Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah daerah, yang mencakup hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah dapat berupa uang, barang, atau jasa dan sumbernya dapat berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, atau pihak lain. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan hibah daerah.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang Keuangan Negara. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, serta kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
[Ringkasan]
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dokumen ini menjelaskan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui DPR, sedangkan APBD adalah rencana keuangan daerah yang disetujui DPRD. Undang-undang ini juga mengatur tentang penyusunan dan penetapan APBN serta kekuasaan dan tugas menteri ke
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah daerah, yang mencakup hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah dapat berupa uang, barang, atau jasa dan sumbernya dapat berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, atau pihak lain. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan hibah daerah.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang Keuangan Negara. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, serta kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
[Ringkasan]
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dokumen ini menjelaskan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui DPR, sedangkan APBD adalah rencana keuangan daerah yang disetujui DPRD. Undang-undang ini juga mengatur tentang penyusunan dan penetapan APBN serta kekuasaan dan tugas menteri ke
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Dokumen utama yang diatur adalah rencana komprehensif, rencana tahunan, rencana alokasi hibah, dan daftar isian pelaksanaan anggaran hibah. Kepala daerah bertanggung jawab atas penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah.
Undang-undang ini mengatur tentang perbendaharaan negara yang mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara berdasarkan APBN dan APBD. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian istilah, ruang lingkup, asas umum, pejabat perbendaharaan negara termasuk pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah.
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah oleh Pemerintah Indonesia. Pinjaman luar negeri dan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, dan tidak memiliki ikatan politik. Menteri Keuangan berwenang melakukan pinjaman luar negeri dan menerima hibah, yang kemudian dapat diteruskan kepemerintahan
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, persyaratan, jenis, prosedur, larangan penjaminan, dan pelaporan pinjaman daer
Undang-undang ini mengatur tentang perbendaharaan negara, yang mencakup pengelolaan keuangan negara dan daerah berdasarkan APBN dan APBD. Diatur pula tentang pejabat-pejabat perbendaharaan seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, serta tugas dan wewenang masing-masing pejabat tersebut dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah yang meliputi penerimaan, pengeluaran, pengelolaan kas, piutang, utang, barang milik negara/daerah, akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Undang-undang ini juga mengatur tentang pejabat perbendaharaan negara seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, dan bendahara penerimaan dan pengeluaran
Undang-undang ini mengatur tentang Surat Utang Negara. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur bentuk, jenis, tujuan penerbitan, kewenangan dan kewajiban pemerintah, pengelolaan, akuntabilitas dan transparansi, ketentuan pidana, serta ket
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang investasi pemerintah, termasuk bidang investasi, sumber dana, pengelolaan, dan kelembagaannya. Investasi pemerintah dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan investasi dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan membentuk badan investasi pemerintah dan komite investasi pemerintah untuk menjalankan kewenangan supervisi dan operasional.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia. Keuangan negara dan daerah meliputi penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban pemerintah. Undang-undang ini menetapkan bahwa APBN dan APBD harus disetujui oleh parlemen setiap tahunnya, serta mengatur tugas Menteri Keuangan dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Este documento contiene varias preguntas sobre imágenes y aspectos de Nicaragua, incluyendo preguntas sobre hamacas, un hombre en un volcán, arte primitivista, niños nicaragüenses y un mapa de Nicaragua. El objetivo es obtener información sobre las características y cultura de Nicaragua.
This 3 slide Powerpoint presentation covers 3 topics. Slide 1 discusses the first topic, Slide 2 moves to the second topic, and Slide 3 concludes with the third and final topic. In summary, the presentation is organized into 3 slides that each cover a separate section or part of the overall content.
El documento habla sobre El Salvador, incluyendo preguntas sobre una máquina en un museo de café, una escena de surf y comidas típicas del país. También contiene preguntas sobre si la persona ha comprado algo de El Salvador y sobre actividades como caminatas o trabajo. Finalmente, incluye el lema nacional de El Salvador "Dios, Unión, Libertad".
