SlideShare a Scribd company logo
&
Oleh :
JOKO RISWANTO, ST
TATA CARA PEMBUATAN
TERM OF REFERENCE
(TOR) /
KERANGKA ACUAN
KERJA (KAK)
Penyusunan Program dan Rencana
Kerja Anggaran Kan. Kemenag
Kab. Karimun TA 2014
1
Hotel Aston Tanjung Balai Karimun
18 Juni 2014
PENGERTIAN
Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan
Kerja (KAK) adalah suatu dokumen yang
menginformasikan gambaran umum dan
penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan
dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi
kementerian negara/lembaga yang memuat latar
belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian,
waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
1. WHAT
2. WHY
3. WHO
4. WHEN
5. WHERE
6. HOW
7. HOW
MUCH
Perkiraan Biaya
secara Global
Pengertian
Kegiatan,
Output
Mengapa Kegiatan
dilaksanakan & apa
hubungannya dg
program yg hendak
dicapai
Siapa yang
bertanggungjawab
melaksanakan pencapaian
Output
Kapan/jangka waktu
kegiatan dimulai dan
selesai dilaksanakan
Dimana
kegiatan
dilaksanakan
Bagaimana
kegiatan tersebut
di laksanakanBerapa biaya
yang
dibutuhkan
PENGERTIAN
4
 Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan
yang dilakukan oleh bawahannya.
 Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi
pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang
keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
 Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan
pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut.
 Sebagai informasi bagaimana output kegiatan
dilaksanakan/didukung oleh komponen input, serta apa saja
input (tahapan-tahapan) yang dibutuhkan dan bagaimana
pelaksanaannya untuk mencapai output.
Fungsi TOR
JENIS TOR/ KAK
1. TOR UNTUK PENGUSULAN RENCANA
ANGGARAN
2. TOR UNTUK ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
a. TOR SWAKELOLA
b. TOR PENGADAAN BARANG
c. TOR PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
d. TOR PENGADAAN JASA KONSULTANSI
e. TOR PENGADAAN JASA LAINNYA
TOR UNTUK USULAN RENCANA
KERJA/ ANGGARAN
7
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ..................................................................................
UNIT ESELON I : ..................................................................................
PROGRAM : ..................................................................................
HASIL : ..................................................................................
UNIT ESELON II/SATKER : ………………………………………………………………………………
KEGIATAN : .................................................................................
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : ................................................................................
SATUAN UKUR DAN JENIS KELUARAN : ………………………………………………………………………….
Volume : .................................................................................
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
2. Gambaran Umum
B. Penerima Manfaat
C. Strategi Pencapaian
1. Metoda Pelaksanaan
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
D. Waktu Pencapaian Keluaran
E. Biaya Yang Diperlukan
CARA PENGISIAN TOR
8
 TOR dibuat per Output.
 Tahapan aktifitas (komponen) untuk mencapai keluaran (output)
harus diuraikan secara detail dalam TOR pada huruf C angka 2,
yaitu Tahapan dan Waktu Pelaksanaan, termasuk jenis
komponennya, apakah komponen utama atau komponen
pendukung.
 Apabila dalam pencapaian output melalui suboutput, maka masing-
masing suboutput beserta komponennya harus diuraikan detil dalam
TOR.
 Jumlah dana yang dibutuhkan untuk pencapaian output harus dirinci
dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB).
 TOR ditandatangani oleh KPA/Eselon II.
CONTOH PENGISIAN TOR
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) Kementerian Agama RI
Unit Eselon I/II : (025.01) Sekretariat Jenderal
Satker : (664784) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
Program : (025.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
Hasil(Outcome) : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan RKA-KL tahun anggaran 2015
Kegiatan : (2102) Pembinaan Administrasi Perencanaan
Indikator Kinerja Kegiatan : Renstra, RKT, RKA-KL
Keluaran(Output) : (003) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Volume : 72 (Dokumen)
SatuanUkur : Dokumen
POKOK BAHASAN
10
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
Menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
satker berupa UU, Kepres, Permen dan yang lainnya dan kebijakan
Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan dasar keberadaan
kegiatan/aktifitas berkenaan berupa Peraturan Perundangan yang
berlaku.
2. Gambaran Umum
Menjelaskan secara singkat mengapa (why) kegiatan tersebut
dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan serta
keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (output)
dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang
pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
Cara Pengisian TOR
11
B. Penerima Manfaat
Menjelaskan siapa saja yang akan menerima manfaat atas tercapaianya keluaran
(output) tersebut. Bisa unsur dari dalam satker/kementerian/lembaga atau
masyarakat.
C. Strategi Pencapaian
1. Metode Pelaksana
Menjelaskan metode apa yang akan dilakukan (How) dalam rangka
melaksanakan aktifitas untuk mencapai keluaran. Apakah dengan cara
kontraktual atau dengan cara sewakelola.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Menjelaskan tahapan-tahapan dalam pencapaian sasaran, berupa penjelasan
