1. 2023
Pusat Pelatihan SDM PBJ
LKPP
Jenis Kompetensi:
PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH (PBJP)
Slide Recall
Modul 2
Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1
Versi 3.1 April, 2023
3. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
3
Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan :
1. Ketentuan Umum PBJ
2. Tujuan PBJ
3. Kebijakan PBJ
4. Prinsip PBJ
5. Etika PBJ
6. Aspek Hukum PBJ
PENDAHULUAN
Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat menjelaskan gambaran umum PBJP
7. Pelaku PBJ
8. Peran Usaha Kecil, Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan
9. Pengadaan Berkelanjutan
10. PBJ Secara Elektronik.
11. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PBJ
12. Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum
dalam PBJ
Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 3
4. 4
KETENTUAN UMUM PBJP
01
MATERI
PENGANTAR
PENGADAAN
BARANG JASA
PEMERINTAH (PBJP) KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA
MANUSIA PBJ DAN PELAKU PENGADAAN
02
KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP
Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1
4
03
Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 4
PENERAPAN MANAJEMEN RANTAI
PASOK DALAM PBJP
04
5. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 5
01
Jelaskan Pengertian dan
Ruang Lingkup PBJP
6. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
6
Institusi Pengguna
Barang/Jasa
Anggaran belanja
yang digunakan
•
• Kementerian
• Lembaga
• Perangkat Daerah
•
• APBN/APBD
• Pinjaman DN dan/atau hibah DN yang
diterima Pemerintah/Pemda
• Pinjaman LN atau hibah LN
PENGERTIAN & RUANG LINGKUP PBJP
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 6
01
“
”
7. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 7
01
Jelaskan Proses Pengadaan
dalam PBJP
8. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 8
01
PROSES PBJP MELALUI PENYEDIA
9. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 9
01
PROSES PBJP SECARA SWAKELOLA
10. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 10
01
Sebutkan jenis PBJP
11. JENIS PENGADAAN PADA PBJP
Barang Pekerjaan Konstruksi
Jasa Konsultansi Jasa Lainnya
KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 11
01
12. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 12
01
Jelaskan Tujuan, Kebijakan, Prinsip,
dan Etika dalam PBJP
13. TUJUAN PBJP
Menghasilkan B/J yang tepat*
untuk setiap uang yang dibelanjakan
*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.
Meningkatkan Penggunaan produk
dalam negeri
Meningkatkan Peran serta UMK
dan Koperasi
Meningkatkan Peran pelaku usaha
nasional
Meningkatkan Keikutsertaan
industri kreatif
Mewujudkan Pemerataan
ekonomi dan perluasan
kesempatan berusaha
Meningkatkan Pengadaan
berkelanjutan
Mendukung pelaksanaan penelitian dan
pemanfaatan Barang/Jasa Hasil
Penelitian
Tujuan
PBJ
KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 13
01
14. 1) Meningkatkan Kualitas
Perencanaan PBJ
2) Melaksanakan PBJ yang
lebih transparan, terbuka
dan kompetitif
3) Memperkuat kapasitas
kelembagaan & SDM PBJ
4) Mengembangkan
E-marketplace PBJ
5) Menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi
serta transaksi elektronik
6) Mendorong penggunaan
Barang/Jasa dalam negeri
& SNI
7) Memberikan kesempatan
UMKM
8) Mendorong pelaksanaan
penelitian & industri kreatif
9) Melaksanakan Pengadaan
Berkelanjutan
KEBIJAKAN PBJP
KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 14
01
16. ETIKA DALAM PBJP
Tertib &
Tanggung
Jawab
Profesional,
Mandiri &
Menjaga
Rahasia
Tidak saling
mempengaruhi
Menerima &
tanggung jawab
Menghindari
Conflict Of
Interest
Menghindari dan
Mencegah Pemborosan
& Kebocoran Uang
Negara
Menghindari dan
mencegah
penyalahgunaan
wewenang
Tidak menerima,
menawarkan/
menjanjikan
Etika
Pengadaan
KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 16
01
17. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 17
01
Sebutkan Pertentangan dalam PBJP
18. 03
02
01
PERTENTANGAN KEPENTINGAN DALAM PBJP
04
05
06
KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 18
01
Direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan
Komisaris, atau personil inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama
Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang
direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi
Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana
Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti Tender/Seleksi pada Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah,
yang mana pengurus koperasi merangkap sebagai PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan perusahaan Penyedia
Beberapa perusahaan yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak
langsung oleh pihak yang sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh
pemegang saham yang sama.
19. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 19
01
Jelaskan Peran Pelaku Usaha Kecil,
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Pengadaan Berkelanjutan dalam PBJP
20. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 20
01
● Memperbanyak paket untuk usaha kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan
usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan
kualitas kemampuan teknis.
