1. Tunggakan PBB Rp 7,9 Miliar
KOTA – Untuk meraup pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2014 Pemkab
Pacitan harus bekerja keras. Pasalnya, tunggakan PBB warisan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Ponorogo kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pacitan
mencapai Rp 7,9 miliar. Itu merupakan akumulasi mulai tahun 1994 hingga April 2013.
Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak DPPKAD Pacitan Marsandi menjelaskan tunggakan itu diduga
mandek di perangkat desa. Selain itu, ada data tercecer yang kini masih dalam inventarisasi DPPKAD.
‘’Sejak beralihnya PBB sebagai pajak daerah per Januari 2014, hingga kini kami masih melakukan
pencocokan data. Sebab, jumlahnya sangat banyak,’’ ujar Marsandi kepada Jawa Pos Radar Pacitan
kemarin.
Sandi juga tak mau banyak bicara perihal target pendapatan yang dipatok dari PBB tahun ini. Pasalnya,
masih banyak data yang musti dicocokkan. ‘’Terpenting, progres pembayaran pajak terutang itu bagus
dulu,’’ tuturnya.
Diakui, pemungutan tunggakan PBB tidak mudah. Ini mengingat masih rendahnya kesadaran
masyarakat, terutama untuk datang ke kantor membayar pajak. Untuk target pelunasan PBB tahun ini
pihaknya tengah menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) masing-masing kelurahan.
Selain itu, dia juga sudah mengumpulkan beberapa perangkat desa dan kolektor pajak di masing-masing
kecamatan untuk turut membantu melakukan penarikan PBB. ‘’Untuk reward kami juga masih belum bisa
banyak bicara. Itu semua kebijakan pimpinan,’’ terangnya.
Saat ini pihaknya fokus pada tunggakan 2009-2013 lebih dulu. Itu dilakukan lantaran pendataan sudah
rampung. Dia menuturkan untuk tunggakan PBB akumulasi tahun 2009-2013 mencapai Rp 701 juta.
‘’Tunggakan terbesar ada di Kecamatan Pacitan Kota,’’ ungkapnya.
Menurut dia, itu dipengrahui objek pajak, namun tidak ada subjek pajaknya. Sehingga, penagihan PBB
tersendat. ‘’Biasanya, subjek pajaknya pindah ke luar daerah,’’ jelasnya.
Sementara Anggota Komisi C DPRD Pacitan Eko Setyo Ranu meminta DPPKAD tetap melakukan
penagihan tunggakan tersebut. Pasalnya, besarnya tunggakan PBB yang mencapai miliaran rupiah itu
mengakibatkan pendapatan daerah tak maksimal.
‘’Jangan sampai berpikir meskipun progresnya sudah 100 persen tidak mau lagi memaksimalkan
penarikan pajak. Terlebih waktunya masih setengah tahun lagi. DPPKAD harus tetap melakukan
penagihan, utamanya bagi mereka yang pembayaran pajaknya sudah jatuh tempo,’’ tandasnya. (her/sat)

2. Tunggakan PBB di Gunungkidul Ada yang
Mandeg di Perangkat Desa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Gunungkidul Marwoto
Agus Basuki menjelaskan, tunggakan pajak Rp5,7 miliar tersebut merupakan akumulasi dari
beberapa tahun terakhir. Tidak hanya mandeg di perangkat desa namun ada data-data yang
tercecer yang kini masih dalam inventarisasi DPPKAD.
Ia menyebutkan target pendapatan pajak PBB 2013 sebesar Rp12,8 miliar hanya terealisasi Rp10.6
miliar. Tahun ini, DPPKAD menargetkan pendapatan pajak PBB P2 sebesar Rp14,1 miliar.
Basuki berharap target Rp14,1 miliar bisa dengan asumsi banyak data wajib pajak PBB P2 yang
masih tercecer termasuk tunggakan yang Rp5,7 miliar yang tengah dibenahi DPPKAD pasca
peralihan pungutan pajak PBB P2 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke DPPKAD tahun
ini. “Banyak data wajib PBB P2 yang sedang kita benahi,” ucap Basuki.
Tahun 2015 mendatang DPPKAD menjadikan ikon PBB P2 dan Pariwisata menjadi pendapatan
utama Kabupaten Gunungkidul. “Potensi pendapatan pajak dari kedua ikon tersebut mencapai Rp16
miliar,” tandas Basuki. (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Tunggakan Pajak
Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan
oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
a. Karena pemeriksaan
Pemeriksaan ini meliputi:
1) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini
diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan
oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)
atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh
Wajib Pajak.

3. 2) Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan
penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda bagi Wajib Pajak.
b. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban
Dalam hal ini tuggakan timbul karena murni yang
bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban
perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya 8
tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan
tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada
Wajib Pajak.
2. Tindakan Penagihan Pajak
a. Pengertian Penagihan Pajak
Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 penagihan pajak
adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah
disita.

4. b. Tindakan Penagihan Pajak
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat
Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat
keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi
lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak
terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang 9
menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka
waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan
diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan
menerbitkan surat teguran.
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan
pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif
dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan
pajak tetapi akan diikuti dengan tindakn sita, dan dilanjutkan dengan
pelaksanaan lelang.
c. Tahapan Penagihan Pajak
Beberapa tahapan dalam penagihan pajak, yaitu:
1) Surat Teguran, apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat
Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT), tidak dilunasi melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu

5. jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).
2) Surat Paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari
tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang
disampaikan oleh juru sita pajak Negara dengan dibebani biaya
penagihan. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam. 10
3) Surat Sita, apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2
x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang
wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita,.
4) Lelang, dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang
pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan
perlelangan melalui kantor lelang Negara. Dalam hal biaya
penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka
akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk
pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat
perlelangan. Tunggakan Pajak
Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan
oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
a. Karena pemeriksaan
Pemeriksaan ini meliputi:
1) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini
diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan
oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

6. atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh
Wajib Pajak.
2) Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan
penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda bagi Wajib Pajak.
b. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban
Dalam hal ini tuggakan timbul karena murni yang
bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban
perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya 8
tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan
tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada
Wajib Pajak.
2. Tindakan Penagihan Pajak
a. Pengertian Penagihan Pajak
Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 penagihan pajak
adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

7. penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah
disita.
b. Tindakan Penagihan Pajak
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat
Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat
keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi
lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak
terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang 9
menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka
waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan
diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan
menerbitkan surat teguran.
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan
pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif
dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan
pajak tetapi akan diikuti dengan tindakn sita, dan dilanjutkan dengan
pelaksanaan lelang.
c. Tahapan Penagihan Pajak
Beberapa tahapan dalam penagihan pajak, yaitu:
1) Surat Teguran, apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat
Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

8. (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT), tidak dilunasi melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu
jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).
2) Surat Paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari
tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang
disampaikan oleh juru sita pajak Negara dengan dibebani biaya
penagihan. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam. 10
3) Surat Sita, apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2
x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang
wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita,.
4) Lelang, dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang
pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan
perlelangan melalui kantor lelang Negara. Dalam hal biaya
penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka
akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk
pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat
perlelangan