dari masing-masing komponen input (What, How, Who, Where). Bagaimana
komponen input tersebut dilaksanakan serta jadwal pelaksanaan (When) dari
masing-masing komponen input berupa time table. Struktur penjelasan
tahapan–tahapan sebagai berikut :
Cara Pengisian TOR
12
Output
Suboutput 1
Tahapan Pelaksanaan pencapaian
Output melalui Suboutput
Tahapan Pelaksanaan pencapaian
Output tanpa Suboutput
Komponen (Utama)
Komponen (Utama)
Komponen (Pendukung)
Suboutput 2
Komponen (Utama)
Komponen (Pendukung)
Output
Komponen (Utama)
Komponen (Utama)
Komponen (Pendukung)
Harus
dijelaskan
detail pada
TOR
Komponen (Utama)
Komponen (Pendukung)
CONTOH TAHAPAN WAKTU PELAKSANAAN
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran
2 Penyusunan RKA-KL Anggaran 2015
3
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2013 dan
Konsultasi Pelaksanaan Anggaran 2014
4
Sosialisasi PP 90 Tahun 2010 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian / Lembaga
5 Pembinaan Tenaga Perencanaan
6
Survey Kebutuhan Anggaran pada Satker
Madrasah dan Kankemenag Kab/Kota
7 Pelatihan dan Ujian Sertifikasi
8
Penyusunan Usulan Anggaran Tahun 2015
Satker Kanwil, Kemenag, dan Madrasah
NOV DESMEI JUN JUL AGT SEP OKT
NO NAMA KEGIATAN
JAN FEB MAR APR
14
D. Waktu Pencpaian
Menjelaskan kapan keluaran (output) kegiatan tersebut akan dicapai (When),
apakah selama beberapa bulan, selama tahun berjalan, atau terus menerus setiap
tahun.
E. Biaya yang diperlukan
Menjelaskan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran tersebut (How
Much) secara global. Biaya lebih rinci tercantum dalam RAB yang merupakan satu
kesatuan dengan TOR.
F. TOR ditandatangani oleh KPA/Eselon II dan dicap dinas
Cara Pengisian TOR
15
Pengertian RAB
Fungsi RAB
Komponen RAB
Jenis RAB
Penuangan RAB dalam RKAKL
RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
Pengertian Rincian Anggaran Biaya (RAB)
16
Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu dokumen yang
berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen
masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu
kegiatan.
FUNGSI RAB
17
 Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen
biaya yang dibutuhkan dalam TOR.
 Alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan
pendukung suatu output dalam TOR.
 Alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu
output dalam TOR.
KOMPONEN RAB
18
 Komponen-komponen input dari kegiatan:
Komponen Utama;
Komponen Pendukung.
 Perhitungan biaya satuan, volume dan jumlah biaya masing-
masing komponen.
 Jumlah total biaya yang menunjukkan biaya keluaran/output.
 RAB ditandatangani oleh KPA/Eselon II
JENIS RAB
19
Pada umumnya, RAB yang dibuat sebagai lampiran TOR
sebagai berikut :
 RAB swakelola.
 RAB pengadaan gedung/bangunan
Harus ada perhitungan kebutuhan biaya
pembangunan/renovasi bangunan atau yang sejenis dari
Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan
Umum setempat.
 RAB pengadaan inventaris.
Dilampiri dengan referensi harga/price list
CONTOH RAB SWAKELOLA
20
Kode
Uraian
Suboutput/Komponen/Subkomponen/Akun/De
til
Volum
e Sub
Output
Jenis
Komponen
(Utama/
Pendukung)
Rincian Perhitungan Harga
Satuan
Jumlah
(Rupiah)
Jml
2102.003 Sistem dan Data Perencanaan 30 DK .......................
2102.003.001 Penyusunan Program dan Rencana ..............
011
Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis
/ Program .........................
A
Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja
dan Anggaran 71.700.000
521211 Belanja Bahan 10.000.000
- ATK Kegiatan 2 KEG 5.000.000 10.000.000
521213 Honor Output Kegiatan
> Honor Tim Penyusun dan Penelahan RKA-KL
ke Jakarta 11.700.000
- Honor Penanggung Jawab 1 org x 3 Keg 3 OK 400.000 1.200.000
- Honor Ketua 1 org x 3 Keg 3 OK 350.000 1.050.000
- Honor Sekretaris 1 org x 3 Keg 3 OK 300.000 900.000
- Honor Anggota 1 org x 3 Keg 3 OK 300.000 900.000
>> Honor Tim Penyusun RKA-KL Satker / Daerah
- Honor Penanggung Jawab 1 org x 3 Bln 3 OB 400.000 1.200.000
Penuangan RAB Ke RKA-K/L
TOR UNTUK ACUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
FORMAT
Kementerian Negara/Lembaga :…………………
Unit Organiasi : …………………
Program : …………………
Kegiatan : …………………
Sub Kegiatan : …………………
Detail Kegiatan : …………………
1. Lata Belakang (why)
a. Dasar Hukum
b. Gambaran Umum
c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
2. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)
a. Uraian Kegiatan
b. Batasan Kegiatan
3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud Kegiatan
4. Indikator Keluaran dan Keluaran
a. Indikator Keluara (kualitatif)
b. Keluaran (kuantitatif)
5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)
a. Metode Pelaksanaan
b. Tahapan Kegiatan
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (where)
7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who) .
a. Pelaksana Kegiatan
b. Penangggung Jawab Kegiatan
c. Penerima Manfaat Kegiatan
8. Jadwal Kegiatan
a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (when)
b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan (time table)
9. Biaya (how much) : total biaya yg diperlukan dalam kegiatan
………….., ..............…………...
Pejabat Penanggung Jawab
( …………………………………)
PERBEDAAN
• TOR UNTUK USULAN ANGGARAN DIBUAT
UNTUK PENGAJUAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (SEBELUM DIPA DI SETUJUI/
DISYAHKAN)
• TOR ACUAN PELAKSANAAN DIBUAT SETELAH
DIPA DISYAHKAN/ DI SETUJUI SEBELUM
PEKERJAAN DILAKSANAKAN.
27
Terima kasih

