Dokumen tersebut membahas mengenai tiga jenis perizinan utama dalam pemanfaatan ruang, yaitu izin prinsip, izin lokasi, dan izin tetap. Izin prinsip merupakan persetujuan pendahuluan untuk melakukan persiapan administrasi dan fisik, izin lokasi diperlukan untuk menentukan lokasi kegiatan, sedangkan izin tetap merupakan persetujuan akhir setelah izin lokasi diperoleh dan pers
Bab 5 membahas kelembagaan dan prosedur penanganan keluhan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Terdapat Panitia Pengadaan Tanah yang bertugas mengurus pengadaan tanah, serta tim penilai harga tanah. Warga dapat menyampaikan keluhan, dan akan ditangani melalui investigasi, musyawarah, serta penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Presentase Promosi Doktoral Pak DR.Asmadi Weri, SH., MH.Mohamad Khaidir
Pertama, kebijakan pemberian hak atas tanah bagi penanaman modal di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan konstitusi dan menyebabkan berkurangnya kewenangan negara. Kedua, reformasi hukum pertanahan belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi hak-hak perorangan dan penanam modal. Ketiga, faktor substansi hukum, struktur hukum, dan sumber daya manusia masih menjadi kendala pelaksanaan reform
Dokumen tersebut membahas mengenai tiga jenis perizinan utama dalam pemanfaatan ruang, yaitu izin prinsip, izin lokasi, dan izin tetap. Izin prinsip merupakan persetujuan pendahuluan untuk melakukan persiapan administrasi dan fisik, izin lokasi diperlukan untuk menentukan lokasi kegiatan, sedangkan izin tetap merupakan persetujuan akhir setelah izin lokasi diperoleh dan pers
Bab 5 membahas kelembagaan dan prosedur penanganan keluhan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Terdapat Panitia Pengadaan Tanah yang bertugas mengurus pengadaan tanah, serta tim penilai harga tanah. Warga dapat menyampaikan keluhan, dan akan ditangani melalui investigasi, musyawarah, serta penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Presentase Promosi Doktoral Pak DR.Asmadi Weri, SH., MH.Mohamad Khaidir
Pertama, kebijakan pemberian hak atas tanah bagi penanaman modal di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan konstitusi dan menyebabkan berkurangnya kewenangan negara. Kedua, reformasi hukum pertanahan belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi hak-hak perorangan dan penanam modal. Ketiga, faktor substansi hukum, struktur hukum, dan sumber daya manusia masih menjadi kendala pelaksanaan reform
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengadaan tanah, relokasi, dan kompensasi untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Kebijakan tersebut mencakup prinsip-prinsip seperti meminimalkan pengadaan tanah, memberikan kompensasi yang memadai, dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dokumen ini juga menjelaskan prosedur pengadaan tanah sesuai peraturan dan kriteria penentuan orang yang ter
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No. 18/2021
Outline
Hak Pengelolaan
Tanah Reklamasi
Hak Atas Tanah
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Pembatalan Hak atas Tanah
Satuan Rumah Susun
Properti untuk Orang Asing
Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pendaftaran Tanah secara Elektronik
Kawasan dan Tanah Telantar
HPL
Ketentuan mengenai HPL diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”)
Sejarah Pengaturan HPL
Sebelum ditetapkannya PP No. 18/2021, ketentuan mengenai HPL disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP No. 40/1996”) dan berbagai aturan lain
HPL didefinisikan PP No. 40/1996 sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Ketentuan mengenai subjek HPL serta tata cara permohonan dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No. 9/1999”)
PP No. 18/2021 juga memberikan definisi HPL sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL
HPL dapat berasal dari (i) tanah negara dan (i) tanah ulayat.
HPL di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah
Bab vi pemantauan dan pelaporan larap tolKotjo Negoro
Dokumen ini membahas tentang pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Pemantauan akan dilakukan secara internal oleh tim yang terdiri dari pemerintah daerah dan eksternal oleh lembaga independen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan mengidentifikasi permasalahan. Laporan bulanan dan akhir akan disusun untuk memberikan informasi mengenai kemajuan program dan masukan untuk perenc
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
Outline:
1. Perubahan istilah
2. Skala perumahan
3. Hunian berimbang
4. Dana konversi
5. PPJB
6. Sanksi administratif & pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No. 1/2011”) Pasca UU Cipta Kerja
Pada awalnya, pengaturan mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No.1/2011”). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), UU No.1/2011 mengalami beberapa perubahan.
