Dokumen tersebut membahas tentang sistem informasi lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sistem informasi lingkungan hidup bertujuan untuk mendukung kebijakan lingkungan hidup dan harus diakses publik, serta memuat status lingkungan, peta rawan lingkungan, dan informasi lingkungan lainnya.

1. Sistem Informasi Lingkungan
Andino Maseleno
Blog: http://maseleno.blogspot.com
Email: andinomaseleno@mail.ru
Friday, 6 March 2015

2. BAB VIII
SISTEM INFORMASI
Pasal 62
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem
informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan
pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
(2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu
dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

3. (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat
informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan
lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan
hidup diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Pasal 62
Ayat (1)
Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain,
keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran
potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

8. Sumber: http://invesda.bantulkab.go.id

9. Environmental Information System

17. SustainableDevelopment
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis,
masyarakat) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut
Brundtland Report dari PBB, 1987. Pembangunan berkelanjutan adalah
terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor yang
harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana
memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan
pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

21. Public Access to Environmental Information

22. Web Based of Public Access to Environmental Information