Dokumen tersebut membahas perbandingan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diusung Jokowi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. KIS dianggap hanya akan mempercepat pelaksanaan BPJS lima tahun ke depan tanpa memperhatikan ketersediaan anggaran dan fasilitas kesehatan. Dokumen ini menganjurkan pemerintah lebih fokus p
ILO (dalam ILO Convention 102, dalam Sulastomo) menyatakan bahwa:
social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: To offset the absence or substansial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unployment, invalidity, old age and death of breadwinner); To provide people with healthcare; To provide benefit for families with children.
Guy Standing menyatakan bahwa: social security is a system for providing income to desal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment, invalidity, old age and death, the propision of medicalcare and the pprovision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000);
Jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem, yaitu harus beraturan, sistematis, dan terukur. Peran negara dan masyarakat tergantung pada filosofi buat apa negara negara itu didirikan.
Secara lebih plastis, jaminan sosial adalah serangkaian langkah wajib yang dilakukan negara dan atau masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga dari segala akibat yang timbul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 01 - Paradigma Sakit Sebagai Dasar Pembang...Suprijanto Rijadi
Orientasi pembangunan kesehatan kita selama Era Suharto dan SBY berorientasi pada Paradigma Sakit. Apakah Kabinet Jokowi tetap menjalankan pembangunan kesehatan berdasar Paradigma Sakit, ataukah mampu merubahnya menjadi berdasar Paradigma Sehat?
Uu 40 thn 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)Suprijanto Rijadi
Dalam Undang Undang 40/2004 tentang SJSN ini dibahas sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik jaminan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja.
ILO (dalam ILO Convention 102, dalam Sulastomo) menyatakan bahwa:
social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: To offset the absence or substansial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unployment, invalidity, old age and death of breadwinner); To provide people with healthcare; To provide benefit for families with children.
Guy Standing menyatakan bahwa: social security is a system for providing income to desal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment, invalidity, old age and death, the propision of medicalcare and the pprovision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000);
Jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem, yaitu harus beraturan, sistematis, dan terukur. Peran negara dan masyarakat tergantung pada filosofi buat apa negara negara itu didirikan.
Secara lebih plastis, jaminan sosial adalah serangkaian langkah wajib yang dilakukan negara dan atau masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga dari segala akibat yang timbul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 01 - Paradigma Sakit Sebagai Dasar Pembang...Suprijanto Rijadi
Orientasi pembangunan kesehatan kita selama Era Suharto dan SBY berorientasi pada Paradigma Sakit. Apakah Kabinet Jokowi tetap menjalankan pembangunan kesehatan berdasar Paradigma Sakit, ataukah mampu merubahnya menjadi berdasar Paradigma Sehat?
Uu 40 thn 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)Suprijanto Rijadi
Dalam Undang Undang 40/2004 tentang SJSN ini dibahas sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik jaminan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja.
UU no 29 thn 2004 ttg Praktik Kedokteran adalah UU Bidang Kesehatan yg pertama lahir setelah UU Kesehatan thn 1992. Mengatur bgmn standarisasi pendidikan dokter, sertifikasi kompetensi, ijin praktek yg diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia
Sistem Kesehatan Daerah 03 - Studi kasus Pengembangan Siskesda di Kabupaten W...Suprijanto Rijadi
Pemda Kab Wonosobo bekerjasama dengan Tim AHP (Umar Wahid, Achmad Harjadi, Bambang Irawan, Suprijanto Rijadi dan Arita) mengembangkan Sistem kesehatan Daerah di Kab Wonosobo.
Proses berjalan selama 2 bulan lebih, dimulai dengan mendefinisikan Subsistem dalam Siskesda berdasar SKN, UU Kesehatan, dan PP 38/2007.
Lalu subsistem inti yakni Upaya Kesehatan diuraikan, dari 24 program kesehatan pada SKN dipilih 15 program yang sesuai dengan sikon Kab Wonosobo.
Setelah itu setiap program kesehatan yang dipilih dijelaskan subsistem pendukungnya (Fasilitas pelayanan, SDM, Alkes & Farmasi, dan Pembiayannya).
