SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK RANTAI
SUPLAI SAWIT BERKELANJUTAN
R. Azis Hidayat
Ketua Bidang Perkebunan
GAPKI Pusat
Disampaikan dalam Workshop Nasional ke 3 Kelapa Sawit Berkelanjutan
- CIFOR di Hotel Borobudur, Jakarta, 11 Januari 2024
I. PENDAHULUAN
3
PERAN STRATEGIS KELAPA SAWIT INDONESIA
Luas Areal
16,38 Juta
Ha *) :
Perusahaan
BUMN &Swasta
59%, Pekebun
Rakyat 41%.
- Produksi
CPO
48 juta ton **)
Produsen
terbesar
di dunia
*) SK Mentan N0.833/2019
Total Nilai
Ekspor 2022
Rp.621
Trilyun*
Belum termasuk
PE & Levy
Ekspor terbesar,
lebih besar dari
Migas
Lapangan
Kerja
Lapangan
Kerja
Pertanian
41% Petani Kecil
2,3 Juta
Lapangan kerja di
bidang pertanian
yang menyerap
4,6 Juta
pekerja
Ketahanan
Energi
Menggantikan
penggunaan
bahan bakar fosil
8,4 Juta KL
Melalui program
Mandatori B30
2020 yang
menghemat Devisa
US $ 2,64
Milyar
/Rp.38 Trilyun
Profil Nilai Ekspor
4,2 Juta
LapanganKerja
Langsung
12 Juta
LapanganKerja
Tak Langsung
59
%
41
%
Big Farmers Smallholders
4
KOMITMEN PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA
▪ UU NO. 11 thn 2020 ttg Cipta Kerja, beserta PP turunan UU, al. Bid.ATR ( PP N0.18, 19, 20, &
21), Bid. Kehutanan (PP No.23 & 24), dan Bid.Pertanian (PP No.26), serta Peraturan Menteri
terkait
▪ PERPRES NO.44 thn 2020 ttg ISPO & PERMENTAN No.38 thn 2020 ttg Penyelenggaraan
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ( ISPO)
▪ INPRES N0.8 thn 2018 ttg Penundaan & Evaluasi Perizinan Perkebunan K.Sawit/
Moratorium
▪ INPRES N0.6 thn 2019 ttg Rencana Aksi Nasional –Kelapa Sawit Berlanjutan (RAN – KSB)
▪ PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) 2,4 juta Ha (2017-2032)
▪ MANDATORI B-35 TH 2023
KONDISI TATA KELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Legalitas dan Perizinan
Masih terdapat kebun sawit yg belum
memiliki legalitas (STDB, SHM, HGU).
Pekebun Swadaya enggan membentuk
Kelemba gaan & tidak bermitra, berdampak
pd pembelian TBS yg tidak sesuai Penetapan
Harga TBS.
Penetapan Harga TBS
Produktivitas rata-rata CPO 3,8
ton/ha/thn. Potensi 5-6 ton/ha/thn.
Produktivitas Rendah
Terindikasi 3,7 juta ha Kebun Sawit berada
dalam kawasan hutan ( ada yg HGU & SHM),
sedang dise lesaikan Tim Satgas Tata Kelola
Sawit, KLHK, KATR.
Terindikasi Kawasan Hutan &
KHG
Masih ada konflik social antara PBS/PBN dgn
Ma syarakat Sekitar, berdampak pd jaminan
kepasti an berusaha & kepastian hukum. Sbg
akibat dari kurangnya pemahaman ttg
peraturan perUUan.
Gangguan Usaha dan Konflik
Isue negative tentang Sawit ( Deforestasi,
Pekerja anak, Kesehatan,HAM) ; serta regulasi
EUDR,
Negative Campaigne
Pengembangan industry hilir untuk produk
turunan dan produk samping kelapa sawit
belum optimal.
Hilirisasi
Banyak muncul pemberian izin PKS Tanpa
Kebun & PKS Brondolan, yang dibangun di
sekitar Perusahaan yg sudah bermitra dg
Lembaga Pekebun. Berdampak pd kemitraan
yg sudah ada dan supply chain.
PKS Tanpa Kebun & PKS
Brondolan
II. STANDAR, PELUANG DAN
TANTANGAN SISTEM RANTAI PASOK
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
7
STANDAR RANTAI PASOK - SISTEM SERTIFIKASI ISPO
( Permentan 38 tahun 2020)
PRINSIP 6 :
TRANSPARANSI
6.1 Sumber TBS diketahui.
6.2 Perhitungan Indeks K dan Data Dukung Yang Transparan.
6.3 Penerapan Penetapan Harga TBS yang Adil dan Transparan.
6.4 Keterbukaan Informasi yang Bersifat Rahasia.
6.5 Memiliki Komitmen untuk Tidak Melakukan Tindakan yg diindikasikan
Suap.
6.6 Memiliki Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur.
(19 INDIKATOR)
8
PELUANG :
PEMENUHAN RANTAI PASOK SAWIT BERKELANJUTAN
1. POTENSI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR)
LUAS SAWIT DAN POTENSI PSR
a.Total luas sawit : 16,38 juta ha.
b.Luas sawit rakyat : 6,72 juta ha (41%)
c. Potensi peremajaan sawit rakyat: 2,8 juta ha:
•Plasma dan Swadaya 2,29 juta ha.
•Plasma PIRBUN 0,14 juta ha.
•Plasma PIR-TRANS/PIR-KKPA 0,37 juta ha.
TARGET PSR 2017-2023
2017
20,780
Ha
2018
185,000
Ha
2019
180,000
Ha
2020
180,000
Ha
2021
180,000
Ha
2022
180.000
Ha
2023
180.000
Ha
Sumber : Kementan dan Aplikasi PSR online Ditjenbun
9
2. PSR MELALUI JALUR KEMITRAAN
( Permentan No.03 tahun 2022 dan No.19 tahun 2023 )
1. Peremajaan kelapa sawit melalui Kemitraan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi
atau Kelembagaan Pekebun lainnya, yang memili- ki kerja sama dengan Perusahaan
Perkebunan,
2. Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama, paling sedikit memuat : Ruang
lingkup, Jangka Waktu, Pembiayaan, Pendampingan, dan Hak & Kewajiban,
3. Kriteria Perusahaan Perkebunan, memiliki :
a. Keputusan penilaian usaha perkebunan yang masih berlaku ( paling rendah kelas III ),
b. Unit Pengolahan Hasil Sendiri atau memiliki kerja sama dengan PKS pihak ketiga,
c. Sarana alat berat atau daftar pihak ketiga dalam rangka peremajaan KS,
d. Sumber Benih Kelapa Sawit atau memiliki kerja sama dengan Sumber Benih Kelapa
Sawit ;
10
TANTANGAN :
1. KEPASTIAN HARGA BELI TBS PEKEBUN
IMPLEMENTASI PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2018
Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit
Produksi Pekebun
❖ Memasukkan definisi Pekebun dan Kemitraan yang jelas dalam peraturan,
sehingga lebih bisa dipahami semua pihak;
❖ Ditujukan untuk semua Pekebun yang melakukan Kemitraan dengan PKS ;
❖ Menelaah perhitungan indek “K” atas masuknya faktor BOTL;
❖ Penyempurnaan rumus dan keterangan harga pembelian TBS dan ;
❖ Pemanfaatan sisa cangkang, berhubung belum semua daerah me
manfaatkan sisa cangkang sawit tersebut, maka perhitungan untuk
cangkang sawit diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan
kebutuhan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
11
2. PERMASALAHAN RENDAHNYA HARGA TBS
PEKEBUN
PERMASALAHAN RENDAHNYA HARGA TBS PEKEBUN :
1. Lemahnya kelembagaan pekebun,
2. Masih adanya kebun swadaya terindikasi masuk kawasan hutan,
3. Masih banyak pekebun (swadaya) menjual TBS sendiri-sendiri ke
pengum pul/ ramp unit/ loading unit; bahkan ada yang system ijon,
4. Mutu hasil panen TBS tidak sesuai persyaratan/ grading,
5. Lokasi kebun jauh dari jalan utama & menyebar,
6. Banyak PKS yang sudah melebihi kapasitas olah TBS,
7. Saat ini banyak PKS Tanpa Kebun (IUP-P tetapi tidak punya kebun 20%
untuk bahan baku) dan PKS Brondolan, belum ada tindakan penertiban
dari pihak berwenang,
8. Pengawasan dari Tim Penetapan Harga di tingkat Provinsi (Dinas terkait)
belum sepenuhnya efektif.
3. PERMASALAHAN DALAM PROGRAM PSR JALUR
KEMITRAAN
• Persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan/ Rekomendasi bahwa lahan yang
diusulkan tidak di kawasan Hutan dan HGU tidak mudah dan perlu waktu;
• Adanya KT/ Gapoktan/ Koperasi dan Satker diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH) terkait
Program PSR, berdampak menurunnyaminat Pekebun untuk ikut PSR;
• BanyakAlas Hak Tanah Pekebun Sawit yang diagunkan,
• Banyak SHM Petani beda nama, sehingga kesulitan untuk memperoleh dana pendamping
dari Bank,
• Pada saat Harga TBS yang cukup tinggi, Pekebun sawit masih enggan untuk ikut Program
PSR,
• Ada indikasi lahan pekebun yang masuk Kawasan Hutan, bahkan ada yang sudah SHM
masuk dalam Kawasan Hutan,
• Verifikasi yang dilakukan oleh Sucofindo terlalu rigid dan memerlukan waktu lama.
III. KOMITMEN & PERAN GAPKI
SISTEM RANTAI PASOK KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN
14
KOMITMEN GAPKI DALAM TATA KELOLA KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN
• Visi GAPKI :“Mewujudkan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan
sebagai Sumber Kesejahteraan” ,
• Misi GAPKI:
• Mendorong Anggota untuk melaksanakan tata kelola Industri
kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan,
• Menjadi Mitra Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang
kondusif bagi kelapa sawit berkelanjutan.
• Jumlah Anggota GAPKI : 735 Perusahaan tersebar di 15 Cabang, luas
areal 3,63 juta Ha atau 22,16% dari luas Sawit di Indonesia 16,38 Juta
Ha.
PERAN GAPKI DALAM FASILITASI KEMITRAAN
PABRIK KELAPA SAWIT (PKS) DAN PEKEBUN SAWIT
Kemitraan PKS dalam bentuk Kemitraan Strategis:
1. Kemitraan dalam Pembangunan kebun dengan jaminan pembelian TBS
dengan harga sesuai harga Tim Penetapan,
2. Kemitraan dalam Pembangunan kebun dan kerjasama pengelolaan
kebun dengan jaminan pembelian TBS dengan harga sesuai harga Tim
Penetapan Harga TBS Pekebun,
Kemitraan PKS dengan Petani Swadaya :
1. Kemitraan Pembelian TBS,
2. Jaminan terima TBS sesuai Harga Tim Penetapan Harga TBS Pekebun,
3. Kemitraan Pembelian TBS dengan Kredit Sarana Produksi Pertanian
(SAPROTAN).
UPAYA GAPKI FASILITASI KEMITRAAN PABRIK
KELAPA SAWIT (PKS) DAN PEKEBUN SAWIT
PERUSAHAAN INTI PEKEBUN MITRA
Memiliki Kemampuan Membangun & Mengelola Kebun Memiliki Lahan & Kesanggupan
Membangun PKS dengan Kapasitas yang sesuai
Produksi Inti & Plasma
Seluruh Hasil Produksi TBS Petani dikirim ke
PKS Inti
Berkewajiban menerima seluruh hasil Produksi Petani
dengan Harga Beli TBS sesuai Harga yang ditetapkan
oleh Tim Penetapan Harga TBS Propinsi
Berhak untuk menerima Harga TBS sesuai
dengan Harga yang ditetapkan oleh Tim
Penetapan
Adanya keberlanjutan Kemitraan yang sudah
terbangun termasuk dengan utilisasi kapasitas PKS
yang sudah tersedia
Melanjutkan Kemitraan hingga Peremajaan
berikutnya
BENTUK KEMITRAAN EXISTING – Jalur Disbun
No
Bentuk Kemitraan Bentuk
Kerjasama
Mekanisme Keterangan
1 Pendampingan Kultur Teknis Training, Supervisi
• Lembaga Pekebun (LP)
mengerjakan sendiri
• Pendanaan oleh LP dgn dana
BPDP dan/atau Bank
• Perusahaan memberikan
bantuan teknis
Voluntary
2 Kontraktor Peremajaan
Pelaksanaan
Pembangunan
Kebun
• Perusahaan mitra membangun
kebun
• LP mengawasi
• Pendanaan oleh LP dgn dana
BPDP dan/atau Bank
Voluntary/Bisnis
Dari kedua bentuk kemitraan di atas dapat memenuhi kekurangan kemitraan 20%, dengan kegiatan
sebagai berikut :
1.Mendata kebun-kebun swadaya disekitar kebun inti, plasma dan/atau PKS.
2.Membantu pengukuran persil, titik koordinat dan foto udara lahan swadaya.
3.Membuat Perjanjian Kemitraan dan Penyusunan CP-CL.
4.Mendampingi pengajuan hibah BPDP-KS.
5.Memfasilitasi pembelian bibit, pendampingan dan kontraktor peremajaan.
BENTUK KEMITRAAN EXISTING - Jalur Kemitraan
No Bentuk Kemitraan Bentuk Kerjasama Mekanisme Keterangan
3
Avalist Full
Commercial
Pembangunan dan
Pengelolaan Kebun
Petani (hingga lunas)
• Anggota LP dapat bekerja sesuai
standar perusahaan Mitra (GAP)
• Pendanaan dari BPDP-KS & Bank/
Perusahaan
• LP membayar Man Fee dan cicilan utang
KepastianSupply
TBS Perusahaan
MenanggungDefisit
Cicilan
4
Operator
Pengelolaan
Pengembangan dan
Pengelolaan Kebun
Dalam Waktu Tertentu
• Pendanaan dengan dana BPDP-KS dan Bank
• Pembangunan dan pengelolaan oleh
perusahaan
• LP membayar Man Fee dan cicilan utang
Kepastian
Supply TBS
Tanggung
Jawab Legal
Pendanaan
oleh LP
Darikedua bentukkemitraandi atas terdapatbeberapa poinnyasebagai berikut:
1.Kebun Plasmaexisting dengan Lembaga Pekebunexisting yangtelah bermitra
2.Kebun Swadaya sekitar kebun inti, plasma atau PKS yang dimasukkanterlebih dahulu menjadianggota LembagaPekebunPlasma
Existing yang sudah bermitra
3.Membantu pengukuran persil,titik koordinatdan foto udara lahanswadaya.
4.MembuatPerjanjian Kemitraandan PenyusunanCP-CL.
5.Mendampingi pengajuan hibah BPDP-KS.
6.Memfasilitasi pembelianbibit, pendampingan dan kontraktorperemajaan.
7.Memfasilitasi untuk danalanjutan
8.Menjadipengelola kebun plasma
19
MANFAAT KEMITRAAN STRATEGIS BAGI PEKEBUN
SAWIT DALAM SISTEM RANTAI PASOK
Kebun dikelola secara
professional & transparan
• Penerapan Praktik Agronomi yg Baik
• Peningkatan kapasitas melalui pendi
dikan dan pelatihan organisasi, admi
nistrasi dan teknis,
• Alih Teknologi.
Membangun Solidaritas
• Kolaborasi Pengamanan Kebun,
•Supervisi kebun lebih professional,
•Petani mendapat perlakuan yang sama.
Terbuka Peluang
Usaha Baru
• Petani atau kerabatnya dapat
bekerja di kebun
• Petani memilki waktu luang
untuk bekerja ditempat lain
atau membuka usaha lain
Peningkatan Pendapatan
• Hasil produksi TBS meningkat,
• Kualitas TBS meningkat,
• Dapat bekerja sesuai kebutuhan
• Pembelian TBS sesuai Harga
Penetapan Disbun/Permentan
Jaminan pembelian
TBS dari Perusahaan
Mitra ( Sistem Rantai
Pasok)
Kualitas Tanaman
Terjamin
• Menggunakan bibit unggul
bersertifikat,
• Tanaman dikelola sesuai
standar GAP (LC, Pupuk,
Pemeliharaan, Panen),
• Efisiensi biaya operasional,
dg Mekanisasi,
Partnership
Management
POTENSI DAN REALISASI PSR ANGGOTA GAPKI
No
Propinsi/
Cabang
Luas Plasma
PIR TRANS
Luas
Plasma KKPA
1 SumateraUtara 8,000 -
2 SumateraBarat 6,000 22,164
3 Jambi 55,824 8,614
4 Riau 32,800 3,652
5 SumateraSelatan 34,756 9,006
6 Kalimantan Barat 39,368 -
7 Sulawesi 14,140 -
Total 190,888 43,435
Grand Total 234,323
REALISASI PSR ANGGOTA GAPKI seluas 74.135 Ha :
- Jalur Dinas seluas 70.535 Ha,
- Jalur Kemitraan 3.600 Ha (Tahun Verifikasi 2022 & 2023)
21
KOMITMEN GAPKI UNTUK AKSELERASI ISPO
1. Aktif terlibat menyusun Draft Perubahan Perpres ISPO ( belum terbit ),
2. Aktif sebagai Narasumber Produk Cangkang ISPO, sampai SNI diundangkan,
3. Aktif melakukan komunikasi/audiensi dengan Pemerintah (Kementrian dan Lembaga) dalam
penyele saian permasalahan & legalitas Perkebunan,
4. Membuat MoU dengan LS dan institusi terkait untuk memberikan training/ pelatihan pada
perusahaan anggota,
5. Restrukturisasi organisasi GAPKI untuk percepatan penyelesaian permasalahan ISPO melalui
peningkatan intensitas koordinasi dengan Kementrian ATR/BPN, Pertanian, dan LHK dijadikan
menjadi level BIDANG,
6. BIDANG PERKEBUNAN didukung 3 kompartemen yang mendukung percepatan ISPO
(Kompartemen Promosi & Sosialisasi ISPO, Percepatan ISPO, serta Pembinaan Petani), dg
Program Kerja tahun 2023 : Refreshment Auditor ISPO, Pelatihan Auditor ISPO bagi Anggota,
bekerjasama dg Lembaga Pelatihan, Sosialisasi & Klinik ISPO di Cabang GAPKI,
7. Berkoordinasi dg Komite ISPO, KAN dan ALSI, untuk up date data Perkembangan ISPO,
22
8. Partisipasi aktif menghadiri Sosialisasi, FDG, Seminar, Dialog Interaktif, Konferensi, Promosi,
Expo, dan sebagai anggota Delegasi RI terkait Perkebunan Kelapa Sawit dari K/L dan
stakeholders tingkat Nasional maupun Internasional,
9. Program Percepatan ISPO - mewujudkan Komitmen GAPKI 100% Sertifikasi ISPO bagi Anggota :
a. Coaching Clinic ISPO pada Cabang GAPKI, untuk Anggota dan Non Anggota,
b. Fasilitasi Pelatihan Auditor ISPO bagi Anggota, bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan yang
telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian,
c. Melanjutkan & mengembangkan GISTA ( Gapki-ISPO Support Application ),
10.Mengusulkan pembentukan Forum ISPO dan atau Tim Advokasi ISPO bagi Anggota GAPKI,
11.Mengusulkan kepada Pemerintah agar ada Regulasi terkait Fasilitasi Pembiayaan Sertifikasi
ISPO bagi Pekebun,
13.Mengusulkan Program Kemitraan antara Perusahaan dan Pekebun Sawit untuk Percepatan
Sertifikasi ISPO, dengan brand PROAKSI ( PROgram Akselerasi Kemitraan Sertifikasi ISPO ),
yang merupakan kelanjutan dari Program PSR Jalur Kemitraan,
Thank you
Indonesian Palm Oil Association (GAPKI)
Sudirman Park Rukan Blok B-18
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
Tel. +62 21 57943871
Fax. +62 21 57943872
Email : gapki@gapki.or.id
Website : www.gapki.id
GAPKI
@GAPKI_IPOA
GAPKI_IPOA

More Related Content

What's hot

Asia Regional Stakeholders Consultation: A Nature Positive Trade for Sustaina...
Asia Regional Stakeholders Consultation: A Nature Positive Trade for Sustaina...Asia Regional Stakeholders Consultation: A Nature Positive Trade for Sustaina...
Asia Regional Stakeholders Consultation: A Nature Positive Trade for Sustaina...CIFOR-ICRAF
 
Regulation on deforestation- and forest degradation free supply chains
Regulation on deforestation- and forest  degradation free supply chainsRegulation on deforestation- and forest  degradation free supply chains
Regulation on deforestation- and forest degradation free supply chainsCIFOR-ICRAF
 
Social forestry & roles of women: Experience from Indonesia
Social forestry & roles of women: Experience from IndonesiaSocial forestry & roles of women: Experience from Indonesia
Social forestry & roles of women: Experience from IndonesiaCIFOR-ICRAF
 
Apresentação Ordenamento Territorial
Apresentação Ordenamento TerritorialApresentação Ordenamento Territorial
Apresentação Ordenamento TerritorialPDDI RMVA
 
Gender dimensions in forest management
Gender dimensions in forest managementGender dimensions in forest management
Gender dimensions in forest managementMEGHANAJOSEPH
 
Prospect of Forest Management in Nepal
Prospect of Forest Management in NepalProspect of Forest Management in Nepal
Prospect of Forest Management in NepalManoj Neupane
 
Incorporating Blue Carbon in REDD+
Incorporating Blue Carbon in REDD+Incorporating Blue Carbon in REDD+
Incorporating Blue Carbon in REDD+CIFOR-ICRAF
 
