SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
Achievable
Relevant
Measurable
Time Bound
Specific
Indikator
Kinerja
Contoh : Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja Jumlah Keluarga Miskin dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan tercapai 100 %. Output tersebut ditujukan dengan jumlah pemegang kartu Askesda sebanyak
100.000 jiwa. Penyelenggaraan Askesda diselenggarakan Dinas Kesehatan Pemkab. Luwu Utara bekerjsama
dengan PT. Asuransi Kesehatan Indonesia untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2013. Keberhasilan capaian
tersebut didukung beberapa hal antara lain : terbitnya Perda. Jamkesmasda, komitmen kepala daerah dan
DPRD dengan penyediaan Anggaran yang relative besar yakni Rp. 500.000.000.
Dibandingkan tahun 2012, capaian kinerja output Indikator tersebut adalah sama yakni 100%. Namun
demikian, jika dibandingkan jumlah jiwa yang tertanggung Askesda mengalami penigkatan sebanyak 10.000
jiwa.
Sepanjang tahun 2013, Jamkesda telah dimanfaatkan oleh 25.000 keluarga dengan jumlah transaksi sebanyak
200.000 kali. Pemanfaatan tersebut meningkat 20 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (dapat
ditambahkan jenis layanannya)
Kemitraan Jamkesda dengan PT. Asuransi Kesehatan Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan telah
menghemat anggaran pemda / pengeluaran masyarakat sebesar Rp. 4.500.000.000,- (dapat disajikan
pembandingan data biaya jika tidak menggunakan asuransi)
Nilai penghemantan tersebut selanjuntya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dalam
pemenuhan ekonominya.
Analisa Akuntabilitas Kinerja sama
dengan penceritakan perjalanan
kegiatan
Analisa Akuntabilitas Kinerja
disajikan eye catching
Analisa Akuntabilitas Kinerja
menggunakan data yang benar dan
valid
Analisa Akuntabilitas Kinerja
menyajikan hal-hal pokok
dan penting
Analisa Akuntabilitas Kinerja
disusun secara teratur
menurut sistemnya
Teknis penyusunan lakip tanjung jabung barat

More Related Content

Viewers also liked (10)

Simulasi spp
Simulasi sppSimulasi spp
Simulasi spp
 
Bimtek. penyusunan sop
Bimtek. penyusunan sopBimtek. penyusunan sop
Bimtek. penyusunan sop
 
MENGEMBANGKAN BUDAYA KERJA INSTANSI PEMERINTAH
MENGEMBANGKAN BUDAYA KERJA INSTANSI PEMERINTAHMENGEMBANGKAN BUDAYA KERJA INSTANSI PEMERINTAH
MENGEMBANGKAN BUDAYA KERJA INSTANSI PEMERINTAH
 
Materi Diklat Pimpinan Tingkat IV - PPMKP- Kementerian Pertanian
Materi Diklat Pimpinan Tingkat IV - PPMKP- Kementerian PertanianMateri Diklat Pimpinan Tingkat IV - PPMKP- Kementerian Pertanian
Materi Diklat Pimpinan Tingkat IV - PPMKP- Kementerian Pertanian
 
Berfikir kreatif pim 4
Berfikir kreatif pim 4Berfikir kreatif pim 4
Berfikir kreatif pim 4
 
Evaluasi departementalisasi
Evaluasi departementalisasiEvaluasi departementalisasi
Evaluasi departementalisasi
 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA BONTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA BONTANGROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA BONTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA BONTANG
 
Strategi menyusun rencana dan p engukuran kinerja pemda
Strategi menyusun rencana dan p engukuran kinerja pemdaStrategi menyusun rencana dan p engukuran kinerja pemda
Strategi menyusun rencana dan p engukuran kinerja pemda
 
7 kunci sukses inovasi
7 kunci sukses inovasi7 kunci sukses inovasi
7 kunci sukses inovasi
 
Teknis penyusunan LKjIPD
Teknis penyusunan LKjIPDTeknis penyusunan LKjIPD
Teknis penyusunan LKjIPD
 

Similar to Teknis penyusunan lakip tanjung jabung barat

Materi Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdf
Materi Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdfMateri Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdf
Materi Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdfRizqyFajarArifianto
 
