Dokumen SIAP Kota Kapuas

1. PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS
SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN (SIAP)
NUSP-2 – Kabupaten Kapuas

2. Neigborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP) – 2 :
• Ibukota kabupaten di Kuala Kapuas.
• Terdiri dari 17 kecamatan :
Kec. Mantangai sebagai kec. terluas (luas
6.128 km2)
Kec. Kapuas Hilir sebagai kec. terkecil
(luas 91 km2)
• Luas Wilayah 14.999 km2 atau 1.499.900 ha
• tingkat kepadatan penduduk 21,97 jiwa/km2.

3. KEGIATAN
TANGGAL
PELAKSANAAN
LOKASI CAPAIAN KEGIATAN
Pembekalan Teknis Penyusunan &
Pelaksanaan NUSP2
10 – 12 Agustus 2016
Hotel Great Western,
Tangerang Selatan
• Scoring Dokumen SIAP Kapuas
• Strategi Penajaman Dokumen
SIAP
FGD (Forum Group Discussion) 15 Agustus 2016 R. Rapat PU, Kab. Kapuas Paparan Hasil Pembekalan
FGD (Forum Group Discussion) 16 Agustus 2016
R. Rapat Bappeda, Kab.
Kapuas
Paparan Hasil Pembekalan
Pembekalan Pengendalian & Laporan 28 Agustus – 31 agustus 2016 Hotel Aston, Bogor
Kesepakatan Tindak Lanjut
Dokumen SIAP
Pengarahan SIAP dari Satker NUSP 2 02 September 2016 Guest House Kab. Kapuas
Pengarahan Teknis Laporan oleh
PMU dan NMC
Laporan Progress SIAP 05 September 2016
R. Rapat Bappeda, Kab
Kapuas
Stressing Point Dokumen SIAP
Koordinasi Penentuan Lokasi Kumuh 13 September 2016
R. Rapat Bappeda, Kab
Kapuas
Identifikasi Lokasi Kumuh Kuala
Kapuas
Verifikasi dan Justifikasi Lokasi Kumuh 19 September 2016
R. Rapat Bappeda, Kab
Kapuas
Penajaman Tiap Bab Dokumen SIAP
Pengarahan SIAP dari Satker NUSP 2 19 September 2016 R. Rapat PU, Kab. Kapuas
Review singkat Penulisan Singkat
SIAP
Review Persiapan Kolokium Jogja 03 Oktober 2016
R. Rapat Bappeda, Kab
Kapuas
Persiapa Paparan Kolokium SIAP
Konsolidasi dan
Pembahasan Awal
Focus Discussion Group Verifikasi dan Pembahasan Laporan

4. Upaya Pencapaian Target RPJMN 2015-2019
TARGET CAPAIAN RPJMN 2015-2018

5. SK. Bupati Kabupaten Kapuas No 772/PU/2014 : Penetapan Lingkungan Perumahan
& Permukiman Kumuh di Kabupaten Kapuas
NO. NAMA KELURAHAN/DESA
LUAS DELINEASI SESUAI
SK (HA)
KETERANGAN
1. Selat Hilir 4,35
Hasil Identifikasi Lokasi
Permukiman Kumuh
Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2014
2. Selat Tengah 10,83
3. Selat Hulu 20,36
4. Selat Dalam 5,44
5. Murung Keramat 8,31
Diasumsikan luasan
kumuh sebesar 37,43 Ha.
Belum Ada delineasi,
diasumsikan untuk 3
lokasi pemekaran
6. Panamas 7,5
7. Desa Pulau Telo 14,58
Total 71.37
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kapuas yang Sejahtera, Agribisnis dan
Agroindustri yang Maju, Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan”
VISI - RPJPD Kabupaten Kapuas
VISI - RPJMD Kabupaten Kapuas
“Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Mandiri Melalui
Pembangunan Yang Adil Dan Merata Serta Berkelanjutan”

6. DRAFT RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN KAPUAS
Kuala Kapuas Sebagai PKW
Pujon Sebagai PKL

7. DRAFT RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAPUAS
Lokasi Kawasan Kumuh peruntukan
sebagai kaw. permukiman