Participatory Rangeland Management Learning Kit
Participatory Rangeland Management Learning KitParticipatory Rangeland Management Learning Kit
Participatory Rangeland Management Learning KitILRI
 
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
REDD+  (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)REDD+  (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)Janathakshan Gte Ltd
 
Florestamento e reflorestamento,tecnicas de trabalho!!
Florestamento e reflorestamento,tecnicas de trabalho!!Florestamento e reflorestamento,tecnicas de trabalho!!
Florestamento e reflorestamento,tecnicas de trabalho!!Míria Alves Cirqueira
 
Beyond mitigation: forest-based adaptation to climate change
Beyond mitigation: forest-based adaptation to climate changeBeyond mitigation: forest-based adaptation to climate change
Beyond mitigation: forest-based adaptation to climate changeCIFOR-ICRAF
 
Bufferzone Community Forest
Bufferzone Community ForestBufferzone Community Forest
Bufferzone Community ForestManoj Neupane
 
Different management approaches to protected areas of nepal
Different management approaches to protected areas of nepalDifferent management approaches to protected areas of nepal
Different management approaches to protected areas of nepalAnandJha108
 
Soil Conservation and Watershed Management in Nepal.pptx
Soil Conservation and Watershed Management in Nepal.pptxSoil Conservation and Watershed Management in Nepal.pptx
Soil Conservation and Watershed Management in Nepal.pptxMinrajGhimire
 
Forest restoration: national plan, MMA actions lines and a zoom in Atlantic F...
Forest restoration: national plan, MMA actions lines and a zoom in Atlantic F...Forest restoration: national plan, MMA actions lines and a zoom in Atlantic F...
Forest restoration: national plan, MMA actions lines and a zoom in Atlantic F...CIFOR-ICRAF
 
REDD, REDD+ AND CLIMATE CHANGE IMPACT ON ECO-TOURISM
REDD, REDD+ AND CLIMATE CHANGE IMPACT ON ECO-TOURISMREDD, REDD+ AND CLIMATE CHANGE IMPACT ON ECO-TOURISM
REDD, REDD+ AND CLIMATE CHANGE IMPACT ON ECO-TOURISMRajendra Ojha
 
Public private partnership in forestry management
Public private partnership in forestry managementPublic private partnership in forestry management
Public private partnership in forestry managementCIFOR-ICRAF
 
Forests, Climate Change and REDD+: A brief introduction
Forests, Climate Change and REDD+: A brief introductionForests, Climate Change and REDD+: A brief introduction
Forests, Climate Change and REDD+: A brief introductionCIFOR-ICRAF
 

What's hot (20)

Asia Regional Stakeholders Consultation: A Nature Positive Trade for Sustaina...
Asia Regional Stakeholders Consultation: A Nature Positive Trade for Sustaina...Asia Regional Stakeholders Consultation: A Nature Positive Trade for Sustaina...
Asia Regional Stakeholders Consultation: A Nature Positive Trade for Sustaina...
 
Timber trade
Timber tradeTimber trade
Timber trade
 
Regulation on deforestation- and forest degradation free supply chains
Regulation on deforestation- and forest  degradation free supply chainsRegulation on deforestation- and forest  degradation free supply chains
Regulation on deforestation- and forest degradation free supply chains
 
Social forestry & roles of women: Experience from Indonesia
Social forestry & roles of women: Experience from IndonesiaSocial forestry & roles of women: Experience from Indonesia
Social forestry & roles of women: Experience from Indonesia
 
Apresentação Ordenamento Territorial
Apresentação Ordenamento TerritorialApresentação Ordenamento Territorial
Apresentação Ordenamento Territorial
 
Gender dimensions in forest management
Gender dimensions in forest managementGender dimensions in forest management
Gender dimensions in forest management
 
Prospect of Forest Management in Nepal
Prospect of Forest Management in NepalProspect of Forest Management in Nepal
Prospect of Forest Management in Nepal
 
Incorporating Blue Carbon in REDD+
Incorporating Blue Carbon in REDD+Incorporating Blue Carbon in REDD+
Incorporating Blue Carbon in REDD+
 
Participatory Rangeland Management Learning Kit
Participatory Rangeland Management Learning KitParticipatory Rangeland Management Learning Kit
Participatory Rangeland Management Learning Kit
 
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
REDD+  (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)REDD+  (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
 
Joint forest management
Joint forest management Joint forest management
Joint forest management
 
Florestamento e reflorestamento,tecnicas de trabalho!!
Florestamento e reflorestamento,tecnicas de trabalho!!Florestamento e reflorestamento,tecnicas de trabalho!!
Florestamento e reflorestamento,tecnicas de trabalho!!
 
Beyond mitigation: forest-based adaptation to climate change
Beyond mitigation: forest-based adaptation to climate changeBeyond mitigation: forest-based adaptation to climate change
Beyond mitigation: forest-based adaptation to climate change
 
Bufferzone Community Forest
Bufferzone Community ForestBufferzone Community Forest
Bufferzone Community Forest
 
Different management approaches to protected areas of nepal
Different management approaches to protected areas of nepalDifferent management approaches to protected areas of nepal
Different management approaches to protected areas of nepal
 
Soil Conservation and Watershed Management in Nepal.pptx
Soil Conservation and Watershed Management in Nepal.pptxSoil Conservation and Watershed Management in Nepal.pptx
Soil Conservation and Watershed Management in Nepal.pptx
 
Forest restoration: national plan, MMA actions lines and a zoom in Atlantic F...
Forest restoration: national plan, MMA actions lines and a zoom in Atlantic F...Forest restoration: national plan, MMA actions lines and a zoom in Atlantic F...
Forest restoration: national plan, MMA actions lines and a zoom in Atlantic F...
 
REDD, REDD+ AND CLIMATE CHANGE IMPACT ON ECO-TOURISM
REDD, REDD+ AND CLIMATE CHANGE IMPACT ON ECO-TOURISMREDD, REDD+ AND CLIMATE CHANGE IMPACT ON ECO-TOURISM
REDD, REDD+ AND CLIMATE CHANGE IMPACT ON ECO-TOURISM
 
Public private partnership in forestry management
Public private partnership in forestry managementPublic private partnership in forestry management
Public private partnership in forestry management
 
Forests, Climate Change and REDD+: A brief introduction
Forests, Climate Change and REDD+: A brief introductionForests, Climate Change and REDD+: A brief introduction
Forests, Climate Change and REDD+: A brief introduction
 

Similar to Peluang dan tantangan untuk rantai suplai sawit berkelanjutan

Strategi percepatan bisnis peremajaan kelapa sawit
Strategi percepatan bisnis peremajaan kelapa sawitStrategi percepatan bisnis peremajaan kelapa sawit
Strategi percepatan bisnis peremajaan kelapa sawitvinasiringoringo
 
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan Sawit - 5 Des 2023.pdf
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan  Sawit - 5 Des 2023.pdfkebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan  Sawit - 5 Des 2023.pdf
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan Sawit - 5 Des 2023.pdfadhinugroho60
 
kebunplasmapolakemitraan-ppt.pptx
kebunplasmapolakemitraan-ppt.pptxkebunplasmapolakemitraan-ppt.pptx
kebunplasmapolakemitraan-ppt.pptxBLVCKVIRUS
 
2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf
2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf
2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdfAndi Wahyudin
 
ppt pelatihan dasar cpns.pptx
ppt pelatihan dasar cpns.pptxppt pelatihan dasar cpns.pptx
ppt pelatihan dasar cpns.pptxmaria896190
 