MODUL PKP KEMITRAAN PUSKESMAS (2024).ppt
MODUL PKP KEMITRAAN PUSKESMAS (2024).pptMODUL PKP KEMITRAAN PUSKESMAS (2024).ppt
MODUL PKP KEMITRAAN PUSKESMAS (2024).pptbppurwoyoso
 
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...ANTON HILMAN
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
 
JURNAL PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD KABUPATEN SE...
JURNAL PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD KABUPATEN SE...JURNAL PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD KABUPATEN SE...
JURNAL PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD KABUPATEN SE...KANDA IZUL
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
 
Panduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja f (1).pdf
Panduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja  f (1).pdfPanduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja  f (1).pdf
Panduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja f (1).pdfsuharianto5
 
Gizi pkm download
Gizi pkm downloadGizi pkm download
Gizi pkm downloadSiti Gz
 
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptxPPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptxnoviariansari
 
Pandangan Mengenai Kebijakan HIV dan AIDS-Adi Sasongko
Pandangan Mengenai Kebijakan HIV dan AIDS-Adi SasongkoPandangan Mengenai Kebijakan HIV dan AIDS-Adi Sasongko
Pandangan Mengenai Kebijakan HIV dan AIDS-Adi SasongkoIndonesia AIDS Coalition
 
Implementasi kartu jakarta sehat
Implementasi kartu jakarta sehatImplementasi kartu jakarta sehat
Implementasi kartu jakarta sehatJoan Mahulae
 
Profil anggaran kesehatan sulbar 2012
Profil anggaran kesehatan sulbar 2012Profil anggaran kesehatan sulbar 2012
Profil anggaran kesehatan sulbar 2012Muh Saleh
 
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
 
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Syukriy Abdullah
 
Bulan januari 2015
Bulan januari 2015Bulan januari 2015
Bulan januari 2015fionarazqa
 

Similar to Teknis penyusunan lakip tanjung jabung barat (19)

Materi Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdf
Materi Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdfMateri Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdf
Materi Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdf
 
TF 0423.pdf
TF 0423.pdfTF 0423.pdf
TF 0423.pdf
 
MODUL PKP KEMITRAAN PUSKESMAS (2024).ppt
MODUL PKP KEMITRAAN PUSKESMAS (2024).pptMODUL PKP KEMITRAAN PUSKESMAS (2024).ppt
MODUL PKP KEMITRAAN PUSKESMAS (2024).ppt
 
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
 
JURNAL PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD KABUPATEN SE...
JURNAL PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD KABUPATEN SE...JURNAL PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD KABUPATEN SE...
JURNAL PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RSUD KABUPATEN SE...
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
 
Panduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja f (1).pdf
Panduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja  f (1).pdfPanduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja  f (1).pdf
Panduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja f (1).pdf
 
Juknis bok tahun 2012
Juknis bok tahun 2012Juknis bok tahun 2012
Juknis bok tahun 2012
 
Gizi pkm download
Gizi pkm downloadGizi pkm download
Gizi pkm download
 
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptxPPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
 
No. 2-mei-2010
No. 2-mei-2010No. 2-mei-2010
No. 2-mei-2010
 
Pandangan Mengenai Kebijakan HIV dan AIDS-Adi Sasongko
Pandangan Mengenai Kebijakan HIV dan AIDS-Adi SasongkoPandangan Mengenai Kebijakan HIV dan AIDS-Adi Sasongko
Pandangan Mengenai Kebijakan HIV dan AIDS-Adi Sasongko
 
Implementasi kartu jakarta sehat
Implementasi kartu jakarta sehatImplementasi kartu jakarta sehat
Implementasi kartu jakarta sehat
 
Profil anggaran kesehatan sulbar 2012
Profil anggaran kesehatan sulbar 2012Profil anggaran kesehatan sulbar 2012
Profil anggaran kesehatan sulbar 2012
 
Pajak Di BLUD
Pajak Di BLUDPajak Di BLUD
Pajak Di BLUD
 
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
 
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
 
Bulan januari 2015
Bulan januari 2015Bulan januari 2015
Bulan januari 2015
 

More from National Research and Innovation Agency

More from National Research and Innovation Agency (20)