Este documento contiene varias preguntas sobre una familia guatemalteca, una mujer sonriendo, artesanías pintadas a mano, y si Guatemala es una gran nación según Mahatma Gandhi basado en cómo trata a los animales.
El documento presenta varias imágenes de arte y fotografías de España, y pide al lector que explique el significado o propósito de cada una. Hace preguntas sobre las imágenes como "¿Qué está pasando aquí?" y "¿Quién está ignorando a quién?". El objetivo parece ser generar discusión e interpretación sobre el contenido y significado de las obras de arte y fotografías presentadas.
El documento presenta varias imágenes de Colombia y preguntas sobre ellas. Incluye una foto de noche de una ciudad colombiana, un anuncio promocional de Colombia, un cuadro del artista colombiano Fernando Botero conocido por su estilo de figuras redondeadas, una imagen de un pájaro colombiano que se parece a un pájaro estadounidense, y una foto de mujeres realizando algún tipo de trabajo manual. El propósito es generar discusión sobre las imágenes y proporcionar información sobre la cultura, el arte, la vida
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Dokumen utama yang diatur adalah rencana komprehensif, rencana tahunan, rencana alokasi hibah, dan daftar isian pelaksanaan anggaran hibah. Kepala daerah bertanggung jawab atas penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah.
Undang-undang ini mengatur tentang perbendaharaan negara yang mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara berdasarkan APBN dan APBD. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian istilah, ruang lingkup, asas umum, pejabat perbendaharaan negara termasuk pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah.
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah oleh Pemerintah Indonesia. Pinjaman luar negeri dan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, dan tidak memiliki ikatan politik. Menteri Keuangan berwenang melakukan pinjaman luar negeri dan menerima hibah, yang kemudian dapat diteruskan kepemerintahan
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, persyaratan, jenis, prosedur, larangan penjaminan, dan pelaporan pinjaman daer
Undang-undang ini mengatur tentang perbendaharaan negara, yang mencakup pengelolaan keuangan negara dan daerah berdasarkan APBN dan APBD. Diatur pula tentang pejabat-pejabat perbendaharaan seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, serta tugas dan wewenang masing-masing pejabat tersebut dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah yang meliputi penerimaan, pengeluaran, pengelolaan kas, piutang, utang, barang milik negara/daerah, akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Undang-undang ini juga mengatur tentang pejabat perbendaharaan negara seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, dan bendahara penerimaan dan pengeluaran
Undang-undang ini mengatur tentang Surat Utang Negara. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur bentuk, jenis, tujuan penerbitan, kewenangan dan kewajiban pemerintah, pengelolaan, akuntabilitas dan transparansi, ketentuan pidana, serta ket
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang investasi pemerintah, termasuk bidang investasi, sumber dana, pengelolaan, dan kelembagaannya. Investasi pemerintah dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan investasi dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan membentuk badan investasi pemerintah dan komite investasi pemerintah untuk menjalankan kewenangan supervisi dan operasional.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia. Keuangan negara dan daerah meliputi penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban pemerintah. Undang-undang ini menetapkan bahwa APBN dan APBD harus disetujui oleh parlemen setiap tahunnya, serta mengatur tugas Menteri Keuangan dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Este documento contiene varias preguntas sobre imágenes y aspectos de Nicaragua, incluyendo preguntas sobre hamacas, un hombre en un volcán, arte primitivista, niños nicaragüenses y un mapa de Nicaragua. El objetivo es obtener información sobre las características y cultura de Nicaragua.
This 3 slide Powerpoint presentation covers 3 topics. Slide 1 discusses the first topic, Slide 2 moves to the second topic, and Slide 3 concludes with the third and final topic. In summary, the presentation is organized into 3 slides that each cover a separate section or part of the overall content.
El documento habla sobre El Salvador, incluyendo preguntas sobre una máquina en un museo de café, una escena de surf y comidas típicas del país. También contiene preguntas sobre si la persona ha comprado algo de El Salvador y sobre actividades como caminatas o trabajo. Finalmente, incluye el lema nacional de El Salvador "Dios, Unión, Libertad".