Probis PSR Baru.pptx
Probis PSR Baru.pptxProbis PSR Baru.pptx
Probis PSR Baru.pptxssuser1b2393
 
Pelatihan lebak kelembagaan (yuti)
Pelatihan lebak   kelembagaan (yuti)Pelatihan lebak   kelembagaan (yuti)
Pelatihan lebak kelembagaan (yuti)Syahyuti Si-Buyuang
 
E-RDKK.pptx
E-RDKK.pptxE-RDKK.pptx
E-RDKK.pptxBPPNatar
 
herdradjat natawidjaja - gapki - 251021 kemitraan.pdf
herdradjat natawidjaja - gapki - 251021 kemitraan.pdfherdradjat natawidjaja - gapki - 251021 kemitraan.pdf
herdradjat natawidjaja - gapki - 251021 kemitraan.pdfIqbalPuteraMahari
 
Substansi uu cipta kerja (7 oktober 2020)
Substansi uu cipta kerja (7 oktober 2020)Substansi uu cipta kerja (7 oktober 2020)
Substansi uu cipta kerja (7 oktober 2020)RepublikaDigital
 
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxPaparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxHartantyUtami1
 
BAB I - III.pptx
BAB I - III.pptxBAB I - III.pptx
BAB I - III.pptxSafetyAwan
 
Materi Produk Tapera Pekerja Mandiri 2023
Materi Produk Tapera Pekerja Mandiri 2023Materi Produk Tapera Pekerja Mandiri 2023
Materi Produk Tapera Pekerja Mandiri 2023DodyTambunan
 
200615 Bahan presentasi Kukar CSR Award III 2020 OK.pptx
200615 Bahan presentasi Kukar CSR Award III 2020 OK.pptx200615 Bahan presentasi Kukar CSR Award III 2020 OK.pptx
200615 Bahan presentasi Kukar CSR Award III 2020 OK.pptxssuser461734
 
Presentasi industri sawit & tata ruang gs_080413
Presentasi industri sawit & tata ruang gs_080413Presentasi industri sawit & tata ruang gs_080413
Presentasi industri sawit & tata ruang gs_080413hutanindonesia
 
agropustaka.id_KADIN_Mitigasi-Outbreak-PMK-di-Indonesia.pdf
agropustaka.id_KADIN_Mitigasi-Outbreak-PMK-di-Indonesia.pdfagropustaka.id_KADIN_Mitigasi-Outbreak-PMK-di-Indonesia.pdf
agropustaka.id_KADIN_Mitigasi-Outbreak-PMK-di-Indonesia.pdfaanghasanudin3
 
Kertas Fakta : Visi, Misi dan Program Pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf...
Kertas Fakta : Visi, Misi dan Program Pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf...Kertas Fakta : Visi, Misi dan Program Pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf...
Kertas Fakta : Visi, Misi dan Program Pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Sistem Penjaminan Kuota Minyak Solar
Sistem Penjaminan Kuota Minyak SolarSistem Penjaminan Kuota Minyak Solar
Sistem Penjaminan Kuota Minyak SolarTogar Simatupang
 

Similar to Peluang dan tantangan untuk rantai suplai sawit berkelanjutan (20)

Strategi percepatan bisnis peremajaan kelapa sawit
Strategi percepatan bisnis peremajaan kelapa sawitStrategi percepatan bisnis peremajaan kelapa sawit
Strategi percepatan bisnis peremajaan kelapa sawit
 
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan Sawit - 5 Des 2023.pdf
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan  Sawit - 5 Des 2023.pdfkebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan  Sawit - 5 Des 2023.pdf
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan Sawit - 5 Des 2023.pdf
 
kebunplasmapolakemitraan-ppt.pptx
kebunplasmapolakemitraan-ppt.pptxkebunplasmapolakemitraan-ppt.pptx
kebunplasmapolakemitraan-ppt.pptx
 
Kebun plasma pola kemitraan
Kebun plasma pola kemitraanKebun plasma pola kemitraan
Kebun plasma pola kemitraan
 
2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf
2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf
2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf
 
ppt pelatihan dasar cpns.pptx
ppt pelatihan dasar cpns.pptxppt pelatihan dasar cpns.pptx
ppt pelatihan dasar cpns.pptx
 
Probis PSR Baru.pptx
Probis PSR Baru.pptxProbis PSR Baru.pptx
Probis PSR Baru.pptx
 
Pelatihan lebak kelembagaan (yuti)
Pelatihan lebak   kelembagaan (yuti)Pelatihan lebak   kelembagaan (yuti)
Pelatihan lebak kelembagaan (yuti)
 
E-RDKK.pptx
E-RDKK.pptxE-RDKK.pptx
E-RDKK.pptx
 
herdradjat natawidjaja - gapki - 251021 kemitraan.pdf
herdradjat natawidjaja - gapki - 251021 kemitraan.pdfherdradjat natawidjaja - gapki - 251021 kemitraan.pdf
herdradjat natawidjaja - gapki - 251021 kemitraan.pdf
 
Substansi uu cipta kerja (7 oktober 2020)
Substansi uu cipta kerja (7 oktober 2020)Substansi uu cipta kerja (7 oktober 2020)
Substansi uu cipta kerja (7 oktober 2020)
 
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxPaparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
 
BAB I - III.pptx
BAB I - III.pptxBAB I - III.pptx
BAB I - III.pptx
 
Materi Produk Tapera Pekerja Mandiri 2023
Materi Produk Tapera Pekerja Mandiri 2023Materi Produk Tapera Pekerja Mandiri 2023
Materi Produk Tapera Pekerja Mandiri 2023
 
200615 Bahan presentasi Kukar CSR Award III 2020 OK.pptx
200615 Bahan presentasi Kukar CSR Award III 2020 OK.pptx200615 Bahan presentasi Kukar CSR Award III 2020 OK.pptx
200615 Bahan presentasi Kukar CSR Award III 2020 OK.pptx
 
Presentasi industri sawit & tata ruang gs_080413
Presentasi industri sawit & tata ruang gs_080413Presentasi industri sawit & tata ruang gs_080413
Presentasi industri sawit & tata ruang gs_080413
 
agropustaka.id_KADIN_Mitigasi-Outbreak-PMK-di-Indonesia.pdf
agropustaka.id_KADIN_Mitigasi-Outbreak-PMK-di-Indonesia.pdfagropustaka.id_KADIN_Mitigasi-Outbreak-PMK-di-Indonesia.pdf
agropustaka.id_KADIN_Mitigasi-Outbreak-PMK-di-Indonesia.pdf
 
Kertas Fakta : Visi, Misi dan Program Pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf...
Kertas Fakta : Visi, Misi dan Program Pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf...Kertas Fakta : Visi, Misi dan Program Pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf...
Kertas Fakta : Visi, Misi dan Program Pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf...
 