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Suprijanto Rijadi
Pembahasan UU no 44/2009 ttg Rumah Sakit dari sudut SKN dan Materi Pasal pasal yg ada,
Secara umum UU ini banyak kelemahannya, peraturan RS yg terlalu banyak, Tg jawab hukum RS terlalu besar, shg kedepan perlu kerja keras agar PP/Permenkes yg dibuat membuat sinergi antara Pusat dan Daerah, antara Pemerintah dan Swasta, dan perlu partisipasi banyak pihak agar UU ini bisa menjadi sempurna.
Draft Final Sistem kesehatan Daerah Kabupaten WonosoboSuprijanto Rijadi
http://www.sistemkesehatandaerah.com
Hasil akhir diskusi selama 2 bulan dalam perumusan Siskesda Wonosobo tergambarkan dari draft Final Siskesda Kab Wonosobo ini.
Secara ringkas diuraikan komponen2 utama dari Siskesda Kab Wonosobo
Framework of Certified Vocational Training for Hospital ManagerSuprijanto Rijadi
How the training was conducted, the stage of training, duration, techniques employed. Detailed descriptions of training packages. Further info please contact srijadi04@yahoo.com
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?Suprijanto Rijadi
Puskesmas lahir tahun 1968 untuk melakukan 6 kegiatan kesehatan masyarakat, salahsatunya adalah pelayanan kesehatan. Namun dalam perkembangannya alokasi pembiayaan kesehatan selalu berorientasi pada Upaya kesehatan Perorangan UKP (pengobatan/penyembuhan) daripada Upaya Kesehatan Masyarakat UKM (Gizi, Imunisasi, Kesehatan Ibu dan anakdll). Trend alokasi anggaran kesehatan 2004 - 2012, pembiayaan kes dari masyarakat/sawsta adalah 70% dan pembiayaaan pemerintah hanya 30%. Yang 70% masyarakat utk UKP. dan yang 30% pemerintah yang 80%nya untuk UKP dan hanya 10% utk UKM. Jadi alokasi biaya utk UKM hanyalah 3% dari biaya kes nasional. Dengan lahirnya BPJS sejak 2014 maka pasien berobat ke Puskesmas 100-200 orang perhari, dan 80% waktu petugas Puskesmas utk pengobatan (UKP). Jadi Puskesmas singkatan Pusat kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Panduan Layanan BPJS Kesehatan
PENTINGNYA PROGRAM JKN-KIS
IDENTITAS PESERTA PROGRAM JKN-KIS
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
KANAL LAYANAN BPJS KESEHATAN
PENDAFTARAN PESERTA JKN-KIS
PERUBAHAN DATA PESERTA JKN-KIS
IURAN PESERTA
MANFAAT DAN PROSEDUR
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM DONASI
POLA HIDUP SEHAT
BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Jaminan kesehatan Nasional (JKN) berupa BPJS Kesehatan mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara komprehensive; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Output BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengatasi masalah angka kesakitan di Indonesia, sehingga program ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. Permasalahan BPJS Kesehatan antara lain regulasi yang menghambat pelayanan rujukan ke RS, status kepesertaan yang tidak jelas, valisitas Data belum sempurna, kurangnya sosilasisasi kepada para stakeholders, pelayanan belum berjalan optimal sesuai mekanisme, kurangnya SDM. Saran yang dapat diberikan adalah perbaikan sistem BPJS Kesehatan, monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan tepat sistem dan tepat sasaran, serta perbaikan regulasi melalui revisi UU Mengenai SJSN No. 40 Th. 2004 dan Memperbaiki implementasi UU SJSN.
Kata kunci: BPJS Kesehatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Peningkatan Derajat Kesehatan Mayarakat
Upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul tak boleh padam. Pandemi bukanlah halangan bagi untuk terus berikhtiar mewujudkan generasi SDM yang unggul dan inovatif.
Kondisi pandemi dengan segala dampak di setiap sendi kehidupan ini justru menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh yang mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi kesulitan sehingga unggul dalam persaingan.
Salah satu tantangan terbesar adalah stunting alias gagal pertumbuhan pada anak. Ya stunting menjadi momok dalam kaitannya dengan akselerasi pembangunan SDM.