1. Rusun umum & alas hak rusun
2. Pemisahan & pertelaan
3. SHM & SKBG sarusun
4. P3SRS
5. Sanksi administratif & pidana
6. Perbandingan PP rusun
Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun(”UU No. 20/2011”) Pasca UU Cipta Kerja
Pada awalnya, pengaturan mengenai Rumah Susun dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU No.20/2011”). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), UU No.20/2011 mengalami beberapa perubahan.
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disusun oleh perusahaan pertambangan sebagai bentuk komitmen terhadap negara. RKAB mencakup rencana operasional tahunan yang meliputi aspek eksplorasi, cadangan, lingkungan, investasi, operasi, pemasaran, tenaga kerja, pengembangan masyarakat, dan kesehatan. RKAB diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara serta
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdfNonaSugiharti1
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Seruyan memberikan kerangka normatif dan spasial untuk pembangunan daerah sesuai dengan UU Cipta Kerja dan reformasi perizinan serta mengakomodasi aspirasi stakeholder lokal. Dokumen ini akan menjadi acuan pemberian izin dan pengendalian ruang guna mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seruyan.
Dokumen tersebut membahas mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang merupakan pertimbangan teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dokumen tersebut juga membahas perbandingan pengaturan PTP berdasarkan Permen ATR/BPN 27/2019 dan rancangan Permen baru tentang PTP serta mekanisme penerbitan usaha berbasis risiko berdasarkan
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Konfiantza Faza
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan baru prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013.
2. Pengaturan baru mencakup prinsip dasar perizinan, jenis izin penanaman modal, mekanisme pengajuan permohonan, dan ketentuan lain terkait perizinan dan fasilitas pabean.
3. Dokumen ini memberikan panduan kep
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengadaan tanah, relokasi, dan kompensasi untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Kebijakan tersebut mencakup prinsip-prinsip seperti meminimalkan pengadaan tanah, memberikan kompensasi yang memadai, dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dokumen ini juga menjelaskan prosedur pengadaan tanah sesuai peraturan dan kriteria penentuan orang yang ter
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No. 18/2021
Outline
Hak Pengelolaan
Tanah Reklamasi
Hak Atas Tanah
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Pembatalan Hak atas Tanah
Satuan Rumah Susun
Properti untuk Orang Asing
Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pendaftaran Tanah secara Elektronik
Kawasan dan Tanah Telantar
HPL
Ketentuan mengenai HPL diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”)
Sejarah Pengaturan HPL
Sebelum ditetapkannya PP No. 18/2021, ketentuan mengenai HPL disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP No. 40/1996”) dan berbagai aturan lain
HPL didefinisikan PP No. 40/1996 sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Ketentuan mengenai subjek HPL serta tata cara permohonan dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No. 9/1999”)
PP No. 18/2021 juga memberikan definisi HPL sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL
HPL dapat berasal dari (i) tanah negara dan (i) tanah ulayat.
HPL di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah
Bab vi pemantauan dan pelaporan larap tolKotjo Negoro
Dokumen ini membahas tentang pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Pemantauan akan dilakukan secara internal oleh tim yang terdiri dari pemerintah daerah dan eksternal oleh lembaga independen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan mengidentifikasi permasalahan. Laporan bulanan dan akhir akan disusun untuk memberikan informasi mengenai kemajuan program dan masukan untuk perenc
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
Outline:
1. Perubahan istilah
2. Skala perumahan
3. Hunian berimbang
4. Dana konversi
5. PPJB
6. Sanksi administratif & pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No. 1/2011”) Pasca UU Cipta Kerja
Pada awalnya, pengaturan mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No.1/2011”). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), UU No.1/2011 mengalami beberapa perubahan.
1. Rusun umum & alas hak rusun
2. Pemisahan & pertelaan
3. SHM & SKBG sarusun
4. P3SRS
5. Sanksi administratif & pidana
6. Perbandingan PP rusun
Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun(”UU No. 20/2011”) Pasca UU Cipta Kerja
Pada awalnya, pengaturan mengenai Rumah Susun dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU No.20/2011”). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), UU No.20/2011 mengalami beberapa perubahan.
