Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah Hukum Internasional yang mencakup berbagai topik seperti pengertian HI, sejarah perkembangan HI, sumber-sumber HI, subyek HI, kedaulatan negara, dan masalah-masalah kontemporer dalam HI. Dokumen juga memberikan daftar referensi buku yang relevan untuk mata kuliah tersebut.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perbandingan hukum, pengertian, dan metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum awalnya berkembang secara perseorangan kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga. Perbandingan hukum adalah metode penelitian dan bukan cabang hukum. Metode perbandingan hukum yang modern menggunakan pendekatan fungsional yang kritis, realistis, dan tidak dogmatis.
This document discusses international criminal law. It provides definitions and scope of international criminal law, sources of international law, and characteristics of international crimes. International crimes include aggression, war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, among others. It also discusses jurisdiction and extradition in international criminal law. In 3 sentences: International criminal law concerns crimes under international law and the intersection of domestic criminal law and international law. It defines international crimes and principles of universal jurisdiction and extradition. The document outlines key concepts in international criminal law including definitions, sources, crimes, jurisdiction, and extradition.
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannyadayurikaperdana19
Dokumen tersebut membahas tentang sengketa internasional, termasuk pengertian, jenis, faktor penyebab, dan contoh sengketa internasional serta penyelesaiannya. Sengketa internasional terjadi ketika dua negara memiliki pandangan yang bertentangan mengenai kewajiban dalam perjanjian. Jenis sengketa dibedakan menjadi sengketa hukum dan politik. Faktor penyebabnya antara lain masalah klaim wilayah dan batas neg
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah Hukum Internasional yang mencakup berbagai topik seperti pengertian HI, sejarah perkembangan HI, sumber-sumber HI, subyek HI, kedaulatan negara, dan masalah-masalah kontemporer dalam HI. Dokumen juga memberikan daftar referensi buku yang relevan untuk mata kuliah tersebut.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perbandingan hukum, pengertian, dan metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum awalnya berkembang secara perseorangan kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga. Perbandingan hukum adalah metode penelitian dan bukan cabang hukum. Metode perbandingan hukum yang modern menggunakan pendekatan fungsional yang kritis, realistis, dan tidak dogmatis.
This document discusses international criminal law. It provides definitions and scope of international criminal law, sources of international law, and characteristics of international crimes. International crimes include aggression, war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, among others. It also discusses jurisdiction and extradition in international criminal law. In 3 sentences: International criminal law concerns crimes under international law and the intersection of domestic criminal law and international law. It defines international crimes and principles of universal jurisdiction and extradition. The document outlines key concepts in international criminal law including definitions, sources, crimes, jurisdiction, and extradition.
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannyadayurikaperdana19
Dokumen tersebut membahas tentang sengketa internasional, termasuk pengertian, jenis, faktor penyebab, dan contoh sengketa internasional serta penyelesaiannya. Sengketa internasional terjadi ketika dua negara memiliki pandangan yang bertentangan mengenai kewajiban dalam perjanjian. Jenis sengketa dibedakan menjadi sengketa hukum dan politik. Faktor penyebabnya antara lain masalah klaim wilayah dan batas neg
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen hukum HAM internasional dan nasional yang digunakan untuk perlindungan HAM. Beberapa instrumen hukum internasional yang disebutkan antara lain Deklarasi Umum HAM PBB, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sedangkan instrumen hukum nasional Indonesia yang disebutkan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39
Dokumen tersebut merupakan materi perkuliahan tentang Hukum Perdata yang membahas pengertian, sejarah, dan sistematika Hukum Perdata. Secara ringkas, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antarperorangan, berdasarkan asal usulnya dari zaman kolonial Belanda, dan terdiri atas empat buku yang membahas tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian.