More Related Content

What's hot

Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan PartisipatifPanduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Formasi Org
 
Materi POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdf
Materi POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdfMateri POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdf
Materi POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdf
TaufiqHendrakusuma
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Dadang Solihin
 
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
hendrabudimanpl
 
Memori jabatan 2013
Memori jabatan 2013  Memori jabatan 2013
Memori jabatan 2013
Kang Margino
 
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014KHRISTIAN MAUKO
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Tatang Suwandi
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Eka Saputra
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Dadang Solihin
 
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...
Dr. Zar Rdj
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHRAMASYAFARADI
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Dr. Zar Rdj
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Dr. Zar Rdj
 
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxprogram mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
indrapermana38936
 
Tupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bogor Agricultural University
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
Musnanda Satar
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Eka Saputra
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
erisugiartoeri
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
def1t
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan PartisipatifPanduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
 
Materi POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdf
Materi POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdfMateri POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdf
Materi POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdf
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
 
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
 
Memori jabatan 2013
Memori jabatan 2013  Memori jabatan 2013
Memori jabatan 2013
 
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
 
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxprogram mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
 
Tupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
 

Similar to Tor kak

TATA CARA PENYUSUNAN TOR
TATA CARA PENYUSUNAN TORTATA CARA PENYUSUNAN TOR
TATA CARA PENYUSUNAN TORJoko Riswanto
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Tatang Suwandi
 
