Dokumen tersebut membahas tentang Focus Group Discussion (FGD) mengenai penguatan layanan pertimbangan teknis pertanahan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penataan Agraria pada 8-11 Agustus 2022. FGD membahas berbagai kebijakan dan program penataan agraria serta ruang lingkup layanan pertimbangan teknis pertanahan."

1. Focus Group Discussion (FGD)
PENGUATAN LAYANAN
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
JAKARTA, 08 AGUSTUS s/d 11 AGUSTUS 2022
Melayani, Profesional, Terpercaya @atr_bpn Kementerian A
TRBPN @Kementerian.atrbpn

2. @
A. SImplifikasi/ Harmonisasi Regulasi Dan Perizinan
Melayani, Profesional, Terpercaya @atr_bpn Kementerian A
TRBPN Kementerian.atrbpn
Infrastruktur: Belum memadai, utamanya
konektivitas
Sumber Daya Manusia adalah kendala
mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka
menengah-panjang
Fiskal: Rendahnya penerimaanperpajakan
Regulasi dan Institusi adalah penghambat
paling mengikat bagi pertumbuhan ekonomi.
• Regulasi tidak mendukung penciptaan dan
pengembangan bisnis, bahkan cenderung
membatasi, khususnya pada regulasi: (i)
Tenga Kerja; (ii) Investasi, dan (iii)
Perdagangan
• Kualitas institusi rendah
o Korupsi tinggi dan birokrasi tidak
efisien
o Lemahnya koordinasi antar kebijakan
Kemudahan berusaha di Indonesia masih di
bawah beberapa negara ASEAN
Sumber: WB Ease of Doing Business Survey 2020
Kemudahan Berusaha (2020)
Saat ini terdapat 8.451 peraturan
pusat dan 15.965 peraturan daerah
yang menggambarkan kompleksitas dan
obesitas regulasi diIndonesia.
Sumber: Kemen Kumham per 23 Januari 2020
Penghambat yangpaling mengikat
Pengambat yang mengikat
Bukanpenghambatmengikat
Penghambat yangpaling mengikatberikutnya
(Jika tidakdiatasi,akan menghalangiIndonesia
untuk bersaing di era digital dan beralih ke
manufaktur bertekonologitinggi)
Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
(Ilustrasi Gentong Air)
Sumber: Bappenas
I. LATAR BELAKANG
2

3. @
B. Investasi yang Berkualitas
3
Melayani, Profesional, Terpercaya @atr_bpn Kementerian A
TRBPN Kementerian.atrbpn
Rasio Efektifitas Investasi (ICOR)
1. Efektivitas Investasi masih rendah dibandingkan negara peers lain. ICOR = 6.8 artinya dibutuhkan investasi sebesar 6,8% dari PDB
untuk menghasilkan 1% pertumbuhan ekonomi. Rata-rata negaraASEAN hanya membutuhkan investasi sebesar 5% dari PDB.
2. Diharapkan RUU Cipta Kerja dapat meningkatkanrealisasi investasi dan memperbaiki efektivitas investasi sehinggaICOR turun
menjadi 6.2 pada tahun2024.
3. Alokasi Investasi perlu diarahkan agar lebih fokus ke sektor-sektor produktif dan berorientasi ekspor, serta mendoronghilirisasi untuk
meningkatkan nilai tambah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Negara
Rata-rata 2015 -2017
%PDB
Investasi
/PDB ICOR
Philippines 6.5 23.6 3.6
Vietnam 6.6 26.9 4.1
India 7.3 30.6 4.2
Malaysia 5.1 25.5 5.0
Thailand 3.4 22.1 6.5
Indonesia 5.0 33.8 6.8
Incremental Capital Output Ratio (ICOR):
Rasio investasi kapital (modal) terhadap output, atau tambahan investasi yang
diperlukan untuk meningkatkan 1 unit output (1% pertumbuhan).
Stok Modal Publik
(% dari PDB, Harga Konstan 2011 dengan Paritas Daya Beli)
Rerata Dunia (tidak termasuk negara maju): 80.7
80
40
0
120
200
160
Filipina
Indonesia
Brasil
Turki
Bangladesh
Kamboja
India
Vietnam
Thailand
Malaysia
Tiongkok
Sumber: IMFInvestment and Capital Stock Dataset, 2019
Sumber: Prospera

