Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Dokumen ini menjelaskan komponen-komponen yang harus ada dalam TOR seperti latar belakang, tujuan, indikator, dan anggaran yang diperlukan. Juga dibedakan antara TOR untuk us
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...Dr. Zar Rdj
“ASN harus berintegritas, memiliki rasa nasionalisme tinggi, profesional, berwawasan global, memahami IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship”
Setiawan Wangsaatmaja
“Orang yang bisa menjadi coach adalah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri”
-Steven Yudiyantho
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia, khususnya pada lampiran II, angka romawi VII halaman hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi konstruksi, meliputi :
Program mutu
Organisasi kerja dan jadwal penugasan personel
Kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan kontrak
Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
Rencana kerja/jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memperhatikan keselamatan konstruksi
Jadwal mobilisasi peralatan dan personel
Rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran
Hal-hal lain yang dianggap perlu.
Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...Dr. Zar Rdj
“ASN harus berintegritas, memiliki rasa nasionalisme tinggi, profesional, berwawasan global, memahami IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship”
Setiawan Wangsaatmaja
“Orang yang bisa menjadi coach adalah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri”
-Steven Yudiyantho
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia, khususnya pada lampiran II, angka romawi VII halaman hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi konstruksi, meliputi :
Program mutu
Organisasi kerja dan jadwal penugasan personel
Kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan kontrak
Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
Rencana kerja/jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memperhatikan keselamatan konstruksi
Jadwal mobilisasi peralatan dan personel
Rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran
Hal-hal lain yang dianggap perlu.
Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
Tor kak
1. &
Oleh :
JOKO RISWANTO, ST
TATA CARA PEMBUATAN
TERM OF REFERENCE
(TOR) /
KERANGKA ACUAN
KERJA (KAK)
Penyusunan Program dan Rencana
Kerja Anggaran Kan. Kemenag
Kab. Karimun TA 2014
1
Hotel Aston Tanjung Balai Karimun
18 Juni 2014
2. PENGERTIAN
Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan
Kerja (KAK) adalah suatu dokumen yang
menginformasikan gambaran umum dan
penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan
dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi
kementerian negara/lembaga yang memuat latar
belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian,
waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
3. 1. WHAT
2. WHY
3. WHO
4. WHEN
5. WHERE
6. HOW
7. HOW
MUCH
Perkiraan Biaya
secara Global
Pengertian
Kegiatan,
Output
Mengapa Kegiatan
dilaksanakan & apa
hubungannya dg
program yg hendak
dicapai
Siapa yang
bertanggungjawab
melaksanakan pencapaian
Output
Kapan/jangka waktu
kegiatan dimulai dan
selesai dilaksanakan
Dimana
kegiatan
dilaksanakan
Bagaimana
kegiatan tersebut
di laksanakanBerapa biaya
yang
dibutuhkan
PENGERTIAN
4. 4
Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan
yang dilakukan oleh bawahannya.
Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi
pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang
keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan
pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut.
Sebagai informasi bagaimana output kegiatan
dilaksanakan/didukung oleh komponen input, serta apa saja
input (tahapan-tahapan) yang dibutuhkan dan bagaimana
pelaksanaannya untuk mencapai output.
Fungsi TOR
5. JENIS TOR/ KAK
1. TOR UNTUK PENGUSULAN RENCANA
ANGGARAN
2. TOR UNTUK ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
a. TOR SWAKELOLA
b. TOR PENGADAAN BARANG
c. TOR PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
d. TOR PENGADAAN JASA KONSULTANSI
e. TOR PENGADAAN JASA LAINNYA
7. 7
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ..................................................................................
UNIT ESELON I : ..................................................................................
PROGRAM : ..................................................................................
HASIL : ..................................................................................
UNIT ESELON II/SATKER : ………………………………………………………………………………
KEGIATAN : .................................................................................
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : ................................................................................
SATUAN UKUR DAN JENIS KELUARAN : ………………………………………………………………………….
Volume : .................................................................................
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
2. Gambaran Umum
B. Penerima Manfaat
C. Strategi Pencapaian
1. Metoda Pelaksanaan
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
D. Waktu Pencapaian Keluaran
E. Biaya Yang Diperlukan
8. CARA PENGISIAN TOR
8
TOR dibuat per Output.