8. SPPIP (2011) RPKPP (2011)
Kawasan Prioritas Penetapan Kawasan Prioritas
• Kawasan Permukiman Pasar Kuala Kapuas
• Kawasan Permukiman Pulau Telo
• Kawasan Permukiman Kapuas Seberang
• Kawasan permukiman Maluen
• Kawasan Permukiman Sei Linan
• Kawasan Permukiman Sungai Dalam Kota
• Kawasan Pasar Kuala Kapuas di Kelurahan Selat Hilir, Kelurahan
Selat Tengah, Kelurahan Selat Dalam dan Kelurahan Selat Hulu.
• Kawasan Pulau Telo (Desa Pulau Telo/cenderung kumuh) di
Desa Pulau Telo
• Kawasan Sei Linan (kawasan tambak ikan) di Desa Pulau Telo
• Kawasan Sungai Dalam Kota di Kelurahan Selat Hilir, Selat Hulu
dan Selat Dalam.
Kebijakan Strategi Kebijakan Strategi
• Peningkatan kualitas dan
penyediaan kawasan
permukiman yang layak huni
• Pembangunan dan
penyediaan kawasan hunian
yang aman bagi masyarakat.
• Pengembangan
sistem hunian
yang layak dan
terjangkau
• Merelokasi permukiman kumuh yang
berada di bantaran sungai
• Meremajakan permukiman kumuh yang
memiliki potensi ekonomi yang tinggi
• Peningkatan kualitas maupun
kuantitas jalan eksisting,
drainase, sanitasi , air bersih
pada kawasan permukiman
dan penghubung antar
kawasan Permukiman
•Perbaikan kondisi infrastruktur
di kawasan permukiman
•Pembangunan infrastruktur
baru di kawasan permukiman
• Peningkatan
Infrastruktur di
kawasan
permukiman
kumuh
• Meningkatkan aksesibilitas kawasan
dengan memperkuat ruas jalan dan parikir
• Memperluas cakupan air minum perpiaan
• Memfasilitasi penyediaan prasarana
penampungan air limbah yang layak
• Memperluas pengelolaan sampah
• Mendiversifikasi sistem pematusan untuk
menghilangkan genangan secara cepat
dan menyeluruh
• Menata RTH kawasan
• Mengembangkan sistem penanggulanagan
kebakaran berbasis lingkungan.
SPPIP & RPKPP Kabupaten Kapuas

9. PetaDelineasiKawasanPermukimanPrioritas
SPPIP & RPKPP Kabupaten Kapuas

10. PARAGRAF 4
PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27
Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan penampilan Bangunan Gedung, Tata
Ruang Dalam, KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN KESELARASAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN
LINGKUNGANNYA, SERTA MEMPERTIMBANGKAN ADANYA KESIMBANGAN ANTARA NILAI-NILAI
ADAT/ TRADISIONAL SOSIAL BUDAYA SETEMPAT terhadap penerapan berbagai perkembangan
arsitektur dan rekayasa.
Pasal 28
1) Penampilan Bangunan Gedung dimaksud Sesuai dengan penetapan dalam RDTR dan/atau Peraturan
Bupati tentang RTBL
2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 HARUS MEMPERHATIKAN
KAIDAH ESTETIKA BENTUK, KARAKTERISTIK ARSITEKTUR, DAN LINGKUNGAN YANG ADA
DISEKITARNYA serta DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KAIDAH PELESTARIAN
KEARIFAN LOKAL
Pasal 88
1) Kearifan lokal daerah merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung
kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat
setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
2) PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
KEARIFAN LOKAL YANG BERLAKU PADA MASYARAKAT SETEMPAT yang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Bangunan Gedung dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PERDA BANGUNAN GEDUNG
NeigborhoodUpgradingandShelterProject(NUSP)–2:KabupatenKapuas

13. Sumber: Tim Penyusun SIAP Kapuas, 2016
No.
Nama Kelurahan/
Desa
Luas
Kawasan
Administra
si (Ha)
Luas
Kawasan
Kumuh
Sesuai SK
(Ha)
Luas Kawasan
Kumuh (Ha)
1. 1Selat Hilir 340 4,35 60,15
2. Selat Tengah 163,714 10,83 60,17
3. Selat Hulu 450 20,36 68,7
4. Selat Dalam 736 5,44 15,30
5. Selat Barat 79,2 - 35,8
6. Selat Utara 1.450 - 18,96
7. Murung Keramat 1.548,2 8,31 23,5
8. Panamas 9.058 7,5 21
9. Desa Pulau Telo 805 14,58 19,71
10. Desa Pulau Telo
Baru
2.051 - 8,38
Total 16.681,11 71.37 331,67
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10

14. back

15. back

16. back

17. back

18. back

19. back

20. back

21. back

22. back

23. end

24. KEL. SELAT UTARA
Tipologi Permukiman
bantaran sungai &
Sempadan jalan arteri
KEL. SELAT HULU
Tipologi Permukiman
bantaran sungai, di atas air &
Sempadan jalan arteri
KEL. SELAT TENGAH
Tipologi Permukiman
bantaran sungai, di atas air &
Sempadan jalan arteri
KEL. SELAT HILIR
Tipologi Permukiman bantaran
sungai, di atas air & Sempadan
jalan arteri
KEL. MURUNG KERAMAT
Tipologi Permukiman bantaran
sungai & di atas air
KEL. PANAMAS
Tipologi Permukiman bantaran
sungai & di atas air
KEL. SELAT BARAT
Tipologi Permukiman bantaran
sungai & sempadan jalan arteri
DESA PULO TELO
Tipologi Permukiman bantaran
sungai & di atas air
KEL. SELAT DALAM
Tipologi Permukiman bantaran
sungai & sempadan jalan arteri
DESA PULO TELO BARU
Tipologi Permukiman bantaran
sungai & di atas air

27. 2016 2017 2018
KEBUTUHAN PROGRAM PENANGANANKONSEP POLA
PENANGANAN
KONDISI
KEKUMUHAN
SKEMA
PROGRAM
P
E
N
C
E
G
A
H
A
N
PERMUKIMAN
KUMUH BARU PENGAWASAN
DAN
PENGENDALIAN
PEMBERDAYAA
N
MASYARAKAT
Penegakkan kesesuaian perijinan
Sosialisasi, Public
campaing,
penyuluhan
Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi
Pendampingan
dan peayanan
informasi
Pelatihan BKM, TIPPI, KPP
•NUSP – SIAP
•CSR
•APBD
•Program
reguler lainnya

28. 2016 2017 2018
KEBUTUHAN PROGRAM PENANGANANKONSEP POLA
PENANGANAN
KONDISI
KEKUMUHAN
SKEMA PROGRAM
P
E
N
I
N
G
K
A
T
A
N
K
U
A
L
I
T
A
S
1. Kel. Selat Hilir
Sedang
Legal : 20,64 %
Tidak Legal : 44 %
PEREMAJAAN
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
Peningkatan kapasitas
bangunan hunian
•Peningkatan
kapasitas infrastruktur
permukiman
•Peningkatan
kapasitas proteksi
kebakaran
2. Kel. Selat
Tengah
Berat
Legal : 32,3 %
Tidak Legal : 8,7 %
PERMUKIMAN
KEMBALI
Pembangunan
kembali bangunan
hunian
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
• Pembangunan penyediaan infrastruktur
permukiman
• Pembangunan penyediaan proteksi
kebakaran
PEREMAJAAN
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
Peningkatan kapasitas
bangunan hunian
• Peningkatan
kapasitas infrastruktur
permukiman
•Peningkatan
kapasitas proteksi
kebakaran
PERMUKIMAN
KEMBALI
Pembangunan
kembali bangunan
hunian
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
• Pembangunan penyediaan infrastruktur
permukiman
• Pembangunan penyediaan proteksi
kebakaran
NUSP – SIAP
CSR
APBD
Program
reguler lainnya
MULTI
STAKEHOLDER
MULTI
PROGRAM
MULTI
PENANGANAN
APBN

29. 2016 2017 2018
KEBUTUHAN PROGRAM PENANGANANKONSEP POLA
PENANGANAN
KONDISI
KEKUMUHAN
SKEMA PROGRAM
P
E
N
I
N
G
K
A
T
A
N
K
U
A
L
I
T
A
S
3. Kel. Selat Hulu
Sedang
Legal : 49%
Tidak Legal : 1,02%
PEREMAJAAN
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
Peningkatan kapasitas
bangunan hunian
•Peningkatan
kapasitas infrastruktur
permukiman
•Peningkatan
kapasitas proteksi
kebakaran
PERMUKIMAN
KEMBALI
Pembangunan
kembali bangunan
hunian
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
• Pembangunan penyediaan infrastruktur
permukiman
• Pembangunan penyediaan proteksi
kebakaran
NUSP – SIAP
APBD
Program
reguler lainnya
MULTI
STAKEHOLDER
MULTI
PROGRAM
MULTI
PENANGANAN
APBN
4. Kel. Selat
Dalam
Sedang
Legal
PEREMAJAAN
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
Peningkatan kapasitas
bangunan hunian
•Peningkatan
kapasitas infrastruktur
permukiman
•Peningkatan
kapasitas proteksi
kebakaran
5. Kel. Selat Barat
Sedang
Legal
PEREMAJAAN
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
•Peningkatan
kapasitas infrastruktur
permukiman
•Peningkatan
kapasitas proteksi
kebakaran