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disusun oleh perusahaan pertambangan sebagai bentuk komitmen terhadap negara. RKAB mencakup rencana operasional tahunan yang meliputi aspek eksplorasi, cadangan, lingkungan, investasi, operasi, pemasaran, tenaga kerja, pengembangan masyarakat, dan kesehatan. RKAB diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara serta
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdfNonaSugiharti1
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Seruyan memberikan kerangka normatif dan spasial untuk pembangunan daerah sesuai dengan UU Cipta Kerja dan reformasi perizinan serta mengakomodasi aspirasi stakeholder lokal. Dokumen ini akan menjadi acuan pemberian izin dan pengendalian ruang guna mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seruyan.
Dokumen tersebut membahas mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang merupakan pertimbangan teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dokumen tersebut juga membahas perbandingan pengaturan PTP berdasarkan Permen ATR/BPN 27/2019 dan rancangan Permen baru tentang PTP serta mekanisme penerbitan usaha berbasis risiko berdasarkan
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Konfiantza Faza
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan baru prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013.
2. Pengaturan baru mencakup prinsip dasar perizinan, jenis izin penanaman modal, mekanisme pengajuan permohonan, dan ketentuan lain terkait perizinan dan fasilitas pabean.
3. Dokumen ini memberikan panduan kep
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengaturan tata ruang dan rencana detail tata ruang dalam mendukung ekosistem investasi dan kemudahan berusaha serta meningkatkan kinerja pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek tata ruang dan manajemen lahan dalam perencanaan kota. Dokumen menjelaskan berbagai isu strategis seperti perencanaan tata ruang, manajemen lahan, permasalahan lahan perkotaan, serta instrumen untuk mengelola perubahan pemanfaatan lahan di perkotaan."
Dokumen tersebut membahas tentang Focus Group Discussion (FGD) mengenai penguatan layanan pertimbangan teknis pertanahan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penataan Agraria pada 8-11 Agustus 2022. FGD membahas berbagai kebijakan dan program penataan agraria serta ruang lingkup layanan pertimbangan teknis pertanahan."
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi untuk 20 tahun kedepan. Dibahas mengenai karakteristik wilayah, potensi, isu dan limitasi, tujuan kebijakan, strategi, dan arah kebijakan RTRW. Juga diberikan saran untuk penyusunan RTRW yang melibatkan stakeholder, meminimalisir dampak, dan fokus pada pembangunan sektor pertanian.
Similar to Telaah regulasi terkait investasi property (20)
Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Melalui RUU PDPUnggul Sagena
Dokumen tersebut membahas mengenai regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, meliputi definisi data pribadi menurut berbagai peraturan perundang-undangan terkait, prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, hak dan kewajiban pengendali dan pemroses data, sanksi terkait pelanggaran perlindungan data pribadi, serta tinjauan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi."
Konten Bunuh Diri Online dan Mencegah Terpapar Konten NegatifUnggul Sagena
Dokumen tersebut membahas tentang bagaimana mencegah paparan konten negatif di internet, terutama bagi anak dan remaja. Beberapa langkah yang disebutkan adalah mengatur privasi dan keamanan akun online, menggunakan fitur parental control pada perangkat dan browser, serta menanamkan literasi digital di kalangan anak muda untuk mengoptimalkan manfaat internet secara positif.
Digital Hygiene dan Perilaku BerinternetUnggul Sagena
Dokumen tersebut membahas tentang perilaku berinternet dan hygiene digital di internet, mencakup kondisi saat ini pengguna internet Indonesia, masalah yang dihadapi seperti digital divide, tujuan penggunaan internet yang kurang memadai, serta langkah-langkah untuk meningkatkan hygiene digital seperti mengatur privasi akun-akun online dan berhati-hati dalam mengklik tautan.
Presentasi Internet Sehat untuk Anak SDUnggul Sagena
Dokumen ini memberikan informasi tentang cara menggunakan internet secara sehat dan aman untuk anak-anak. Topik utama yang dibahas meliputi manfaat internet, aplikasi yang dapat digunakan untuk belajar dan bermain, serta tips agar anak-anak tidak terlalu lama menghabiskan waktu di depan layar dan selalu diawasi orang tua. Dokumen ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas online dan offline serta pengawasan orang t
Merupakan Presentasi dari Kunjungan ke Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau, NTB. Slides ini merupakan hasil dari kegiatan Bootcamp dengan peserta yang memiliki latar belakang beragam dan sebelum berkunjung lebih banyak skeptis terhadap tambang Newmont yang dicap negatif. Hasilnya, ini dia!
