Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Makalah PKN

Pancasila
Sebagai Dasar Negara, Ideologi Negara, dan
Norma/Nilai

2013/2014
Kata Pengantar
Puji dan syukur kita hanturkan kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta’alaa, yang atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya...
Daftar Isi
Kata Pengantar

............................................................... 2

Daftar Isi

...................
BAB I
Pendahuluan
1.1

Latar Belakang

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan
U...
1.3

Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam makalah ini adalah sebagai berikut :









Menjelaskan pro...
BAB II
Pembahasan
Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
dan Ideologi Negara
Dalam rangka mempersiapkan kemerdeka...
Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI dan mengadakan sidang pada tanggal 18
Agustus 1945 setelah melalui perdebatan ya...
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang berPersatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan ya...
2.2

Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Istilah Ideologi berasal dari kata "idea" yang berarti gagasan, konsep, pengertian...
2.3

Pancasila Sebagai Sumber Nilai/Norma

Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila
s...
Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism), tetapi
merangkum semuanya dalam satu se...
Nilai Pancasila Sebagai Sumber Norma Hukum
Mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar...
BAB III
Penutup
3.1 Kesimpulan
 Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem
pemerintahan demo...
Daftar Pustaka
http://blog.student.uny.ac.id/kartina/2012/09/2013/Pancasila-sebagai-ideologinegara
http://normahukum.co.id...
Kelas
Kelompok

: XII IPA2
: 4 (Empat)

Anggota

:

1. Sitti Fitri Nur Aisyah
2. Tapsil
3. Uki Munaima
4. Wa Eni
5. Wa Ode...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Makalah pancasila xii ipa 2

5,235 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Makalah pancasila xii ipa 2

