Presented by R. Azis Hidayat, Head of Plantation Affairs (GAPKI - Indonesian Palm Oil Association) at "Strengthening sustainable palm oil for community welfare and climate crisis mitigation" on 11 January 2023, Jakarta.

1. PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK RANTAI
SUPLAI SAWIT BERKELANJUTAN
R. Azis Hidayat
Ketua Bidang Perkebunan
GAPKI Pusat
Disampaikan dalam Workshop Nasional ke 3 Kelapa Sawit Berkelanjutan
- CIFOR di Hotel Borobudur, Jakarta, 11 Januari 2024

2. I. PENDAHULUAN

3. 3
PERAN STRATEGIS KELAPA SAWIT INDONESIA
Luas Areal
16,38 Juta
Ha *) :
Perusahaan
BUMN &Swasta
59%, Pekebun
Rakyat 41%.
- Produksi
CPO
48 juta ton **)
Produsen
terbesar
di dunia
*) SK Mentan N0.833/2019
Total Nilai
Ekspor 2022
Rp.621
Trilyun*
Belum termasuk
PE & Levy
Ekspor terbesar,
lebih besar dari
Migas
Lapangan
Kerja
Lapangan
Kerja
Pertanian
41% Petani Kecil
2,3 Juta
Lapangan kerja di
bidang pertanian
yang menyerap
4,6 Juta
pekerja
Ketahanan
Energi
Menggantikan
penggunaan
bahan bakar fosil
8,4 Juta KL
Melalui program
Mandatori B30
2020 yang
menghemat Devisa
US $ 2,64
Milyar
/Rp.38 Trilyun
Profil Nilai Ekspor
4,2 Juta
LapanganKerja
Langsung
12 Juta
LapanganKerja
Tak Langsung
59
%
41
%
Big Farmers Smallholders

4. 4
KOMITMEN PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA
▪ UU NO. 11 thn 2020 ttg Cipta Kerja, beserta PP turunan UU, al. Bid.ATR ( PP N0.18, 19, 20, &
21), Bid. Kehutanan (PP No.23 & 24), dan Bid.Pertanian (PP No.26), serta Peraturan Menteri
terkait
▪ PERPRES NO.44 thn 2020 ttg ISPO & PERMENTAN No.38 thn 2020 ttg Penyelenggaraan
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ( ISPO)
▪ INPRES N0.8 thn 2018 ttg Penundaan & Evaluasi Perizinan Perkebunan K.Sawit/
Moratorium
▪ INPRES N0.6 thn 2019 ttg Rencana Aksi Nasional –Kelapa Sawit Berlanjutan (RAN – KSB)
▪ PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) 2,4 juta Ha (2017-2032)
▪ MANDATORI B-35 TH 2023

5. KONDISI TATA KELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Legalitas dan Perizinan
Masih terdapat kebun sawit yg belum
memiliki legalitas (STDB, SHM, HGU).
Pekebun Swadaya enggan membentuk
Kelemba gaan & tidak bermitra, berdampak
pd pembelian TBS yg tidak sesuai Penetapan
Harga TBS.
Penetapan Harga TBS
Produktivitas rata-rata CPO 3,8
ton/ha/thn. Potensi 5-6 ton/ha/thn.
Produktivitas Rendah
Terindikasi 3,7 juta ha Kebun Sawit berada
dalam kawasan hutan ( ada yg HGU & SHM),
sedang dise lesaikan Tim Satgas Tata Kelola
Sawit, KLHK, KATR.
Terindikasi Kawasan Hutan &
KHG
Masih ada konflik social antara PBS/PBN dgn
Ma syarakat Sekitar, berdampak pd jaminan
kepasti an berusaha & kepastian hukum. Sbg
akibat dari kurangnya pemahaman ttg
peraturan perUUan.
Gangguan Usaha dan Konflik
Isue negative tentang Sawit ( Deforestasi,
Pekerja anak, Kesehatan,HAM) ; serta regulasi
EUDR,
Negative Campaigne
Pengembangan industry hilir untuk produk
turunan dan produk samping kelapa sawit
belum optimal.
Hilirisasi
Banyak muncul pemberian izin PKS Tanpa
Kebun & PKS Brondolan, yang dibangun di
sekitar Perusahaan yg sudah bermitra dg
Lembaga Pekebun. Berdampak pd kemitraan
yg sudah ada dan supply chain.
PKS Tanpa Kebun & PKS
Brondolan

6. II. STANDAR, PELUANG DAN
TANTANGAN SISTEM RANTAI PASOK
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

7. 7
STANDAR RANTAI PASOK - SISTEM SERTIFIKASI ISPO
( Permentan 38 tahun 2020)
PRINSIP 6 :
TRANSPARANSI
6.1 Sumber TBS diketahui.
6.2 Perhitungan Indeks K dan Data Dukung Yang Transparan.
6.3 Penerapan Penetapan Harga TBS yang Adil dan Transparan.
6.4 Keterbukaan Informasi yang Bersifat Rahasia.
6.5 Memiliki Komitmen untuk Tidak Melakukan Tindakan yg diindikasikan
Suap.
6.6 Memiliki Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur.
(19 INDIKATOR)

8. 8
PELUANG :
PEMENUHAN RANTAI PASOK SAWIT BERKELANJUTAN
1. POTENSI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR)
LUAS SAWIT DAN POTENSI PSR
a.Total luas sawit : 16,38 juta ha.
b.Luas sawit rakyat : 6,72 juta ha (41%)
c. Potensi peremajaan sawit rakyat: 2,8 juta ha:
•Plasma dan Swadaya 2,29 juta ha.
•Plasma PIRBUN 0,14 juta ha.
•Plasma PIR-TRANS/PIR-KKPA 0,37 juta ha.
TARGET PSR 2017-2023
2017
20,780
Ha
2018
185,000
Ha
2019
180,000
Ha
2020
180,000
Ha
2021
180,000
Ha
2022
180.000
Ha
2023
180.000
Ha
Sumber : Kementan dan Aplikasi PSR online Ditjenbun

9. 9
2. PSR MELALUI JALUR KEMITRAAN
( Permentan No.03 tahun 2022 dan No.19 tahun 2023 )
1. Peremajaan kelapa sawit melalui Kemitraan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi
atau Kelembagaan Pekebun lainnya, yang memili- ki kerja sama dengan Perusahaan
Perkebunan,
2. Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama, paling sedikit memuat : Ruang
lingkup, Jangka Waktu, Pembiayaan, Pendampingan, dan Hak & Kewajiban,
3. Kriteria Perusahaan Perkebunan, memiliki :
a. Keputusan penilaian usaha perkebunan yang masih berlaku ( paling rendah kelas III ),
b. Unit Pengolahan Hasil Sendiri atau memiliki kerja sama dengan PKS pihak ketiga,
c. Sarana alat berat atau daftar pihak ketiga dalam rangka peremajaan KS,
d. Sumber Benih Kelapa Sawit atau memiliki kerja sama dengan Sumber Benih Kelapa
Sawit ;

10. 10
TANTANGAN :
1. KEPASTIAN HARGA BELI TBS PEKEBUN
IMPLEMENTASI PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2018
Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit
Produksi Pekebun
❖ Memasukkan definisi Pekebun dan Kemitraan yang jelas dalam peraturan,
sehingga lebih bisa dipahami semua pihak;
❖ Ditujukan untuk semua Pekebun yang melakukan Kemitraan dengan PKS ;
❖ Menelaah perhitungan indek “K” atas masuknya faktor BOTL;
❖ Penyempurnaan rumus dan keterangan harga pembelian TBS dan ;
❖ Pemanfaatan sisa cangkang, berhubung belum semua daerah me
manfaatkan sisa cangkang sawit tersebut, maka perhitungan untuk
cangkang sawit diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan
kebutuhan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

11. 11
2. PERMASALAHAN RENDAHNYA HARGA TBS
PEKEBUN
PERMASALAHAN RENDAHNYA HARGA TBS PEKEBUN :
1. Lemahnya kelembagaan pekebun,
2. Masih adanya kebun swadaya terindikasi masuk kawasan hutan,
3. Masih banyak pekebun (swadaya) menjual TBS sendiri-sendiri ke
pengum pul/ ramp unit/ loading unit; bahkan ada yang system ijon,
4. Mutu hasil panen TBS tidak sesuai persyaratan/ grading,
5. Lokasi kebun jauh dari jalan utama & menyebar,
6. Banyak PKS yang sudah melebihi kapasitas olah TBS,
7. Saat ini banyak PKS Tanpa Kebun (IUP-P tetapi tidak punya kebun 20%
untuk bahan baku) dan PKS Brondolan, belum ada tindakan penertiban
dari pihak berwenang,
8. Pengawasan dari Tim Penetapan Harga di tingkat Provinsi (Dinas terkait)
belum sepenuhnya efektif.

