1. Dokumen tersebut membahas tentang subjek hukum internasional, termasuk negara dan organisasi internasional.
2. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki kepribadian hukum internasional yang ditentukan oleh atribut-atribut tertentu seperti wilayah, penduduk, dan pemerintahan.
3. Konvensi Montevideo 1933 menetapkan empat kriteria untuk negara yaitu penduduk tetap, wilayah yang jelas,
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalDimebag Darrell
Kedudukan ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional, sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ekstradisi seharusnya memiliki kekuatan yang mengikat.
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalDimebag Darrell
Kedudukan ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional, sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ekstradisi seharusnya memiliki kekuatan yang mengikat.
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraAldi Aldinar
makalah tentang kenegaraan dan berbangsa secara rinci dan jelas rapih dan siap di kumpulkan ke guru/dosen anda
berisi sifat,unsur, tujuan, funsi dan teori serta proses terbentuknya sebuah negara
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasionalmenhankam88
Teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional Dasar Berlakunya Hukum Internasional, Status Hukum Internasional, Teori Dasar Kekuatan Mengikat Berlakunya Hukum Internasional
Hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur interaksi antara negara-negara dan organisasi internasional. Dalam konteks ini, dasar berlakunya hukum internasional sangat relevan dalam memahami bagaimana hukum ini dapat diterapkan dan diwujudkan dalam praktik. Dalam makalah ini, kita akan membahas dasar berlakunya hukum internasional, status hukum internasional, serta teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional.
Dasar Berlakunya Hukum Internasional
Dasar berlakunya hukum internasional dapat dilihat dari beberapa sumber, termasuk perjanjian internasional, kebiasaan internasional, hukum umum, putusan pengadilan, dan teori terkemuka. Dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional ini diatur secara formal. Perjanjian internasional, misalnya, dapat berupa konvensi yang ditandatangani oleh negara-negara dan mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas. Kebiasaan internasional, sebaliknya, adalah bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab juga menjadi sumber hukum internasional. Selain itu, putusan pengadilan dan pendapat ahli dari berbagai negara dapat menjadi sumber tambahan bagi menetapkan aturan hukum internasional.
Status Hukum Internasional
Status hukum internasional dapat dilihat sebagai suatu sistem hukum yang mengikat antara negara-negara dan organisasi internasional. Dalam sistem ini, hukum internasional berfungsi sebagai suatu aturan yang mengatur interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Status hukum internasional ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang diakui secara umum dan digunakan dalam praktik hukum internasional.
Teori Dasar Kekuatan Mengikat Berlakunya Hukum Internasional
Teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional dapat dilihat dari beberapa aliran. Salah satu aliran adalah teori hukum alam, yang mendalilkan bahwa hukum internasional adalah "hukum alam" yang merupakan hukum ideal karena mempunyai kedudukan tinggi daripada hukum negara. Aliran lain adalah teori kehendak negara, yang mendalilkan bahwa hukum internasional berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut. Selain itu, teori objektivis juga memandang bahwa hukum internasional adalah norma hukum yang lebih tinggi yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi.
Dalam makalah ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang dasar berlakunya hukum internasional, status hukum internasional, serta teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional. Kita juga akan meneliti bagaimana hukum internasional diterapkan dalam praktik dan bagaimana status hukum internasional mempengaruhi interaksi antara negara-negara dan organisasi internasional. Semoga dengan adanya
Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Orientasi Amnesty International Chapte...Amnesty Undip
Pembicara: Amalia Astrid Sani (Community Organizing Officer Amnesty Indonesia)
Orientasi Anggota Amnesty International Chapter Universitas Diponegoro adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penerimaan anggota baru. Kegiatan ini berisikan pembekalan ilmu pengetahuan mengenai Hak Asasi Manusia dan Aktivisme yang dibuat oleh divisi internal affairs dengan menggunakan aspek development, yaitu bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan setiap anggota kemampuan dan mengembangkan keterampilan interpersonal setiap anggota di bidang Hak Asasi Manusia dan Aktivisme.
Bersangkutan dengan itu, Amnesty International Chapter Universitas Diponegoro sebagai salah satu organisasi aksi yang berada di lingkungan Universitas Diponegoro, menyadari diperlukannya orientasi bagi anggota Amnesty International Chapter Universitas Diponegoro untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan keterampilan interpersonal setiap anggota di bidang Hak Asasi Manusia dan Aktivisme.
Kegiatan ini diselenggarakan secara online melalui platform Zoom Meeting, mengundang narasumber dari Amnesty Internasional Indonesia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup baik mengenai Hak Asasi Manusia dan Aktivisme.
4. Pasal 1 Montevideo (Pan America) the Convention
on Rights and Duties of State 1933
A Permanent Population ( Rakyat yang Permanen )
A defined Territory ( Wilayah yang permanen )
A Stable Government ( Pemerintahan yang stabil )
Capable to enter relations with other states (
kemampuan dalam melakukan Hubungan
Internasional )
5. Draft Declaration on the Right and Duties of State
International Law Commision UN 1949:
1. Hak kemerdekaan;
2. Hak persamaan negara-negara atau persamaan
derajat;
3. Hak yurisdiksi teritorial;
4. Hak membela diri atau hak mempertahankan diri
5. Kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan
atau perang
6. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-
kewajiban traktat dengan itikad baik
8. Berawal dari perang antara perancis dan italia
melawan australia
Henrny Dunant membuat ICRC 22 Agustus 1864 di
Swiss
Ditandatangani Konvensi Jenewa 1 oleh 12 Negara
Bergerak dalam bidang kemanusiaan
10. Memiliki sebuah organisasi “pemerintahan” sendiri;
Kekuatan militernya telah menduduki wilayah
tertentu
Mempunyai kontrol efektif atas wilayah tersebut.
Anggota militernya memiliki seragam dengan tanda-
tanda khusus dengan peralatan militer yang cukup
11. Dipelopori oleh Kelsen dan Westlake.
Alasan: negara hanya merupakan suatu konsep hukum
semata, tanpa manusia/individu, konsep hukum
negara tidak ada artinya.
Hak dan kewajiban negara adalah pada individu.
12. Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948;
Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban
Perang;
Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi;
Dibidang Penerbangan, seperti : Konvensi Tokyo
1963, Konvensi Montreal 1971 dan Konvensi Den Haag
1970 (Kejahatan Pembajakan Pesawat Udara)
13. LEGAL CAPACITY ACTIVITY STATUS CHARACTERIS
TIC
Free government self
(sovereignity)
Unsur :
-Wilayah
-Penduduk
-Pemerintah
-Kapasitas melakukan
hubungan internasional
International legal International
legal
personality
state
Contractual based government
self restriktif : ada batasan
sesuai dengan AD yang telah
disepakati
International legal
based on contract (
anggaran dasar )
-Tujuan
-Fungsi
- struktur
international
legal
personality
Organisasi
International
Contractual based government International legal
terdapat konvensi
pengakuan thdp
pemberontak
International
legal
personality
Pemberontak
-Perang penjahat perang
-Perdamaian penjahat
Impact of legal
activities akibat
international
legal
indiviu