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdfPenyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
SeksiPenyuluhanDisTP
 
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanIntegrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Octavia Hutagalung
 
Materi Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
Materi Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum PengadaanMateri Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
Materi Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
Poltak Hutabarat
 
Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011
Oelil Simbolon
 
STRUKTUR PROPOSAL HILIRISASI.pptx
STRUKTUR PROPOSAL HILIRISASI.pptxSTRUKTUR PROPOSAL HILIRISASI.pptx
STRUKTUR PROPOSAL HILIRISASI.pptx
dewa pradnyana
 
Budget mcai
Budget mcaiBudget mcai
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA
93220872
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Randy Wrihatnolo
 
PaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdfPaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdf
ahmadsyafaa
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Khalid Mustafa
 
Pengantar sakip-prior
Pengantar sakip-priorPengantar sakip-prior
Pengantar sakip-priorIndra Satria
 
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Dadang Solihin
 
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.pptmateri-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
Solin123
 
Kinerja pkkip
Kinerja pkkipKinerja pkkip
Kinerja pkkip
Jamila Aja
 
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
CoachArbain
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
DALVY DALVY
 
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptRAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
EstyRokhyani1
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
Dr. Zar Rdj
 

Similar to Tor kak (20)

TATA CARA PENYUSUNAN TOR
TATA CARA PENYUSUNAN TORTATA CARA PENYUSUNAN TOR
TATA CARA PENYUSUNAN TOR
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdfPenyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
 
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanIntegrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
 
Materi Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
Materi Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum PengadaanMateri Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
Materi Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
 
Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011
 
STRUKTUR PROPOSAL HILIRISASI.pptx
STRUKTUR PROPOSAL HILIRISASI.pptxSTRUKTUR PROPOSAL HILIRISASI.pptx
STRUKTUR PROPOSAL HILIRISASI.pptx
 
Budget mcai
Budget mcaiBudget mcai
Budget mcai
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
 
PaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdfPaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdf
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 
Pengantar sakip-prior
Pengantar sakip-priorPengantar sakip-prior
Pengantar sakip-prior
 
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
 
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.pptmateri-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
 
Kinerja pkkip
Kinerja pkkipKinerja pkkip
Kinerja pkkip
 
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
 
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptRAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 

Recently uploaded

NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 

Recently uploaded (17)

NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 

Tor kak

  • 1. & Oleh : JOKO RISWANTO, ST TATA CARA PEMBUATAN TERM OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Kan. Kemenag Kab. Karimun TA 2014 1 Hotel Aston Tanjung Balai Karimun 18 Juni 2014
  • 2. PENGERTIAN Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
  • 3. 1. WHAT 2. WHY 3. WHO 4. WHEN 5. WHERE 6. HOW 7. HOW MUCH Perkiraan Biaya secara Global Pengertian Kegiatan, Output Mengapa Kegiatan dilaksanakan & apa hubungannya dg program yg hendak dicapai Siapa yang bertanggungjawab melaksanakan pencapaian Output Kapan/jangka waktu kegiatan dimulai dan selesai dilaksanakan Dimana kegiatan dilaksanakan Bagaimana kegiatan tersebut di laksanakanBerapa biaya yang dibutuhkan PENGERTIAN
  • 4. 4  Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.  Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.  Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut.  Sebagai informasi bagaimana output kegiatan dilaksanakan/didukung oleh komponen input, serta apa saja input (tahapan-tahapan) yang dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai output. Fungsi TOR
  • 5. JENIS TOR/ KAK 1. TOR UNTUK PENGUSULAN RENCANA ANGGARAN 2. TOR UNTUK ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN a. TOR SWAKELOLA b. TOR PENGADAAN BARANG c. TOR PENGADAAN JASA KONSTRUKSI d. TOR PENGADAAN JASA KONSULTANSI e. TOR PENGADAAN JASA LAINNYA
  • 6. TOR UNTUK USULAN RENCANA KERJA/ ANGGARAN
  • 7. 7 KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : .................................................................................. UNIT ESELON I : .................................................................................. PROGRAM : .................................................................................. HASIL : .................................................................................. UNIT ESELON II/SATKER : ……………………………………………………………………………… KEGIATAN : ................................................................................. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : ................................................................................ SATUAN UKUR DAN JENIS KELUARAN : …………………………………………………………………………. Volume : ................................................................................. A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 2. Gambaran Umum B. Penerima Manfaat C. Strategi Pencapaian 1. Metoda Pelaksanaan 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan D. Waktu Pencapaian Keluaran E. Biaya Yang Diperlukan
  • 8. CARA PENGISIAN TOR 8  TOR dibuat per Output.  Tahapan aktifitas (komponen) untuk mencapai keluaran (output) harus diuraikan secara detail dalam TOR pada huruf C angka 2, yaitu Tahapan dan Waktu Pelaksanaan, termasuk jenis komponennya, apakah komponen utama atau komponen pendukung.  Apabila dalam pencapaian output melalui suboutput, maka masing- masing suboutput beserta komponennya harus diuraikan detil dalam TOR.  Jumlah dana yang dibutuhkan untuk pencapaian output harus dirinci dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB).  TOR ditandatangani oleh KPA/Eselon II.
  • 9. CONTOH PENGISIAN TOR KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) Kementerian Agama RI Unit Eselon I/II : (025.01) Sekretariat Jenderal Satker : (664784) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Program : (025.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Hasil(Outcome) : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan RKA-KL tahun anggaran 2015 Kegiatan : (2102) Pembinaan Administrasi Perencanaan Indikator Kinerja Kegiatan : Renstra, RKT, RKA-KL Keluaran(Output) : (003) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Volume : 72 (Dokumen) SatuanUkur : Dokumen
  • 10. POKOK BAHASAN 10 A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan Menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi satker berupa UU, Kepres, Permen dan yang lainnya dan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktifitas berkenaan berupa Peraturan Perundangan yang berlaku. 2. Gambaran Umum Menjelaskan secara singkat mengapa (why) kegiatan tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (output) dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
  • 11. Cara Pengisian TOR 11 B. Penerima Manfaat Menjelaskan siapa saja yang akan menerima manfaat atas tercapaianya keluaran (output) tersebut. Bisa unsur dari dalam satker/kementerian/lembaga atau masyarakat. C. Strategi Pencapaian 1. Metode Pelaksana Menjelaskan metode apa yang akan dilakukan (How) dalam rangka melaksanakan aktifitas untuk mencapai keluaran. Apakah dengan cara kontraktual atau dengan cara sewakelola. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Menjelaskan tahapan-tahapan dalam pencapaian sasaran, berupa penjelasan dari masing-masing komponen input (What, How, Who, Where). Bagaimana komponen input tersebut dilaksanakan serta jadwal pelaksanaan (When) dari masing-masing komponen input berupa time table. Struktur penjelasan tahapan–tahapan sebagai berikut :