Berdasar data Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2019 Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa 27,7% anak Balita Indonesia mengalami stunting. Artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan stunting di masa mendatang.
Sementara untuk jumlah kasus stunting tertinggi berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni 30,1%. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional sekitar 27%.
Kondisi yang tentunya patut dicermati. Itu pula yang kemudian melatari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Terutama menyambangi daerah-daerah yang memang secara statistik memiliki angka stunting cukup tinggi.
Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga mencapai 14% pada tahun 2024. Artinya sejak dari sekarang ada waktu sekitar empat tahun untuk mewujudkannya. Sulitkah? tentu tidak ketika semua saling bahu-membahu menekan angka stunting.
Seperti yang disampaikan Menko PMK, persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh satu pihak melainkan lintas sektoral. Bukan hanya pemerintah, namun juga para pemangku kepentingan terkait termasuk para tokoh masyarakat dan kepala adat.
Pasalnya, hanya dengan sinergi lintas sektoral negara akan mampu menangani persoalan stunting, terutama untuk mencapai target pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut sebagaimana target dan fokus pemerintah lima tahun ke depan sesuai RPJMN 2020-2024.
Sinergi menjadi kunci bagaimana menekan angka stunting. Tidak mengandalkan pemerintah semata, tapi bagaimana mengkapitalisasi semua potensi yang ada di luar eksekutif untuk mendorong pembangunan manusia yang berkualitas.
Untuk itulah, di edisi penghujung akhir tahun 2020 ini, Brafo PMK mengulas bagaimana perspektif persoalan stunting dari berbagai sektor. Selamat membaca. (*)
PARADIGMA BARU KESEHATAN MASYARAKAT.docxagus sugianto
Sehat merupakan dambaan setiap manusia, karena dalam kondisi yang sehat kita dapat melaksanakan setiap aktivitas tanpa adanya keterbatasan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Menjaga kesehatan tubuh sangatlah penting, oleh karena itu pola hidup sehat yang baik dan benar merupakan cara yang paling ampuh untuk mencegah infeksi dari berbagai macam penyakit.
Membangun Siskesda Wonosobo part 3 - Merumuskan Upaya KesehatanSuprijanto Rijadi
http://www.sistemkesehatandaerah.com
Dalam perumusan materi Siskesda Wonosobo harus dirumuksn Kegiatan Upaya Kesehatan, UU Kesehatan menggariskan 17 jenis kegiatan kesehatan, Sistem Kes Nasioanal membagi jadi 23 kegiatan. Siskesda Wonosobo mengambil 16 jenis Kegiatan Kesehatan yang menjadi Prioritas Kab Wonsobo utk 5 tahun kedepan
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?Suprijanto Rijadi
http://sistemkesehatandaerah.com
Pada presentasi kedua ini diperkenalkan konsep Mengapa Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemda Kab/KOta membuat Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah
Sistem Kesehatan Daerah 01 - Konsep Desentralisasi dan Otonomi DaerahSuprijanto Rijadi
Serial Presentasi ini terkait dengan Pengembangan Sistem Kesehatan Daerah di 34 Provinsi dan 503 Kab/Kota di Indonesia.
Untuk memahami perlunya Pemda Kab/Kota membuat Perda Sistem Kesehatan Daerah, perlu diketahui dulu konsep tentang Desentralisasi Kesehatan dan Otonomi Daerah Bidang Kesehatan
SKD 02 PP no 38 tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pem Pusat, Pe...Suprijanto Rijadi
http://sistemkesehatandaerah.com/
PP 38 tahun 2007 mengatur Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, pemda Propinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota untuk 31 sektor diantaranya Sektor Kesehatan
SKD 01 Perpres no. 72 tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan NasionalSuprijanto Rijadi
http://sistemkesehatandaerah.com
Perpres 72 tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional membuka jalan untuk pembuatan Sistem Kesehatan Daerah (SKD), karena SKN harus dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Propinsi dan Daerah
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
1. TANTANGAN KESEHATAN JOKOWI (02):
Kartu Indonesia Sehat adalah Percepatan 5 tahun BPJS?
