2. Sistem pemerintahan adalah sebuah sistem yang
digunakan untuk mengatur pemerintahan sebuah negara.
Sistem pemerintahan berfungsi untuk menjaga kestabilan
masyarakat, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga
tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas.
Sistem pemerintahan adalah satu kesatuanyang terdiri
dari berbagai bagian yang saling tergantung dan
bekerjasama satu sama lainnya dalam melakukan
perbuatan, proses dan cara memerintah oleh pemerintah
dalam suatu Negara untuk menyelenggarakan
kesejahteraan umum dan kepentingan Negara.
3. Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem pemerintahan presidensial merupakan system pemerintahan di
mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak
bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung
jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala
Negara sekaligus kepala pemerintahan.
Ciri-ciri system pemerintahan Presidensial:
1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan
kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.
3. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.
4. eksekutif dipilih melalui pemilu.
Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filipina, Indonesia
4. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di
mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam
system pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif.
Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
Ciri-ciri dan syarat system pemerintahan Parlementer:
1. Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.
2. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif
dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet.
3. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.
Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.
5. Referendum berasal dari kata “refer” yang berarti mengembalikan. Sistem referendum
berarti pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pengawasan secara langsung
oleh rakyat, terutama terhadap kebijaksanaan yang telah, sedang, atau yang akan
dilaksanakan oleh badan legislatif atau eksekutif.
Dalam prakteknya, referendum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:
a. Referendum obligatoir (wajib), adalah referendum yang harus terlebih dahulu
mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum undang-undang tertentu
diberlakukan. Referendum semacam ini diadakan apabila materi undang-undang tersebut
menyangkut hak-hak rakyat.
b. Referendum fakultatif, adalah referendum yang dilaksanakan apabila dalam waktu
tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan dilaksanakan, sejumlah orang
tertentu yang punya hak suara menginginkan diadakannya referendum. Dalam hal ini,
apabila referendum menghendaki undang-undang tersebut dilaksanakan, maka undang-
undang itu terus berlaku. Tetapi apabila undang-undang ditolak dalam referendum
tersebut, maka undang-undang itu tidak berlaku lagi.
c. Referendum konsultatif, adalah referendum yang menyangkut soal-soal teknis.
Biasanya rakyat sendiri kurang paham tentang materi undang-undang yang dimintakan
persetujuannya.
Contoh negara : Swiss
