Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai: 1. Pengertian dan tujuan pajak serta kewajiban Wajib Pajak untuk memiliki NPWP dan menyampaikan SPT 2. Prosedur pendaftaran NPWP dan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 3. Sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

1. DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP & TATA CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI FORMULIR 1770, 1770SS DAN 1770 SS

2. Apa sih pajak itu ? Kenapa sih harus bayar pajak ?

3. PENGERTIAN PAJAK Menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Posyandu, Imunisasi Pendidikan Fasilitas & Infrastruktur Transportasi masal Pertahanan & Keamanan Kelestarian LH Penanggulan Bencana Kelestarian Budaya Pelayanan kesehatan Penegakan Hukum Subsidi Pangan & BBM PEMILIHAN UMUM APBN YANG SEBAGIAN BESAR DARI PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN Dana Alokasi Umum

5. Pertumbuhan Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah) Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

6. Pasal 1 butir 2 UU KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. UU PPh Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yg mempunyai penghasilan diatas PTKP LANDASAN HUKUM Pasal 2 ayat (1) UU KUP Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. UU PPh Setiap Wajib Pajak Badan yg mulai didirikan Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

7. OBYEK PAJAK Penghasilan : setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk komsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

8. WPDN (resident) World Wide Income WPLN (non resident) Source-based Income Dikenakan pajak atas peng- hasilan yang bersumber di negara pemberi penghasilan (Ps.26 atau Tax Treaty) Penghasilan Luar negeri Penghasilan dalam negeri LN DN LN DN ASAS PEMAJAKAN INDONESIA ASAS DOMISILI ASAS SUMBER

9. a. orang pribadi yang: SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI - bertempat tinggal di Indonesia, - berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau - dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

10. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang : menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

11. Kewajiban Wajib Pajak Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan sebagai PKP

12. Persyaratan NPWP ORANG PRIBADI YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DIATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK; WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI LAINNYA. KTP BAGI PENDUDUK INDONESIA , ATAU PASPOR BAGI ORANG ASING NB: WANITA KAWIN YG INGIN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SENDIRI DAPAT MEMILIKI NPWP ATAS NAMANYA

13. Tempat Pendaftaran NPWP KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS. DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB MENDAFTARKAN DIRI KE KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT-TEMPAT KEGIATAN USAHA WP; DALAM HAL TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP BERADA DALAM DUA ATAU LEBIH WILAYAH KERJA KPP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN KPP TEMPAT WP TERDAFTAR.

14. Penghapusan NPWP Ketentuan Terbaru (UU No. 28 Tahun 2007) Kriteria WP yang NPWP-nya dapat dihapuskan: Diajukan permohonan oleh Wajib Pajak atau Ahli Warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif ; Wajib Pajak dilikuidasi; Wajib pajak BUT menghentikan kegiatan usaha; dan apabila dianggap perlu oleh DJP. Penghapusan NPWP dilakukan setelah melakukan pemeriksaan paling lama 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak badan sejak permohonan.

15. FUNGSI NPWP sebagai identitas WP menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan mendapatkan pelayanan dari instansi/pihak lain Tahun 2009, tidak bayar Fiskal Luar negeri dan tdk dikenakan tarif yg lebih tinggi seperti tabel di bawah ini : 20% lebih tinggi 100% lebih tinggi 100% lebih tinggi Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Tarif Non-NPWP dibandingkan Tarif NPWP Jenis Pot/Put

16. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SELAIN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMILIKI NPWP, APA? 3 M M enghitung Pajak yang terutang M elapor M embayar

17. 3 M M enghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku M embayar pajak – melalui kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak ( SSP ) M elapor pajak - ke KPP dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan SPT ( SPT ) BAGAIMANA CARA MELAKSANAKANNYA?

19. FUNGSI SPT SARANA WAJIB PAJAK UNTUK MENETAPKAN SENDIRI BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG, DENGAN CARA : MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGHITUNGAN JUMLAH PAJAK YANG SEBENARNYA TERUTANG; MELAPORKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DILAKSANAKAN SENDIRI DALAM SUATU TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK ; MELAPORKAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN DALAM SUATU TAHUN PAJAK ; MELAPORKAN PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU BUKAN OBJEK PAJAK; MELAPORKAN HARTA DAN KEWAJIBAN.

20. YANG WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN WP OP : WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS; WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI MODAL DAN LAIN-LAIN; PEGAWAI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN YANG JUMLAHNYA TELAH MELEBIHI PTKP; KUASA WARISAN YANG BELUM TERBAGI; PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PEGAWAI BUMN/D SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.33 TAHUN 1986; WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL; ORANG ASING YANG BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN ATAU ORANG YANG DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT UNTUK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA; MASING-MASING SUAMI ISTERI YANG DIKENAKAN PPH SECARA TERPISAH DALAM HAL : - SUAMI ISTERI TELAH HIDUP BERPISAH; - DIKEHENDAKI SECARA TERTULIS OLEH SUAMI ISTERI BERDASARKAN PERJANJIAN PEMIISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN

21. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN (PASAL 3 AYAT 3 HURUF b, UU KUP) PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK (31 MARET) ATAU; PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR (BAGI WP YANG TAHUN BUKUNYA TIDAK SAMA DENGAN TAHUN TAKWIM)

22. TEMPAT PENYAMPAIAN SPT KPP TEMPAT WP TERDAFTAR ATAU KP-4 YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL WP CARA PENYAMPAIAN SPT LANGSUNG POS SECARA TERCATAT

23. BATAS WAKTU PELUNASAN PPH PASAL 29 JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (PPH PASAL 29) HARUS DILUNASI SEBELUM SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN DISAMPAIKAN. PEMBETULAN SPT TAHUNAN Sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150%. Catatan: disesuaikan dengan tatanan sanksi administrasi Pasal 13A.

24. SANKSI BAGI WP Sanksi Administrasi : DENDA KETERLAMBATAN MENYAMPAIKAN SPT: SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI RP100.000,00 ; ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG DIKENAKAN SANKSI DENDA BUNGA 2 % SEBULAN. SPT YANG TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA DAN TELAH DITEGUR , MAKA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) DENGAN SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN SEBESAR 50 % DARI PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR .

26. YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 25 MARET PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK

27. PTKP K/3 K/3 MAKS. TANGGUNGAN 110.000,- 1.320.000.- 100.000,- 1.200.000.- TANGGUNGAN 1.320.000,- 15.840.000.- 1.100.000,- 13.200.000.- ISTERI BEKERJA 110.000,- 1.320.000.- 100.000,- 1.200.000.- WP KAWIN 1.320.000,- 15.840.000.- 1.100.000,- 13.200.000.- WP SEBULAN (Rp) SETAHUN (Rp) SEBULAN (Rp) SETAHUN (Rp) PTKP BARU Mulai 1-1-2009 PTKP LAMA

28. CONTOH PENGHITUNGAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 28.800.000 K / I/2 Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung + 2 tanggungan 26.400.000 K / I/- Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung 27.600.000 K / I/1 Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung + 1 tanggungan Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung + 3 tanggungan Wajib Pajak Kawin + 3 tanggungan Wajib Pajak Kawin + 2 tanggungan Wajib Pajak Kawin + 1 tanggungan Wajib Pajak Kawin Wajib Pajak Orang Pribadi PERUNTUKAN 14.400.000 K / - 15.600.000 K / 1 16.800.000 K / 2 30.000.000 K / I/3 18.000.000 K / 3 13.200.000 TK PTKP STATUS

29. 9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009): KETENTUAN LAMA: NO Lapisan Penghasilan Tarif 1. S.d Rp 25.000.000,- 5% 2. Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- 10% 3. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000 15% 4. Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,- 25% 5. Di atas Rp200.000.000,- 35% NO Lapisan Penghasilan Tarif 1. S.d. Rp 50.000.000,- 5% 2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15% 3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25% 4. Di atas Rp500.000.000,- 30%

30. BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN 5 % x PENGHASILAN BRUTO (PENSIUN) 1.296.000 432.000 108.000 36.000 (MAKSIMAL) SETAHUN (MAKSIMAL) SEBULAN BIAYA JABATAN BIAYA PENSIUN 5 % x PENGHASILAN BRUTO (GAJI)

31. Induk SPT 1770 – S Tahun 2008

32. Lampiran SPT 1770 – S Tahun 2008 Form 1770 S – 1 & 1770 S - 2

33. 8 8

34. Nama : M. Taufik Hidayat NPWP : 04.234.567.8.910.000 Pekerjaan : Pegawai PT. Pondok Indah Golf Course Alamat : Jl. Damai No. 24 Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan No. Telp/Fax : 021-5555555 Jabatan : Kepala Divisi Payroll Status : Menikah Tanggungan : 2 orang anak 8

35. Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2008 IURAN PENSIUN = 4.75% x GAJI POKOK BIAYA JABATAN = 5% x PENGHASILAN BRUTO, MAKS. 1.296.000/Tahun 108.000/Bulan

36. PKP DIBULATKAN RIBUAN PENUH KEBAWAH 8

37. 5% x 25.000.000 10% x 25.000.000 15% x 50.000.000 25% x 71.504.000 8

38. DATA HARTA DAN KEWAJIBAN : Rumah yang ditempati dibeli tahun 1990 dengan harga Rp 50.000.000,00 Mobil Toyota Kijang tahun 1990 dibeli tahun 1999 dengan Harga Perolehan Rp60.000.000,- Mobil Toyota Avanza tahun 2006 dibeli kredit dengan harga Rp 100.000.000,- Deposito di bank BRI cabang Senayan semenjak tahun 1999 sejumlah Rp 50.000.000,- dengan bunga per tahun Rp 3.000.000 Pinjaman kepada Lembaga Leasing Oto Multi Finance Tahun 2006 sejumlah Rp. 100.000.000 selama 3 tahun dengan bunga 10% pertahun

39. DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN 0 8 0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 M T A U F I K H I D A Y A T 3.000.000 DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO 600.000 PPh TERUTANG BUNGA DEVIDEN 20% x PH. BRUTO 29.726.000 186.000.000 29.126.000 DIISI DENGAN Hasil P enjumlahan dari J umlah PPh T erutang pada kolom (4) dari masing-masing sumber / jenis penghasilan. DIISI DARI PENGHASILAN YANG TERCANTUM DALAM FORMULIR 1721-A1 Atas Nama “ISTRI”

40. DI ISI DENGAN JENIS HARTA WAJIB PAJAK Rumah (Jl. Damai No. 24) DI ISI DENGAN TAHUN PEROLEHAN JENIS HARTA WP DI ISI DENGAN HARGA PEROLEHAN WP Toyota Kijang Toyota Avanza Tanah (1000m2) Deposito di BRI 1990 1999 2006 2000 1999 50.000.000 60.000.000 100.000.000 600.000.000 50.000.000 D IISI DENGAN H asil P enjumlahan S eluruh H arta pada kolom (4). 860.000.000 NOP : 11123456789321654 BPKB : H-123456 BPKB : H-123456, Kredit NOP : 987654321789654321

41. 1 1 DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN DI ISI DENGAN HASIL PENJUMLAHAN SELURUH KEWAJIBAN/UTANG PADA KOLOM (5) Oto Multi Finance Jl. Kapten Tendean No. 36 2006 Rp. 130.000.000 Rp. 130.000.000

42. DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN 0 8 0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 M T A U F I K H I D A Y A T DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN & PINDAHKAN KE BAGIAN A KE FORMULIR INDUK 1770 S BAGIAN ANGKA (2) - 14.000.000 14.000.000

43. DI ISI DENGAN HASIL PENJUMLAHAN SELURUH PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK -

44. PT. Pondok Indah Golf Course 01.135.468.9.110.000 03 03-01-2008 PPh 21 5.140.650 Rp. 5.840.650 1 1 DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN DI ISI DENGAN JUMLAH PINJAMAN & PINDAHKAN KE BAGIAN C FORMULIR INDUK 1770 S Bagian D angka (12) - Bendaharawan Univ. Indonesia 01.001.123.5.011.000 004 03-01-2008 PPh 21 700.000

45. DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN 0 8 0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 M T A U F I K H I D A Y A T DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 P E G A W A I P T P I G C DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 DI ISI DENGAN NOMOR FAX WP 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 INDUK SPT TAHUNAN 1770 S Huruf A 76.071.376 14.000.000 - 90.071.376 - 90.071.376

46. 2 16.800.000 73.271.000 7.240.706 - 7.240.706 5.840.650 1.400.056 x

47. JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI 1.400.056 x x x x 2 7 0 3 2 0 0 9 M T A U F I K H I D A Y A T 0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 x x 116.671 2 7 0 3 0 9

48. Rp 60.000.000

49. YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 25 MARET PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK

50. DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN 0 8 0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 M T A U F I K H I D A Y A T DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 T E K N I S I M E S I N DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 DI ISI DENGAN NOMOR FAX WP 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 10.500.000 25.000.000 DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT INI DITANDATANGANI 2 5. 0 3 2 0 0 7 JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH UTANG YANG DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK UTANG BUNGA. MISALNYA: PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN DARI SELURUH HARTA YANG DIMILIKI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU. MISALNYA: RUMAH, KENDARAAN BERMOTOR, KEBUN, SAWAH, PERHIASAN, DEPOSITO, TABUNGAN DLL.

52. Kewajiban Wajib Pajak Wajib Pajak berkewajiban : memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan. WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA

53. Hak Wajib Pajak Mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran, WP berhak menerima bunga 2% per bulan , maksimum 24 bulan.

54. Dalam hal dilakukan pemeriksaan: Meminta Surat Perintah Pemeriksaan Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT Hak Wajib Pajak

55. Hak Wajib Pajak Wajib Pajak berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3 bulan sejak keputusdan keberatan diterima. Apabila belum puas dengan Putusan Banding, WP berhak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

56. Hak Wajib Pajak Wajib Pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang disampaikan kepada DJP, misalnya: SPT Laporan Keuangan Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, Dll.

57. Hak Wajib Pajak Pengangsuran Pembayaran Penundaan Pelaporan SPT Tahunan Pengurangan PPh Pasal 25 Pengurangan PBB Pembebasan Pajak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

58. Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai: Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang telah dipungut Membuat Faktur Pajak Mengisi SPT Masa PPN dan melaporkan ke KPP

59. Wajib melakukan pembukuan/pencatatan? Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan pembukuan/pencatatan.

60. Pembukuan Proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang: Keadaan harta Kewajiban atau utang Modal Penghasilan dan Biaya Yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi pada setiap akhir tahun pajak

61. Hubungi kami di: 021-5251234 Telepon 500200 KRING PAJAK www.pajak.go.id : Website [email_address] [email_address] : Email 0813 178 72525 ( 0813 178 PAJAK ) SMS