Dokumen tersebut merangkum isu-isu pembangunan nasional dan Jawa Timur serta harapan dari pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur. Isu-isu utama pembangunan nasional adalah ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan fokus pembangunan Jawa Timur adalah pengembangan infrastruktur, diversifikasi produk unggulan, dan peningkatan partisipasi
Disampaikan oleh Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nas...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan nasional Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, termasuk visi, sasaran, prioritas, dan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui sinergi pusat dan daerah."
Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta di Kalimantan cenderung berfokus pada pelayanan barang dan jasa, belum menyentuh administrasi. Kemitraan yang terjadi umumnya bersifat profit dan melibatkan pelaku usaha menengah ke atas, belum masyarakat. Masih banyak kendala kemitraan di daerah.
Kajian Hukum dan Kelembagaan. Solid Waste Management ProjectOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum dan kelembagaan untuk proyek pengelolaan sampah meliputi peraturan terkait, jenis infrastruktur, model kerjasama, kerangka kelembagaan, tahapan pelaksanaan proyek, dukungan pemerintah, pengadaan tanah, pendirian badan usaha, perpajakan, dan ketentuan perjanjian kerjasama."
Pengenalan Kerjasama Pemerintah dan SwastaOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Bastary Pandji Indra (Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas) pada Sosialisasi dan Diskusi Interaktif Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Jambi 13 Juni 2013
Proses Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Konteks Dukungan Fiskal...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas proses penjaminan proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di Indonesia, termasuk konteks dukungan fiskal, pengelolaan risiko, dan contoh implementasi penjaminan infrastruktur untuk pembangkit listrik tengah Jawa.
Disampaikan oleh Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nas...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan nasional Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, termasuk visi, sasaran, prioritas, dan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui sinergi pusat dan daerah."
Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta di Kalimantan cenderung berfokus pada pelayanan barang dan jasa, belum menyentuh administrasi. Kemitraan yang terjadi umumnya bersifat profit dan melibatkan pelaku usaha menengah ke atas, belum masyarakat. Masih banyak kendala kemitraan di daerah.
Kajian Hukum dan Kelembagaan. Solid Waste Management ProjectOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum dan kelembagaan untuk proyek pengelolaan sampah meliputi peraturan terkait, jenis infrastruktur, model kerjasama, kerangka kelembagaan, tahapan pelaksanaan proyek, dukungan pemerintah, pengadaan tanah, pendirian badan usaha, perpajakan, dan ketentuan perjanjian kerjasama."
Pengenalan Kerjasama Pemerintah dan SwastaOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Bastary Pandji Indra (Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas) pada Sosialisasi dan Diskusi Interaktif Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Jambi 13 Juni 2013
Proses Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Konteks Dukungan Fiskal...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas proses penjaminan proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di Indonesia, termasuk konteks dukungan fiskal, pengelolaan risiko, dan contoh implementasi penjaminan infrastruktur untuk pembangkit listrik tengah Jawa.
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 dijadikan tahun percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan kehutanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. K/L terbesar adalah Sumber Daya Manusia, Pendidikan Nasional,
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersDadang Solihin
Dokumen ini membahas rencana kerja pemerintah tahun 2009 dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Dokumen ini juga membahas tantangan pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta prioritas pembangunan daerah di Sulawesi Selatan seperti peningkatan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Manajemen Perencanaan Pembangunan membahas konsep, pendekatan, dan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan perencanaan pembangunan berbasis proses.
Dokumen tersebut membahas tentang pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan sebagai dasar penetapan anggaran daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Dibahas pula konsep dasar pemantauan dan evaluasi, tujuan, bentuk informasi, tahapan pelaksanaan, dan manfaat informasi hasil pemantauan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Buku pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program penumbuhan wirausaha baru di industri kecil dan menengah di Wilayah I (Sumatera dan Kalimantan) untuk meningkatkan jumlah wirausaha dan menyerap tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan, teknis produksi, dan fasilitasi modal usaha untuk calon dan pengusaha yang ada.
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 membahas sasaran dan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai visi Indonesia sejahtera, demokratis dan berkeadilan pada tahun 2014. Dokumen ini menjelaskan tema dan prioritas RKP 2011 untuk percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah, serta kebijakan pendanaan untuk mewujudkan rencana tersebut.
