SKPD Kecamatan Jenangan mengelola 6 program di tahun 2023 yang mencakup penunjang pemerintahan, pelayanan publik, ketertiban umum, urusan pemerintahan umum, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Dokumen tersebut membahas mengenai perlunya pengaturan perubahan regulasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriRooy John
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan peran pemerintahan desa. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan keuangan desa, dan evaluasi perkembangan desa guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Direktorat tersebut membutuh
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptxHenAlLaiber
Dokumen tersebut membahas perencanaan kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang mencakup agenda kepemimpinan, diagnosis kebutuhan organisasi, penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan."
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Dokumen tersebut membahas mengenai perlunya pengaturan perubahan regulasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriRooy John
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan peran pemerintahan desa. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan keuangan desa, dan evaluasi perkembangan desa guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Direktorat tersebut membutuh
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptxHenAlLaiber
Dokumen tersebut membahas perencanaan kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang mencakup agenda kepemimpinan, diagnosis kebutuhan organisasi, penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan."
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memeratakan akses bagi masyarakat adat dan komunitas sekitar hutan, antara lain dengan mengakui keberadaan dan hak masyarakat adat, memperkuat kelembagaan mereka, serta mengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat adat dalam perencanaan dan anggaran daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah serta pengaturan dan pengawasan kebijakan daerah oleh pemerintah pusat.
Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 16 Tahun 2017 mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretariat serta tiga bidang yaitu Data dan Diseminasi Informasi, Jaringan Komunikasi, dan Pengembangan Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur mengenai struktur organisasi, tugas p
rencana kerja konsultan pemberdayaan ifad pare 2013 Amir Badri
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas rencana kerja pelaksanaan proyek CCD-IFAD Kota Parepare tahun 2013, termasuk matriks kegiatan dan rencana kerja konsultan.
2. Beberapa kegiatan utama meliputi sosialisasi, pelatihan, pembentukan kelompok masyarakat, pengelolaan sumber daya pesisir, dan pengembangan usaha.
3. Tujuan proyek adalah member
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
Keputusan Gubernur ini membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggalsuryawanhidayat2
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Kewajiban bagi setiap Kepala Daerah (Provinsi/Kab/Kota) kepada Pemerintah Pusat (LPPD merupakan raport KDH setiap tahun), diatur dalam UU 23/2014 Pasal 69 dan 70 dan seluruh peraturan turunannya. Konteks Kerberhasilan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan dan Kementerian/Lembaga terkait. LPPD dengan penguatan/penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur Nasional dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dapat menggambarkan tingkat kepatuhan dan ketaatan Daerah Otonom dan capaian target SPM berbasis RKPD (output) dan trend prediksi capaian RPJMD dan RPJMN (outcome)
3. KEWAJIBAN PEMDA MENERIMA ASET BANTUAN PSU 300518.pptxDediPurwanto28
Dokumen tersebut membahas tentang penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk perumahan umum dari pengembang kepada pemerintah daerah, mencakup latar belakang, definisi PSU, permasalahan dan kebijakan penyerahan PSU, serta peran badan pemerintah daerah dalam proses penyerahan PSU."
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan landasan hukum penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan. Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan jangka menengah.
Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memeratakan akses bagi masyarakat adat dan komunitas sekitar hutan, antara lain dengan mengakui keberadaan dan hak masyarakat adat, memperkuat kelembagaan mereka, serta mengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat adat dalam perencanaan dan anggaran daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah serta pengaturan dan pengawasan kebijakan daerah oleh pemerintah pusat.
Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 16 Tahun 2017 mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretariat serta tiga bidang yaitu Data dan Diseminasi Informasi, Jaringan Komunikasi, dan Pengembangan Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur mengenai struktur organisasi, tugas p
rencana kerja konsultan pemberdayaan ifad pare 2013 Amir Badri
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas rencana kerja pelaksanaan proyek CCD-IFAD Kota Parepare tahun 2013, termasuk matriks kegiatan dan rencana kerja konsultan.
2. Beberapa kegiatan utama meliputi sosialisasi, pelatihan, pembentukan kelompok masyarakat, pengelolaan sumber daya pesisir, dan pengembangan usaha.
3. Tujuan proyek adalah member
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
Keputusan Gubernur ini membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggalsuryawanhidayat2
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Kewajiban bagi setiap Kepala Daerah (Provinsi/Kab/Kota) kepada Pemerintah Pusat (LPPD merupakan raport KDH setiap tahun), diatur dalam UU 23/2014 Pasal 69 dan 70 dan seluruh peraturan turunannya. Konteks Kerberhasilan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan dan Kementerian/Lembaga terkait. LPPD dengan penguatan/penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur Nasional dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dapat menggambarkan tingkat kepatuhan dan ketaatan Daerah Otonom dan capaian target SPM berbasis RKPD (output) dan trend prediksi capaian RPJMD dan RPJMN (outcome)
3. KEWAJIBAN PEMDA MENERIMA ASET BANTUAN PSU 300518.pptxDediPurwanto28
Dokumen tersebut membahas tentang penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk perumahan umum dari pengembang kepada pemerintah daerah, mencakup latar belakang, definisi PSU, permasalahan dan kebijakan penyerahan PSU, serta peran badan pemerintah daerah dalam proses penyerahan PSU."
Similar to Prog-Kegiatan-Sub Kegiatan 2023.pptx (20)
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan landasan hukum penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan. Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan jangka menengah.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Jenangan selama periode 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan gender.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Jenangan selama 5 tahun ke depan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jenangan untuk mencapai pembangunan yang berkelan
Kecamatan Jenangan terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kecamatan Ngebel, Kecamatan Siman, dan Kecamatan Babadan. Kecamatan ini memiliki luas 5.943,88 Ha dan terbagi atas 2 kelurahan dan 15 desa.
STRUKTUR ORGANISASI PER JANR 2022-kirim.pptxdianaekowati1
Struktur organisasi SKPD Kecamatan Jenangan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016 terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, dan lima seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum.
Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi SKPD Kecamatan Jenangan tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016. Struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, dan lima seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pelayanan Umum.
STRUKTUR ORGANISASI PER JANR 2022-kirim.pptxdianaekowati1
Struktur organisasi SKPD Kecamatan Jenangan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016 terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, dan lima seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum.
02 PROFIL PEJABAT STRUKTURAL PER JANR 2022-kirim.pptxdianaekowati1
Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi Kecamatan Jenangan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016. Terdapat tujuh posisi struktural diantaranya Camat, Sekretaris Kecamatan, dan lima Kepala Seksi yang membawahi berbagai bidang seperti tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan umum.
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Bisa Deposit Via Bank Bengkulu 24 Ja...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 12 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Bengkulu Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Sigli, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Bengkulu khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Sigli:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
2. Program-kegiatan-sub kegiatan tahun 2023
Di tahun 2023 skpd Kecamatan Jenangan mengelola 6 program dalam kegiatan di wilayah, yang
tertuang dalam dokumen pelaksanaan Anggaran, yaitu:
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3. 1 . PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Sub Kegiatan
1. Pengadaan Mebel
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Sub Kegiatan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sub Kegiatan
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN :
1 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
2 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN
9. KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
Sub Kegiatan
1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
10. KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN
Sub Kegiatan
1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
11. 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Sub Kegiatan
1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
12. 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI
PENUGASAN KEPALA DAERAH
Sub Kegiatan
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan
dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
13. 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Kegiatan :
1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
3. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. 6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Sub Kegiatan
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
Sub Kegiatan
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
15. KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Sub Kegiatan
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kelurahan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan