Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini memberikan ringkasan tentang konsep dan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal di Indonesia, termasuk pilar-pilar, pertimbangan biaya dan manfaat, serta sumber-sumber pendanaan bagi pemerintah daerah.

2. Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
P b D h
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Materi
• Anggaran P
A Pemerintah d N
i h dan Negara
• Desentralisasi Fiskal
• Pilar-Pilar
Pilar Pilar Desentralisasi Fiskal
• Pertimbangan Cost dan Benefit
• Syarat Desentralisasi Fiskal
y
• Persoalan Fiscal Sustainability
• Masalah yang Mengancam Kesinambungan
Fiskal
• Dana Alokasi Umum
• Dana Alokasi Khusus
• Dana Bagi Hasil
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Anggaran Pemerintah
• T d
Terdapat tiga cara pengorganisasian d
i i i dan
penganggaran sektor pemerintah pada
negara-negara desentralisasi yaitu:
1. Dekonsentrasi (deconcentration),
2. Delegasi (delegation), dan
3. Devolusi (devolution).
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. Anggaran Negara
• Dekonsentrasi adalah proses pemindahan k
D k i d l h i d h kewenangan
pengambilan keputusan (shifting decision-making power) dalam
struktur pemerintahan pusat, dari pemerintah pusat ibukota negara
ke pemerintahan pusat yang ada di daerah (propinsi).
• Delegasi adalah proses pemindahan tanggung jawab pengeluaran
dari pemerintah pusat ke badan pemerintah yang semi-otonom
semi-otonom,
organisasi pihak ketiga yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh
pemerintah pusat, namun akuntabel untuk melaksanakannya.
• Devolusi adalah proses pemindahan fungsi-fungsi kewenangan
pemerintahan dan pengeluaran (shifting responsibility for
g
government functions and expenditures) dari p
p ) pemerintah p pusat ke
pemerintah daerah
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Desentralisasi Fiskal
• Desentralisasi fi k l adalah k
D li i fiskal d l h konsep penentuan k
kewenangan
pengambilan keputusan fiskal, pengaturan tanggung jawab pada
pemerintahan yang lebih rendah pada sistem pemerintahan
desentralisasi.
– Dengan demikian, maka pemerintah daerah memiliki
kewenangan tertentu dalam otonomi fiskal
• Desentralisasi fiskal adalah kewenangan daerah untuk mengurus
penganggaranya sendiri dari sumber-sumber kapasitas fiskal
masing-masing.
– Setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda;
Daerah daerah
Daerah-daerah yang mempunyai fiscal gap memerlukan
bantuan dari pemerintah pusat, yang selanjutnya bantuan ini
disebut sebagai dana perimbangan keuangan.
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Pilar-
Pilar-Pilar Desentralisasi Fiskal
1. Tanggung Jawab P
1 T J b Pengeluaran
l
(Expenditure Responsibility)
2. Pendapatan Penugasan (Revenue
Assignment)
3. Transfer antar pemerintahan
(Intergovernmental Fiscal Transfer)
(I t t l Fi lT f )
4. Pinjamanan Daerah
(
(Subnational/Regional Borrowing)
g g)
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Expenditure Responsibility
• Fungsi d tanggung j
F i dan jawab apa yang di b oleh setiap tingkatan
b diemban l h i i k
pemerintahan ?
• Kunci utama dalam menjawab p
j pertanyaan tersebut adalan p
y prinsip
p
subsidi (subsidiarity principle).
• Dalam “subsidiarity principle” menyebutkan bahwa terdapat 3 jenis
fungsi pemerintah pusat dapat dilakukan atau 3 aktifitas utama yang
dibiayai oleh pemerintah pusat yaitu:
1. Penentuan barang dan jasa publik yang bermanfaat langsung
secara nasional.
2. Redistribusi pendapatan atau kebijakan yang berkaitan
dengan kebijakan sosial
3. Kegiatan-kegiatan pemerintah yang mempunyai spillover
antar daerah
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Revenue Assignment
• Sumber-sumber pendapatan yang
S b b d
mana untuk membiayai pengeluran
• Penganggaran semestinya sesuai
dengan program/proyek
pembangunan yang telah
ditetapkan (finance should follow
function)
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Intergovernmental Fiscal Transfer
• Disamping sumber-sumber penerimaan asli d
Di i b b i li daerah sebagai sumber
h b i b
penganggaran pembangunan di daerah, pemerintah pusat melalui
intergovernmental transfer atau grants sebagai sumber penganggaran.
• Transfers dapat digunakan untuk berbagai tujuan; vertical fiscal balance,
horizontal fiscal balance, tujuan spesific nasional
– Vertical fiscal balance ditujukan untuk menjamin keseimbangan antara
j j g
kebutuhan fiskal dengan sumber-sumber fiskal pada berbagai tingkat
pemerintah
– Horizontal fiscal balance ditujukan untuk menjamin keseimbangan
j j g
sumber-sumber alokasi antara unit-unit pemerintah pada tingkat
pemerintah yang sama.
– Tujuan spesifik nasional ditujukan untuk menjamin keseimbangan fiskal
akibat adanya spillover atau externalitas yang ditimbulkan oleh program
pembangunan yang dilaksanakan.
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Subnational/Regional Borrowing
• Keseimbangan fi k l pemerintah d
K i b fiskal i h daerah dh dapat did fi i ik sebagai
didefinisikan b i
selisih antara expenditure responsibility dengan pendapatan asli
daerah dan transfer.
• Jika anggaran pengeluaran tidak cukup dari sumber pendapatan
asli daerah dan sumber transfer, maka akan mengkibatkan defisit
anggaran daerah dan untuk menutupi defisit ini sumber pinjaman
daerah, ini,
merupakan suatu alternatif.
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. 1/2
1/2
Pertimbangan Cost dan Benefit
• Potensi keuntungan dari desentralisasi fi k l antara l i (
P t ik t d id t li i fiskal t lain: (moving
i
government closer to the people)
1. Pelayanan publik yang lebih baik, karena sesuai dengan kebutuhan
lokal.
2. Akuntabilitas pemerintah daerah yang lebih baik, pelayanan publik yang
baik.
3. Kesedian membayar atas jasa pelayanan (willingness to pay for
service), karena pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan
preferensi lokal.
4. Mendukung pembangunan dari bawah.
5. Meningkatkan mobilisasi penerimaan daerah, karena pemerintah
daerah berada dalam posisi yang baik dalam meningkatkan sumber
penerimaan t t t di daerah.
i tertentu d h
6. Inovasi dalam kegiatan ekonomi, karena dengan desentralisasi
memungkinkan daerah dapat melakukan eksperimen fiskal.
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. 2/2
Pertimbangan Cost dan Benefit
Disisi lain desentralisasi fi k l melahirkan potensi k
Di i i l i d li i fiskal l hi k i kerugian:
i
1. Kontrol pemerintah pusat melahirkan kontrol yang lebih ketat
terhadap kebijakan fiskal, stabilitas ekonomi, kondisi-kondisi
kondisi kondisi
ekonomi makro.
2. Pemerintah pusat harus mempunyai kemampuan untuk
melakukan di t ib i pendapatan.
l k k distribusi d t
3. Secara politik, desentralisasi fiskal dapat mendorong
merenggangkan p
gg g persatuan nasional ( (discourage national unity),
g y),
memerlukan otonomi daerah yang luas (possibly regional
independence).
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. 1/2
1/2
Syarat Desentralisasi Fiskal
1. Desentralisasi fi k l h
1 D li i fiskal harus di
dipandang sebagai sebuah sistem yang
d b i b h i
komprehensif
2. Finance follows function
3. Harus ada kemampuan yang kuat oleh pemerintah pusat untuk
memonitor dan mengevaluasi desentralisasi
4. Satu i t
4 S t intergovernmental system tidak akan sesuai d
t l t tid k k i dengan
kebutuhan kota dan desa”, membutuhkan berbagai variasi
intergovernmental system
5. Desentralisasi fiskal memerlukan local government taxing powers
yang signifikan
6.
6 Pemerintah pusat harus dapat menjalankan dan menjaga aturan
yang dibuatnya
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. 2/2
Syarat Desentralisasi Fiskal
7.
7 KIS (Keep it simple)
(K i i l )
8. Desain intergovernmental transfer system harus sesuai dengan
tujuan reformasi desentralisasi
j
9. Desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan tiga tingkatan
pemerintah (pusat, propinsi, dan kabupaten/kota)
10. Jalankan i t
10 J l k sistem penganggaran “ h d b d t constraint”
“a hard budget t i t”
11. Kenali bahwa intergovernmental system selalu dalam posisi
transisi, dan untuk itu buatlah rencana
,
12. must be a champion for fiscal decentralization
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Persoalan Fiscal Sustainability
• Persoalan mendasar d l
P l d dalam pengeluaran d k bij k fi k l
l dan kebijakan fiskal
adalah pemerintah dibatasi oleh anggaran yang tersedia (budget
constraint)
• Bilamana selisih antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan
pengeluaran adalah negatif, maka pemerintah menghadapi defisit
anggaran (budget deficit), dan sebaliknya positif maka pemerintah
deficit) positif,
memiliki kelebihan anggaran (budget surplus)
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Masalah yang Mengancam 1/2
1/2
Kesinambungan Fiskal
1. Penyerahan tanggung j
1 P h jawab pengeluaran, bil i i tidak j l maka
b l bila ini id k jelas k
ada kemungkinan timbulnya pengeluaran tambahan untuk
menjamin kewajiban pemerintah seperti ketersediaan bahan pangan
utama, pendidikan, dan kesehatan.
2. Dalam waktu yang bersamaan daerah memiliki keterbatasan untuk
meningkatkan penerimaan terutama yang bersumber dari pajak
pajak.
3. Krisis, bersama dengan bencana elnino, menyebabkan
meningkatnya kemiskinan, akibatnya:
– Munculnya kebutuhan penyediaan jaring pengaman sosial.
– Biaya pengurangan kemiskinan 5 kali lipat dibandingkan
sebelum krisis
– Subsidi meningkat
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Masalah yang Mengancam 2/2
Kesinambungan Fiskal
4. Kebutuhan
4 K b h good governance untuk mengurangi k
d k i korupsi d
i dan
perbaikan pelayanan publik yang memerlukan reformasi pada
sektor publik, implikasinya perlu ada perbaikan kesejahteraan
pegawai negeri.
5. Jika pemulihan ekonomi berjalan lambat, sedangkan faktor
ketidakpastian besar akan menyebabkan tingkat pertumbuhan riil
besar,
lebih rendah dari tingkat suku bunga rill, akibatnya rasio pinjaman
terhadap PDB meningkat
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Sumber Penerimaan Daerah dalam
Rangka Desentralisasi
 Pendapatan A li D
P d Asli Daerah (PAD)
h (PAD);
 Dana Perimbangan yang terdiri atas
 DAU,
DAU
 DAK, dan
 Dana Bagi Hasil.
g
 Pinjaman Daerah dan Lain-lain Penerimaan yang Sah
UU No. 33/2004 Pasal 5
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Pelaksanaan Perimbangan Keuangan
1. Untuk
1 U k mengatasi masalah vertical imbalance dil k k melalui
i l h i li b l dilakukan l l i
bagi hasil dari penerimaan perpajakan dan penerimaan sumber
daya alam;
2. Untuk mengatasi masalah horizontal imbalance dilakukan melalui
Dana Alokasi Umum (DAU);
3. Untuk kebutuhan kh
3 U t k k b t h khusus Daerah dan kepentingan Nasional
D hd k ti N i l
dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. 1/2
1/2
Dana Alokasi Umum
 Dana Al k i U
D Alokasi Umum (DAU) adalah d
d l h dana yang bbersumber d i
b dari
pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
 Sebagai instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar-Daerah dimana pengunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh
Daerah (block grant)
 DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan
alokasi dasar
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. 2/2
Dana Alokasi Umum
 Celah fiskal d l h kebutuhan fiskal dikurangi d
C l h fi k l adalah k b h fi k l dik i dengan k
kapasitas
i
fiskal daerah
 Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil
Daerah.
 Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah
untuk melaksanakan fungsi layanan d
t k l k k f il dasar umum
 Kebutuhan pendanaan diukur dengan jumlah penduduk, luas
wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, produk Domestik Regional
y , ,p g
Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia
 Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah
yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil
 Pembagian besaran DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Dana Alokasi Khusus
 D
Dana Al k i Kh
Alokasi Khusus (DAK) adalah d
d l h dana yang b
bersumber d i
b dari
Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai
dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan
dibidang tertentu, khususnya dalam upaya p
g , y p y pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.
 Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran yang bersangkutan
bersangkutan.
 RKP merupakan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nasional yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Menteri,
y g p y gg
Gubernur, dan Bupati/Walikota.
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Kondisi yang Diharapkan (DAU)
• DAU h harus mampu mengatasi k ii ketimpangan h i
horizontal yang sampai
l i
saat ini masih cukup tinggi, sebagai akibat adanya kebijakan-
kebijakan yang justru mendistorsi formulasi DAU untuk mencapai
tujuan tersebut, seperti holdharmless policy dan penggunaan
belanja pegawai sebagai variabel.
• Penilaian kebutuhan fiskal dalam formulasi DAU tidak lagi
menggunakan proxy, namun telah menggunakan alat ukur yang
lebih mencerminkan kebutuhan riil tiap-tiap daerah.
• Penghitungan DAU dilakukan oleh l b
P hit dil k k l h lembaga yang i d
independen yang
d
terlepas dari berbagai macam kepentingan politik. Pembagian DAU
bukan dari kepentingan politik tetapi kepentingan daerah dalam
pengertian yang sebenarnya yaitu kepentingan pemenuhan
kebutuhan pelayanan minimum.
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Arah Kebijakan DAK
1. Diprioritaskan t k
1 Di i it k untuk membantu d
b t daerah-daerah d
hd h dengan k
kemampuan
keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan
penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah
merupakan r san daerah;
mer pakan urusan daerah
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah
pesisir dan kepulauan, perbatasan darat dengan negara lain, daerah
tertinggal/terpencil, serta termasuk k
i l/ il k kategori d
i daerah k h
h ketahanan pangan;
3. Mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk
miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel
pertumbuhan di daerah;
4. Menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari DAK dengan
kegiatan yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga;
g y g gg g ;
5. Mengalihkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. 1/2
1/2
Kriteria Pengalokasian DAK
1.
1 Kriteria U
K i i Umum
Ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.
Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk
membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan
daerah yang di
d h dicerminkan d i penerimaan umum APBD dik
i k dari i dikurangi
i
belanja pegawai.
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. 2/2
Kriteria Pengalokasian DAK
2. Kriteria Kh
2 K i i Khusus
Ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan karakteristik daerah.
 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Daerah Tertinggal/
Terpencil
 Karakteristik Wilayah: daerah pesisir dan kepulauan, daerah
perbatasan dengan negara lain, daerah yang masuk kategori
ketahanan pangan, dan daerah p
p g , pariwisata.
3. Kriteria Teknis
Dirumuskan oleh kementerian negara/departemen teknis terkait
dengan menggunakan i dik
d k indikator-indikator yang d
i dik dapat
menggambarkan kondisi sarana/prasarana pada masing-masing
bidang/kegiatan yang akan didanai oleh DAK.
dadang-solihin.blogspot.com 27

28. Pengembangan DAK
• Dalam jangka panjang d
D l j k j dana d k
dekonsentrasi d d
i dan dana tugas
pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian
negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang
menurut peraturan perundangundangan menjadi urusan daerah
akan dialihkan menjadi DAK
UU 33/2004 Pasal 107
• Dana yang digunakan untuk melaksanakan urusan y g menurut
y g g yang
peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah, secara
bertahap dialihkan menjadi DAK.
UU 33/2004 Pasal 108
dadang-solihin.blogspot.com 28

29. Pengembangan DAK
• Sebagian dari
S b i d i anggaran k kementerian/lembaga yang di
i /l b digunakan
k
untuk mendanai urusan pemerintahan yang merupakan
kewenangan daerah, dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus
(DAK).
• Kegiatan tugas pembantuan yang dialokasikan untuk urusan yang
sudah menjadi kewenangan daerah dapat diusulkan untuk dialihkan
menjadi DAK.
PP 7/2008 pasal 76 ayat 1
dadang-solihin.blogspot.com 29

30. Kondisi Yang Diharapkan (DAK)
• bahwa DAK menjadi instrumen utama dalam rangka
mendorong pembangunan daerah untuk memenuhi
berbagai prioritas pembangunan nasional
nasional.
• Besarnya alokasi DAK seyogyanya meningkat secara
signifikan.
signifikan
• Bila porsi DAK dalam dana perimbangan saat ini hanya
se a
sekitar 8,05%, maka d masa mendatang, u u dapa
a a di asa e da a g, untuk dapat
menjadi alokasi DAK yang efektif bagi pemenuhan
prioritas nasional, diharapkan dapat meningkat porsinya
menjadi setidak-tidaknya 30% terhadap total dana
perimbangan.
dadang-solihin.blogspot.com 30

31. Dana Bagi Hasil (DBH)
• Dana b i h il merupakan d
D bagi hasil k dana perimbangan yang strategis b i
i b i bagi
daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di
daerahnya, meliputi:
• Penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan
(PPh perseorangan),
• Pajak bumi dan bangunan (PBB)
(PBB),
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
• Penerimaan dari sumber daya alam (Minyak Bumi, Gas Alam,
y ( y , ,
Pertambangan Umum, Kehutanan dan Perikanan).
Berdasarkan UU N 33/2004 b i d
B d k No.33/2004, bagian daerah d i pajak maupun
h dari j k
sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan
suatu persentase tertentu.
dadang-solihin.blogspot.com 31

32. dadang-solihin.blogspot.com 32