Tahapan aktifitas (komponen) untuk mencapai keluaran (output)
harus diuraikan secara detail dalam TOR pada huruf C angka 2,
yaitu Tahapan dan Waktu Pelaksanaan, termasuk jenis
komponennya, apakah komponen utama atau komponen
pendukung.
Apabila dalam pencapaian output melalui suboutput, maka masing-
masing suboutput beserta komponennya harus diuraikan detil dalam
TOR.
Jumlah dana yang dibutuhkan untuk pencapaian output harus dirinci
dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB).
TOR ditandatangani oleh KPA/Eselon II.
9. CONTOH PENGISIAN TOR
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) Kementerian Agama RI
Unit Eselon I/II : (025.01) Sekretariat Jenderal
Satker : (664784) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
Program : (025.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
Hasil(Outcome) : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan RKA-KL tahun anggaran 2015
Kegiatan : (2102) Pembinaan Administrasi Perencanaan
Indikator Kinerja Kegiatan : Renstra, RKT, RKA-KL
Keluaran(Output) : (003) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Volume : 72 (Dokumen)
SatuanUkur : Dokumen
10. POKOK BAHASAN
10
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
Menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
satker berupa UU, Kepres, Permen dan yang lainnya dan kebijakan
Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan dasar keberadaan
kegiatan/aktifitas berkenaan berupa Peraturan Perundangan yang
berlaku.
2. Gambaran Umum
Menjelaskan secara singkat mengapa (why) kegiatan tersebut
dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan serta
keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (output)
dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang
pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
11. Cara Pengisian TOR
11
B. Penerima Manfaat
Menjelaskan siapa saja yang akan menerima manfaat atas tercapaianya keluaran
(output) tersebut. Bisa unsur dari dalam satker/kementerian/lembaga atau
masyarakat.
C. Strategi Pencapaian
1. Metode Pelaksana
Menjelaskan metode apa yang akan dilakukan (How) dalam rangka
melaksanakan aktifitas untuk mencapai keluaran. Apakah dengan cara
kontraktual atau dengan cara sewakelola.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Menjelaskan tahapan-tahapan dalam pencapaian sasaran, berupa penjelasan
dari masing-masing komponen input (What, How, Who, Where). Bagaimana
komponen input tersebut dilaksanakan serta jadwal pelaksanaan (When) dari
masing-masing komponen input berupa time table. Struktur penjelasan
tahapan–tahapan sebagai berikut :
12. Cara Pengisian TOR
12
Output
Suboutput 1
Tahapan Pelaksanaan pencapaian
Output melalui Suboutput
Tahapan Pelaksanaan pencapaian
Output tanpa Suboutput
Komponen (Utama)
Komponen (Utama)
Komponen (Pendukung)
Suboutput 2
Komponen (Utama)
Komponen (Pendukung)
Output
Komponen (Utama)
Komponen (Utama)
Komponen (Pendukung)
Harus
dijelaskan
detail pada
TOR
Komponen (Utama)
Komponen (Pendukung)
13. CONTOH TAHAPAN WAKTU PELAKSANAAN
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran
2 Penyusunan RKA-KL Anggaran 2015
3
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2013 dan
Konsultasi Pelaksanaan Anggaran 2014
4
Sosialisasi PP 90 Tahun 2010 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian / Lembaga
5 Pembinaan Tenaga Perencanaan
6
Survey Kebutuhan Anggaran pada Satker
Madrasah dan Kankemenag Kab/Kota
7 Pelatihan dan Ujian Sertifikasi
8
Penyusunan Usulan Anggaran Tahun 2015
Satker Kanwil, Kemenag, dan Madrasah
NOV DESMEI JUN JUL AGT SEP OKT
NO NAMA KEGIATAN
JAN FEB MAR APR
14. 14
D. Waktu Pencpaian
Menjelaskan kapan keluaran (output) kegiatan tersebut akan dicapai (When),
apakah selama beberapa bulan, selama tahun berjalan, atau terus menerus setiap
tahun.
E. Biaya yang diperlukan
Menjelaskan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran tersebut (How
Much) secara global. Biaya lebih rinci tercantum dalam RAB yang merupakan satu
kesatuan dengan TOR.
F. TOR ditandatangani oleh KPA/Eselon II dan dicap dinas
Cara Pengisian TOR
16. Pengertian Rincian Anggaran Biaya (RAB)
16
Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu dokumen yang
berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen
masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu
kegiatan.
17. FUNGSI RAB
17
Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen
biaya yang dibutuhkan dalam TOR.
Alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan
pendukung suatu output dalam TOR.
Alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu
output dalam TOR.
18. KOMPONEN RAB
18
Komponen-komponen input dari kegiatan:
Komponen Utama;
Komponen Pendukung.
Perhitungan biaya satuan, volume dan jumlah biaya masing-
masing komponen.
Jumlah total biaya yang menunjukkan biaya keluaran/output.
RAB ditandatangani oleh KPA/Eselon II
19. JENIS RAB
19
Pada umumnya, RAB yang dibuat sebagai lampiran TOR
sebagai berikut :
RAB swakelola.
RAB pengadaan gedung/bangunan
Harus ada perhitungan kebutuhan biaya
pembangunan/renovasi bangunan atau yang sejenis dari
Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan
Umum setempat.
RAB pengadaan inventaris.
Dilampiri dengan referensi harga/price list
20. CONTOH RAB SWAKELOLA
20
Kode
Uraian
Suboutput/Komponen/Subkomponen/Akun/De
til
Volum
e Sub
Output
Jenis
Komponen
(Utama/
Pendukung)
Rincian Perhitungan Harga
Satuan
Jumlah
(Rupiah)
Jml
2102.003 Sistem dan Data Perencanaan 30 DK .......................
2102.003.001 Penyusunan Program dan Rencana ..............
011
Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis
/ Program .........................
A
Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja
dan Anggaran 71.700.000
521211 Belanja Bahan 10.000.000
- ATK Kegiatan 2 KEG 5.000.000 10.000.000
521213 Honor Output Kegiatan
> Honor Tim Penyusun dan Penelahan RKA-KL
ke Jakarta 11.700.000
- Honor Penanggung Jawab 1 org x 3 Keg 3 OK 400.000 1.200.000
- Honor Ketua 1 org x 3 Keg 3 OK 350.000 1.050.000
- Honor Sekretaris 1 org x 3 Keg 3 OK 300.000 900.000
- Honor Anggota 1 org x 3 Keg 3 OK 300.000 900.000
>> Honor Tim Penyusun RKA-KL Satker / Daerah
- Honor Penanggung Jawab 1 org x 3 Bln 3 OB 400.000 1.200.000
23. FORMAT
Kementerian Negara/Lembaga :…………………
Unit Organiasi : …………………
Program : …………………
Kegiatan : …………………
Sub Kegiatan : …………………
Detail Kegiatan : …………………
1. Lata Belakang (why)
a. Dasar Hukum
b. Gambaran Umum
c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
2. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)
a. Uraian Kegiatan
b. Batasan Kegiatan
3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud Kegiatan
24. 4. Indikator Keluaran dan Keluaran
a. Indikator Keluara (kualitatif)
b. Keluaran (kuantitatif)
5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)
a. Metode Pelaksanaan
b. Tahapan Kegiatan
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (where)
7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who) .
a. Pelaksana Kegiatan
b. Penangggung Jawab Kegiatan
c. Penerima Manfaat Kegiatan
25. 8. Jadwal Kegiatan
a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (when)
b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan (time table)
9. Biaya (how much) : total biaya yg diperlukan dalam kegiatan
………….., ..............…………...
Pejabat Penanggung Jawab
( …………………………………)
26. PERBEDAAN
• TOR UNTUK USULAN ANGGARAN DIBUAT
UNTUK PENGAJUAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (SEBELUM DIPA DI SETUJUI/
DISYAHKAN)
• TOR ACUAN PELAKSANAAN DIBUAT SETELAH
DIPA DISYAHKAN/ DI SETUJUI SEBELUM
PEKERJAAN DILAKSANAKAN.