Sistem Penjaminan Kuota Minyak Solar
Sistem Penjaminan Kuota Minyak SolarSistem Penjaminan Kuota Minyak Solar
Sistem Penjaminan Kuota Minyak Solar
 
Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil
Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat SipilRancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil
Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil
 

More from CIFOR-ICRAF

Policy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key PrioritiesPolicy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key PrioritiesCIFOR-ICRAF
 
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...CIFOR-ICRAF
 
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...CIFOR-ICRAF
 
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...CIFOR-ICRAF
 
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+CIFOR-ICRAF
 
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDCCadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDCCIFOR-ICRAF
 
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...CIFOR-ICRAF
 
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...CIFOR-ICRAF
 
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...CIFOR-ICRAF
 
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du CongoEnjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du CongoCIFOR-ICRAF
 
Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders CIFOR-ICRAF
 
Capacity Building in oil palm trade and sustainability
Capacity Building in oil palm trade and sustainabilityCapacity Building in oil palm trade and sustainability
Capacity Building in oil palm trade and sustainabilityCIFOR-ICRAF
 
Monitoring songbirds' online market
Monitoring songbirds' online market Monitoring songbirds' online market
Monitoring songbirds' online market CIFOR-ICRAF
 
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free CoffeeSupporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free CoffeeCIFOR-ICRAF
 
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulation
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulationPathways to sustainable trade and system dynamic simulation
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulationCIFOR-ICRAF
 
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASILCenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASILCIFOR-ICRAF
 
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto   A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto CIFOR-ICRAF
 
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon as Natural...
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon  as Natural...Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon  as Natural...
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon as Natural...CIFOR-ICRAF
 
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...CIFOR-ICRAF
 
Mangrove restoration – where to restore & can we monitor? case for Indonesia
Mangrove restoration – where to restore & can we monitor? case for IndonesiaMangrove restoration – where to restore & can we monitor? case for Indonesia
Mangrove restoration – where to restore & can we monitor? case for IndonesiaCIFOR-ICRAF
 

More from CIFOR-ICRAF (20)

Policy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key PrioritiesPolicy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key Priorities
 
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
 
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
 
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
 
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
 
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDCCadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
 
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
 
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
 
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
 
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du CongoEnjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
 
Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders
 
Capacity Building in oil palm trade and sustainability
Capacity Building in oil palm trade and sustainabilityCapacity Building in oil palm trade and sustainability
Capacity Building in oil palm trade and sustainability
 
Monitoring songbirds' online market
Monitoring songbirds' online market Monitoring songbirds' online market
Monitoring songbirds' online market
 
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free CoffeeSupporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
 
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulation
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulationPathways to sustainable trade and system dynamic simulation
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulation
 
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASILCenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
 
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto   A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
 
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon as Natural...
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon  as Natural...Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon  as Natural...
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon as Natural...
 
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
 
Mangrove restoration – where to restore & can we monitor? case for Indonesia
Mangrove restoration – where to restore & can we monitor? case for IndonesiaMangrove restoration – where to restore & can we monitor? case for Indonesia
Mangrove restoration – where to restore & can we monitor? case for Indonesia
 

Peluang dan tantangan untuk rantai suplai sawit berkelanjutan

  • 1. PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK RANTAI SUPLAI SAWIT BERKELANJUTAN R. Azis Hidayat Ketua Bidang Perkebunan GAPKI Pusat Disampaikan dalam Workshop Nasional ke 3 Kelapa Sawit Berkelanjutan - CIFOR di Hotel Borobudur, Jakarta, 11 Januari 2024
  • 3. 3 PERAN STRATEGIS KELAPA SAWIT INDONESIA Luas Areal 16,38 Juta Ha *) : Perusahaan BUMN &Swasta 59%, Pekebun Rakyat 41%. - Produksi CPO 48 juta ton **) Produsen terbesar di dunia *) SK Mentan N0.833/2019 Total Nilai Ekspor 2022 Rp.621 Trilyun* Belum termasuk PE & Levy Ekspor terbesar, lebih besar dari Migas Lapangan Kerja Lapangan Kerja Pertanian 41% Petani Kecil 2,3 Juta Lapangan kerja di bidang pertanian yang menyerap 4,6 Juta pekerja Ketahanan Energi Menggantikan penggunaan bahan bakar fosil 8,4 Juta KL Melalui program Mandatori B30 2020 yang menghemat Devisa US $ 2,64 Milyar /Rp.38 Trilyun Profil Nilai Ekspor 4,2 Juta LapanganKerja Langsung 12 Juta LapanganKerja Tak Langsung 59 % 41 % Big Farmers Smallholders
  • 4. 4 KOMITMEN PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA ▪ UU NO. 11 thn 2020 ttg Cipta Kerja, beserta PP turunan UU, al. Bid.ATR ( PP N0.18, 19, 20, & 21), Bid. Kehutanan (PP No.23 & 24), dan Bid.Pertanian (PP No.26), serta Peraturan Menteri terkait ▪ PERPRES NO.44 thn 2020 ttg ISPO & PERMENTAN No.38 thn 2020 ttg Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ( ISPO) ▪ INPRES N0.8 thn 2018 ttg Penundaan & Evaluasi Perizinan Perkebunan K.Sawit/ Moratorium ▪ INPRES N0.6 thn 2019 ttg Rencana Aksi Nasional –Kelapa Sawit Berlanjutan (RAN – KSB) ▪ PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) 2,4 juta Ha (2017-2032) ▪ MANDATORI B-35 TH 2023
  • 5. KONDISI TATA KELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Legalitas dan Perizinan Masih terdapat kebun sawit yg belum memiliki legalitas (STDB, SHM, HGU). Pekebun Swadaya enggan membentuk Kelemba gaan & tidak bermitra, berdampak pd pembelian TBS yg tidak sesuai Penetapan Harga TBS. Penetapan Harga TBS Produktivitas rata-rata CPO 3,8 ton/ha/thn. Potensi 5-6 ton/ha/thn. Produktivitas Rendah Terindikasi 3,7 juta ha Kebun Sawit berada dalam kawasan hutan ( ada yg HGU & SHM), sedang dise lesaikan Tim Satgas Tata Kelola Sawit, KLHK, KATR. Terindikasi Kawasan Hutan & KHG Masih ada konflik social antara PBS/PBN dgn Ma syarakat Sekitar, berdampak pd jaminan kepasti an berusaha & kepastian hukum. Sbg akibat dari kurangnya pemahaman ttg peraturan perUUan. Gangguan Usaha dan Konflik Isue negative tentang Sawit ( Deforestasi, Pekerja anak, Kesehatan,HAM) ; serta regulasi EUDR, Negative Campaigne Pengembangan industry hilir untuk produk turunan dan produk samping kelapa sawit belum optimal. Hilirisasi Banyak muncul pemberian izin PKS Tanpa Kebun & PKS Brondolan, yang dibangun di sekitar Perusahaan yg sudah bermitra dg Lembaga Pekebun. Berdampak pd kemitraan yg sudah ada dan supply chain. PKS Tanpa Kebun & PKS Brondolan
  • 6. II. STANDAR, PELUANG DAN TANTANGAN SISTEM RANTAI PASOK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
  • 7. 7 STANDAR RANTAI PASOK - SISTEM SERTIFIKASI ISPO ( Permentan 38 tahun 2020) PRINSIP 6 : TRANSPARANSI 6.1 Sumber TBS diketahui. 6.2 Perhitungan Indeks K dan Data Dukung Yang Transparan. 6.3 Penerapan Penetapan Harga TBS yang Adil dan Transparan. 6.4 Keterbukaan Informasi yang Bersifat Rahasia. 6.5 Memiliki Komitmen untuk Tidak Melakukan Tindakan yg diindikasikan Suap. 6.6 Memiliki Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur. (19 INDIKATOR)
  • 8. 8 PELUANG : PEMENUHAN RANTAI PASOK SAWIT BERKELANJUTAN 1. POTENSI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) LUAS SAWIT DAN POTENSI PSR a.Total luas sawit : 16,38 juta ha. b.Luas sawit rakyat : 6,72 juta ha (41%) c. Potensi peremajaan sawit rakyat: 2,8 juta ha: •Plasma dan Swadaya 2,29 juta ha. •Plasma PIRBUN 0,14 juta ha. •Plasma PIR-TRANS/PIR-KKPA 0,37 juta ha. TARGET PSR 2017-2023 2017 20,780 Ha 2018 185,000 Ha 2019 180,000 Ha 2020 180,000 Ha 2021 180,000 Ha 2022 180.000 Ha 2023 180.000 Ha Sumber : Kementan dan Aplikasi PSR online Ditjenbun
  • 9. 9 2. PSR MELALUI JALUR KEMITRAAN ( Permentan No.03 tahun 2022 dan No.19 tahun 2023 ) 1. Peremajaan kelapa sawit melalui Kemitraan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun lainnya, yang memili- ki kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan, 2. Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama, paling sedikit memuat : Ruang lingkup, Jangka Waktu, Pembiayaan, Pendampingan, dan Hak & Kewajiban, 3. Kriteria Perusahaan Perkebunan, memiliki : a. Keputusan penilaian usaha perkebunan yang masih berlaku ( paling rendah kelas III ), b. Unit Pengolahan Hasil Sendiri atau memiliki kerja sama dengan PKS pihak ketiga, c. Sarana alat berat atau daftar pihak ketiga dalam rangka peremajaan KS, d. Sumber Benih Kelapa Sawit atau memiliki kerja sama dengan Sumber Benih Kelapa Sawit ;
  • 10. 10 TANTANGAN : 1. KEPASTIAN HARGA BELI TBS PEKEBUN IMPLEMENTASI PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun ❖ Memasukkan definisi Pekebun dan Kemitraan yang jelas dalam peraturan, sehingga lebih bisa dipahami semua pihak; ❖ Ditujukan untuk semua Pekebun yang melakukan Kemitraan dengan PKS ; ❖ Menelaah perhitungan indek “K” atas masuknya faktor BOTL; ❖ Penyempurnaan rumus dan keterangan harga pembelian TBS dan ; ❖ Pemanfaatan sisa cangkang, berhubung belum semua daerah me manfaatkan sisa cangkang sawit tersebut, maka perhitungan untuk cangkang sawit diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
  • 11. 11 2. PERMASALAHAN RENDAHNYA HARGA TBS PEKEBUN PERMASALAHAN RENDAHNYA HARGA TBS PEKEBUN : 1. Lemahnya kelembagaan pekebun, 2. Masih adanya kebun swadaya terindikasi masuk kawasan hutan, 3. Masih banyak pekebun (swadaya) menjual TBS sendiri-sendiri ke pengum pul/ ramp unit/ loading unit; bahkan ada yang system ijon, 4. Mutu hasil panen TBS tidak sesuai persyaratan/ grading, 5. Lokasi kebun jauh dari jalan utama & menyebar, 6. Banyak PKS yang sudah melebihi kapasitas olah TBS, 7. Saat ini banyak PKS Tanpa Kebun (IUP-P tetapi tidak punya kebun 20% untuk bahan baku) dan PKS Brondolan, belum ada tindakan penertiban dari pihak berwenang, 8. Pengawasan dari Tim Penetapan Harga di tingkat Provinsi (Dinas terkait) belum sepenuhnya efektif.
  • 12. 3. PERMASALAHAN DALAM PROGRAM PSR JALUR KEMITRAAN • Persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan/ Rekomendasi bahwa lahan yang diusulkan tidak di kawasan Hutan dan HGU tidak mudah dan perlu waktu; • Adanya KT/ Gapoktan/ Koperasi dan Satker diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Program PSR, berdampak menurunnyaminat Pekebun untuk ikut PSR; • BanyakAlas Hak Tanah Pekebun Sawit yang diagunkan, • Banyak SHM Petani beda nama, sehingga kesulitan untuk memperoleh dana pendamping dari Bank, • Pada saat Harga TBS yang cukup tinggi, Pekebun sawit masih enggan untuk ikut Program PSR, • Ada indikasi lahan pekebun yang masuk Kawasan Hutan, bahkan ada yang sudah SHM masuk dalam Kawasan Hutan, • Verifikasi yang dilakukan oleh Sucofindo terlalu rigid dan memerlukan waktu lama.
  • 13. III. KOMITMEN & PERAN GAPKI SISTEM RANTAI PASOK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
  • 14. 14 KOMITMEN GAPKI DALAM TATA KELOLA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN • Visi GAPKI :“Mewujudkan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan sebagai Sumber Kesejahteraan” , • Misi GAPKI: • Mendorong Anggota untuk melaksanakan tata kelola Industri kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan, • Menjadi Mitra Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang kondusif bagi kelapa sawit berkelanjutan. • Jumlah Anggota GAPKI : 735 Perusahaan tersebar di 15 Cabang, luas areal 3,63 juta Ha atau 22,16% dari luas Sawit di Indonesia 16,38 Juta Ha.