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Frans Dione
Dokumen tersebut membahas tentang konsep daerah tertinggal dan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal. Ada beberapa penyebab daerah menjadi tertinggal seperti keterbatasan sarana prasarana, kebijakan pembangunan yang tidak tepat, sumber daya manusia yang rendah, serta potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk mempercepat pembangunan, dibutuhkan penyediaan infrastruktur,
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...Fajar Baskoro
Dokumen tersebut merupakan ringkasan eksekutif dari pemetaan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Ringkasan ini menjelaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM namun hasilnya belum optimal, sehingga diperlukan sinkronisasi program. Laporan ini memetakan 21 program pemberdayaan UMKM terpilih beserta rekomendasinya untuk meningkatkan efektivitas program
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, permasalahan, dan tujuannya. Dibahas pula peran berbagai pelaku pembangunan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kerangka good governance.
Peran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSPinfosanitasi
Peran Kementrian Pekerjaan Umum (Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman) dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Muh Saleh
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, menurunkan kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Namun demikian, kondisi
Model Ekonomi Baru (MEB) memperkenalkan empat tonggak transformasi untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia dan mencapai status negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020, termasuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas program PKKPM untuk pembangunan kawasan perdesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini mencakup strategi pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja melalui proyek-proyek pembangunan dan bantuan modal untuk usaha mikro. Tujuan akhir program ini adalah mencapai kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan.
Keputusan Bupati Jombang menetapkan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Kabupaten Jombang yang bertugas mensinergikan program pembangunan pemerintah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan dan melakukan monitoring pelaksanaannya. Forum ini terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang anggotanya terdiri atas perwakilan instansi pemerintah dan perusahaan besar di Jombang.
Peraturan Bupati Jombang ini mengatur pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Jombang untuk mencapai sinergi dengan program pembangunan pemerintah daerah. Forum pelaksana TJSL dibentuk untuk merencanakan program secara terpadu, sedangkan tim koordinasi bertugas memfasilitasi pelaksanaan program dan mengoordinasi perusahaan beserta pemerintah daerah. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pel
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 dijadikan tahun percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan kehutanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. K/L terbesar adalah Sumber Daya Manusia, Pendidikan Nasional,
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersDadang Solihin
Dokumen ini membahas rencana kerja pemerintah tahun 2009 dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Dokumen ini juga membahas tantangan pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta prioritas pembangunan daerah di Sulawesi Selatan seperti peningkatan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Manajemen Perencanaan Pembangunan membahas konsep, pendekatan, dan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan perencanaan pembangunan berbasis proses.
Dokumen tersebut membahas tentang pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan sebagai dasar penetapan anggaran daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Dibahas pula konsep dasar pemantauan dan evaluasi, tujuan, bentuk informasi, tahapan pelaksanaan, dan manfaat informasi hasil pemantauan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Buku pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program penumbuhan wirausaha baru di industri kecil dan menengah di Wilayah I (Sumatera dan Kalimantan) untuk meningkatkan jumlah wirausaha dan menyerap tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan, teknis produksi, dan fasilitasi modal usaha untuk calon dan pengusaha yang ada.
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 membahas sasaran dan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai visi Indonesia sejahtera, demokratis dan berkeadilan pada tahun 2014. Dokumen ini menjelaskan tema dan prioritas RKP 2011 untuk percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah, serta kebijakan pendanaan untuk mewujudkan rencana tersebut.
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Frans Dione
Dokumen tersebut membahas tentang konsep daerah tertinggal dan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal. Ada beberapa penyebab daerah menjadi tertinggal seperti keterbatasan sarana prasarana, kebijakan pembangunan yang tidak tepat, sumber daya manusia yang rendah, serta potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk mempercepat pembangunan, dibutuhkan penyediaan infrastruktur,
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...Fajar Baskoro
Dokumen tersebut merupakan ringkasan eksekutif dari pemetaan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Ringkasan ini menjelaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM namun hasilnya belum optimal, sehingga diperlukan sinkronisasi program. Laporan ini memetakan 21 program pemberdayaan UMKM terpilih beserta rekomendasinya untuk meningkatkan efektivitas program
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, permasalahan, dan tujuannya. Dibahas pula peran berbagai pelaku pembangunan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kerangka good governance.
Peran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSPinfosanitasi
Peran Kementrian Pekerjaan Umum (Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman) dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Muh Saleh
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, menurunkan kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Namun demikian, kondisi
Model Ekonomi Baru (MEB) memperkenalkan empat tonggak transformasi untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia dan mencapai status negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020, termasuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas program PKKPM untuk pembangunan kawasan perdesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini mencakup strategi pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja melalui proyek-proyek pembangunan dan bantuan modal untuk usaha mikro. Tujuan akhir program ini adalah mencapai kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan.
