• Pencegahan & Penindakan Korupsi secara terpadu &
Nasional;
Visi
Misi
Strategi
• Konsolidasi Sistem & mekanisme nasional penyelematan
aset hasil korupsi melalui kerjasama
nasional/internasional scr efektif;
• Mengembangkan Reformasi peraturan UU Nasional yg
mendukung pencegahan & penindakan korupsi secara
konsisten, terkonsolidasi, sistematisasi dlm rangka
penegakan hukum tindak pidana korupsi;
• Membangun pendidikan dan budaya anti korupsi (PBAK);
• Mengembangkan sistem pelaporan kinerja implementasi
stranas PPK yang transparan dan terkonsolidasi;
Indikator Keberhasilan
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas

7. Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Pencegahan;
Visi
Misi
Penegakan Hukum
Strategi
Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan sesuai UNCAC;
Indikator Keberhasilan
Kerjasama Internasional dan
Penyelamatan Aset Hasil Tipikor
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas
Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)
Mekanisme Pelaporan

8. Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Visi
Misi
Strategi
Indikator Keberhasilan
PENCAPAIAN IPK
Merupakan indeks yang dikembangkan
oleh Transparancy International guna
mengukur tingkat korupsi negara-negara
se-dunia
% KESESUAIAN (PERATURAN
PERUNDANGAN) DENGAN UNCAC
Indonesia telah sepakat untuk
memasukkan beberapa rekomendasi dari
UNCAC ke dalam peraturan-peraturan
yang terkait dengan upaya penegakan
hukum kepada koruptor
SISTEM INTEGRITAS NASIONAL
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas
Sistem ini adalah bagian dari PBAK yang
dikembangkan oleh KPK dan rencananya
akan digunakan secara massiv di seluruh
k/l dan pemda dengan tujuan
mengurangi korupsi di negeri ini

9. Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Visi
Misi
Strategi
Indikator Keberhasilan
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas
Daftar peranti anti korupsi yang dapat
diadopsi oleh K/L dan Pemda dalam
rangka mengimplementasikan Stranas
PPK.

10. Apa Isi dari STRANAS PPK ?
Visi
Misi
Strategi
Indikator Keberhasilan
Piranti Anti Korupsi
Fokus Kegiatan Prioritas
FKP ditentukan berdasarkan strategi
yang dipilih dan seberapa besar
pengaruh kegiatan yang akan menjadi
fokus utama untuk dilaksanakan dalam
mengurangi angka korupsi di negeri ini

11. Bagaimana Visi STRANAS PPK dapat diwujudkan?
VISI & MISI
INDIKATOR KEBERHASILAN
ROAD MAP JANGKA PANJANG (2012-2025) & ROAD MAP JANGKA MENENGAH (2012-2014)
PENCAPAIAN IPK
STRATEGI
PENCEGAHAN
INDEKS
PENCEGAHAN
KORUPSI
STRATEGI
PENEGAKAN
HUKUM
INDEKS PENEGAKAN
HUKUM TIPIKOR
% KESESUAIAN (PERATURAN
PERUNDANGAN) DENGAN UNCAC
STRATEGI
HARMONISASI
PERATURAN
PERUNDANGAN
% PENYELESAIAN
REKOMENDASI HASIL
REVIEW UNCAC
STRATEGI
KERJASAMA
INTERNASIONAL DAN
PENYELAMATAN ASET
HASIL TIPIKOR
PERSENTASE TINGKAT
KEBERHASILAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL
DALAM BIDANG TIPIKOR
DAN PERSENTASE
PENYELAMATAN ASET
HASIL TIPIKOR
SISTEM INTEGRITAS
NASIONAL
STRATEGI
PENDIDIKAN DAN
BUDAYA ANTI
KORUPSI
SURVEI PERILAKU
ANTI KORUPSI
FOKUS KEGIATAN  RENCANA AKSI
PERANTI ANTI KORUPSI  SDM & KEBIJAKAN/REGULASI
STRATEGI
MEKANISME
PELAPORAN
SURVEY TINGKAT
KEPUASAN
STAKEHOLDERS
TERHADAP
PELAPORAN PPK

12. ROAD MAP STRANAS PPK
ROAD MAP JANGKA PANJANG (2012-2025)
ROAD MAP JANGKA MENENGAH (2012-2014)
Di tahun 2014 akan disusun Road Map Jangka
Menengah berikutnya, 2015-2019

13. ROAD MAP JANGKA MENENGAH [2012-2014]
Pajak dan Bea Cukai;
Sasaran Prioritas
Perijinan;
Aksi PPK 2011
Aksi PPK 2012
Aksi PPK 2013
Aksi PPK 2014
Pertanahan;
Pengadaan Barang/Jasa;
Proses Penegakan Hukum;
Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
Penyesuaian
Peraturan Perundangundangan dengan
Rekomendasi UNCAC;