30. 2016 2017 2018
KEBUTUHAN PROGRAM PENANGANANKONSEP POLA
PENANGANAN
KONDISI
KEKUMUHAN
SKEMA PROGRAM
P
E
N
I
N
G
K
A
T
A
N
K
U
A
L
I
T
A
S
NUSP – SIAP
APBD
Program
reguler lainnya
MULTI
STAKEHOLDER
MULTI
PROGRAM
MULTI
PENANGANAN
APBN
6 . Kel. Selat
Utara
Sedang
Legal
PEREMAJAAN
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
Peningkatan kapasitas
bangunan hunian
•Peningkatan
kapasitas infrastruktur
permukiman
•Peningkatan
kapasitas proteksi
kebakaran
7 . Kel. Murung
Keramat
Berat
Tidak Legal
PERMUKIMAN
KEMBALI
Pembangunan
kembali bangunan
hunian
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
• Pembangunan penyediaan infrastruktur
permukiman
• Pembangunan penyediaan proteksi
kebakaran
8. Kel. Panamas
Berat
Tidak Legal
PERMUKIMAN
KEMBALI
Pembangunan
kembali bangunan
hunian
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
• Pembangunan penyediaan infrastruktur
permukiman
• Pembangunan penyediaan proteksi
kebakaran

31. 2016 2017 2018
KEBUTUHAN PROGRAM PENANGANANKONSEP POLA
PENANGANAN
KONDISI
KEKUMUHAN
SKEMA PROGRAMP
E
N
I
N
G
K
A
T
A
N
K
U
A
L
I
T
A
S
NUSP – SIAP
CSR
APBD
Program
reguler lainnya
MULTI
STAKEHOLDER
MULTI
PROGRAM
MULTI
PENANGANAN
APBN
9 . Desa Pulo Telo
Sedang
Tidak Legal
PERMUKIMAN
KEMBALI
Pembangunan
kembali bangunan
hunian
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
• Pembangunan penyediaan infrastruktur
permukiman
• Pembangunan penyediaan proteksi
kebakaran
10 . Desa Pulo
Telo Baru
Ringan
Tidak Legal
PERMUKIMAN
KEMBALI
Pembangunan
kembali bangunan
hunian
Penyiapan lahan dan
hunian sementara
• Pembangunan penyediaan infrastruktur
permukiman
• Pembangunan penyediaan proteksi
kebakaran

32. 2016 2017 2018
KEBUTUHAN PROGRAM PENANGANANKONSEP POLA
PENANGANAN
KONDISI
KEKUMUHAN
SKEMA
PROGRAM
N
S
D •ADB
•APBN
•APBD
Kabupaten
Kel. Selat Hilir
Kel. Selat
Tengah
Kel. Selat Hulu
Penyiapan Dokumen
Lingkungan
(UPL UKL)
Penyusunan
Masterplan dan DED
NSD
Seleksi Calon
Penghuni NSD
Pembentukan
Kelembagaan
Pembangunan Fisik
NSD:
1. Pembangunan
Infrastruktur
2. Pembangunan
Rumah Tinggal
Penghunian Lokasi
NSD

33. 2015-2019 : 331,07 Ha
2015-2016
Perbaikan dan
Peremajaan
Kawasan
Permukiman
Kumuh :
201,238 Ha
2016-2017
2017-2018
•Penyiapan lahan
•Pembangunan
hunian
•Pembangunan
infrastruktur:
287,792 Ha
Pembangunan
NSD
2018-2019
Perbaikan dan
Peningkatan
Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh
: 331,07 Ha
Pembangunan NSD
0 % KUMUH
• Penyiapan lahan
•Pembangunan
hunian
•Pembangunan
infrastruktur:
244,51 Ha
Pembuatan
Proposal NSD

34. MEMORANDUM PROGRAM

35. Luas Kawasan : 60,17 Ha

38. PLAY