Sejak saat kampanye Capres dulu, pasangan Jokowi-JK mengunggulkan Kartu
Indonesia Sehat (KIS) sebagai Program Utama mereka dibidang Kesehatan. Mari kita
tengok sejarah Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada tahun pertama Jokowi menjadi
Gubernur Jakarta, yang menjadi pencetus konsep KIS .
KJS adalah Suatu program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UP. Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta kepada masyarakat dalam bentuk bantuan pengobatan. Tujuannya adalah
memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi penduduk Provinsi DKI Jakarta
terutama bagi keluarga miskin dan kurang mampu dengan sistem rujukan berjenjang.
Sebagai sasaran program KJS adalah semua penduduk DKI Jakarta yang mempunyai
KTP / Kartu Keluarga DKI Jakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan, diluar
program Askes, atau asuransi kesehatan lainnya (www.jakarta.go.id).
Masalah utama KJS saat pelaksanaannya ialah pengumuman penggunaan KJS
bagi semua penduduk Jakarta pada tahun pertama Jokowi menjabat Gubernur DKI
Jakarta. Target Program Jamkesda Jakarta sebelum Jokowi hanya untuk 6-7 persen
penduduk miskin dari total10 juta penduduk DKI Jakarta, atau 700 ribu orang yang
berhak mendapat layanan gratis. Lalu KJS diumumkan Jokowi dan berlaku untuk
semua penduduk baik yang mampu atau tak mampu, dan semua mendapat fasilitas
kesehatan gratis ke Puskesmas dan RSUD Jakarta. Ledakan kunjungan terjadi tiba
tiba ke seluruh Puskesmas dan RSUD di DKI Jakarta, Setelah protes dari masyarakat
dan petugas RS dan Puskesmas karena beban layanan kesehatan yang luar biasa,
akhirnya tujuan KJS kembali seperti kalimat di website diatas, yaitu hanya ditujukan
bagi keluarga miskin dan kurang mampu saja.
Dari pemberitaan Pers selama kampanye Jokowi, belum banyak kejelasan
tentang perbedaan KIS dan BPJS. Salahsatu yang menonjol diberitakan bahwa KIS
adalah portable jadi setiap orang bisa berobat dimana saja, dibanding dengan BPJS
yang menetapkan bahwa seseorang harus memilih lokasi Puskesmas/Klinik tempat
mereka berobat karena dana pengobatannya dibayarkan di Puskesmas tersebut
(liputan6.com 16 Juni 2014). Bahkan secara khusus Jokowi menambahkan bahwa
anggaran kesehatan akan dinaikkan menjadi 10% untuk pelaksanaan program KIS ini,
dan tidak mengambil anggaran APBD (liputan6.com 17 Juni 2014).
Data dari 1995 sd 2012 menunjukkan bahwa besar anggaran kesehatan kita
bervariasi dari 2.5 sd 4 persen dari APBN. Bahkan anggaran RAPBN 2015 yang
dirancang SBY anggaran kesehatan turun menjadi 2% APBN. WHO menganjurkan
bahwa anggaran kesehatan minimal sebesar 5% dari total anggaran negara. Dan
statistik menunjukkan bahwa alokasi anggaran kesehatan Indonesia termasuk
salahsatu yang terendah di ASEAN, apalagi di Asia.
2. Pemerintah berdasar atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melaksanakan program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Bidang Kesehatan sejak 1 januari
2014. Peraturan Pemerintah no 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Jaminan Kesehatan menetapkan bahwa mereka yang miskin dan tak mampu
iurannya dibayar melalui anggaran Pemerintah. Dari mantan peserta Jamkesmas yang
masuk sebagai PBI jumlahnya hampir 90 juta jiwa. Sedangkan dari mereka yang
mampu membayar iuran BPJS (dari perusahaan, Askes, Asabri dll) jumlahnya sekitar
35 juta jiwa. Sehingga pada awal 2014 jumlah peserta BPJS diperkirakan sebesar 125
juta jiwa.
Pemerintah mengalokasikan 26 triliun untuk anggaran BPJS tahun 2014,
dimana 16 triliun untuk PBI dan 6 triliun untuk PNS dan ABRI. Anggaran ini melonjak
lebih dari 3 kali bila dibandingkan anggaran Jamkesmas 2013 yang hanya
dialokasikan sebesar 8 triliun saja. Anggaran bagi BPJS ini terpisah dari alokasi untuk
Kementerian Kesehatan yang diproyeksikan sebesar 40 triliun (Bisnis.com).