  • 12. Cara Pengisian TOR 12 Output Suboutput 1 Tahapan Pelaksanaan pencapaian Output melalui Suboutput Tahapan Pelaksanaan pencapaian Output tanpa Suboutput Komponen (Utama) Komponen (Utama) Komponen (Pendukung) Suboutput 2 Komponen (Utama) Komponen (Pendukung) Output Komponen (Utama) Komponen (Utama) Komponen (Pendukung) Harus dijelaskan detail pada TOR Komponen (Utama) Komponen (Pendukung)
  • 13. CONTOH TAHAPAN WAKTU PELAKSANAAN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 1 Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 2 Penyusunan RKA-KL Anggaran 2015 3 Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2013 dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran 2014 4 Sosialisasi PP 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga 5 Pembinaan Tenaga Perencanaan 6 Survey Kebutuhan Anggaran pada Satker Madrasah dan Kankemenag Kab/Kota 7 Pelatihan dan Ujian Sertifikasi 8 Penyusunan Usulan Anggaran Tahun 2015 Satker Kanwil, Kemenag, dan Madrasah NOV DESMEI JUN JUL AGT SEP OKT NO NAMA KEGIATAN JAN FEB MAR APR
  • 14. 14 D. Waktu Pencpaian Menjelaskan kapan keluaran (output) kegiatan tersebut akan dicapai (When), apakah selama beberapa bulan, selama tahun berjalan, atau terus menerus setiap tahun. E. Biaya yang diperlukan Menjelaskan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran tersebut (How Much) secara global. Biaya lebih rinci tercantum dalam RAB yang merupakan satu kesatuan dengan TOR. F. TOR ditandatangani oleh KPA/Eselon II dan dicap dinas Cara Pengisian TOR
  • 15. 15 Pengertian RAB Fungsi RAB Komponen RAB Jenis RAB Penuangan RAB dalam RKAKL RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
  • 16. Pengertian Rincian Anggaran Biaya (RAB) 16 Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
  • 17. FUNGSI RAB 17  Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen biaya yang dibutuhkan dalam TOR.  Alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan pendukung suatu output dalam TOR.  Alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu output dalam TOR.
  • 18. KOMPONEN RAB 18  Komponen-komponen input dari kegiatan: Komponen Utama; Komponen Pendukung.  Perhitungan biaya satuan, volume dan jumlah biaya masing- masing komponen.  Jumlah total biaya yang menunjukkan biaya keluaran/output.  RAB ditandatangani oleh KPA/Eselon II
  • 19. JENIS RAB 19 Pada umumnya, RAB yang dibuat sebagai lampiran TOR sebagai berikut :  RAB swakelola.  RAB pengadaan gedung/bangunan Harus ada perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.  RAB pengadaan inventaris. Dilampiri dengan referensi harga/price list
  • 20. CONTOH RAB SWAKELOLA 20 Kode Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Akun/De til Volum e Sub Output Jenis Komponen (Utama/ Pendukung) Rincian Perhitungan Harga Satuan Jumlah (Rupiah) Jml 2102.003 Sistem dan Data Perencanaan 30 DK ....................... 2102.003.001 Penyusunan Program dan Rencana .............. 011 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis / Program ......................... A Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran 71.700.000 521211 Belanja Bahan 10.000.000 - ATK Kegiatan 2 KEG 5.000.000 10.000.000 521213 Honor Output Kegiatan > Honor Tim Penyusun dan Penelahan RKA-KL ke Jakarta 11.700.000 - Honor Penanggung Jawab 1 org x 3 Keg 3 OK 400.000 1.200.000 - Honor Ketua 1 org x 3 Keg 3 OK 350.000 1.050.000 - Honor Sekretaris 1 org x 3 Keg 3 OK 300.000 900.000 - Honor Anggota 1 org x 3 Keg 3 OK 300.000 900.000 >> Honor Tim Penyusun RKA-KL Satker / Daerah - Honor Penanggung Jawab 1 org x 3 Bln 3 OB 400.000 1.200.000
  • 21. Penuangan RAB Ke RKA-K/L
  • 23. FORMAT Kementerian Negara/Lembaga :………………… Unit Organiasi : ………………… Program : ………………… Kegiatan : ………………… Sub Kegiatan : ………………… Detail Kegiatan : ………………… 1. Lata Belakang (why) a. Dasar Hukum b. Gambaran Umum c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan 2. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what) a. Uraian Kegiatan b. Batasan Kegiatan 3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Kegiatan
  • 24. 4. Indikator Keluaran dan Keluaran a. Indikator Keluara (kualitatif) b. Keluaran (kuantitatif) 5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how) a. Metode Pelaksanaan b. Tahapan Kegiatan 6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (where) 7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who) . a. Pelaksana Kegiatan b. Penangggung Jawab Kegiatan c. Penerima Manfaat Kegiatan
  • 25. 8. Jadwal Kegiatan a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (when) b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan (time table) 9. Biaya (how much) : total biaya yg diperlukan dalam kegiatan ………….., ..............…………... Pejabat Penanggung Jawab ( …………………………………)
  • 26. PERBEDAAN • TOR UNTUK USULAN ANGGARAN DIBUAT UNTUK PENGAJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (SEBELUM DIPA DI SETUJUI/ DISYAHKAN) • TOR ACUAN PELAKSANAAN DIBUAT SETELAH DIPA DISYAHKAN/ DI SETUJUI SEBELUM PEKERJAAN DILAKSANAKAN.