Izin kegiatan
•Download as PPTX, PDF•
1 like•3,100 views
Dokumen tersebut membahas mengenai tiga jenis perizinan utama dalam pemanfaatan ruang, yaitu izin prinsip, izin lokasi, dan izin tetap. Izin prinsip merupakan persetujuan pendahuluan untuk melakukan persiapan administrasi dan fisik, izin lokasi diperlukan untuk menentukan lokasi kegiatan, sedangkan izin tetap merupakan persetujuan akhir setelah izin lokasi diperoleh dan pers
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Izin kegiatan
Similar to Izin kegiatan (20)
Izin kegiatan
- 1. Izin Kegiatan Izin Prinsip Izin Tetap Muhammad Anwan Burhani (I0612029) Vicha Ardhea Puspa Haji (I0612043) Yuli Alfiani Tauda (I0612044) MATA KULIAH HUKUM DAN ADMINISTRASI PERENCANAAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2014
- 3. Macam Perizinan Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang Izin kegiatan/sektor Izin prinsip Izin Tetap Izin Pertanahan Izin lokasi Hak Atas Tanah Izin Perencanaan dan Bangunan Izin Perencanaan Izin Mendirikan Bangunan Izin Lingkungan Izin Gangguan Rekomendasi UKL dan UPL
- 4. Ijin Lingkungan Ijin Perencanaan dan Pembangunan Ijin dan hak pertanahan Ijin kegiatan/ sektor IJIN HO/UUG PERSETUJUAN RKL/RPL IJIN PERENCANAAN IMB IJIN LOKASI HGB / HGU HAK MILIK IJIN PRINSIP IJIN TETAP IJIN USAHA RTRW Eksternal •Prop •WP Prop •Kab/ Kodya •WP Kab/ Kodya RTL KAWASAN (Internal) Dampak Lingkungan • Amdal • RKL DUKUNGAN STRATEGI Air, Energi, Jalan, dsb PROSEDUR PERIJINAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN
- 5. Dasar Hukum • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional • Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang • Peraturan • Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan tanah
- 6. Izin Prinsip
- 7. Pengertian persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan ijin lokasi (RTRW Kota Surakarta 2012-2032) diberikan kepada pemohon izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait (Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang)
- 8. Perizinan Terkait a. Izin lokasi b. Pengurusan hak atas tanah yang digunakan untuk usaha c. Izin mendirikan bangunan (IMB); d. Izin tempat usaha/izin gangguan e. Izin tenaga kerja asing bagi badan usaha yang menggunakan tenaga asing f. Izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan; membuat analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 9. PROSEDUR UMUM Permohonan Izin Prinsip disampaikan kepada Kepala BPTPM Kepala BPTPM menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan izin prinsip setelah mendapat rekomendasi dari Bupati selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap.
- 10. SASARAN IZIN PRINSIP Izin Prinsip diberikan kepada orang, perusahaan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan: • lokasi di luar kawasan industri / kawasan berikat; • jenis dan komoditi industri yang produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan; • jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; • lokasi berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- 11. IZIN PRINSIP KABUPATEN LAMONGAN Contoh Izin Prinsip
- 12. Landasan Hukum Keputusan Bupati Lamongan Nomor 96 Tahun 1999
- 13. Ketentuan Perizinan Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang di Kabupaten Lamongan untuk tempat usaha skala besar (seperti perumahan, rumah sakit, Sutet dan sejenisnya) wajib mengajukan izin prinsip
- 14. Syarat Permohonan Izin Prinsip • Fotocopy KTP yang masih berlaku • Proposal rencana penggunaan lahan • Foto bukti pemilikan tanah • Site plan • Denah lokasi • Fotocopy akta perusahaan
- 15. Tatalaksana/ Prosedur Izin 1. Permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kantor Perizinan dengan dilampiri proposal rencana penggunaan lahan/lokasi secara rinci 2. Bukti dan pemberian tanda penelitian berkas penerimaan berkas 3. Pertimbangan teknis instansi terkait 4. Pembayaran retribusi dan pemberian tanda bukti pembayaran 5. Pemrosesan dan pengetikan naskah 6. Penandatanganan dan penyampaian izin
- 16. Jangka waktu Penyelesaian izin selambat- lambatnya 14 hari sejak berkas permohonan diterima.
- 17. Izin Tetap
- 18. PENGERTIAN Ijin Tetap, merupakan persetujuan akhir setelah ijin lokasi diperoleh. Ijin lokasi menjadi persyaratan, mengingat sebelum memberikan persetujuan final tentang pengembangan kegiatan budidaya, lokasi kawasan yang dimohon bagi pengembangan aktifitas tersebut juga telah sesuai dan malah tingkat perolehan tanahnya telah memperoleh kemajuan berarti (misalnya untuk kawasan industri 60%, sebelum PAKTO 1993). Selain itu kelayakan pengembangan kegiatan dari segi lingkungan hidup harus telah diketahui melalui hasil studi AMDAL. (RTRW Kota Surakarta 2012-2032)
- 19. Proses Mendapatkan Izin Tetap Izin lokasi Persyaratan tentang kegiatan /lokasi kawasan pengembangan telah sesuai AMDAL Kelayakan pengembangan kegiatan dari segi lingkungan hidup harus telah diketahui melalui hasil AMDAL Izin Tetap Izin Tetap merupakan persetujuan akhir setelah izin lokasi diperoleh, serta lolos AMDAL
- 20. Persyaratan untuk memperoleh izin tetap 1. Mengisi formulir Model PMK II sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 291/M/SK/10/1989; 2. Rencana Tapak Parsial yang sudah disahkan oleh Pemerintah Daerah; 3. Konfirmasi dari Kantor Pertanahan di Daerah bahwa tanah yang dimohonkan sudah dibebaskan dan bebas dari gugatan pihak lain; 4. Rekomendasi AMDAL dan menyatakan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan segala kewajiban pengelolaan lingkungan seperti yang akan direkomendasikan dalam RKL/RPL yang sudah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Perindustrian; 5. Bukti bahwa tanah yang dimohonkan secara fisik sudah dapat digunakan oleh perusahaan industri untuk mulai melakukan persiapan-persiapan pembangunan industrinya
- 22. Contoh Izin Usaha • SIPD (Surat Ijin Penambangan Daerah) • SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air) • SIUP, dll.
- 23. PENUTUP Perijinan kegiatan/sektor seperti diatas umumnya berlaku untuk setiap bidang usaha berskala besar seperti kawasan industri, kawasan berikat, kawasan perumahan, kawasan pariwisata, kota baru, kawasan pertambangan, kawasan HPH, dan HPH-TI, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan dan sebagainya. Dengan telah diperoleh ijin tetap bagi kawasan budidaya, selanjutnya tiap jenis usaha rinci yang akan mengisi kawasan secara individual perlu memperoleh Ijin Usaha sesuai karakteristik tiap kegiatan usaha rinci.
- 24. SEKIAN