● Melakukan konsolidasi paket dengan
menyediakan paket untuk UMKK.
● Produk-Produk UMKK (Usaha Mikro, Kecil
dan Koperasi) dimasukkan dalam aplikasi
Bela Pengadaan/e-Order
PERAN USAHA KECIL DALAM PBJP (1/2)
Contoh PBJ yang meningkatkan peran UMKK:
usaha
mikro
usaha
kecil
Usaha
Kecil
21. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 21
01
PERAN USAHA KECIL DALAM PBJP (2/2)
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan
Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan Barang/Jasa
produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik.
Kebijakan PBJ dalam memberikan kesempatan kepada UMKK:
Penyusunan spesifikasi teknis, PPK wajib menggunakan produk UMKK dari hasil Produksi Dalam Negeri
K/L/PD wajib mengalokasikan paling sedikit 40 % dari nilai anggaran belanja barang/jasa K/L/PD.
Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan 15
miliar diperuntukan bagi usaha kecil dan atau koperasi, kecuali pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis.
Penyedia usaha non kecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan
usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada
usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
22. PRODUK DALAM NEGERI
Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat produk dalam negeri
yang memiliki nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40 %.
KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 22
01
Nilai TKDN dan BMP dapat dilihat pada laman: http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php
23. PENGADAAN BERKELANJUTAN
Memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup
KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 23
01
• biaya produksi barang/jasa
sepanjang usia barang/jasa
tersebut
• pemberdayaan usaha kecil
jaminan kondisi kerja yang adil
pemberdayaan komunitas/usaha
lokal kesetaraan, dan
keberagaman
• pengurangan dampak negatif
terhadap kesehatan kualitas
udara kualitas tanah kualitas air
menggunakan SDA sesuai
dengan undang-undang
Aspek Ekonomi Aspek Sosial Aspek Lingkungan
Hidup
24. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 24
01
Jelaskan Garis Besar PBJP
secara Elektronik
25. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 25
01
GARIS BESAR PBJP SECARA ELEKTRONIK
Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan
sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung
PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace
meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan
penyedia
SPSE
LPSE
26. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 26
01
Jelaskan Ruang Lingkup SPSE
27. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
27
RUANG LINGKUP SPSE
1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. Pengelolaan Penyedia
7. Katalog Elektronik (E-Catalogue)
SP
SE
KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 27
01
28. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 28
01
Jelaskan tentang Katalog Elektronik
29. KATALOG ELEKTRONIK
Kementerian/ Lembaga
Pemerintah Daerah
disusun dan dikelola
KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 29
01
Katalog Elektronik
Nasional
Katalog Elektronik
Sektoral
Katalog Elektronik
Lokal
disusun dan dikelola
disusun dan dikelola
Pelaksanaan pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui Katalog Elektronik
dapat dilaksanakan dengan metode:
1. Negosiasi Harga dan/atau;
2. Mini-Kompetisi.
LKPP
30. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 30
01
Jelaskan tentang Toko Daring
31. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 31
01
PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang mana merupakan
perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui perangkat dan prosedur
elektronik.
TOKO DARING
Pelaku Usaha PMSE yang disebut PPMSE, adalah setiap orang
perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku
Usaha Luar Negeri yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE
Pemerintah sebagai buyer di dalam Toko Daring selaku PPMSE dapat
membeli Barang/Jasa yang disediakan di dalam Toko Daring dengan
menggunakan beberapa metode pembelian, yakni :
1. Pembelian Langsung
2. Negosiasi Harga
3. Permintaan Penawaran; dan/atau
4. Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada
PPMSE
32. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 32
01
Jelaskan Pemilihan Penyedia secara
Elektronik
33. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 33
01
PEMILIHAN PENYEDIA
Pemilihan Penyedia secara elektronik dilakukan untuk:
1. Pengadaan Langsung
2. Penunjukan Langsung
3. Tender
4. Tender Cepat
5. Seleksi secara elektronik
34. KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 34
01
Sebutkan Fungsi LPSE
35. LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE)
Fungsi layanan pengadaan secara elektronik paling
kurang meliputi:
