Dokumen tersebut membahas tentang anggaran pemerintah daerah dan pelayanan publik. Terdapat empat kelompok yang membahas anggaran pendapatan dan belanja keluarga, serta penjelasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumber anggaran, tujuan penganggaran di daerah, fungsi anggaran daerah, dan contoh pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kependudukan.

1. Diskusi Kelompok
• Membuat 4 kelompok
• Mendiskusikan tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Keluarga (APBK)

2. Kelompok 1

3. Kelompok 2

4. Kelompok 3

5. Kelompok 4

6. A P B K

7. APBD …
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
• Rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama
Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan daerah

10. HAKEKAT ANGGARAN
• Anggaran Negara/Daerah adalah uang
rakyat karena bersumber dari rakyat
• Sumber anggaran : Pajak, restribusi,
BUMN, Hibah, pinjaman/hutang,
pendapatan lain yang sah

11. Mengapa Perlu Anggaran ?
Untuk menjamin Eksistensi Negara
Untuk Membiayai Pengelolaan
Negara

12. Dari mana Sumber Anggaran ?
] Pajak  Dipungut dari rakyat/
masyarakat.
] Restribusi  Dipungut dari rakyat/
masyarakat
] Laba BUMN/D  Pengelolaannya dibiayai uang
rakyat/ masyarakat
] Hutang  Menjadi beban rakyat
] Hibah  Karena ada kepentingan
rakyat
Jadi :
1. Uang negara bersumber dari
rakyat/masyarakat.
2. Negara/pemerintah pengelola uang rakyat

13. Tujuan Penganggaran di Daerah
1.Memberi kesempatan untuk
memutuskan pembiayaan urusan
(tanggung jawab negara) yang
dimandatkan kepada daerah:
desentralisasi fiskal
2.Membuka peluang partisipasi dan
transparansi kepada warga
3.Menjamin akuntabilitas kepada
warga: anggaran berorientasi kinerja

14. Fungsi Anggaran Daerah
(UU 17/2003 ttg Keuangan Negara)
•Otorisasi. Dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun
yang bersangkutan.
•Perencanaan. Menjadi pedoman bagi manajemen untuk merencanakan
kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
•Pengawasan. Menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan
pemerintahan daerah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
•Alokasi. Untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan
pemborosan suberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas
perekonomian daerah.
•Distribusi. Menciptakan rasa keadilan dan kepatutan.
•Stabilisasi. Alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan fundamental
perekonomian daerah.

15. 10 azas umum pengelolaan keuangan daerah
(Permendagri 13/2006 pasal 4)
 tertib
 taat pada peraturan perundang-undangan
 efektif
 efisien
 ekonomis
 transparan
 bertanggung jawab
 keadilan,
 kepatutan,
 manfaat untuk masyarakat

16. Hak Warga atas Keuangan Negara

17. Hak Warga atas Keuangan Negara (2)

19. PeLayaNan
PuBLik

20. • Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik
• Prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat,
di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
• Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan Publik

21. Contoh…
Kesehatan
• Puskesmas
• Rumah Sakit
(Negeri/
Daerah/
Swasta)
• Dinas
Kesehatan
Pendidikan
• Sekolah
• UPTD
• Dinas
Pendidikan
Kependudukan
• KTP
• KK
• Akte Kelahiran

25. Pelayanan Publik dan Anggaran