  1. 1. Makalah PKN Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Negara, dan Norma/Nilai 2013/2014
  2. 2. Kata Pengantar Puji dan syukur kita hanturkan kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta’alaa, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Makalah ini kami hadirkan sebagai pedoman pendamping dan pendukung belajar siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Makalah berjudul “Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Negara, dan Norma/Nilai” ini merupakan wujud kontribusi kami kepada dunia pendidikan khususnya di SMA NEGERI 1 RAHA. kemajuan zaman dan perkembangan dunia yang semakin maju menuntut siswa menjadi generasi yang cerdas, terampil, kreatif, mandiri, dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan budaya bangsa, sehingga selain memiliki daya saing yang tinggi, juga berkarakter dan berakhlak mulia. Harapan kami, makalah ini dapat membantu siswa dan guru untuk mencapai tujuan belajar. Semoga makalah ini dapat diterima dan memberikan manfaat yang besar serta dapat menjadi sarana belajar utama. Kritik dan saran selalu kami harapkan demi semakin berkualitasnya makalah kami yang selanjutnya. Raha, 06 Maret 2014 Tim Penyusun 2
  3. 3. Daftar Isi Kata Pengantar ............................................................... 2 Daftar Isi ............................................................... 3 BAB I Pendahuluan ............................................................... 4 1.1 Latar Belakang .............................................................. 4 1.2 Rumusan Masalah ............................................................... 5 1.3 Tujuan .............................................................. 5 BAB II Pembahasan ................................................................... 6 Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara 2.1 Pancasila Sebagai Dasar Negara 2.2 Pancasila Sebagai Ideologi Negara 2.3 Pancasila Sebagai Sumber Nilai/Norma .............................. 6-7 .............................. 7-9 .............................. 9-10 ..............................10-13 BAB III Penutup ................................................................. 14 3.1 Kesimpulan ................................................................. 14 3.2 Saran .............................................. ................... 14 DAFTAR PUSTAKA ................................................................... 3
  4. 4. BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism), tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam seloka “Bhinneka Tunggal Ika”. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembagan jaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Gagasan mengenai pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985. tetapi semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu sendiri ditetapkan sebagai dasar Negara. . Indonesia menganut ideologi terbuka. Selain itu, untuk mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadikannya pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan membahas masalah Pancasila terkait sebagai dasar negara, ideologi negara, dan sumber nilai/norma. 1.2 Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :  Bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ?  Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara ?Jelaskan !  Mengapa Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh?  Sebutkan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara !  Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara ?Jelaskan !  Mengapa Indonesia menganut ideologi terbuka ?  Jelaskan Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber nilai !?  Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ! 4
  5. 5. 1.3 Tujuan Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam makalah ini adalah sebagai berikut :         Menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Mengidentifikasi pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Menelaah Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Mengidentifikasi fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara. Mengetahui pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Menelaah Indonesia menganut ideologi terbuka. Menjelaskan pengertian Pancasila sebagai sumber nilai. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 5
  6. 6. BAB II Pembahasan Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dibentuklah BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, membahas tentang rumusan dasar negara. 1. Tanggal 29 Mei 1945 Moh. Yamin mengemukakan 5 dasar negara Indonesia(dalam pidato) Peri Kebangsaan Peri Kemanusiaan Peri Ke-Tuhanan Peri Kerakyatan Kesejahteraan rakyat Pada akhir pidatonya beliau menyerahkan rancangan (tertulis) 1. 2. 3. 4. Ke-Tuhanan Yang maha Esa Kebangsaan Persatuan Indonesia Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia 2. Tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Supomo mengemukakan usulan dasar negara Indonesia yaitu: Persatuan Kekeluargaan Kesimbangan lahir dan batin Musyawarah Keadilan rakyat 3. Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai lima hal yang menjadi dasar negara merdeka, yaitu: Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau kemanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan sosial Ke-Tuhanan yang berkebudayaan Pendapat ketiga tokoh dibahas oleh Panitia Sembilan tanggal 22 Juli 1945 dan menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang terkenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau Jakarta Charter”. 6
  7. 7. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI dan mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah melalui perdebatan yang sengit akhirnya menerima perubahan Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD’45 dengan rumusan Pancasila sebagai berikut: Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. 2. 3. 4. Kemudian mengesahkan UUD 1945, mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden, sebelum MPR/DPR terbentuk tugas presiden dibantu oleh KNIP. 2.1 Pancasila Sebagai Dasar Negara Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksud sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan "sumber hukum dasar nasional". Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Prof. Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi: 1. Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berPersatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 7
  8. 8. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang berPersatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan berKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Fungsi Pokok Pancasila Sebagai Dasar Negara Adapun fungsi pokok pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut: a. Sebagai dasar Negara, pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental (fundamental norm) Negara dengan demikian Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam Negara ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita hukum ( staatside ) baik hukum tertulis dan tidak tertulis ( konvensi ). b. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan kaidah Negara yang fundamental artinya kedudukannya paling tinggi, oleh karena itu Pancasila juga sebagai landasan ideal penyususnan arturan – aturan di Indonesia. Oleh karena itu semua peraturan perundangan baik yang dipusat maupun daerah tidak menyimpang dari nilai Pancasila atau harus bersumber dari nilai -nilai Pancasila. c. Sebagai Pandangan Hidup, yaitu nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah dalam memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. d. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia asli, bukan diambil dari bangsa lain. e. Sebagai Perjanjian luhur bangsa Indonesia, pancasila lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara (founding fathers) sebagi para wakil bangsa, Pancasila yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sisio kulturil. Moral dalam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di Indonesia, sosio kultural berarti cerminan dari nilai budaya bangsa Indonesia, karena itu Pancasila merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Pancasila sebagai Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti: 1. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaran Negara 2. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan Negara 3. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 8