Keputusan Bupati Jombang menetapkan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Kabupaten Jombang yang bertugas mensinergikan program pembangunan pemerintah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan dan melakukan monitoring pelaksanaannya. Forum ini terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang anggotanya terdiri atas perwakilan instansi pemerintah dan perusahaan besar di Jombang.
Peraturan Bupati Jombang ini mengatur pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Jombang untuk mencapai sinergi dengan program pembangunan pemerintah daerah. Forum pelaksana TJSL dibentuk untuk merencanakan program secara terpadu, sedangkan tim koordinasi bertugas memfasilitasi pelaksanaan program dan mengoordinasi perusahaan beserta pemerintah daerah. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pel
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2012. Terdapat bagan alur tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang meliputi persiapan, pengolahan data, perumusan prioritas, program, anggaran, konsultasi publik, hingga penetapan RKPD. Juga dijelaskan data dan informasi yang mendukung penyusunan RKPD seperti Rencana Tata Ru
Kebijakan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2012 memberikan alokasi dana untuk pembangunan pasar, gudang, dan sarana metrologi guna meningkatkan distribusi barang dan perlindungan konsumen di daerah."
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan Dana Alokasi Khusus bidang prasarana pemerintahan tahun 2012, yang bertujuan meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan pemerintah di daerah.
2. Dokumen ini menjelaskan arah kebijakan, landasan hukum, tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, kriteria teknis, prioritas daerah penerima, alokasi anggaran, dan tindak lanjut kegi
Dokumen ini membahas kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2012. DAK bertujuan meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dengan didukung prasarana dan sarana permukiman yang memadai. DAK akan mendanai pembangunan 320.000 unit rumah dan fasilitasi prasarana dasar di 62 kabupaten/kota sel
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan transfer dana dari pusat ke daerah untuk membiayai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional. DAK dialokasikan berdasarkan kriteria umum seperti kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus seperti daerah tertinggal, dan kriteria teknis seperti indikator kebutuhan infrastruktur. Besaran alokasi DAK per daerah ditentukan dengan rumus yang mempertimbangkan indeks f
Kebijakan DAK bidang listrik perdesaan Kemen ESDM bertujuan meningkatkan akses listrik di desa-desa tertinggal dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan surya. Dokumen ini menjelaskan kriteria alokasi DAK, kegiatan prioritas seperti pembangunan PLTMH baru, dan kendala seperti keterbatasan SDM daerah beserta solusinya.
Dokumen tersebut membahas kebijakan alokasi dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup tahun 2012, yang diprioritaskan untuk membantu pemerintah daerah dalam pendanaan kegiatan lingkungan hidup dan upaya mitigasi perubahan iklim serta meningkatkan kualitas lingkungan.
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan dan implementasi dana alokasi khusus (DAK) bidang keselamatan transportasi darat tahun 2012, mencakup tujuan peningkatan keselamatan pengguna transportasi, rencana program melalui DAK, prioritas dan kriteria lokasi, pelaporan, alokasi dan jumlah daerah penerima, penjelasan kenaikan dan penurunan alokasi, visualisasi rencana implementasi, draft petunjuk teknis penggunaan DAK, dan
Dokumen tersebut membahas tentang dana alokasi khusus bidang keluarga berencana tahun 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana di Indonesia agar dapat mencapai sasaran pertumbuhan penduduk sebesar 1,1% pada tahun 2014.
Dokumen ini memberikan panduan teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan tahun 2012. DAK akan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan, pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan, penyuluhan, dan statistik. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2012
Oleh:
Armida S. Alisjahbana
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Disampaikan dalam acara
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
Surabaya, April 2011
2. OUTLINE
1. Isu Pembangunan Nasional
2. Tema & Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2012
3. Isu Pembangunan Provinsi Jawa Timur
4. Harapan dari Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
jawa Timur
2
4. ISU PEMBANGUNAN
1 Memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi
2
Percepatan pengurangan kemiskinan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin
Pembangunan inklusif dan berkeadilan dengan meningkatkan keterlibatan dan
3
peranserta semua pemangku kepentingan
4 Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam, bonus
demografi, potensi industri, dan pasar domestik yang besar
5 Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (pro-
environment)
4
5. ARAHAN PRESIDEN RI (RAKER 10 JANUARI 2011)
UNTUK PELAKSANAAN RKP 2011
1. Mengatasi kenaikan harga pangan dan energi;
2. Pelaksanaan APBN secara tepat dan efektif;
3. Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik;
4. Penciptaan iklim investasi yang baik;
5. Pengurangan penyimpangan dan korupsi; Butir yang
6. Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan berwarna merah
yang ilegal dan merusak lingkungan; masih relevan bagi
7. Pengikisan dan pencegahan politik uang; pelaksanaan RKP
8. Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan 2012
masyarakat;