Este documento contiene varias preguntas sobre una familia guatemalteca, una mujer sonriendo, artesanías pintadas a mano, y si Guatemala es una gran nación según Mahatma Gandhi basado en cómo trata a los animales.
El documento presenta varias imágenes de arte y fotografías de España, y pide al lector que explique el significado o propósito de cada una. Hace preguntas sobre las imágenes como "¿Qué está pasando aquí?" y "¿Quién está ignorando a quién?". El objetivo parece ser generar discusión e interpretación sobre el contenido y significado de las obras de arte y fotografías presentadas.
El documento presenta varias imágenes de Colombia y preguntas sobre ellas. Incluye una foto de noche de una ciudad colombiana, un anuncio promocional de Colombia, un cuadro del artista colombiano Fernando Botero conocido por su estilo de figuras redondeadas, una imagen de un pájaro colombiano que se parece a un pájaro estadounidense, y una foto de mujeres realizando algún tipo de trabajo manual. El propósito es generar discusión sobre las imágenes y proporcionar información sobre la cultura, el arte, la vida
Star River Adventures is hosting a July 4th Extravaganza from 8 a.m. to 11 p.m. with competitions, games, family events, fireworks, food, and prizes. Attendees can select which events they want to attend and register in advance, and Star River Adventures will handle the rest. Children must be accompanied by an adult and the minimum age for river event competitions is 12, with registration for events on a first come, first served basis.
Undang-undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip utama yang diatur adalah pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus adil dan proporsional serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perimbangan keuangan antara lain pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta
Undang-undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip utama yang diatur adalah pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus adil dan proporsional serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perimbangan keuangan antara pusat dan daerah seperti pendapatan daerah, dana perimbangan, pin
Undang-undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa sumber pendanaan pemerintah daerah seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan pinjaman daerah. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta dasar pendanaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi,
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial M Ungang
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan pemerintah tentang penerima bantuan iuran jaminan sosial yang mengatur tentang kriteria, pendataan, pendaftaran, dan pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan."
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan...Penataan Ruang
Undang-undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa poin utama meliputi: (1) prinsip perimbangan keuangan didasarkan pada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah, (2) sumber pendanaan pemerintahan daerah berasal dari APBD yang didanai oleh PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah, (3) pendapatan daerah terdiri atas pendap
Undang-undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa poin utama meliputi: (1) prinsip dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, (2) sumber pendanaan pemerintahan daerah meliputi APBD, APBN untuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan, (3) sumber penerimaan daerah meliputi PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan h
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur pedoman pemberian hibah yang bersumber dari APBD. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Calon penerima hibah mengajukan usulan secara tertulis kepada kepala daerah, kemudian dievaluasi oleh SKPD terkait.
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pinjaman daerah. Pinjaman daerah dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jangka waktunya, yaitu pinjaman jangka pendek (kurang dari 1 tahun), pinjaman jangka menengah (lebih dari 1 tahun tapi tidak melebihi masa jabatan kepala daerah), dan pinjaman jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Dokumen ini juga mengatur sumber pinjaman,
Dokumen tersebut merupakan peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana alokasi khusus fisik yang mengatur tentang pejabat perbendaharaan negara yang mengelola dana alokasi khusus fisik dan tugas serta fungsinya.
1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2005
TENTANG
HIBAH KEPADA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Kepada Daerah;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HIBAH KEPADA DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah
kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
7. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,
badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga
1
2. dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan
atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah
perjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri dan Pemerintah
Daerah.
9. Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, selanjutnya disingkat NPPH adalah naskah
perjanjian penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau
kuasanya dengan Pemerintah Daerah.
BAB II
PEMBERIAN HIBAH
Pasal 2
(1) Hibah bersumber dari:
a. Dalam Negeri; dan/atau
b. Luar Negeri.
(2) Hibah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber
dari:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan/atau
d. Kelompok masyarakat/perorangan.
(3) Hibah dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
a. Bilateral;
b. Multilateral; dan/atau
c. Donor lainnya.
