Dokumen tersebut membahas langkah-langkah penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah, mulai dari meninjau hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, mengidentifikasi faktor penyebab target belum tercapai, menghitung kebutuhan pembiayaan layanan pendidikan, menyusun program dan kegiatan serta pendanaannya ke dalam format-format tertentu sesuai peraturan, hingga penyusunan dokumen rencana
Teknik dan metode penyusunan Analisis Standar Belanja untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja di daerah. Alat bantu SKPD dan seluruh stakehoder di daerah dalam proses penyusunan APBD.
Teknik dan metode penyusunan Analisis Standar Belanja untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja di daerah. Alat bantu SKPD dan seluruh stakehoder di daerah dalam proses penyusunan APBD.
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019Dr. Zar Rdj
EVALUASI KINERJA ANGGARAN
1. Evaluasi Kinerja Anggaran dibagi menjadi 3 aspek yaitu:
• Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi
• Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat
• Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks
2. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi TA 2018 dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan program serta pencapaiannya.
3. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat TA 2018 dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program K/L.
4. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks TA 2019 dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA K/L termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.
5. Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan terutama berdasarkan pada data aplikasi SMART.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
4. Fokus terhadap target yang belum tercapai agar
dalam tahun berikutnya diupayakan mencapai
100%
LANGKAH
5. Baca dan Cermati Peraturan
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan
Nomor 32 Tahun 2018 untuk
menghitung pemenuhan jenis
dan mutu layanan bidang
pendidikan
LANGKAH
7. LANGKAH
Pindahkan hasil evaluasi & Hasil
Penghitungan kebutuhan pembiayaan SPM
ke Tabel T-C.27
COSTING
BAB VI
Renstra PD
Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan
dan Pendanaan PD
8. TABEL T-C.27 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PD
(PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017 )
9. Hasil Costing Program Pemenuhan Layanan Bidang Pendidikan
Pindahkan kedalam format tabel T-C.16
(PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017)
LANGKAH
10. TABEL T-C.33 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD DAN
PRAKIRAAN MAJU
(PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017 )
Susun kedalam Form RENJA
(Tabel T-C.33)
untuk penyusunan Rencana
Tahunan
Tabel T-C.33 Rencana
Program dan Kegiatan PD
dan Prakiraan Maju
LANGKAH
11. TABEL T-C.33 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD DAN
PRAKIRAAN MAJU
(PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017 )
LANGKAH
Susun kedalam Form RENJA (Tabel
T-C.33) untuk penyusunan
Rencana Tahunan
Tabel T-C.33 Rencana Program dan
Kegiatan PD dan Prakiraan Maju
12.
13. SUSUN KE FORMAT RKA 2.2.1
(PERMENDAGRI NO.59 Tahun 2007)
Perhatikan
• Cantumkan Judul program, kegiatan, lokasi
kegiatan (poksar) dengan benar
• Isi penjelasan tolok ukur kinerja input, output,
dan outcome yang terukur
• Gunakan kode penganggaran
Program/Kegiatan, belanja, volume, satuan, dan
harga satuan dengan benar
Setelah KUA-PPAS disepakati
DPRD bersama KDH
susun ke Format RKA 2.2.1
Format
RKA 2.2.1
RANPERDA
APBD
RANPERKADA
PENJABARAN
APBD
LANGKAH
14.
15. Kode Nama Formulir
RKA-PPKD
Ringkasan Anggaran Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan PPKD
RKA-PPKD
1
Rincian Anggaran Pendapatan
PPKD selaku BUD
RKA-SKPD
2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak
Langsung PPKD selaku BUD
RKA-SKPD
3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan
Daerah PPKD selaku BUD
RKA-SKPD
3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan
Daerah PPKD selaku BUD
RKA
PPKD
RKA
PPKD 3.2
RKA
PPKD 3.1
RKA
PPKD 2.1
RKA
PPKD 1
BAGAN ALIR PENGERJAAN RKA-PPKD
(Permendagri 59/2007)
16. Kode Nama Formulir
RKA-SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan,
Belanja dan
Pembiayaan SKPD
RKA-SKPD
1
Rincian Anggaran Pendapatan
SKPD
RKA-SKPD
2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak
Langsung SKPD
RKA-SKPD
2.2
Rekapitulasi Rincian Anggaran
Belanja Langsung menurut
Program dan Kegiatan SKPD
RKA-SKPD
2.2.1
Rincian Anggaran Belanja
Langsung menurut Program
dan Per Kegiatan SKPD
RKA
SKPD
RKA
SKPD 2.2
RKA
SKPD 2.1
RKA
SKPD 1
RKA-SKPD
2.2.1
BAGAN ALIR PENGERJAAN RKA-SKPD
(Permendagri 59/2007)
17. 1.
