Artikel Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas PerpajakanSonyaSabrina
Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk suatu negara. Setiap nilai uang yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaan
uang pajak digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, pembiayaan anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dikategorikan wajib karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Tanpa adanya pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan uang pajak. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya untuk taat dalam membayar pajak. Artikel ini akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Wabah COVID-19 yang menyebar menyebabkan hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia membawa perubahan yang berdampak buruk seperti turunnya penerimaan pajak.
Edisi kali ini masih mengulas soal Tax Amnesty serta upaya global dalam mengatasi permasalahan Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) —terutama menyangkut rekomendasi OECD dalam BEPS Action 12 mengenai Mandatory Disclosure Rule (MDR)
Artikel Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas PerpajakanSonyaSabrina
Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk suatu negara. Setiap nilai uang yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaan
uang pajak digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, pembiayaan anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dikategorikan wajib karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Tanpa adanya pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan uang pajak. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya untuk taat dalam membayar pajak. Artikel ini akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Wabah COVID-19 yang menyebar menyebabkan hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia membawa perubahan yang berdampak buruk seperti turunnya penerimaan pajak.
Edisi kali ini masih mengulas soal Tax Amnesty serta upaya global dalam mengatasi permasalahan Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) —terutama menyangkut rekomendasi OECD dalam BEPS Action 12 mengenai Mandatory Disclosure Rule (MDR)
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
Makalah Pajak Pertambahan Nilai untuk mata kuliah Hukum Tata Keuangan Negara
DINI AUDI (4201314051)
Politeknik Negeri Pontianak
Semester 3
Jurusan Akuntansi
Prodi Akuntansi Sektor Publik
Tahun ajaran 2014/2015
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
Makalah Pajak Pertambahan Nilai untuk mata kuliah Hukum Tata Keuangan Negara
DINI AUDI (4201314051)
Politeknik Negeri Pontianak
Semester 3
Jurusan Akuntansi
Prodi Akuntansi Sektor Publik
Tahun ajaran 2014/2015
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Penggunaan aplikasi e spt dimasa pandemi covid-19
1. PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT DIMASA PANDEMI COVID-19
Rahma Latifah Ningrum
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Dimasa pandemi covid-19 ini semua aktivitas di batasi oleh pemerintah guna untuk
mengurangi angka kasus positif covid-19. Semakin banyaknya angka positif covid-19 yang
terjadi saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kasus positif covid-
19 dengan menerapkan aturan seperti PSBB, lockdown, larangan mudik, PPKM sampai
dengan PPKM Darurat yang berlaku saat ini.
Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar di semua sektor salah satunya
sektor perekonomian. Pandemi Covid-19 ini menjadikan kondisi perekonomian Indonesia
tidak dalam keadaan baik-baik saja bahkan bisa dikatakan kondisi ekonomi Indonesia turun
secara dratis. Semua kalangan masyarakat merasakan dampak dari adanya pandemi Covid-19
ini yaitu melemahnya kondisi perkonomian. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk
tidak melakukan aktivitas diluar rumah dan menghindari kerumunan masa. Semua kegiatan
sebisa mungkin dilakukan secara online, salah satunya menghitung dan melaporkan pajak
PPh 21 dengan menggunakan aplikasi e-SPT.
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak baik orang pribadi maupun badan
menurut kententuan perundang-undangan perpajakan. SPT terdiri dari SPT Tahunan dan SPT
Masa. SPT Tahunan yaitu surat pemberitahuan yang digunakan suatu tahun atau bagian tahun
pajak. SPT Masa yaitu surat pemberitahuan yang digunakan suatu masa pajak seperti Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan Pajak atas Barang Mewah.
Fungsi SPT bagi Wajib Pajak yaitu sebagai sarana Wajib Pajak melaporkan serta
mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang dan melaporkan pembayaran atau
pelunasan pajak sendiri dalam satu tahun pajak, penghasilan objek pajak atau bukan objek
pajak, harta dan kewajiban, serta pemotongan pajak orang pribadi atau badan dalam ssatu
masa pajak.
Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan serta
mempertanggungjawabakan perhitungan PPN dan PPnBM yang terutang dan untuk
melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran atau
pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP dalam satu masa.
2. Fungsi SPT bagi Pemotong Pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan serta
mempertanggungjawabkan pajak yang akan dipotong dan disetorkan.