Oleh karena keterbatasan anggaran negara untuk membiayai 250 juta
penduduk Indonesia maka BPJS mengembangkan Peta Jalan 2014 – 2019. Secara
ringkas Proyeksi BPJS dalam 5 tahun kedepan akan menaikkan jumlah cakupan
peserta dari 125 juta jiwa di 2014 menjadi 250 juta jiwa (seluruh penduduk) di 2019.
Proyeksi BPJS Untuk Jumlah Peserta 2014-2019
2014
2019
• PNS
• Pensiunan PNS
• Anggota TNI + POLRI (ex-peserta
ASABRI)
• Pekerja (ex- peserta
Jamsostek)
• Penduduk miskin (ex-peserta
Jamkesmas)
• Peserta baru yg mendaftar
• Sekitar 125 juta
• PNS
• Pensiunan PNS
• Anggota TNI + POLRI
• Semua Pekerja (ex-peserta
Jamsostek)
• Penduduk miskin (ex-peserta
Jamkesmas +
Jamkesda)
• Semua Pekerja mandiri
• Semua penduduk
• Sekitar 250 juta
Selain pentahapan jumlah kepesertaan maka seluruh pelayanan peserta BPJS
diatas akan bertumpu pada 2 fasilitas pelayanan: Puskesmas untuk UKP tingkat
primer, dan RSUD untuk UKP tingkat Sekunder. Jumlah Puskesmas di 2014 sekitar
3. 9.500 buah artinya rasio peserta BPJS per Puskesmas adalah 13.200 jiwa per
Puskesmas. Kalau jumlah puskesmas yang sama harus melayani 250 juta jiwa, maka
rasio penduduk/puskesmas akan naik dua kali lipat menjadi 26.300
penduduk/puskesmas. Sehingga Pemerintah berkewajiban membangun jumlah
puskesmas lebih banyak lagi, misal menjadi 20.000 Puskesmas agar cakupan
pelayanan bagi 250 juta jiwa penduduk indonesia tetap seimbang (rasio 12.500
jiwa/puskesmas) untuk mencegah pelayanan masyarakat pada tingkat primer tidak
meledak seperti di DKI Jakarta.
Dari 2000 RS di Indonesia ada 512 RSUD Kabupaten/Kota yang akan menjadi
tumpuan layanan UKP tingkat sekunder. Sehingga pelayanan kesehatan tingkat
sekunder kedepan mau tidak mau harus menggandeng RS swasta. Namun tarif
program BPJS saat ini masih terlalu rendah sehingga banyak RS swasta masih ragu
ragu untuk bergabung dengan program BPJS. Mengapa hal ini terjadi?
Biaya layanan RS secara mendasar dibagi atas 3 komponen: a) biaya investasi
modal dan alat, b) biaya operasional pelayanan RS, dan c) biaya honor dan gaji
dokter, perawat dan karyawan RS. Biaya yang dibayarkan oleh BPJS untuk RS saat
ini hanya berorientasi pada RS Pemerintah, yang hanya menghitung Biaya
Operasional pelayanan RS karena biaya gaji dan investasi sudah dibayar oleh
Pemerintah. Sehingga tarif BPJS sekarang sangat tidak memperhatikan kondisi RS
swasta yang harus membeli modal dan alatnya sendiri dan harus membayar gaji
karyawannya setiap bulan. Perbaikan tarif layanan BPJS bagi RS akan mampu
mengajak keterlibatan RS swasta pada program BPJS, karena jumlah pasien yang
besar dan tarif yang menarik yang akan mendukung kehidupan RS swasta di
Indonesia.