Memahami karakter sosmed peran pengguna untuk jejaring sosial damai-informatifUnggul Sagena
Sosial Media khususnya Jejaring Sosial memiliki karakter yang harus dipahami sehingga sebagai pengguna, kita bisa memanfaatkannya untuk kegiatan yang positif. Presentasi ini menunjukkan berbagai aktivitas di jejaring sosial yang berdampak, baik positif maupun negatif sehingga diperlukan peran pengguna untuk wujudkan "damai" aman nyaman beraktivitas online
Dokumen tersebut membahas tentang tren digital dan peran blogger di era digital. Ia menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia sangat besar, serta prospek iklan digital yang akan meledak. Dokumen ini juga memberikan tips kunci untuk menjadi blogger profesional seperti kemampuan bercerita, memproduksi konten berkualitas, memahami tren, dan teknologi pemasaran digital.
Menulis Esai, Motivation Letter, Aplikasi untuk BeasiswaUnggul Sagena
Menulis Esai, Motivation Letter, Aplikasi untuk Beragam Beasiswa.
Presentasi pada @KelasBogor oleh @BloggerBogor pada 20 Mei 2015 di Univ Pakuan Bogor.
REGOS Bogor ICT Volunteers Programme Profile Gnome.AsiaUnggul Sagena
This document discusses digital inclusion efforts in Indonesia through the Indonesia ICT Volunteers program. It notes that a digital divide exists due to inequalities in infrastructure and digital literacy. The solution is digital inclusion to equip communities with computer and internet skills. Stakeholders like government, businesses, academics and civil society must collaborate on strategic plans. In 2011, ICT volunteers were established in most Indonesian provinces to support communities' ICT use. The Bogor ICT Volunteers program called REGOS works in schools since 2012, providing: 1) ICT support and infrastructure development for schools, 2) ICT training for non-ICT teachers, and 3) assistance for students to use ICT productively.
Sosialisasi Pajak di event "Ngobrol Pajak Bareng Blogger"Unggul Sagena
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat; (2) Terdapat pajak pusat yang dikelola pemerintah pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, serta pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan; (3) Penerimaan pajak digunakan negara untuk membiayai infrastruktur, lay
The document discusses property investment as an alternative to other investment options. It begins by defining investing as sacrificing now for future gains. It then discusses various investment alternatives, including paper assets like stocks and bonds, and tangible assets like real estate, land, and precious metals.
The bulk of the document focuses on why real estate is considered an "ideal" investment. It notes real estate provides income through rents, allows for depreciation tax deductions, builds equity as the mortgage is paid down, and offers appreciation potential as property values typically rise over the long term. The document uses examples to illustrate these benefits and show how real estate investment can provide returns even with a small net cash flow.
Investasi property sebagai alokasi asetUnggul Sagena
The document discusses financial planning and investment strategies. It provides graphs showing the historical performance of the Indonesian stock market index over multiple decades. It emphasizes the importance of diversifying investments across different asset classes, such as stocks, bonds, cash, commodities, property, and precious metals. Data from studies show the range of returns achieved from various asset types. The document advocates allocating funds across multiple asset classes to balance risk when inflation is high.
Presentasi Beasiswa LPDP Lengkap -- Indonesia Presidential Scholarship dan Be...Unggul Sagena
Merupakan bahan presentasi di acara Kompasianer Nangkring Bareng LPDP tanggal 12 April 2014. Jika ada hal yang berbeda maka bukan tanggung jawab pengunggah.
Dokumen tersebut membahas mengapa perusahaan perlu melakukan pemasaran secara online. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah jumlah pengguna internet dan smartphone di Indonesia yang terus meningkat, serta manfaat pemasaran online seperti biaya yang lebih rendah, peningkatan penjualan, dan ekspansi pasar. Dokumen ini juga memberikan saran untuk memulai dengan memperkuat konsep dan merek, memilih saluran sosial media yang tepat, serta terus
Final revised 10 biggest mistakes freelancers make_presentation material_july...Unggul Sagena
The document outlines the 10 biggest mistakes that freelancers make according to Daniel G. Pratidya, President of the Indonesia Freelancers Association. The mistakes include using long introduction templates, overselling skills and capabilities, not knowing customers well, giving up easily on projects, pretending to understand tasks when confused, missing deadlines, failing to create contracts, not understanding how freelancing systems work, prioritizing money over reputation, and just doing what they are told without thinking critically. The document provides advice on how freelancers can evaluate themselves to avoid these common pitfalls.