Elektronik SPT atau yang biasa disebut dengan e-SPT merupakan aplikasi yang dibuat
oleh Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan yang digunakan Wajib Pajak (WP)
untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT PPh 21. E-SPT memberikan kemudahan
bagi Wajib Pajak dengan cara melakukan perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel
serta memasukkan data-data dan hasil perhitungan Excel pada aplikasi e-SPT. Dengan
menggunakan aplikasi e-SPT, Wajib Pajak bisa merekam, memelihara dan men-generate data
digital serta mencetak SPT beserta lampirannya.
Pelaporan SPT PPh Badan dilaporkan menggunakan e-SPT diperuntukkan bagi wajib
pajak yang sudah menggunakan e-faktur untuk melaporkan SPT PPN. Keduanya
menggunakan e-SPT untuk pelaporan masa lainnya. Dan terakhir sudah melaporkan SPT
secara elektronik. Pelaporan pajak online harus memenuhi syarat dengan memunyai nomor
EFIN dan akun DJP yang sudah terdaftar.
Pengguna e-SPT yaitu wajib pajak badan yang melakukan pemotongan PPh 21
terhadap pegawai tetap atau penerima pensiun, wajib pajak badan yang melakukan
pemotongan PPh 21 tidak final, wajib pajak badan yang melakukan pemotongan PPh 21
final, wajib pajak yang melakukan penyetoran dengan SSP dan/atau bukti PBK dengan
jumlah yang lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
Tujuan diterapkannya e-SPT yaitu sebagai penerapan sistem administrasi modern
perpajakan pada KPP dapat diukur dan dipantau, penerapan sistem administrasi modern
perpajakan yang meliputi e-SPT terhadap pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah
dan dikaji, sebagai informasi dan bahan evaluasi serta penerapan sistem administrasi modern
perpajakan sehingga mendorong reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh
DJP, sebagai informasi yang perlu diperhatikan DJP dengan memahami aspek yang
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagai informasi yang bermanfaat bagi
masyarakat tentang perpajakan.
Kelebihan aplikasi e-SPT yaitu penyampaian e-SPT dilakukan secara cepat dengan
menggunakan jaringan internet, perhitungan SPT dilakukan secara cepat dan tepat karena
menggunakan sistem komputer, E-SPT berbasis online sehingga tidak perlu mengantri,
Wajib Pajak dapat menggunakan aplikasi e-SPT dimana saja, data yang disampaikan oleh
wajib pajak tepat dan lengkap karena penomoran formulir menggunakan sistem komputer,
menghemat penggunaan kertas karena hanya mencetak SPT induk, Wajib Pajak tidak perlu
3. datang Di Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan proses perekaman SPT Menghemat
biaya.
Berikut ini cara menggunakan aplikasi e-SPT yaitu sebagai berikut:
1. Undah dan instal aplikasi e-SPT dilaman resmi DJP
2. Buka dan login e-SPT PPh 21
3. Pilih dan membuat SPT
4. Untuk pegawai tetap pilih isi SPT, klik Daftar Pemotongan Pajak lalu pilih Satu
Masa Pajak. Jika data transaksi yang akan di input, maka pengguna bisa memilih
Tambah
5. Isi nomor NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto dan PPh
dipotong
6. Jika ingin menginput transaksi pembayaran bukan pegawai tetap, maka pilih Isi
SPT, pilih Daftar Bukti Potong dan pilih Tidak Final
7. Setelah pengisian SPT selesai, selanjutnya memilih menu Isi SPT Induk
kemudian muncul tampilan yang memuat jumlah pajak terutang
8. Harus membayar pajak terutang untuk mendapat Nomor Transaksi Penerimaan
Negara (NTPN). Setelah NTPN didapatkan, selanjutnya memasukkan data
tersebut ke dalam Surat Setoran Pajak
9. kembali ke menu Isi SPT dan pilih SPT Induk kemudian klik Daftar Pemotongan,
Penghitungan PPh sudah sesuai
10. Pilih CSV, kemudian pilih Pelaporan SPT, pilih masa yang akan dilaporkan
kemudian klik Buat file CSV.
Penggunaan aplikasi e-SPT dimasa pandemi Covid-19 dapat membantu pemerintah
untuk mengurangi angka kasus positif Covid-19. Dengan e-SPT berbasis online ini
masyarakat dapat menghitung dan melaporkan SPT secara mudah dengan menggunakan
jaringan internet yang dapat dilakukan dirumah sehingga mengurangi aktivitas diluar rumah.
Covid-19 membuat perekonomian Indonesia turun oleh karena itu dengan penggunaan e-SPT
masyarakat bisa melaporkan pajak PPh 21 tanpa takut terpapar virus Covid-19.