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk definisi, sejarah, peran, dan konsep masyarakat internasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan aktor internasional lainnya, berkembang sejak zaman Romawi dan Abad Pertengahan, serta berperan untuk mendukung kerjasama antar negara dalam masyarakat internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan hukum internasional. Pengakuan merupakan perbuatan politik yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara, bukan aturan hukum. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto, de jure, dan kolektif. Pengakuan memiliki konsekuensi hukum seperti kemampuan berperkara di pengadilan asing. Teori pengakuan meliputi konstitutif, deklaratif, dan jalan ten
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Teks tersebut merupakan ringkasan sejarah, pengertian, status personil, renvoi dan kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dokumen tersebut membahas lima tahap perkembangan hukum perdata internasional dan pengertian serta perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Hukum Tata Negara yang mencakup definisi, obyek, dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain seperti Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan Hukum Administrasi Negara.
2. Hukum Tata Negara adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara dan hubungan antar lembaga negara serta hak-hak warga
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...Mahdif Indiarto
Dokumen tersebut membahas tentang subjek hukum internasional dan hubungannya dengan hukum nasional. Subjek hukum internasional meliputi negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, kaum pemberontak, dan individu. Dokumen tersebut juga membahas teori dualisme dan monisme mengenai hubungan antara hukum internasional dan nasional.
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasionalArini Nurmala Sari
Dokumen tersebut membahas sistem hukum internasional dan pengadilan internasional. Ia menjelaskan latar belakang hukum internasional termasuk definisi, asas-asas, dan subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, dan individu. Dokumen tersebut juga membahas berbagai jenis organisasi internasional seperti organisasi antarpemerintah, organisasi nonpemerintah, organisasi regional, dan organisasi yang bersifat universal
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen hukum HAM internasional dan nasional yang digunakan untuk perlindungan HAM. Beberapa instrumen hukum internasional yang disebutkan antara lain Deklarasi Umum HAM PBB, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sedangkan instrumen hukum nasional Indonesia yang disebutkan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39
Dokumen tersebut merupakan materi perkuliahan tentang Hukum Perdata yang membahas pengertian, sejarah, dan sistematika Hukum Perdata. Secara ringkas, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antarperorangan, berdasarkan asal usulnya dari zaman kolonial Belanda, dan terdiri atas empat buku yang membahas tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian.
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk definisi, sejarah, peran, dan konsep masyarakat internasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan aktor internasional lainnya, berkembang sejak zaman Romawi dan Abad Pertengahan, serta berperan untuk mendukung kerjasama antar negara dalam masyarakat internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan hukum internasional. Pengakuan merupakan perbuatan politik yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara, bukan aturan hukum. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto, de jure, dan kolektif. Pengakuan memiliki konsekuensi hukum seperti kemampuan berperkara di pengadilan asing. Teori pengakuan meliputi konstitutif, deklaratif, dan jalan ten
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Teks tersebut merupakan ringkasan sejarah, pengertian, status personil, renvoi dan kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dokumen tersebut membahas lima tahap perkembangan hukum perdata internasional dan pengertian serta perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Hukum Tata Negara yang mencakup definisi, obyek, dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain seperti Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan Hukum Administrasi Negara.
2. Hukum Tata Negara adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara dan hubungan antar lembaga negara serta hak-hak warga
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...Mahdif Indiarto
Dokumen tersebut membahas tentang subjek hukum internasional dan hubungannya dengan hukum nasional. Subjek hukum internasional meliputi negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, kaum pemberontak, dan individu. Dokumen tersebut juga membahas teori dualisme dan monisme mengenai hubungan antara hukum internasional dan nasional.
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasionalArini Nurmala Sari
Dokumen tersebut membahas sistem hukum internasional dan pengadilan internasional. Ia menjelaskan latar belakang hukum internasional termasuk definisi, asas-asas, dan subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, dan individu. Dokumen tersebut juga membahas berbagai jenis organisasi internasional seperti organisasi antarpemerintah, organisasi nonpemerintah, organisasi regional, dan organisasi yang bersifat universal
Dokumen tersebut membahas sistem hukum dan peradilan internasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian hukum internasional, asal-usulnya, asas-asas yang dianut, sumber hukumnya, subjek yang tercakup didalamnya, hubungannya dengan hukum nasional, serta proses ratifikasi menjadi hukum nasional.