14. Gambaran Pelaksanaan Aksi PPK 2011 – 2013
Uraian
Aksi PPK 2011
Aksi PPK 2012
Aksi PPK 2013
Aksi PPK 2014
Dasar Hukum
Aksi
Inpres 9/2011
Inpres 17/2011
Inpres 1/2013
Dalam proses persetujuan
Waktu
12 Mei 2011
19 Desember 2011
25 Januari 2013
Struktur
6 Strategi, 11
FKP, 47 isu, 102
Rencana Aksi,
142 Sub Rencana
Aksi
6 Strategi, 12 Fokus,
106 Rencana Aksi,
199 Sub Rencana
Aksi
Untuk K/L;
6 Strategi, 44 Fokus, 251 Aksi,
374 Sub Aksi
Koordinator
UKP4
UKP4
Bappenas, UKP4 dan Kemendagri
Bappenas, UKP4 dan Kemendagri
Pelaksana
16 K/L
30 K/L
48 K/L, 33 Prop, 40 Kab, 33 Kota
Seluruh K/L dan Pemda
Pedoman
Kormonev
-
-
Permen PPN/Kepala Bappenas
No. 1 Tahun 2013
Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1
Tahun 2013
???
Untuk Pemda;
1 Strategi, 1 Fokus, 707 Aksi, 714
Sub Aksi

15. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Prinsip Dasar
Pemen-PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013
dikeluarkan dalam rangka untuk menjadi
pedoman dalam melakukan koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan Stranas
PPK;
Dalam Permen ini juga dimuat tentang prinsipprinsip dasar dari kegiatan koordinasi serta
pemantauan & Evaluasi STRANAS PPK yang
dilakukan;
Prinsip Dasar Koordinasi Stranas PPK
Prinsip Dasar Pemantauan & Evaluasi Stranas PPK
Terpusat dan terpadu.
Dilakukan mulai dari tahapan pelaksanaan hingga pelaporan
dilaksanakan dengan pengendalian yang jelas baik oleh pemerintah
pusat, daerah dan masyarakat;
Terus menerus dan berkesinambungan.
Artinya koordinasi dilakukan sebagai rangkaian kegiatan yang saling
menyambung, terkait sehingga berbagai benturan dan kendala segera
mungkin dapat teratasi, dan;
Pendekatan multi instansional.
Artinya koordinasi merupakan wujud saling memberikan informasi
yang relevan untuk menghindarkan tumpang tindih tugas yang satu
dengan yang lain.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
Obyektif dan Profesional;
Transparan;
Partisipatif;
Pemberdayaan;
Akuntabel;
Tepat Waktu;
Berkesinambungan;
Berbasis indikator kinerja;
Menyelesaikan masalah.

16. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Koordinasi
Proses Koordinasi Aksi PPK K/L dan Pemda
Lembaga Penanggung Jawab/
Pelaksana Aksi PPK
1.
1
2.
3.
1
BAPPENAS
bertanggung jawab
mengkoordinasikan
penyusunan Aksi PPK
pada semua K/L
BAPPENAS selaku PENANGGUNG JAWAB Pemantauan
Evaluasi & Pelaporan Aksi Stranas PPK untuk
Kementerian/Lembaga (Nasional);
KEMENDAGRI (Inspektorat Jenderal) selaku
PENANGGUNG JAWAB Pemantauan Evaluasi untuk
Pemprov, Pemkab/Pemkot (Nasional);
2
3
KEMENDAGRI (cq Inspektorat Jenderal & BINA
BANGDA) selaku PELAKSANA Pemantauan, Evaluasi, Aksi
Stranas Pemprov, Pemkab/Pemkot (Nasional);
5.
FOCAL POINT yang ditunjuk oleh K/L dan Pemprov,
Pemkab, Pemkot selaku PELAKSANA PELAPORAN
Capaian Pelaksanaan Aksi PPK.
Kemendagri (Dirjen
BANGDA) bertanggung
jawab mengkoordinasikan
penyusunan Aksi PPK pada
Pemprov melalui focal point
provinsi
Bappeda Provinsi
mengkoordinasikan
penyusunan Aksi PPK pada
Pemerintah Kabupaten/
Pemerintah Kota melalui focal
point di Kabupaten/Kota
Kemendagri (Inspektorat
Provinsi) bertanggung jawab
mengkoordinasikan proses
pemantauan tiga bulanan di
semua pemerintah propinsi.
Inspektorat Provinsi
mengkoordinasikan proses
pemantauan tiga bulanan
pada semua Pemerintah Kota
dan/atau Pemerintah Daerah.
Kemendagri (Dirjen
BANGDA) bertanggung
jawab memastikan semua
Provinsi menyampaikan
laporan hasil pelaksanaan
Aksi PPK Provinsi setiap tiga
bulan dan laporan hasil
evaluasi tahunan
Bappeda Provinsi memastikan
agar semua Pemerintah
Kabupaten/Kota
menyampaikan laporan
pelaksanaan Aksi PPK
Pemerintah Kabupaten/Kota
setiap tiga bulan dan laporan
evaluasi tahunan
Tahap PELAKSANAAN
BAPPENAS bertanggung
proses pemantauan tiga
bulanan di semua K/L.
INSPEKTORAT JENDERAL masing-masing K/L selaku
PELAKSANA Pemantauan, Evaluasi, Aksi Stranas di
Kementerian/Lembaga;
4.
Tahap PENYUSUNAN
Tahap PELAPORAN AKSI
BAPPENAS
bertanggung jawab
memastikan semua K/L
menyampaikan hasil
pelaksanaan Aksi PPK
setiap tiga bulan
maupun laporan hasil
evaluasi tahunan
Kemen-PPN/BAPPENAS bertanggung jawab menyampaikan laporan tahunan tentang capaian
pelaksaan Stranas PPk dengan didasari pada hasil pemantauan dan evaluasi tahunan Aksi PPK
K/L dan Pemda

17. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Tahap Penyusunan Aksi
1. Diskusi Persiapan. a) melakukan penyamaan persepsi, b) menetapkan jadwal/tahapan, c)
Jan-Mar
Persiapan
menetapkan peserta, unit kerja, akademisi, OMS, jurnalis, asosiasi profesi, d) Sekda Propinsi
berkoordinasi dengan KEMENDAGRI, e) Sekda Kab./Kota berkoordinasi dengan Sekda Propinsi
1. Penetapan Focal Point & Pembentukan Tim Penyusun. a) Sekda menunjuk staff/Pejabat di
Sekda atau Bappeda untuk menjadi focal point, b) Ketua Tim Penyusun Draft Aksi PPK adalah Sekda
3.Penyiapan & Pembahasan Draft Aksi. a) Penyiapan & Pembahasan Draft Aksi didasarkan pada
Apr-Sep
FKP Stranas PPK, b) Menggunakan Format 8 Kolom yang dikembangkan oleh UKP4 sebagai Template.
3.Kampanye & Konsultasi Publik. a) Tanggapan terhadap Draft Aksi PPK, b) Peserta dalam kegiatan
Penyusunan
adalah Unit Teknis, OMS, Akademisi, Jurnalis, Asosiasi Profesi, c) Focal Point Propinsi berkoordinasi
dengan focal Point Kab./Kota, d) Focal Point Kab/Kota berkoordinasi dengan Focal Point Propinsi
5.Penyempurnaan Aksi PPK. a) Kemendagri melakukan Pemetaan thd Aksi Pemda dengan
Okt-Des
Penetapan
mempertimbangkan capaian aksi yg sebelumnya serta masukan dari masyarakat, b) Propinsi
mengusulkan aksi untuk direview oleh Kemendagri, c) Kab./Kota mengusulkan aksi untuk direview
Propinsi.
6.Penetapan Aksi PPK. a) Usulan Aksi PPK yang disepakati diusulkan kepada Bappenas untuk dijadikan
INPRES (setiap tahun), b) Inpres Aksi PPK memuat Aksi K/L serta Pemda.
7.Sosialisasi & Penajaman Aksi PPK. a) Setelah Inpres terbit, dilakukan penajaman untuk
menyepakati target capaian setiap tiga bulan, b) Kemendagri menajamkan aksi Propinsi. Dan Propinsi
Menajamkan Aksi Kab./Kota, c) Sosialisasi kepada SKPD dan Masyarakat

18. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013
Tahap Pelaksanaan Aksi
STRANAS PPK
AKSI PPK K/L
Kementerian/Lembaga
BAPPENAS
AKSI PPK PEMDA
PEMDA [PROP, KAB, & KOTA]
KEMENDAGRI
Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dari mulai tahapan perencanaan hingga evaluasi
*) Untuk Aksi PPK di K/L, Bappenas menjadi penanggung jawab untuk pemantauan, evaluasi dengan dibantu
oleh inspektorat di masing-masing K/L sebagai pelaksana pemantauan serta evaluasinya;
*) Untuk Aksi PPK di Pemda, Kemendagri menjadi penanggung jawab untuk pemantauan evaluasi dengan
dibantu oleh Inspektorat Propinsi sebagai pelaksana pemantauan serta evaluasi

19. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Tahap Pelaporan Aksi
Warna Penanda Kinerja
Yang Perlu Diperhatikan
1. Penilaian capaian kinerja/output
untuk masing-masing K/L
dilaporkan per-triwulan pada check
point B03, B06, B09 dan B12
2. Penilaian dilakukan terhadap sub
aksi yang merupakan ukuran
keberhasilan dari setiap aksi (1 aksi
dapat memiliki lebih dari 1 sub aksi)
3. Target capaian/ output dapat
berupa dokumen, kegiatan, fisik.
4. Kategori capaian kinerja
dicerminkan dari indikator warna.
5. Verifikasi capaian setiap check point
didasarkan pada data/bukti
pendukung capaian dan kunjungan
lapangan yang dilakukan secara
acak untuk memastikan validitas
capaian yang dilaporkan.
sangat memuaskan.
Capaian > 100%, dimana data dukung yang
disampaikan melebihi target yang telah
disepakati;
Memuaskan.
Capaian 75,01 – 100% , dimana data dukung
yang disampaikan sesuai/kurang sedikit dari
target yang telah disepakati;
perlu perhatian.
Capaian 50,01 – 75%, dimana data dukung
yang disampaikan belum sempurna/belum
sesuai dengan target yang telah disepakati;
Mengecewakan.
Capaian 0 – 50%, dimana data dukung
yang disampaikan tidak sesuai dengan
target yang telah disepakati atau tidak
melaporkan ke dalam sistem
monitoring

20. Manajemen Informasi Sistem STRANAS PPK
Persiapan & Pelaksanaan INPRES (Aksi PPK)
Pelaporan Evaluasi Capaian Aksi
Pelaporan per tiga bulanan (b.03, 06, 09, 12)
Monitoring & Verifikasi Aksi
Dilaporkan ke Setwapres untuk diteruskan kepada Wakil Presiden dan
Presiden guna dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan
kebijakan/program/sikap dalam menanggapi isu-isu terkait PPK

21. UPDATE PERKEMBANGAN PELAKSANAAN STRANAS PPK
1. Draft aksi PPK Tahun 2014 sedang menunggu masukan final dari UKP4 dan
KPK, untuk selanjutnya konfirmasi akhir dari masing-masing Kementerian/ Lembaga. Draft
final akan disampaikan kepada Wapres, untuk dilanjutkan dengan pertemuan dengan
pimpinan Kementerian/Lembaga
1. Saat ini sedang disusun tools untuk monev partisipatif. Tim penyusun tools
adalah dari masyarakat sipil dan NGO. Diharapkan tools ini nanti dapat menjadi tools
bersama yang mampu memotret program-program yang sedang berjalan di Indonesia, baik
yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun NGO, terutamanya yang terkait dengan
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
2.
Untuk Aksi PPK bagi Pemda, Fokus Kegiatan Prioritas masih melanjutkan Aksi PPK 2013,
yaitu; 1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu [PTSP], 2) Transparansi Pengelolaan Anggaran dan
Dokumen Perencanaan, 3) Pengadaan Barang dan Jasa [PBJ], dan 4) Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi [PPID]

22. KENDALA & TANTANGAN PELAKSANAAN STRANAS PPK
1. Focal Point TIDAK TETAP;
1. Aksi PPK tidak sesuai Keinginan
Masyarakat/LIPS SERVICES;
1. Pelaporan tidak TEPAT WAKTU;
1. Cara pandang PNS yang OLD
STYLE/BIROKRATIK, AUBJ –Ada
Uang Baru Jalan;
2. EGO Sektoral Masih TINGGI;
3. Mekanisme KOORDINASI,
KOMUNIKASI masih lemah;
4. Sistem Integritas Nasional
Belum selesai;
5. Dilaksanakan TIDAK DENGAN
HATI;

23. RENCANA TINDAK LANJUT
MOHON DIISI SENDIRI
MOHON DIISI SENDIRI
MOHON DIISI SENDIRI
MOHON DIISI SENDIRI
MOHON DIISI SENDIRI
MOHON DIISI SENDIRI
MOHON DIISI SENDIRI
MOHON DIISI SENDIRI
MOHON DIISI SENDIRI
MOHON DIISI SENDIRI
MOHON DIISI SENDIRI
MOHON DIISI SENDIRI

24. SEKRETARIAT STRANAS PPK
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS
JL. TAMAN SUROPATI, NO. 2, JAKARTA 10310
TELP/FAX: 021-392 4446
EMAIL: stranasppk@bappenas.go.id