4. @
C. Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkualitas
4
Melayani, Profesional, Terpercaya @atr_bpn Kementerian A
TRBPN Kementerian.atrbpn
Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia sangat membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
1. Masih terdapat 7,05 Juta Pengangguran; 2,24 Juta Angkatan Kerja Baru; 8,14 Juta Setengah Penganggur, dan 28,41 Juta Pekerja Paruh
Waktu (45,84 Juta Angkatan Kerja yang bekerja tidak penuh). Jumlah ini= 34,3% dari total Angkatan Kerja, sementara penciptaan lapangan
kerja masih berkisar di angka 2 sd. 2,5 Juta per tahunnya.
2. Jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja).
3. Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhanekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.
Sumber: Sakernas
*Jumlah dari Pengangguran, Setengah Penganggur,
dan Pekerja Paruh Waktu
Angkatan Kerja yang
Bekerja Tidak Penuh*
34.3%
angkatan kerja=
45.8
Juta Orang
34.3
30
32
34
2016 2017 2018 2019
Angkatan Kerja Bekerja Tidak Penuh
(% Angkatan Kerja)

5. @
D. Penyederhanaan Perizinan Berusaha
5
Melayani, Profesional, Terpercaya @atr_bpn Kementerian A
TRBPN Kementerian.atrbpn
• Pelaksanaan kegiatan usaha saat ini
menggunakan pendekatan izin
(license approach) dimana seluruh
kegiatan usaha harus memiliki izin
• Belum tersedia standar yang
ditetapkan Pemerintah untuk
melakukan suatu usaha
• Contoh perizinan sektor:
• Migas memerlukan 373 izin.
• Pembangkit Tenaga Listrik (IPP)
memerlukan 29 izin.
1. Mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin (license
approach) menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (Risk-
Based Approach/RBA)
2. Izin hanya untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi
terhadap: kesehatan (health), keselamatan (safety), dan lingkungan
(environment) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam
3. Kegiatan usaha dengan risiko rendah hanya mendatarkan,
sedangkan kegiatan usaha dengan risiko menengah menggunakan
standar
4. Izin Lokasi tidak diperlukan dengan Penggunaan Peta Digital RDTR
5. Penerapan standar untuk Izin Lingkungan dan AMDAL hanya untuk
kegiatan usaha yang risiko tinggi (dengan penyederhanaan
prosedur dan memperpendek waktu penyelesaian)
6. Penerapan standar untuk mendirikan bangunan dan penilaian
kelayakan bangunan (IMB & SLF)
7. Penilaian standar (comply) dilakukan oleh profesi bersertifikat
8. Pemerintah melalukan pengawasan dan inspeksi yang ketat atas
atas kegiatan usaha dengan risiko tinggi
Sebelum UUCK Setelah UUCK

6. @
II. KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN PENATAGUNAAN TANAH
PENATAGUNAAN TANAH
Penatagunaan tanah dilaksanakan melalui kebijakan penatagunaan tanah dan penyelenggaraan penatagunaan tanah, terhadap :
1)
2)
3)
Bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar;
Tanah negara;
Tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan Penatagunaan Tanah Penyelenggara Penatagunaan Tanah
Ketentuan Umum:
1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan RTRW, yang tidak sesuai tidak dapat diperluas/dikembangkan/ditingkatkan
pemanfaatannya.
penggunaan dan Meliputi :
1. Pelaksanaan
penguasaan,
inventarisasi
penggunaan, dan
2. Pelayanan administrasi pertanahan dilaksanakan apabila : pemegang hak memenuhi syarat-syarat menggunakan tanah, sesuai dengan RTRW, tidak
mengganggu, tidak saling bertentangan, memelihara tanah, tidak merubah bentang alam, memberikan nilai tambah penggunaan tanah dan lingkungannya.
Pemanfataan tanah dapat ditingkatkan apabila tidak mengubah penggunaan tanahnya dengan memperhatikan HAT serta kepentingan masyarakat sekitar.
Tanah dalam kawasan lindung yang belum ada HAT dapat diberikan HAT (kecuali pada kawasanhutan).
Tanahyang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara.
Penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap pulau-pulau kecil harus memperhatikan kepentingan umum, tidak menutup akses umum kepantai/laut.
Apabila pemilik tanah yang tidak mentaati syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah, dikenakan sanksi.
Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.
saling
pemanfaatan tanah;
2. Penetapan perimbangan antara
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ketersediaan
penguasaan,
dan kebutuhan
3. penggunaan, dan pemanfaatan tanah
menurut fungsi kawasan;
4. Penetapan pola penyesuaian
penguasaan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah dengan RTRW.
Penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh diterlantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya; begitu pula pemanfaatan tanahnya tidak saling
bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya.
• Neraca Penatagunaan Tanah
• Inventarisasi P4T
• Norma/Standar/Peraturan/Kebijakan (NSPK)
• Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)
Layanan Peta Analisis PGT
Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan
6
Melayani, Profesional, Terpercaya @atr_bpn Kementerian A
TRBPN Kementerian.atrbpn

7. @
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENATAAN AGRARIA (5)
7
Melayani, Profesional, Terpercaya @atr_bpn Kementerian A
TRBPN Kementerian.atrbpn
UU NO 5 TAHUN 1960
• Kebijakan PGT: objek
Kebijakan PGT (Pasal 6)
• Pelaksanaan administrasi
pertanahan dilaksanakan
dengan disertai pengaturan
syarat penggunaan dan
pemanfaatan tanah (Pasal 10)
Penggunaan dan pemanfaatan
kawasan lindung dan budidaya
berdasarkan Pedoman Teknis
PGT (Pasal 13)
Penatagunaan Tanah
PP 16 TH 2004
PERATURAN DASAR POKOK-
POKOK AGRARIA (Pasal 2, 6,
14, dan 15)
Tanah untuk sebesar-
besar kemakmuran
rakyat
Perizinan Berusaha
Elektronik (OSS)
PP 24 TH 2018
IZIN LOKASI
PERMEN ATR/KBPN
NO 17 TH 2019
Pertimbangan Teknis
Pertanahan
PERMEN ATR/KBPN
NO 27 TH 2019
RBA
PP 5 TH 2021
PPR (KKPR)
PP 21 TH 2021
PP TURUNAN LAIN
penyesuaian
Pertimbangan
Teknis
Pertanahan
PERMEN ATR/KBPN
NO 12 TH 2021
Pelaksanaan
KKPR Dan
Sinkronisasi
Program
Pemanfaatan
Ruang
PERMEN ATR/KBPN
NO 13 TH 2021
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
PP 15 TH 2010
CIPTA KERJA
UU NO 11 TH 2020
PENATAAN RUANG
UU NO 26 TH 2007
Izin Lokasi adalah
salah satu izin
pemanfaatan ruang
Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis
penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan/atau pemanfaatan tanah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang, sifat dan jenis hak,
kemampuan tanah, ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan.
1. PTP (syarat P4T)
2. PTPGT (syarat penggunaan
dan Pemanfaatan)
III. PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

8. RUANG LINGKUP LAYANAN PTP
PERSETUJUAN KKPR BERUSAHA
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN (PTP)
BERDASARKAN PP NO 21 TAHUN 2021 Jo PERMEN ATR/KBPN
NOMOR 12 TAHUN 2021
PERSETUJUAN KKPR
NONBERUSAHA
PERSETUJUAN/ REKOMENDASI
KKPR UNTUK KEGIATAN YANG
BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL
Sistem KKP-Web
Terintegrasi Sistem KKPR
dan Sistem OSS
Sistem KKP-Web
Sistem KKP-Web
PENERBITAN KKPR
PENEGASAN STATUS
DAN REKOMENDASI
PENGUASAAN TANAH
TIMBUL
PENYELENGGARAAN
KEBIJAKAN
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
PENDAFTARAN TANAH YANG
TELAH MEMPEROLEH
KONFIRMASI KKPR
➢ Penegasan Status Tanah
Timbul
➢ Rekomendasi Penguasaan
Tanah TImbul
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENATAGUNAAN TANAH
8
8

9. 9 9
Skala
Usaha UMK
BADAN USAHA
NON UMK
UMK RISIKO
MENENGAH
DAN TINGGI
→ Konfirmasi KKPR
20 hari
KKPR
RDTR
ONLINE
RTRWK/
RDTR
OFFLINE →Persetujuan KKPR
LEGALITAS
USAHA
Rencana
Kegiatan
Usaha
Belum
terakomodir
RTR
→Rekomendasi KKPR
10 hari
Pertimbangan Teknis
Pertanahan
→Persetujuan KKPR
Otomatis
20 hari
a. terletak di lokasi KEK atau kawasan industri;
b. diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya
berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dengan
peruntukan tata ruang yang sama;
c. merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah
mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan digunakan
oleh Pelaku Usaha;
d. terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah; dan/atau
e. berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan
sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut.
f. UMK atau Perumahan MBR <5 Ha dengan pernyataan mandiri
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Risiko Rendah
Risiko Menengah
Risiko Tinggi
Risiko Menengah
Rendah
Risiko Menengah
Tinggi
NIB+Sertifikasi
Standar
(pernyataan
mandiri)
NIB
NIB+Sertifikasi
Standar
NIB+IZIN
Kegiatan
Berusaha
Auditing
PERSYARATAN DASAR PERIZINAN
BERUSAHA
Persetujuan Lingkungan
Persetujuan Bangunan
Gedung
Sertifikat Laik Fungsi
POSISI PTP dalam Mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(PP 5 Th 2021)
9

10. @
Melayani, Profesional, Terpercaya @atr_bpn Kementerian A
TRBPN Kementerian.atrbpn
Terima Kasih