Final revised 10 biggest mistakes freelancers make_presentation material_july...
Telaah regulasi terkait investasi property
1. TELAAH REGULASI TERKAIT
INVESTASI PROPERTY
Ir. Ignesjz Kemalawarta, MBA
Direktur Sinarmas land
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia
Direktur Green Building Council Indonesia
2. AGENDA
1. KEDUDUKAN REGULASI DALAM SIKLUS
USAHA PROPERTY
2. KAIDAH REGULASI
3. REGULASI TERKAIT PROSES PEMBANGUNAN
DAN PEMBIAYAAN PROPERTY
4. TELAAH REGULASI TERTENTU TERKAIT
PEMBENTUKAN NILAI PROPERTY
5. DISKUSI-TANYA JAWAB
3. Kegiatan
Bisnis
Pengaruh External:
Kondisi makro dan mikro
Regulasi Pemerintah
Aspek demand supply pasar
Pengaruh Internal:
Kapasitas Sumber daya Manusia
Sumber daya (tanah, dana, keahlian,
support system, dll)
Leadership Perusahaan
1. KEDUDUKAN REGULASI DALAM SIKLUS USAHA/KEGIATAN BISNIS
4. PRINSIPLEGAL
1. Undang Undang Dasar 1945 (UUD)
2. Ketetapan MPR – RI (TAP MPR)
3. Undang Undang (UU)
4. Peraturan Pemrintah Pengganti Undang Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah (PP)
6. Peraturan Presiden (Perpres)
7. Peraturan Daerah (Perda)
a. Peraturan Menteri
b. Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati
6. 2. KAIDAH REGULASI
• DIBUAT UNTUK KEPENTINGAN STAKEHOLDER
• DIBUAT MELALUI MASUKAN MASYARAKAT/INISIATIF
LEMBAGA PEEMERINTAH/DPR
• HARUS MELIHAT SELURUH KEPENTINGAN
MASYARAKAT SECARA SEIMBANG
• UNTUK MENDORONG KEPENTINGAN MAKRO YANG
LEBIH BESAR
8. Page 8
Bagan Proses Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Tertentu Tahun 2012
Peraturan Bangunan Gedung
RTRWN,
RTRWP,
RTRW
Kab/Kota,
RDTRKB
PERENCANAANAMDAL
Persetuju
an/
Rekomen
dasi
Instansi
lain
PELAKSANAAN PEMANFAATAN PEMBONGKARAN
PENDATAAN/
PENDAFTARAN
IMB SLF SLFn RTBKT
KI
PELESTARIAN
TABGTABG
TABG
TABG
TABG TABG
RTBL
MM
M
M
MM
PENYEDIA JASA
PEMBANGUNAN
Alur proses utama Alur proses penunjang Opsional
9. Regulasi bangunan dan yang terkait
UU
BG28/
2002
UU6/2006, UUPA
UU Jasa Konstruksi 18/1999
Regulasi Bangunan
Pembangunan
Perencanan
Pelaksanaan
Pemanfaatan
Pml-Prw-
PBkala
Pembongkaran
(>50 tahun)
IMB SLF/IPB
PP 36/2005
PP Tata Ruang 16/2007, Amdal
PP 67/2000, PP59/2010, PP28/2000.