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional, termasuk makna hukum internasional, asas-asasnya, sumber-sumbernya, lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional, serta penyelesaian sengketa internasional secara damai dan paksa.
Bab 4 membahas sistem hukum dan peradilan internasional serta peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional. Terdapat berbagai sumber hukum internasional seperti perjanjian, kebiasaan, dan putusan hakim. Mahkamah Internasional berperan menyelesaikan sengketa negara melalui proses peradilan sesuai hukum internasional. Keputusannya mendapat dukungan lembaga-lembaga PBB untuk penegak
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional dengan menjelaskan pengertian, sumber, subyek, dan sistem hukum internasional. Juga membahas tentang negara sebagai subyek hukum internasional meliputi kualifikasi, status, wilayah, pengakuan negara.
Buku ini membahas tentang asas-asas hubungan diplomatik antar negara dan perwakilan negara di luar negeri seperti duta besar, konsul, dan hak-hak eksteritorialitas mereka. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber hukum internasional dan perkembangan bahasa diplomatik.
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih untuk menciptakan akibat hukum. Hubungan internasional adalah interaksi antar negara untuk mencapai tujuan tertentu melalui sarana seperti diplomasi dan negosiasi. Sengketa internasional dapat terjadi karena klaim wilayah seperti antara Indonesia dan Timor Leste maupun Indonesia dan Malaysia mengenai pulau-pulau tertentu.
1. Subjek-subjek hukum internasional
1. Negara
Negara merupakan subjek hukum internasional yang klasik dan sangat penting. Menurut Konvensi
Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut
sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah: penduduk yang tetap, mempunyai wilayah
(teritorial) tertentu, pemerintahan yang sah, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan
negara lain.
2.Takhta suci
Takhta suci adalah gereja vatikan di roma, italia dengan paus sebagai kepala negara. Takhta suci
kedudukannya sejajar dengan negara lain dalam hubungan internasional. Takhta suci memiliki
perwakilan diplomatik di berbagai ibukota negara. Semisalnya , Tahta Suci Vatikan di akui sebagai
subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara
pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian
Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci
sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak
seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan,
sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta
Suci dan umat Katolik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia.
3. Organisasi internasional
Organisasi internasional berkedudukan sebagai subjek hukum internasional yang mempunyai hak dan
kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional sebagai anggaran
dasar. Organisasi internasional mempunyai klasifikasi, yakni:
a. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan
yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa
b. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang
bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank , UNESCO, International Monetary Fund,
International Labor Organization, dan lain-lain
c. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global,
antara lain: Association of South East Asian Nation (ASEAN), Europe Union.
2. 4. Palang merah internasional
Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional,
yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant
dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah
Internasional mendapatkan simpati dan meluas dibanyak negara, yang kemudian membentuk Palang
Merah Nasional dimasing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negara-negara itu kemudian
dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ ICRC) dan
berkedudukan di Jenewa, Swiss.
5. Pemberontak dan pihak yang sedang dalam sengketa
Kaum belligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara
berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang
bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti
perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka
salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak
sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak
bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut,
berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status
sebagai pribadi atau subyek hukum internasional. Pemberontak dianggap sebagai salah satu subjek
hukum internasional karena memiliki beberapa alasan. Mereka memiliki hak yang sam dalam hal-hal
berikut ini
a. Menetukan nsaibnya sendiri
b. Memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri
c. Menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya.
6. Orang perseorangan (individu)
Dalam perjanjian damai Versailes telah disebutkan pasal-pasal yang memungkinkan orang
perseorangan untuk mengajukan perkara kemah-kamah arbitrase internasional.
7. Perusahaan Multinasional (MNC)
Eksistensi MNC dewasa ini, memang merupakan suatu fakta yang tidak bisadisangkal lagi. Di
beberapa tempat, negara-negara dan organisasi internasional mengadakan hubungan dengan
perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian melahirkan hak-
hak dan kewajiban internasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap eksistensi, struktur
substansi dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri.