Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
SDN-SPPD
1. PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
SDN 08 ALANG LAWAS KOTA
Alamat : Jln.bagindo aziz chan no 4, padang Kode Pos :
Lembar Ke :
Kode No :
NOMOR :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)
1. Pejabat yang memberi Perintah Kepala SDN 08 ALANG LAWAS
2. Nama Pegawai yang diperintah ADE SAPUTRA M.Pd
3. a.
b.
c.
Pangkat dan golongan menurut PP
No. 6 tahun 1997
Jabatan Tingkat menurut
Peraturan Perjalanan
Pembina/IV/a
Kepala Sekolah
4. Maksud mengadakan perjalanan Mengikuti Undangan Simposium Dan
Tenaga Kependidikan
5. Alat angkut yang dipergunakan
6.a. Tempat Berangkat
b. Tempat Tujuan
Padang
ISTORA SENAYAN
7.a. Lamanya perjalan
b. Berangkat tanggal
c. Kembali tanggal
Selama ( 3 ) hari
22 November 2015
24 November 2015
8. Pengikut
9. Pembebasan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran
10. Keterangan lain-lain Lihat dibelakang
Pegawai yang diberi perintah,
ADE SAPUTRA, M.Pd
NIP. 198605042009011003
Dikeluarkan di : Padang
Pada tanggal : 21 November 2015
Kepala Sekolah
YURNALIS, S.Pd
NIP. 196209081985062001
2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPPD No.
(tempat kedudukan)
Pada Tanggal :
Ke :
Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Sekolah
YURNALIS, S.Pd
NIP. 196209081985062001
I Tiba di
Pada tanggal
: Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
:
II Tiba di
Pada tanggal
:
:
Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
:
:
III Tiba di
Pada tanggal
:
:
Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
:
:
IV. Tiba kembali di SDN 08 ALANG LAWAS KOTA PADANG
Pada tanggal : 22NOVEMBER 2015
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar
dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.
Kepala Sekolah
YURNALIS, S.Pd
NIP.196209081985062001
V. Catatan lain-lain
VI. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan
dinas para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta
bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan
Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.