Dst.
Tanda TanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
Dst
1.
:Catatan Hasil Pembahasan
:Tanggal Pembahasan
:Keterangan
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP. … … …
Jumlah
xxxxxxx
xxxxxxx
6=(3 x 5)54321
Harga
satuansatuanvolume
Jumlah
(Rp)
Rincian Penghitungan
Uraian
Kode
Rekening
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
Hasil
Keluaran
Masukan
Capaian Program
Target KinerjaTolok Ukur KinerjaIndikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
: Rp .................. (.................................................................................)Jumlah Tahun n+1
: Rp .................. (.................................................................................)Jumlah Tahun n
: Rp .................. (.................................................................................)Jumlah Tahun n-1
: ………………….Lokasi kegiatan
: x. xx. xx. xx. xx. …………………………………………..Kegiatan
: x. xx. xx. xx. …………………………………………..Program
: x. xx. xx. …………………………………………..Organisasi
: x. xx. ……………………………………………Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …...
Formulir
RKA-SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.
Dst.
Tanda TanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
Dst
1.
:Catatan Hasil Pembahasan
:Tanggal Pembahasan
:Keterangan
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP. … … …
Jumlah
xxxxxxx
xxxxxxx
6=(3 x 5)54321
Harga
satuansatuanvolume
Jumlah
(Rp)
Rincian Penghitungan
Uraian
Kode
Rekening
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
Hasil
Keluaran
Masukan
Capaian Program
Target KinerjaTolok Ukur KinerjaIndikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
: Rp .................. (.................................................................................)Jumlah Tahun n+1
: Rp .................. (.................................................................................)Jumlah Tahun n
: Rp .................. (.................................................................................)Jumlah Tahun n-1
: ………………….Lokasi kegiatan
: x. xx. xx. xx. xx. …………………………………………..Kegiatan
: x. xx. xx. xx. …………………………………………..Program
: x. xx. xx. …………………………………………..Organisasi
: x. xx. ……………………………………………Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …...
Formulir
RKA-SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
18. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2.1Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …………
Program : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Kegiatan : Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Lokasi Kegiatan : Kecamaatan Makmur Rahayu
Jumlah Tahun n-1 : Rp. . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Jumlah Tahun n : Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah )
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Terwujudnya pengusaha kecil yang
unggul dan kompetitif dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah
100 orang
MASUKAN Jumlah dana yang dibutuhkan Rp75.000.000,00
KELUARAN [.................] / [TERLAKSANA] 100 %
HASIL [................ ]/ [TERSELENGGARA] 100 %
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN : Pengusaha kecil/mikro di wilayah Kabupaten XYZ
19. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2.1Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …………
Program : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Kegiatan : Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Lokasi Kegiatan : Kecamaatan Makmur Rahayu
Jumlah Tahun n-1 : Rp. . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Jumlah Tahun n : Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah )
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Terwujudnya pengusaha kecil yang
unggul dan kompetitif dalam menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah
100 orang
MASUKAN Jumlah dana yang dibutuhkan Rp75.000.000,00
KELUARAN
Terlatihnya pengusaha kecil dalam
manajemen/tatakelola kewirausahaan
30 orang
HASIL
Meningkatnya kemampuan teknis
manajemen/tatakelola kewirausahaan
pengusaha kecil
30 orang dari 100 orang (30% dari
capaian program)
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN : pengusaha kecil di wilayah Kabupaten XYZ