PP 29/2000, PP30/2000
Pelestarian/tidak Hunian
Usaha
Khusus
Sosial Pendidikan/
Kesehatan
Ibadat
UU
PP
Permen/Perda
(Perwal, Pergub DKI, Perbup)
SNI
Ketentuan departemen
terkait
11. 4. TELAAH REGULASI tertentu TERKAIT
PEMBENTUKAN NILAI PROPERTY
REGULASI DAMPAK POSITIF DAMPAK belum positif
PERTANAHAN Mengatur pengendalian
pemilikan dan pengelolaan
pertanahan di Indonesia
-- Belum
mempertimbangkan
KEPASTIAN HUKUM
investasi
dan aspek kepemilikan
property asing/potensi
pasar asing besar dan
negara lain menangkap
peluang ini
-- Membatasi luasan secara
pukul rata
BANGUNAN HIJAU Mendorong perilaku
“Hijau” pemilik bangunan
demi pelestarian
sumberdaya alam,
mengurangi pemanasan
global, dll
Belum disertai insentif
sebagaimana diberlakukan
di negara-negara ASEAN
lain
12. REGULASI PERTANAHAN
• UUPA 1960.UU 2/2012PP 40/1996
• RUU Pertanahan 2014-2015
-- BATASAN LUAS PENGEMBANGAN
-- HAK PAKAI DIBERI HAK TANGGUNGAN
-- PERLINTASAN, PERAN SERTA MASYARAKAT
-- PEMAHAMAN TANAH TERLANTAR
-- HAL ULAYAT
-- DUKUNGAN KEPASTIAN HUKUM PERPANJANGAN HAK ATAS TANAH
(tambahan usulan)
13. 4. TELAAH REGULASI tertentu TERKAIT
PEMBENTUKAN NILAI PROPERTY
REGULASI DAMPAK POSITIF DAMPAK belum positif
PERTANAHAN Mengatur pengendalian
pemilikan dan pengelolaan
pertanahan di indonesia
-- Belum
mempertimbangkan
keamanan investasi dan
aspek kepemilikan
property asing/potensi
pasar asing besar dan
negara lain menangkap
peluang ini
-- Membatasi luasan secara
pukul rata
BANGUNAN HIJAU Mendorong perilaku
“Hijau” pemilik bangunan
demi pelestarian sumber
daya alam, mengurangi
pemanasan global, dll.
Belum disertai insentif
sebagaimanadi berlakukan
di negara-negara ASEAN
lain
15. 4. TELAAH REGULASI TERKAIT
PEMBENTUKAN NILAI PROPERTY
REGULASI DAMPAK POSITIF DAMPAK belum positif
S.E BI TENTANG LTV -- Mengurangi spekulasi
yang menggunakan
kredit KPR banyak dalam
1 nama terkurangkan
-- Membantu pendinginan
ekonomi
-- Konsumen KPR pertama
masih berat (LTV 70%)
-- Pencairan dana KPR ke
Pengembang setelah
bangunan jadi
memberatkan
pengembang
REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
-- Akan menjadi sumber
dana property reccuring
income
-- Bisa dikembangkan ke
arah pemilikan property
real dalam jumlah satuan
nilai kecil yang dapat
dimiliki masyarakat
-- Double taxation
-- Belum dikembangkan
secara optimal
16. Page 16
6. S.E BI TENTANG LOAN TO VALUE (LTV)Kebijakan Loan
To Value Bank Indonesia
• Objek Pengaturan
Rumah Tapak, Rumah Susun, Rumah Toko, Rumah Kantor dan
Kredit Konsumsi Beragun Properti
• Skema Kredit
17. 4. TELAAH REGULASI TERKAIT
PEMBENTUKAN NILAI PROPERTY
REGULASI DAMPAK POSITIF DAMPAK belum positif
S.E BI TENTANG LTV -- Mengurangi spekulasi
yang menggunakan
kredit KPR banyak dalam
1 nama terkurangkan
-- Membantu pendinginan
ekonomi
-- Konsumen KPR pertama
masih berat(LTV 70%)
-- Pencairan dana KPR ke
Pengembang setelah
bangunan jadi
memberatkan
pengembang
REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
-- Akan menjadi sumber
dana property reccuring
income
-- Bisa dikembangkan ke
arah pemilikan property
real dalam jumlah satuan
nilai kecil yang dapat
dimiliki masyarakat
-- Double taxation
-- Belum dikembangkan
secara optimal
18. 4.TELAAH REGULASI TERKAIT
PEMBENTUKAN NILAI PROPERTY
REGULASI DAMPAK POSITIF DAMPAK belum positif
REGULASI INFRASTRUKTUR
(jalantol ,bandara,
pelabuhan,kereta api )