12. 3. PERMASALAHAN DALAM PROGRAM PSR JALUR
KEMITRAAN
• Persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan/ Rekomendasi bahwa lahan yang
diusulkan tidak di kawasan Hutan dan HGU tidak mudah dan perlu waktu;
• Adanya KT/ Gapoktan/ Koperasi dan Satker diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH) terkait
Program PSR, berdampak menurunnyaminat Pekebun untuk ikut PSR;
• BanyakAlas Hak Tanah Pekebun Sawit yang diagunkan,
• Banyak SHM Petani beda nama, sehingga kesulitan untuk memperoleh dana pendamping
dari Bank,
• Pada saat Harga TBS yang cukup tinggi, Pekebun sawit masih enggan untuk ikut Program
PSR,
• Ada indikasi lahan pekebun yang masuk Kawasan Hutan, bahkan ada yang sudah SHM
masuk dalam Kawasan Hutan,
• Verifikasi yang dilakukan oleh Sucofindo terlalu rigid dan memerlukan waktu lama.

13. III. KOMITMEN & PERAN GAPKI
SISTEM RANTAI PASOK KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN

14. 14
KOMITMEN GAPKI DALAM TATA KELOLA KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN
• Visi GAPKI :“Mewujudkan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan
sebagai Sumber Kesejahteraan” ,
• Misi GAPKI:
• Mendorong Anggota untuk melaksanakan tata kelola Industri
kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan,
• Menjadi Mitra Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang
kondusif bagi kelapa sawit berkelanjutan.
• Jumlah Anggota GAPKI : 735 Perusahaan tersebar di 15 Cabang, luas
areal 3,63 juta Ha atau 22,16% dari luas Sawit di Indonesia 16,38 Juta
Ha.

15. PERAN GAPKI DALAM FASILITASI KEMITRAAN
PABRIK KELAPA SAWIT (PKS) DAN PEKEBUN SAWIT
Kemitraan PKS dalam bentuk Kemitraan Strategis:
1. Kemitraan dalam Pembangunan kebun dengan jaminan pembelian TBS
dengan harga sesuai harga Tim Penetapan,
2. Kemitraan dalam Pembangunan kebun dan kerjasama pengelolaan
kebun dengan jaminan pembelian TBS dengan harga sesuai harga Tim
Penetapan Harga TBS Pekebun,
Kemitraan PKS dengan Petani Swadaya :
1. Kemitraan Pembelian TBS,
2. Jaminan terima TBS sesuai Harga Tim Penetapan Harga TBS Pekebun,
3. Kemitraan Pembelian TBS dengan Kredit Sarana Produksi Pertanian
(SAPROTAN).

16. UPAYA GAPKI FASILITASI KEMITRAAN PABRIK
KELAPA SAWIT (PKS) DAN PEKEBUN SAWIT
PERUSAHAAN INTI PEKEBUN MITRA
Memiliki Kemampuan Membangun & Mengelola Kebun Memiliki Lahan & Kesanggupan
Membangun PKS dengan Kapasitas yang sesuai
Produksi Inti & Plasma
Seluruh Hasil Produksi TBS Petani dikirim ke
PKS Inti
Berkewajiban menerima seluruh hasil Produksi Petani
dengan Harga Beli TBS sesuai Harga yang ditetapkan
oleh Tim Penetapan Harga TBS Propinsi
Berhak untuk menerima Harga TBS sesuai
dengan Harga yang ditetapkan oleh Tim
Penetapan
Adanya keberlanjutan Kemitraan yang sudah
terbangun termasuk dengan utilisasi kapasitas PKS
yang sudah tersedia
Melanjutkan Kemitraan hingga Peremajaan
berikutnya