INODAE KOTA YOGYAKARTA
INODAE KOTA YOGYAKARTAINODAE KOTA YOGYAKARTA
INODAE KOTA YOGYAKARTA
 
ASN BERAKHLAK ACEH.pdf
ASN BERAKHLAK ACEH.pdfASN BERAKHLAK ACEH.pdf
ASN BERAKHLAK ACEH.pdf
 
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptxEVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
 
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdfINKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
 
STRATEGY INOVASI DAERAH
STRATEGY INOVASI DAERAHSTRATEGY INOVASI DAERAH
STRATEGY INOVASI DAERAH
 
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANGINOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
 
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdfKEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
 
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3TKajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
 
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGIMODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
 
SKM BPBD Kabupaten Bekasi
SKM BPBD Kabupaten BekasiSKM BPBD Kabupaten Bekasi
SKM BPBD Kabupaten Bekasi
 
DISPLAY INOVASI
DISPLAY INOVASIDISPLAY INOVASI
DISPLAY INOVASI
 
Laporan progress pkmasn rivisi
Laporan progress pkmasn rivisiLaporan progress pkmasn rivisi
Laporan progress pkmasn rivisi
 
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemdaM anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
 
Sistem Inovasi Daerah
Sistem Inovasi DaerahSistem Inovasi Daerah
Sistem Inovasi Daerah
 
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARULABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
 
Reformasi pelayanan_publik pandeglang
Reformasi  pelayanan_publik pandeglangReformasi  pelayanan_publik pandeglang
Reformasi pelayanan_publik pandeglang
 
Roadmap inovasi kabupaten banjar
Roadmap inovasi kabupaten banjarRoadmap inovasi kabupaten banjar
Roadmap inovasi kabupaten banjar
 
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
 
Merit sistem mewujudkan asn unggul
Merit sistem mewujudkan asn unggulMerit sistem mewujudkan asn unggul
Merit sistem mewujudkan asn unggul
 
KOTA PADANG BEDA
KOTA PADANG BEDAKOTA PADANG BEDA
KOTA PADANG BEDA
 

Recently uploaded

Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...gulieglue
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 

Recently uploaded (10)

Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 

Teknis penyusunan lakip tanjung jabung barat

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 27. Contoh : Dinas Kesehatan Indikator Kinerja Jumlah Keluarga Miskin dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan tercapai 100 %. Output tersebut ditujukan dengan jumlah pemegang kartu Askesda sebanyak 100.000 jiwa. Penyelenggaraan Askesda diselenggarakan Dinas Kesehatan Pemkab. Luwu Utara bekerjsama dengan PT. Asuransi Kesehatan Indonesia untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2013. Keberhasilan capaian tersebut didukung beberapa hal antara lain : terbitnya Perda. Jamkesmasda, komitmen kepala daerah dan DPRD dengan penyediaan Anggaran yang relative besar yakni Rp. 500.000.000. Dibandingkan tahun 2012, capaian kinerja output Indikator tersebut adalah sama yakni 100%. Namun demikian, jika dibandingkan jumlah jiwa yang tertanggung Askesda mengalami penigkatan sebanyak 10.000 jiwa. Sepanjang tahun 2013, Jamkesda telah dimanfaatkan oleh 25.000 keluarga dengan jumlah transaksi sebanyak 200.000 kali. Pemanfaatan tersebut meningkat 20 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (dapat ditambahkan jenis layanannya) Kemitraan Jamkesda dengan PT. Asuransi Kesehatan Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan telah menghemat anggaran pemda / pengeluaran masyarakat sebesar Rp. 4.500.000.000,- (dapat disajikan pembandingan data biaya jika tidak menggunakan asuransi) Nilai penghemantan tersebut selanjuntya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dalam pemenuhan ekonominya.
  • 28. Analisa Akuntabilitas Kinerja sama dengan penceritakan perjalanan kegiatan Analisa Akuntabilitas Kinerja disajikan eye catching Analisa Akuntabilitas Kinerja menggunakan data yang benar dan valid Analisa Akuntabilitas Kinerja menyajikan hal-hal pokok dan penting Analisa Akuntabilitas Kinerja disusun secara teratur menurut sistemnya