9. Peningkatan bantuan dan perlindungan tenaga kerja;
10. Kesiagaan dan kesigapan bencana di Pusat dan Daerah.
5
6. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2012
• Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
• Kronologi Tema Pembangunan dalam Kerangka RPJMN 2010-2014
• Prioritas & Inisiatif Baru (Percepatan & Program Pro-Rakyat)
• Sasaran Pembangunan Nasional 2010-2014
6
7. PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
1. Selama krisis keuangan dan resesi global, ekonomi Indonesia tahun 2009 mampu
tumbuh sebesar 4,6 persen dan sekaligus mengurangi pengangguran dan
kemiskinan.
2. Pertumbuhan ekonomi perlu dan memiliki momentum untuk didorong agar tumbuh
lebih tinggi.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga (inflasi).
4. Persentase penduduk miskin terus menurun, namun masih jauh dari target 8-10
persen pada tahun 2014.
5. Tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun, namun kategori setengah
pengangguran dan pekerja informal masih relatif tinggi.
6. Peningkatan investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
7. Dari sisi sektor produksi, pertumbuhan perlu lebih digerakkan oleh sektor-sektor
tradable.
7
8. KRONOLOGIS TEMA PEMBANGUNAN
2014
2013
?%
2012
6,3%
Percepatan dan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi:
• Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia
2011 Perluasan • Memperkuat konektivitas nasional
• Memperkuat peningkatan kemampuan SDM dan
Percepatan Pertumbuhan Iptek
Pertumbuhan
Ekonomi yang Ekonomi yang • Percepatan Pembangunan Papua , Papua Barat
dan NTT
6,2%
Berkeadilan Didukung Inklusif dan
2010 Pemantapan Tata
Berkeadilan Bagi Inklusif dan Berkeadilan:
Pemulihan Kelola dan Sinergi • Partisipasi Luas (Stakeholders) Swasta
Perekonomian Pusat-Daerah Peningkatan • Affirmative Action (4 Klaster Penanggulangan
Kemiskinan + Peningkatan Kesempatan Kerja)
Nasional dan Kesejahteraan
Pemeliharaan Rakyat
Kesejahteraan Rakyat
Slide - 8
9. UPAYA PELAKSANAAN RKP 2012
Inisiatif Baru
1) Percepatan dan 2) Pembangunan
Perluasan Ekonomi yang Inklusif
Pertumbuhan Ekonomi dan Berkeadilan
Pelaksanaan 11
Prioritas
Pelaksanaan
Nasional dan 3
Inisiatif Baru
Prioritas
Nasional lainnya 1. Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia
2. Percepatan Pembangunan
Papua, Papua Barat, dan Nusa
Tenggara Timur
3. Program Klaster Keempat
4. Peningkatan Kesempatan kerja
9
10. PENURUNAN KEMISKINAN
1. MELALUI “MEKANISME EKONOMI”
EKONOMI TUMBUH, LAPANGAN KERJA TERCIPTA
DGN BEKERJA, SESEORANG DAPAT PENGHASILAN =>
KEMISKINAN BERKURANG
2. MELALUI FASILITASI & BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM 3 KLASTER (SUDAH BERJALAN)
PENINGKATAN & PERLUASAN 3 KLASTER YG ADA
10
11. PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT
MASTERPLAN EKONOMI
Peningkatan
1. BEASISWA
Klaster-1 Kesejahteraan
KREDIT
Klaster-3
MISKIN
RTHM Klaster-2 Masyarakat,
PROGRAM USAHA RAKYAT
2. JAMKESMAS
PEMBERDAYAAN
serta Perluasan
3. RASKIN
4. PKH
MASYARAKAT (KUR)
dan Peningkatan
5. BLT (Bila
RTM
(PNPM)
Kesempatan
diperlukan)
Kerja
RTSM 6. Dll.