Kalau tiba tiba Jokowi pada tahun 2015 memberlakukan Kartu Indonesia Sehat
yang mencakup seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya 250 juta jiwa, apakah
anggaran kesehatan Pemerintah sanggup untuk membiayai hal tersebut, dan yang tak
kalah penting apakah fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah sanggup melayani
ledakan jumlah pengunjung diatas? Karena biaya pelayanan yang gratis akan
membuat demand pelayanan kesehatan meningkat drastis. Kalau biasanya angka
kunjungan ke RS/Puskesmas hanyalah 10-15% jumlah penduduk kalau semua
layanan kesehatan gratis maka proporsi yang berobat akan bisa meledak menjadi 25-
30% penduduk. Sanggupkah fasilitas layanan kesehatan primer dan sekunder
Pemerintah menanggung beban ledakan jumlah kunjungan pasien yang 4 kali lipat dari
kondisi saat ini (cakupan naik 2 kali, dan demand layanan juga naik 2 kali)?
Dengan kata lain kalau KIS diberlakukan oleh Jokowi ditahun 2015 besok, maka
program KIS ini adalah sama dengan Program BPJS yang dipercepat 5 tahun
pelaksanaannya.
Pertanyaan yang terpenting adalah BPJS atau KIS adalah program berbasis
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), yang hanya mengobati penyakit di hilir saja.
Yang dibutuhkan agar rakyat Indonesia menjadi Sehat adalah program program
kesehatan masyarakat atau UKM yang bersifat preventif dan promotif, seperti:
program Gizi, program kesehatan ibu dan anak, program upaya kesehatan sekolah,
program posyandu, pencegahan penyakit menular dll. Program yang preventif dan
4. promotif di UKM ini secara teoritis mempengaruhi 70-80% status kesehatan
masyarakat, sedangkan Layanan kesehatan UKP seperti program pengobatan
penyakit (seperti program BPJS dan KIS) hanya mempengaruhi 10-20% status
kesehatan masyarakat. Program pembangunan kesehatan yang alokasi pembiayaan
keeshatannya dominan di pengobatan/UKP disebut sebagai Paradigma Sakit,
sedangkan Program Pembangunan Kesehatan yang mengutamakan pembiayaan
kesehatannya untuk program promotif dan preventif/UKM disebut sebagai Paradigma
Sehat.
Kalau Jokowi menjanjikan 10% anggaran kesehatan untuk KIS atau UKP, dan
data pembiayaan kesehatan dari 10 tahun 1995 – 2012 menunjukkan bahwa memang
program UKP menyerap 90% lebih anggaran kesehatan (pembiayaan rumah sakit
Pemerintah saja sudah menyerap 50% anggaran kesehatan). Sedangkan program
program kesehatan UKM untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat sejak 10
tahun yang lalu hanyalah maksimal 10% dari anggaran kesehatan. Apakah program
pembangunan kesehatan di kabinet Jokowi-Kalla kedepan akan berorientasi tetap
pada Paradigma Sakit seperti kabinet Suharto atau SBY, ataukah mampu
mengembangkan revolusi pelayanan kesehatan menjadi berbasis UKM atau berdasar
Paradigma Sehat?
Program BPJS memang spesifik dirancang untuk pembiayaan program UKP,
sehingga program kesehatan Pemerintah Pusat dan Daerah seharusnya spesifik
dirancang untuk mengembangkan program UKM. Bahkan Undang Undang Kesehatan
no 36 tahun 2009 pada pasal 171 mengamanatkan bahwa anggaran kesehatan
minimal 5% dari APBN, dan 2/3 alokasinya digunakan untuk layanan UKM.
Bandingkan dengan Target Jokowi bahwa anggaran kesehatan adalah 10% APBN,
dan hanya untuk KIS saja.
Kalau saja Jokowi mampu mengalokasikan separuh targetnya atau 5% saja dari
APBN 2015 yang 2000 triliun rupiah, artinya ada dana 100 triliun untuk kesehatan
(alokasi SBY hanyalah 40 triliun untuk kesehatan atau 2%). Kalau 2/3 nya anggaran ini
untuk pembangunan program kesehatan berbasis UKM, maka terdapat dana 67 triliun
untuk program program kesehatan masyarakat. Kalau saja Jokowi tidak
mengutamakan program KIS tetapi lebih mengutamakan arahan UUD 45 dan UU
kesehatan untuk berorientasi pada program UKM, maka impian Indonesia Sehat 2020
mungkin akan menjadi kenyataan dan bukan sekedar impian. Wallahu alam….
Depok, Akhir Agustus 2014