1. Tugas Pokok dan Fungsi
Operator PKH
Disajikan dalam rangka Diklat Operator PKH
tahun 2013
Direktorat Jamsos – UPPKH Pusat

2. FUNGSI OPERATOR
1. Fungsi Koordinator
2. Fungsi Administrasi
3. Fungsi MIS (Managemen Information Sistem)
4. Fungsi SPM (Sistem Pengaduan Masyarakat)

3. KEWAJIBAN KOORDINATOR
 Bertanggung jawab kepada Kepala UPPKH
Kabupaten/Kota dan UPPKH Pusat
 Menjaga sarana dan prasana UPPKH
Kabupaten/Kota yang ada
 Melakukan inventarisasi semua aset yang ada di
UPPKH Kabupaten/Kota
 Bertangungjawab terhadapat semua barang yang
masuk dan keluar dari UPPKH Kabupaten/Kota
 Melakukan koordinasi dengan UPPKH pusat dan
juga UPPKH Kabupaten/Kota lainnya, maupun Tim
Koordinasi Teknis PKH propinsi dan kabupaten/kota
 Berkoordinasi dengan Kepala Kantor membuat
laporan perkembangan pelaksanaan PKH ke Tim
PKH pusat.

4. TUGAS DAN FUNGSI MIS
(MANAGEMEN INFORMATION
SISTEM)
 Bertanggung jawab terhadap opersional
sistem informasi PKH di Kabupaten/Kota;
 Berkoordinasi dan bekerjasama dengan
petugas data entry yang di tempatkan oleh
vendor;
 Mengkoordinir pelaksanaan entry data
baik data hasil validasi, verfikasi,
pemutakhiran, pengaduan dan sebagainya;
 Melakukan komunikasi via email dan
intranet dengan UPPKH Pusat berkaitan
dengan pelaksanaan tugas-tugasnya;

5. TUGAS DAN FUNGSI MIS
(LANJUTAN)
 Membantu staf UPPKH Kabupaten/Kota dalam
mengoperasikan SIM PKH berkaitan dengan entry data
termasuk dalam menggunakan Aplikasi PKH, barcode
reader, anti virus, dan sebagainya;
 Menjaga kerahasian data;
 Tidak memberikan account dan password kepada siapapun
juga;
 Menjaga keamana data dan mem-backup-nya;
 Melaporkan kepada vendor apabila tejadi kerusakan pada
PC maupun peralatan pendukung lainnya;
 Melaporkan kepada UPPKH pusat jika terjadi gangguan
atau kerusakan pada sistem aplikasi dan sistem jaringan
intranet;
 Melaksanakan dan meneruskan tugas-tugas dari UPPKH
Pusat yang diberikan melalui email dan intranet;

6. TUGAS DAN FUNGSI MIS
(LANJUTAN)
 Melaporkan kepada vendor apabila tejadi
kerusakan pada PC maupun peralatan
pendukung lainnya;
 Melaporkan kepada UPPKH pusat jika terjadi
gangguan atau kerusakan pada sistem aplikasi
dan sistem jaringan intranet;
 Melaksanakan dan meneruskan tugas-tugas dari
UPPKH Pusat yang diberikan melalui email dan
intranet;

7. TUGAS DAN FUNGSI ADMINISTRASI
 Membuat surat menyurat yang berhubungan dengan
PKH
 Menerima surat yang masuk dan mengarsipkan ke
dalam bantex PKH
 Menerima setiap telepon yang masuk dan
menyampaikan kepada orang yang berhak (koordinator,
pendamping UPPKH Kabupaten/Kota)
 Menerima setiap fax yang masuk dan menyerahkan ke
koordinator/pendamping UPPKH Kabupaten/Kota, lalu
melakukan peng-arsipan ke dalam bantex PKH, dengan
copy-nya jika diperlukan
 Menyiapkan bahan-bahan rapat PKH
 Membuat notulen hasil rapat PKH

8. TUGAS DAN FUNGSI SISTEM
PENGADUAN MASYARAKAT (SPM)
 Memberikan penjelasan kepada masyarakat jika akan
melakukan pengaduan terhadap pelaksanaan PKH,
termasuk mekanisme dan cara melakukan pengaduan;
 Menyelesaikan pengaduan dengan cepat apabila dapat
diselesaikan di tingkat kabupaten/kota berkoordinasi
dengan UPPKH Kabupaten/Kota dan UPPKH Pusat;
 Meneruskan pengaduan ke tingkat pusat jika tidak dapat
diselesaikan di tingkat daerah sesuai tingkat
permasalahan;
 Menangani dan menyelesaikan pengaduan, termasuk
proses penyelidikan dan verfikasi;
 Berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam
menyelesaikan permasalahan;
 Berkordinasi dengan aparat yang berwenang, apabila
timbul permasalahan yang melanggar hukum;

9. TUGAS DAN FUNGSI SISTEM
PENGADUAN MASYARAKAT (SPM)
LANJUTAN
 Berkordinasi dengan aparat yang berwenang,
apabila timbul permasalahan yang melanggar
hukum;
 Pemutakhiran status pengaduan dan
penyelesaianya secara rutin ke dalam SIM-PKH;
 Mempersiapkan bahan informasi mengenai
pengaduan, langkah penyelidikan dan tindakan
korektif yang diambil dan disebarluaskan kepada
masyarakat melalui media yang ada dalam
pelaksanaan PKH ini;
 Menfasilitasi terciptanya pengawasan, sehingga
tercipta sebuat kontrol sosial dalam pelaksanaan
PKH ini

10. SANKSI
1. Ringan
- Contoh pelanggaran : tidak menghadiri rapat-rapat,
tidak mengisi daftar hadir kurang 20% perbulan
- Sanksi : teguran dari UPPKH Kab/ Kota
2. Sedang
- Contoh Pelanggaran : tidak mengisi daftar hadir kurang
20% perbulan shg terlambat melakukan proses kerja dan
mengganggu sistem kerja
- Sanksi : teguran lisan maupun tertulis dari UPPKH
Kab / Kota
3. Pelanggaran Berat
- Contoh Pelanggaran : mark up data, penggelapan
penyaluran bantuan PKH
- Sanksi : diberhentikan langsung sebagai operator dan
dilaporkan kepada pihak yang berwajib
- dll

11. TERIMA KASIH