17. BENTUK KEMITRAAN EXISTING – Jalur Disbun
No
Bentuk Kemitraan Bentuk
Kerjasama
Mekanisme Keterangan
1 Pendampingan Kultur Teknis Training, Supervisi
• Lembaga Pekebun (LP)
mengerjakan sendiri
• Pendanaan oleh LP dgn dana
BPDP dan/atau Bank
• Perusahaan memberikan
bantuan teknis
Voluntary
2 Kontraktor Peremajaan
Pelaksanaan
Pembangunan
Kebun
• Perusahaan mitra membangun
kebun
• LP mengawasi
• Pendanaan oleh LP dgn dana
BPDP dan/atau Bank
Voluntary/Bisnis
Dari kedua bentuk kemitraan di atas dapat memenuhi kekurangan kemitraan 20%, dengan kegiatan
sebagai berikut :
1.Mendata kebun-kebun swadaya disekitar kebun inti, plasma dan/atau PKS.
2.Membantu pengukuran persil, titik koordinat dan foto udara lahan swadaya.
3.Membuat Perjanjian Kemitraan dan Penyusunan CP-CL.
4.Mendampingi pengajuan hibah BPDP-KS.
5.Memfasilitasi pembelian bibit, pendampingan dan kontraktor peremajaan.

18. BENTUK KEMITRAAN EXISTING - Jalur Kemitraan
No Bentuk Kemitraan Bentuk Kerjasama Mekanisme Keterangan
3
Avalist Full
Commercial
Pembangunan dan
Pengelolaan Kebun
Petani (hingga lunas)
• Anggota LP dapat bekerja sesuai
standar perusahaan Mitra (GAP)
• Pendanaan dari BPDP-KS & Bank/
Perusahaan
• LP membayar Man Fee dan cicilan utang
KepastianSupply
TBS Perusahaan
MenanggungDefisit
Cicilan
4
Operator
Pengelolaan
Pengembangan dan
Pengelolaan Kebun
Dalam Waktu Tertentu
• Pendanaan dengan dana BPDP-KS dan Bank
• Pembangunan dan pengelolaan oleh
perusahaan
• LP membayar Man Fee dan cicilan utang
Kepastian
Supply TBS
Tanggung
Jawab Legal
Pendanaan
oleh LP
Darikedua bentukkemitraandi atas terdapatbeberapa poinnyasebagai berikut:
1.Kebun Plasmaexisting dengan Lembaga Pekebunexisting yangtelah bermitra
2.Kebun Swadaya sekitar kebun inti, plasma atau PKS yang dimasukkanterlebih dahulu menjadianggota LembagaPekebunPlasma
Existing yang sudah bermitra
3.Membantu pengukuran persil,titik koordinatdan foto udara lahanswadaya.
4.MembuatPerjanjian Kemitraandan PenyusunanCP-CL.
5.Mendampingi pengajuan hibah BPDP-KS.
6.Memfasilitasi pembelianbibit, pendampingan dan kontraktorperemajaan.
7.Memfasilitasi untuk danalanjutan
8.Menjadipengelola kebun plasma

19. 19
MANFAAT KEMITRAAN STRATEGIS BAGI PEKEBUN
SAWIT DALAM SISTEM RANTAI PASOK
Kebun dikelola secara
professional & transparan
• Penerapan Praktik Agronomi yg Baik
• Peningkatan kapasitas melalui pendi
dikan dan pelatihan organisasi, admi
nistrasi dan teknis,
• Alih Teknologi.
Membangun Solidaritas
• Kolaborasi Pengamanan Kebun,
•Supervisi kebun lebih professional,
•Petani mendapat perlakuan yang sama.
Terbuka Peluang
Usaha Baru
• Petani atau kerabatnya dapat
bekerja di kebun
• Petani memilki waktu luang
untuk bekerja ditempat lain
atau membuka usaha lain
Peningkatan Pendapatan
• Hasil produksi TBS meningkat,
• Kualitas TBS meningkat,
• Dapat bekerja sesuai kebutuhan
• Pembelian TBS sesuai Harga
Penetapan Disbun/Permentan
Jaminan pembelian
TBS dari Perusahaan
Mitra ( Sistem Rantai
Pasok)
Kualitas Tanaman
Terjamin
• Menggunakan bibit unggul
bersertifikat,
• Tanaman dikelola sesuai
standar GAP (LC, Pupuk,
Pemeliharaan, Panen),
• Efisiensi biaya operasional,
dg Mekanisasi,
Partnership
Management