Infrastruktur merupakan
faktor pemicu nilai tambah
dan pengembangan
kawasan
REGULASI PERMUKIMAN
(UU 1/2011PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
UU20/2012 TENTANG
RUMAH SUSUN)
Pengaturan rInci mengenai
sektor perumahan dan
permukiman serta rumah
susun
-- ketentuan hunian
berimbang untuk
rumahtapak dan rumah
susun perlu di kaji agar
lebih realistis
-- Beberapa aspek rumah
susun perlu didalami
RUU TABUNGAN
PERUMAHAN
Sektor Perumahan akan
memiliki sumberdana
berjangka panjang
berbiaya rendah
19. REGULASI INFRASTRUKTUR
• Skema investasi jalan tol
• Peran inisiator jalan tol
• Dukungan Pemerintah
-- pembebasan tanah untuk kepentingan umum
-- revolving fund melalui BLU jalan tol
-- land price capping
-- toll rate adjustment setiap 2 tahun
-- infrastructure guarantee fund
20. 4.TELAAH REGULASI TERKAIT
PEMBENTUKAN NILAI PROPERTY
REGULASI DAMPAK POSITIF DAMPAK belum positif
REGULASI INFRASTRUKTUR
(Jalan tol, Bandara, Pelabuhan,
Kereta api )
Infrastruktur merupakan
faktor pemicu nilai tambah
dan pengembangan kawasan
REGULASI PERMUKIMAN
(UU 1/2011PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
UU20/2012 TENTANG
RUMAH SUSUN)
Pengaturan rinci mengenai
sektor perumahan dan
permukiman serta rumah
susun
-- ketentuan hunian
berimbang untuk
rumah tapak dan rumah
susun perlu di kaji agar
lebih realistis
-- Beberapa aspek rumah
susun perlu didalami
-- Semakin clear, semakin
tidak menjadi polemik
dan hunian berimbang
menjadi realistis
RUU TABUNGAN PERUMAHAN Sektor Perumahan akan
memiliki sumberdana
berjangka panjang berbiaya
rendah
21. REGULASI PERMUKIMAN
HUNIAN BERIMBANG
1. Pasal 28 H UUD45 Tanggungjawab perumahan MBR
Adalah Pemerintah
2. Lokasi berimbang
3. Pemerintah wajib vs dapat (Ps 54 UU 1/2011)
4. Minimum berimbang
5. Definisi rumah besar-menengah-kecil
6. RST-Rusun dan Rusun-RST
7. Penafsiran komposisi 1:2:3
RUMAH SUSUN
1. Pasal 28 H UUD 45 Tanggungjawab perumahan MBR
adalah Pemerintah;Pemerintah wajib vs dapat (Ps 54
UU 1/2011 termasuk buat MBR di sumah susun
2. Nilai pemilikan Proporsional
3. Hak suara dalam hal penghunian
4. Jangka waktu penyerahan ke PPPSRS
22. 4.TELAAH REGULASI TERKAIT
PEMBENTUKAN NILAI PROPERTY
REGULASI DAMPAK POSITIF DAMPAK belum positif
REGULASI INFRASTRUKTUR
(jalantol ,bandara,
pelabuhan,kereta api )
Infrastruktur merupakan
faktor pemicu nilai tambah
dan pengambangan
kawasan
REGULASI PERMUKIMAN
(UU 1/2011PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
UU20/2012 TENTANG
RUMAH SUSUN)
Pengaturan rInci mengenai
sektor perumahan dan
permukiman serta rumah
susun
-- ketentuan hunian
berimbang untuk
rumahtapak dan rumah
susun perlu di kaji agar
lebih realistis
-- Beberapa aspek rumah
susun perlu didalami
RUU TABUNGAN
PERUMAHAN
Sektor Perumahan akan
memiliki sumberdana
berjangka panjang
berbiaya rendah
Memperkuat sektor
Perumahan
23. REGULASI TABUNGAN PERUMAHAN
MODEL CPF SINGAPORE/SEMACAM JAMSOSTEK
DANA KARYAWAN DAN PEMBERI KERJA DANA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
MERUPAKAN SUMBER DANA PERUMAHAN BERBIAYA RENDAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMPERKUAT SISI PERMINTAAN (uang muka, bunga pinjaman)
SISI PENAWARAN (tanah, konstruksi, prasarana)
UNTUK MENGURANGI BACKLOG PERUMAHAN DI INDONESIA KHUSUSNYA SEGMEN
MENENGAH KE BAWAH
TABUNGAN PERUMAHAN YANG TIDAK DIPERGUNAKAN AKAN DIKEMBALIKAN
BERIKUT BUNGA