  9. 9. 2.2 Pancasila Sebagai Ideologi Negara Istilah Ideologi berasal dari kata "idea" yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan "logos" yang berarti ilmu. Dalam arti luas, Ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nila-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit Ideologi adalah gagasan-gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dengan bertindak. 1) Makna Ideologi Terbuka Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri, nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. 2) Makna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Sebagai ideologi Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel tidak tertutup dan kaku melainkan harus mampu mengikuti perkembangan jaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi di era keterbukaan/globalisasi dalam segala bidang. Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang didalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing. Maka dari itu, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat digunakan Indonesia. Selain itu, Pancasila memang memiliki syarat sebagai ideologi terbuka,sebab: 1. Memiliki nilai dasar yang bersumber pada masyarakat atau realita bangsa Indonesia seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Atau nilainilainya tidak dipaksakan dari luar atau bukan pemberian negara. 2. Memiliki nilai instrumental untuk melaksanakan nilai dasar, seperti UUD 45, UU, Peraturan-peraturan, Ketetapan MPR, DPR, dll 3. Memiliki nilai praksis yang merupakan penjabaran nilai instrumental. Nilai Praksis terkandung dalam kenyataan sehari-hari yaitu bagaimana cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari, seperti toleransi, gotong-royong, musyawarah, dll. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 4 fungsi pokok yaitu:     Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara 9
  10. 10. 2.3 Pancasila Sebagai Sumber Nilai/Norma Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolok ukur tentang baik/buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan, tingkah laku bangsa Indonesia (kepribadian bangsa). Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila berguna, bermanfaat, benar dan baik bagi kehidupan umat manusia. Menurut Prof. Notonagoro, nilai dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1. Nilai material : berupa benda untuk memenuhi kebutuhan material 2. Nilai Vital : segala seseuatu yang berguna bagi hidup manusia untuk melakukan segala kegiatan atau aktivitas 3. Nilai rohani : berguna bagi rohani manusia, terdiri atas ; Nilai kenyataan (kebenaran) : bersumber pada akal manusia Nilai keindahan (estetika) : bersumber pada rasa manusia Nilai kebaikan (moral) : kehendak/kemauan manusia. Nilai religius (ketuhanan) : kepercayaan/keyakinan manusia Dalam Pancasila terkandung tiga Nilai sebagai berikut : 1. Nilai Dasar, adalah asas-asas yang berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia yang bersifat abstrak dan umum, relatif tidak berubah namun maknanya selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya nilai dasar itu bisa terus menerus ditafsirkan ulang baik makna maupun implikasinya. Melalui penafsiran ulang itulah akan didapat nilai baru yang lebih operasional sesuai dengan tantangan zaman. Adapun nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila adalah Ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan (musyawarah-mufakat), dan Keadilan. 2. Nilai Instrumental, yaitu penjabaran dari nilai dasar yang berbentuk norma sosial dan norma hukum. Seperti UUD 1945, Tap MPR, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dll. 3. Nilai Praksis, adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari yang menandakan apakah nilai dasar atau instrumental masih hidup di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara. Contoh nilai praksis seperti saling menghormati, toleransi, kerja sama, kerukunan, bergotong royong, menghargai, dll. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila: Nilai Ketuhanan, mengandung arti pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan YME sebagai pencipta alam semesta. Nilai Kemanusiaan, mengandung arti kesadaran akan sikap/perilaku sesuai dengan nilai moral dan penghormatan HAM. Nilai Persatuan, mengandung arti kesadaran untuk membina persatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Kerakyatan, mengandung arti mengembangkan musyawarah mufakat dan nilai-nilai demokrasi. Nilai Keadilan, mengandung arti kesadaran bersama mewujudkan keadilan. Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, kegiatan penyelenggaraan negara, partisifasi warga negara dan pergaulan antar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara. Norma hukum pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Hal ini penting sekali karena UUD harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan 10
  11. 11. Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism), tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam seloka “Bhinneka Tunggal Ika”. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Kata paradigma berasal dari bahasa inggris “paradigm” yang berarti model, pola, atau contoh. Paradigma juga berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat tertentu. Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya pancasila berisi anggapananggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemamfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya : a) Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. b) Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani Ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. c) Pembangunan harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. d) Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. e) Pembangunan diperioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya individu atau warga Negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur-struktur sosial yang tidak adil. Makna Pembangunan Nasional Adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, soaial dan budaya, dan Hankam untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam aline IV Pembukaan UUD 1945. Hakekat Pembangunan Nasional Adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya. Wujud manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan trampil, berbudi luhur, berakhlak mulia, desiplin, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, dan mampu membangun diri dalam rangka membangun bangsanya. Tujuan Pembangunan Nasional Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimnana yang termaktub dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahir dan batin berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan RI dan lingkup pergaulan internasional yang merdeka dan berdaulat. Tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945, adalah : 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 11
  12. 12. Nilai Pancasila Sebagai Sumber Norma Hukum Mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadikannya pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm (norma fondamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Nilai-nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan, pemerintah, programprogram pembangunan dan peraturan-peraturan lain. Pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila. Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut: a) Undang Undang Dasar 1945 b) Ketetapan MPR RI c) Undang Undang d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (perpu) e) Peraturan Pemerintah f) Keputusan Presiden g) Peraturan Daerah Dalam Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga meyebutkan adanya jenis dan hieraki peraturan perundangundangan sebagai berikut: # Undang Undang Negara RI Tahun 1945 # Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (perpu) # Peraturan Pemerintah # Keputusan Presiden # Peraturan Daerah Pasal 2 undang-undang No. 10 tahun 2004 menyatakan bahwa pancasila meupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar (filosofis) negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea IV. Nilai Pancasila Sebagai Norma Etik Upaya lain dalam mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai dasar pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral, oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingah laku yang merupakan cerminan dari nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. 12
  13. 13. BAB III Penutup 3.1 Kesimpulan  Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang didalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masingmasing.  Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dibentuklah BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, membahas tentang rumusan dasar negara.  Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksud sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.  Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, kegiatan penyelenggaraan negara, partisifasi warga negara dan pergaulan antar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara.  Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya pancasila berisi anggapananggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemamfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. 3.2 Saran Dengan adanya makalah ini, sebaiknya tidak hanya dijadikan sebagai bahan dalam rangka menunaikan tugas sekolah. Tetapi dapat dijadikan patokan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam menyikapi Pancasila sebagai patokan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 13
  14. 14. Daftar Pustaka http://blog.student.uny.ac.id/kartina/2012/09/2013/Pancasila-sebagai-ideologinegara http://normahukum.co.id/Pancasia-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum http://pancasila.com/Wikipedia 14
  15. 15. Kelas Kelompok : XII IPA2 : 4 (Empat) Anggota : 1. Sitti Fitri Nur Aisyah 2. Tapsil 3. Uki Munaima 4. Wa Eni 5. Wa Ode Nur Awaliyah Anissa 6. Wa Ode Rabiatu Rahma 7. Wa Ode Sri Rahayu 8. Yeni Anggraini 9. Yulia Ayu Prahasti 15

×