20. POTENSI DAN REALISASI PSR ANGGOTA GAPKI
No
Propinsi/
Cabang
Luas Plasma
PIR TRANS
Luas
Plasma KKPA
1 SumateraUtara 8,000 -
2 SumateraBarat 6,000 22,164
3 Jambi 55,824 8,614
4 Riau 32,800 3,652
5 SumateraSelatan 34,756 9,006
6 Kalimantan Barat 39,368 -
7 Sulawesi 14,140 -
Total 190,888 43,435
Grand Total 234,323
REALISASI PSR ANGGOTA GAPKI seluas 74.135 Ha :
- Jalur Dinas seluas 70.535 Ha,
- Jalur Kemitraan 3.600 Ha (Tahun Verifikasi 2022 & 2023)

21. 21
KOMITMEN GAPKI UNTUK AKSELERASI ISPO
1. Aktif terlibat menyusun Draft Perubahan Perpres ISPO ( belum terbit ),
2. Aktif sebagai Narasumber Produk Cangkang ISPO, sampai SNI diundangkan,
3. Aktif melakukan komunikasi/audiensi dengan Pemerintah (Kementrian dan Lembaga) dalam
penyele saian permasalahan & legalitas Perkebunan,
4. Membuat MoU dengan LS dan institusi terkait untuk memberikan training/ pelatihan pada
perusahaan anggota,
5. Restrukturisasi organisasi GAPKI untuk percepatan penyelesaian permasalahan ISPO melalui
peningkatan intensitas koordinasi dengan Kementrian ATR/BPN, Pertanian, dan LHK dijadikan
menjadi level BIDANG,
6. BIDANG PERKEBUNAN didukung 3 kompartemen yang mendukung percepatan ISPO
(Kompartemen Promosi & Sosialisasi ISPO, Percepatan ISPO, serta Pembinaan Petani), dg
Program Kerja tahun 2023 : Refreshment Auditor ISPO, Pelatihan Auditor ISPO bagi Anggota,
bekerjasama dg Lembaga Pelatihan, Sosialisasi & Klinik ISPO di Cabang GAPKI,
7. Berkoordinasi dg Komite ISPO, KAN dan ALSI, untuk up date data Perkembangan ISPO,

22. 22
8. Partisipasi aktif menghadiri Sosialisasi, FDG, Seminar, Dialog Interaktif, Konferensi, Promosi,
Expo, dan sebagai anggota Delegasi RI terkait Perkebunan Kelapa Sawit dari K/L dan
stakeholders tingkat Nasional maupun Internasional,
9. Program Percepatan ISPO - mewujudkan Komitmen GAPKI 100% Sertifikasi ISPO bagi Anggota :
a. Coaching Clinic ISPO pada Cabang GAPKI, untuk Anggota dan Non Anggota,
b. Fasilitasi Pelatihan Auditor ISPO bagi Anggota, bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan yang
telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian,
c. Melanjutkan & mengembangkan GISTA ( Gapki-ISPO Support Application ),
10.Mengusulkan pembentukan Forum ISPO dan atau Tim Advokasi ISPO bagi Anggota GAPKI,
11.Mengusulkan kepada Pemerintah agar ada Regulasi terkait Fasilitasi Pembiayaan Sertifikasi
ISPO bagi Pekebun,
13.Mengusulkan Program Kemitraan antara Perusahaan dan Pekebun Sawit untuk Percepatan
Sertifikasi ISPO, dengan brand PROAKSI ( PROgram Akselerasi Kemitraan Sertifikasi ISPO ),
yang merupakan kelanjutan dari Program PSR Jalur Kemitraan,

23. Thank you
Indonesian Palm Oil Association (GAPKI)
Sudirman Park Rukan Blok B-18
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
Tel. +62 21 57943871
Fax. +62 21 57943872
Email : gapki@gapki.or.id
Website : www.gapki.id
GAPKI
@GAPKI_IPOA
GAPKI_IPOA