1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
Klaster-4
2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
RTHM
Pengurangan
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
Angka
RTM Kemiskinan
*)
5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN *)
6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR
RTSM
PERKOTAAN *)
*)
*)
PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR
PERKOTAAN MERUPAKAN PROGRAM DENGAN TARGET SASARAN KELOMPOK TERTENTU, PADA UMUMNYA 60% RTS TERMISKIN.
11
12. SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJMN 2010-2014
1 Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8% per
tahun, yang diharapkan sebelum tahun 2014 pertumbuhan
ekonomi dapat mencapai 7% per tahun
2014
2 Inflasi terkendali pada kisaran 4 – 6 % per tahun Menjadi kekuatan
ekonomi 14 besar di dunia
3
PDB nominal: US$ 1,206 B
Tingkat pengangguran diturunkan menjadi 5–6% pada PDB nominal/kapita: US$
akhir 2014 4,803; Pertumbuhan
Ekonomi: 6,3 – 6,8 %
4 Tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 8–10% pada
akhir 2014
12
13. ISU PEMBANGUNAN JAWA TIMUR
• Isu Pembangunan Jawa Timur
• Fokus Pembangunan Jawa Timur
13
14. ISU PEMBANGUNAN PAPUA
1. Ranking PDRB Provinsi Jawa Timur dengan migas dan non migas berada di peringkat 2. Sektor
pertanian; perdagangan, hotel dan restoran dan industri pengolahan adalah sektor utama penyerap
tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan peningkatan kinerja sektoral melalui peningkatan produktivitas,
daya saing, dorongan dalam penciptaan nilai tambah.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 berada pada peringkat
18 dari seluruh provinsi. Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur harus tetap menjadi
perhatian utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah.
3. Jumlah pengangguran tahun 2010 (Agustus) sekitar 828,9 ribu jiwa (4,25 persen), sedangkan jumlah
penduduk miskin tahun 2010 (Maret) sekitar 5.53 juta jiwa (15,26 persen). Dengan difokuskan pada
daerah-daerah miskin dan perdesaan di Provinsi Jawa Timur, upaya pengurangan pengangguran dan
kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama.
4. Berdasarkan perspektif kesenjangan pembangunan antardaerah masih terdapat sebanyak 5
kabupaten atau 13,2 persen dari total kabupaten yang tergolong daerah tertinggal, sehingga masih
diperlukan keberpihakan pembangunan melalui upaya percepatan pembangunan di daerah
tertinggal.
14
15. FOKUS PEMBANGUNAN JAWA TIMUR
1. Untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, program strategis yang perlu
diprioritaskan pengembangan dan penyelesaiannya, seperti pengembangan Bandara Internasional
Juanda Surabaya, peningkatan kapasitas pelabuhan utama Surabaya, dan pembangunan jalur
kereta api di Surabaya yang menjadi andalan investasi dalam kerangka pengembangan koridor
ekonomi di Wilayah Utara Jawa.
2. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tersebut dilakukan terutama oleh swasta
dalam investasi, produksi dan distribusi, sedangkan Pemerintah memiliki peran utama dalam
regulasi, fasilitasi dan katalisasi.
3. Perlu diversifikasi produk dari potensi komoditas unggulan di Jawa Timur, seperti dalam
pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan, selain untuk meningkatkan nilai
tambah investasi sekaligus dalam penyediaan lapangan kerja di Jawa Timur.
4. Pelaksanaan dan implementasi dari upaya-upaya perluasan pertumbuhan ekonomi hendaknya
dibarengi dengan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan
dalam menghadapi bencana yang dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan dalam rangka
kesinambungan pembangunan.
15
17. HARAPAN DARI PELAKSANAAN MUSRENBANG
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011
Musrenbang Provinsi diharapkan dapat menghasilkan:
1. Kesepakatan prioritas pembangunan provinsi
2. Kesepakatan prioritas yang memerlukan dukungan kementerian/lembaga
3. Keluaran berupa kesepakatan UPPD-SKPD yang akan menjadi bahan Pra-
Musrenbang Nasional pada tanggal 18-26 April 2011 mendatang.
4. Pemda provinsi diharapkan dapat mempertajam dan menetapkan skala
prioritas terhadap UPPD-SKPD yang akan dibahas dalam Pra-
musrenbangnas
5. Kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi dijadikan sebagai
bahan pertimbangan yang mendasar dalam rangka penjabaran dan
penyusunan RKP tahun 2012 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota.
17