Pasal 3
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Daerah
berdasarkan kriteria tertentu.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga
terkait.
(3) Hibah daerah yang berasal dari dalam negeri dituangkan dalam NPHD antara
Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.
Pasal 4
(1) Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan
pemberi hibah luar negeri.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Pemerintah sebagai hibah
kepada Daerah.
(3) Penerusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam NPPH.
Pasal 5
(1) Dalam hal hibah yang bersumber dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a mensyaratkan adanya dana pendamping, Pemerintah Daerah
wajib menyediakannya.
(2) Dalam hal hibah yang bersumber dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi
Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakannya.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran hibah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan.
2
3. BAB III
PENERIMAAN HIBAH
Pasal 7
Penerimaan Hibah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat, dan harus digunakan
sesuai dengan persyaratan didalam NPHD dan/atau NPPH.
Pasal 8
(1) Bentuk hibah berupa :
a. Uang;
b. Barang; dan/atau
c. Jasa.
(2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa
rupiah, devisa, dan/atau surat berharga.
(3) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
(4) Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa
bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian , dan jasa lainnya.
BAB IV
PENGGUNAAN HIBAH
Bagian Kesatu
Tujuan Hibah
Pasal 9
Hibah digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar
umum, serta pemberdayaan aparatur Daerah.
Bagian Kedua
Pengelolaan Hibah
Pasal 10
(1) Hibah dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan
hibah dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikelola
melalui mekanisme APBN dan APBD.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, c, dan d dikelola
melalui mekanisme APBD.
Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Hibah
Pasal 11
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku pada APBD.
Pasal 12
Pertanggungjawaban hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan melalui
mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
3
4. a. Perjanjian Hibah yang sudah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Hibah
dimaksud.
b. Pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dari pelaksanaan perjanjian Hibah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini paling lambat pada tahun anggaran berikutnya.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 139
4
5. PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2005
TENTANG
HIBAH KEPADA DAERAH
I. UMUM
Prinsip kebijakan perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka
pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan. Sumber pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi di daerah
terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-
lain Pendapatan. Salah satu komponen Lain-lain Pendapatan yang dinyatakan dalam
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai bentuk hubungan keuangan
antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah hibah.
Hibah daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah
dalam/luar negeri, badan/lembaga dalam/luar negeri atau perseorangan yang tidak
perlu dibayar kembali. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat sehingga tidak dapat
mempengaruhi kebijakan daerah. Hibah digunakan untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan daerah. Pemberian hibah dapat berupa dana, barang maupun jasa termasuk
tenaga ahli atau pelatihan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan hibah bilateral adalah hibah yang berasal dari pemerintah
suatu negara melalui suatu lembaga/badan keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah
negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian hibah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan hibah multilateral adalah hibah yang berasal dari lembaga
multilateral.
Huruf c
Yang dimaksud dengan donor lainnya adalah badan/lembaga/organisasi/kelompok
masyarakat/perorangan luar negeri yang tidak termasuk lembaga bilateral dan
multilateral.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kriteria tertentu antara lain kemampuan keuangan daerah,
penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional didaerah, kemampuan
daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan dasar umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
5
6. Pasal 5
Ayat (1)
Dana pendamping adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah untuk pelaksanaan penerimaan hibah.
Dana pendamping dapat berupa uang, barang, maupun jasa yang dikelola dalam
APBD. Dalam hal dana pendamping berupa uang, maka besarannya didasarkan pada
peta kapasitas fiskal Daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kewajiban yang harus dipenuhi antara lain dapat berupa dana
pendamping, barang dan jasa.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Yang dimaksud tidak mengikat adalah tidak mengikat secara politis baik Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah dan tidak mempengaruhi kebijakan daerah. Yang
dimaksud secara politis antara lain tidak bertentangan dengan ideologi negara.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan
bermotor. Yang dimaksud dengan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah,
gedung, dan bangunan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 9
Penggunaan hibah untuk kegiatan yang merupakan kewenangan daerah.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4577
6