1
2
3
Pengelolaan Sistem Informasi PBJ &
Infrastrukturnya
Pelaksanaan registrasi dan verifikasi
pengguna seluruh sistem informasi PBJ
Pengembangan sistem informasi yang
dibutuhkan oleh pemangku kepentingan
KETENTUAN UMUM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 35
01
36. 36
KETENTUAN UMUM PBJP
01
MATERI
PENGANTAR
PENGADAAN
BARANG JASA
PEMERINTAH (PBJP) KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA
MANUSIA PBJ DAN PELAKU PENGADAAN
02
KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP
Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1
36
03
Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 36
PENERAPAN MANAJEMEN RANTAI
PASOK DALAM PBJP
04
37. Apa Tugas dan Fungsi UKPBJ
KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 37
02
39. Jelaskan SDM dalam PBJP
KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 39
02
40. KELEMBAGAAN, SDM PBJ DAN PELAKU PENGADAAN Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 40
02
SUMBER DAYA MANUSIA PBJP
Sumber Daya Pengelola
Fungsi PBJ
Sumber Daya Pendukung
Ekosistem PBJ
Sumber Daya Perancang
Kebijakan dan Sistem PBJ
1. Advokasi dan pendampingan pengadaan
barang/jasa
2. Probity Advisor
3. Mediator, Konsolidator, dan Arbiter pada
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
4. Pemberi Keterangan Ahli (PKA)
5. Anggota Dewan Sengketa Non
Konstruksi, dan
6. Anggota Dewan Sengketa Konstruksi.
1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan
2. Personel Lainnya:
● PPK
● Pejabat Pengadaan
● Pokja Pemilihan
● Kepala UKPBJ, dan
● Pengelola LPSE
43. 43
KETENTUAN UMUM PBJP
01
MATERI
PENGANTAR
PENGADAAN
BARANG JASA
PEMERINTAH (PBJP) KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA
MANUSIA PBJ DAN PELAKU PENGADAAN
02
KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP
Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1
43
03
Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 43
PENERAPAN MANAJEMEN RANTAI
PASOK DALAM PBJP
04
44. Jelaskan Aspek Hukum dalam PBJP
KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 44
03
45. KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 45
03
ASPEK HUKUM DALAM PBJP
Hukum Administrasi
Negara
Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Persaingan Usaha
Wilayah Hukum Administrasi Wilayah Hukum Perdata
Wilayah Persaingan Usaha jika persekongkolan atau pengaturan yang menghilangkan persaingan
Wilayah Hukum Pidana jika ada suap, mark up, fiktif, dan kolusi
Persiapan
Perencanaan
Pemilihan (pengumuman s/d sanggahan
SPPBJ Kontrak Serah Terima & Keadaan Kahar
47. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL
melalui
Pengawasan PBJ meliputi :
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan
PBJ melalui aparat pengawasan internal yang bersangkutan
Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi, dan/atau Whistleblowing system
1. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya
2. Kepatuhan terhadap Peraturan
3. Pencapaian TKDN
4. Penggunaan produk dalam negeri
5. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil
6. Pengadaan berkelanjutan
KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 47
03
48. Pengaduan masyarakat adalah informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik
perseorangan dan/atau kelompok, pelaku usaha yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait dengan
proses PBJ disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik.
PENGADUAN OLEH MASYARAKAT
Menemukan indikasi penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia
Menemukan indikasi KKN dalam pelaksanaan PBJ
Menemukan pelanggaran persaingan yang sehat pada proses
pemilihan penyedia.
Peserta Pemilihan yang telah melakukan sanggah, tetapi masih belum
puas dengan jawaban yang diberikan Pokja Pemilihan
Pengaduan yang dapat disampaikan oleh Pelaku usaha/Peserta Pemilihan/Penyedia atau masyarakat antara lain:
KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 48
03
49. Jelaskan Sanksi dalam PBJP
KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 49
03
50. SANKSI
Sanksi dalam proses PBJP dikenakan terhadap:
Pe
Peserta
Pemilihan
Pemenang
Pemilihan
Penyedia PA/KPA/PPK/PP/
Pokmil
Penyelenggara
Swakelola
1. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
2. Sanksi pencairan jaminan;
3. Sanksi sanksi daftar hitam;
4. Sanksi ganti kerugian;
5. Sanksi denda;
6. Penghentian sementara dalam sistem
transaksi E-purchasing, dan/atau
7. Penurunan pencantuman penyedia di
dalami E-katalog.
sanksi administratif,
hukuman disiplin baik
ringan, sedang, bahkan
berat
KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 50
03
52. PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
Penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan melalui:
Layanan penyelesaian sengketa kontrak;
Arbitrase → BANI
Dewan Sengketa Konstruksi; atau
Penyelesaian melalui pengadilan.
KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 52
03
Sengketa Kontrak adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatangan
kontrak hingga berakhirnya kontrak PBJP antara pemilik pekerjaan dan
pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam PBJP
54. PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PBJ
1. Pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan)
yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ wajib
diberikan pelayanan hukum oleh K/L/Pemda
2. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan
hingga tahap putusan pengadilan
3. Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan
pelaku usaha sebagai Agen Pengadaan tidak termasuk
dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan
pelayanan hukum dari K/L/Pemda
Pelayanan Hukum
KEDUDUKAN HUKUM DALAM PBJP Jenis Kompetensi Pengantar PBJP 54
03