  • 15. PERAN GAPKI DALAM FASILITASI KEMITRAAN PABRIK KELAPA SAWIT (PKS) DAN PEKEBUN SAWIT Kemitraan PKS dalam bentuk Kemitraan Strategis: 1. Kemitraan dalam Pembangunan kebun dengan jaminan pembelian TBS dengan harga sesuai harga Tim Penetapan, 2. Kemitraan dalam Pembangunan kebun dan kerjasama pengelolaan kebun dengan jaminan pembelian TBS dengan harga sesuai harga Tim Penetapan Harga TBS Pekebun, Kemitraan PKS dengan Petani Swadaya : 1. Kemitraan Pembelian TBS, 2. Jaminan terima TBS sesuai Harga Tim Penetapan Harga TBS Pekebun, 3. Kemitraan Pembelian TBS dengan Kredit Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN).
  • 16. UPAYA GAPKI FASILITASI KEMITRAAN PABRIK KELAPA SAWIT (PKS) DAN PEKEBUN SAWIT PERUSAHAAN INTI PEKEBUN MITRA Memiliki Kemampuan Membangun & Mengelola Kebun Memiliki Lahan & Kesanggupan Membangun PKS dengan Kapasitas yang sesuai Produksi Inti & Plasma Seluruh Hasil Produksi TBS Petani dikirim ke PKS Inti Berkewajiban menerima seluruh hasil Produksi Petani dengan Harga Beli TBS sesuai Harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Propinsi Berhak untuk menerima Harga TBS sesuai dengan Harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Adanya keberlanjutan Kemitraan yang sudah terbangun termasuk dengan utilisasi kapasitas PKS yang sudah tersedia Melanjutkan Kemitraan hingga Peremajaan berikutnya
  • 17. BENTUK KEMITRAAN EXISTING – Jalur Disbun No Bentuk Kemitraan Bentuk Kerjasama Mekanisme Keterangan 1 Pendampingan Kultur Teknis Training, Supervisi • Lembaga Pekebun (LP) mengerjakan sendiri • Pendanaan oleh LP dgn dana BPDP dan/atau Bank • Perusahaan memberikan bantuan teknis Voluntary 2 Kontraktor Peremajaan Pelaksanaan Pembangunan Kebun • Perusahaan mitra membangun kebun • LP mengawasi • Pendanaan oleh LP dgn dana BPDP dan/atau Bank Voluntary/Bisnis Dari kedua bentuk kemitraan di atas dapat memenuhi kekurangan kemitraan 20%, dengan kegiatan sebagai berikut : 1.Mendata kebun-kebun swadaya disekitar kebun inti, plasma dan/atau PKS. 2.Membantu pengukuran persil, titik koordinat dan foto udara lahan swadaya. 3.Membuat Perjanjian Kemitraan dan Penyusunan CP-CL. 4.Mendampingi pengajuan hibah BPDP-KS. 5.Memfasilitasi pembelian bibit, pendampingan dan kontraktor peremajaan.
  • 18. BENTUK KEMITRAAN EXISTING - Jalur Kemitraan No Bentuk Kemitraan Bentuk Kerjasama Mekanisme Keterangan 3 Avalist Full Commercial Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Petani (hingga lunas) • Anggota LP dapat bekerja sesuai standar perusahaan Mitra (GAP) • Pendanaan dari BPDP-KS & Bank/ Perusahaan • LP membayar Man Fee dan cicilan utang KepastianSupply TBS Perusahaan MenanggungDefisit Cicilan 4 Operator Pengelolaan Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Dalam Waktu Tertentu • Pendanaan dengan dana BPDP-KS dan Bank • Pembangunan dan pengelolaan oleh perusahaan • LP membayar Man Fee dan cicilan utang Kepastian Supply TBS Tanggung Jawab Legal Pendanaan oleh LP Darikedua bentukkemitraandi atas terdapatbeberapa poinnyasebagai berikut: 1.Kebun Plasmaexisting dengan Lembaga Pekebunexisting yangtelah bermitra 2.Kebun Swadaya sekitar kebun inti, plasma atau PKS yang dimasukkanterlebih dahulu menjadianggota LembagaPekebunPlasma Existing yang sudah bermitra 3.Membantu pengukuran persil,titik koordinatdan foto udara lahanswadaya. 4.MembuatPerjanjian Kemitraandan PenyusunanCP-CL. 5.Mendampingi pengajuan hibah BPDP-KS. 6.Memfasilitasi pembelianbibit, pendampingan dan kontraktorperemajaan. 7.Memfasilitasi untuk danalanjutan 8.Menjadipengelola kebun plasma
  • 19. 19 MANFAAT KEMITRAAN STRATEGIS BAGI PEKEBUN SAWIT DALAM SISTEM RANTAI PASOK Kebun dikelola secara professional & transparan • Penerapan Praktik Agronomi yg Baik • Peningkatan kapasitas melalui pendi dikan dan pelatihan organisasi, admi nistrasi dan teknis, • Alih Teknologi. Membangun Solidaritas • Kolaborasi Pengamanan Kebun, •Supervisi kebun lebih professional, •Petani mendapat perlakuan yang sama. Terbuka Peluang Usaha Baru • Petani atau kerabatnya dapat bekerja di kebun • Petani memilki waktu luang untuk bekerja ditempat lain atau membuka usaha lain Peningkatan Pendapatan • Hasil produksi TBS meningkat, • Kualitas TBS meningkat, • Dapat bekerja sesuai kebutuhan • Pembelian TBS sesuai Harga Penetapan Disbun/Permentan Jaminan pembelian TBS dari Perusahaan Mitra ( Sistem Rantai Pasok) Kualitas Tanaman Terjamin • Menggunakan bibit unggul bersertifikat, • Tanaman dikelola sesuai standar GAP (LC, Pupuk, Pemeliharaan, Panen), • Efisiensi biaya operasional, dg Mekanisasi, Partnership Management
  • 20. POTENSI DAN REALISASI PSR ANGGOTA GAPKI No Propinsi/ Cabang Luas Plasma PIR TRANS Luas Plasma KKPA 1 SumateraUtara 8,000 - 2 SumateraBarat 6,000 22,164 3 Jambi 55,824 8,614 4 Riau 32,800 3,652 5 SumateraSelatan 34,756 9,006 6 Kalimantan Barat 39,368 - 7 Sulawesi 14,140 - Total 190,888 43,435 Grand Total 234,323 REALISASI PSR ANGGOTA GAPKI seluas 74.135 Ha : - Jalur Dinas seluas 70.535 Ha, - Jalur Kemitraan 3.600 Ha (Tahun Verifikasi 2022 & 2023)
  • 21. 21 KOMITMEN GAPKI UNTUK AKSELERASI ISPO 1. Aktif terlibat menyusun Draft Perubahan Perpres ISPO ( belum terbit ), 2. Aktif sebagai Narasumber Produk Cangkang ISPO, sampai SNI diundangkan, 3. Aktif melakukan komunikasi/audiensi dengan Pemerintah (Kementrian dan Lembaga) dalam penyele saian permasalahan & legalitas Perkebunan, 4. Membuat MoU dengan LS dan institusi terkait untuk memberikan training/ pelatihan pada perusahaan anggota, 5. Restrukturisasi organisasi GAPKI untuk percepatan penyelesaian permasalahan ISPO melalui peningkatan intensitas koordinasi dengan Kementrian ATR/BPN, Pertanian, dan LHK dijadikan menjadi level BIDANG, 6. BIDANG PERKEBUNAN didukung 3 kompartemen yang mendukung percepatan ISPO (Kompartemen Promosi & Sosialisasi ISPO, Percepatan ISPO, serta Pembinaan Petani), dg Program Kerja tahun 2023 : Refreshment Auditor ISPO, Pelatihan Auditor ISPO bagi Anggota, bekerjasama dg Lembaga Pelatihan, Sosialisasi & Klinik ISPO di Cabang GAPKI, 7. Berkoordinasi dg Komite ISPO, KAN dan ALSI, untuk up date data Perkembangan ISPO,
  • 22. 22 8. Partisipasi aktif menghadiri Sosialisasi, FDG, Seminar, Dialog Interaktif, Konferensi, Promosi, Expo, dan sebagai anggota Delegasi RI terkait Perkebunan Kelapa Sawit dari K/L dan stakeholders tingkat Nasional maupun Internasional, 9. Program Percepatan ISPO - mewujudkan Komitmen GAPKI 100% Sertifikasi ISPO bagi Anggota : a. Coaching Clinic ISPO pada Cabang GAPKI, untuk Anggota dan Non Anggota, b. Fasilitasi Pelatihan Auditor ISPO bagi Anggota, bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian, c. Melanjutkan & mengembangkan GISTA ( Gapki-ISPO Support Application ), 10.Mengusulkan pembentukan Forum ISPO dan atau Tim Advokasi ISPO bagi Anggota GAPKI, 11.Mengusulkan kepada Pemerintah agar ada Regulasi terkait Fasilitasi Pembiayaan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun, 13.Mengusulkan Program Kemitraan antara Perusahaan dan Pekebun Sawit untuk Percepatan Sertifikasi ISPO, dengan brand PROAKSI ( PROgram Akselerasi Kemitraan Sertifikasi ISPO ), yang merupakan kelanjutan dari Program PSR Jalur Kemitraan,
  • 23. Thank you Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) Sudirman Park Rukan Blok B-18 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35 Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220 Tel. +62 21 57943871 Fax. +62 21 57943872 Email : gapki@gapki.or.id Website : www.gapki.id GAPKI @GAPKI_IPOA GAPKI_IPOA