Konsolidasi pengadaan barangjasa bagi blud

1. KONSOLIDASI
DAN PENGADAAN
BARANG/JASA
DI BLUD
Rembang, 1 November 2023
Disampaikan oleh:
YASIP KHASANI, S.IP., M.M.
(Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa)

2. Latar Belakang
Peningkatan penggunaan
Produk Dalam Negeri (PDN)
merupakan amanat UU No.
3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian dan PP No. 29
Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri
Inpres No. 2 Tahun 2022
tentang Percepatan dan
peningkatan penggunaan
PDN dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Keputusan Kepala LKPP
nomor 121 tahun 2023
tentang Pelaksanaan
Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Untuk Katalog Elektronik
Pelaksanaan pengadaannya
dapat lebih efektif efisien
untuk memberikan
pemenuhan nilai manfaat
yang sebesar-besarnya
(value for money)
1 2 3 4

4. INOVASI
PERATURAN PBJ
Di BLUD RSUD Dr.
MOEWARDI

5. Landasan Hukum
PBJ di BLUD RSUD Dr. Moewardi (Perdir RSDM 3120A/2022 dan perubahannya)
Pasal 69 ayat (7):
Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengelolaan
keuangan BLU diatur dalam
peraturan pemerintah
UU 1/2004 Perbendaharaan
Negara
1
-Penjelasan pasal 20 ayat (1):
BLU dapat dibebaskan sebagian
atau seluruhnya dari ketentuan yang
berlaku umum bagi PBJP bila terdpt
alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
-Pasal 20 ayat (2):
Kewenangan PBJ diselenggarakan
berdasarkn jenjang nilai yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan/
gubernur/ bupati/ walikota.
PP 23/2005
Pengelolaan Keuangan BLU
2
Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2),
yang pada intinya PBJ di BLU/D
dikecualikan dari Perpres
tersebut dan PBJ di BLU/D diatur
dengan peraturan pemimpin
BLU/D.
Perpres 16/2018 PBJP dan
perubahannya
3
4
Pasal 76 (2) :
Pengadaan barang jasa pada BLUD
yang bersumber dari : Jasa layanan,
Hibah tidak terikat, Hasil kerja sama
dengan pihak lain, Lain lain
pendapatan BLUD yang sah,
diberikan fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau
seluruhnya dari ketentuan per-
UU-an mengenai PBJP.
Permendagri 79/2018
tentang BLUD
5
Pasal 6 (1) :
- PBJ s.d Rp 1M dapat dilakukan dg
metode Pengadaan Langsung
- PBJ dg nilai di atas Rp 1M s.d Rp
5M dilakukan dg metode
Kompetisi Terbatas
- PBJ dg nilai di atas Rp 5M
dilakukan dengan metode
Tender/Seleksi
Pergub Jateng 56/2020
Jenjang Nilai PBJ BLUD Jateng

6. Prinsip Pengadaan
Di BLUD RSUD Dr. Moewardi
Efektif Efisien Transparan Adil
Akuntabel Terbuka Bersaing Praktik Bisnis
yang Sehat

7. Pengelola Pengadaan
Di RSUD Dr. Moewardi
- Dijabat oleh Wadir atau Kabag/Kabid
- Bersertifikat PBJ Tk. Dasar/ Level-1
PPKom
- Membantu PPKom
- Dapat dari bidang lain atau
kompetensi yang sama
PPTK
- Menyusun daftar kebutuhan
- Melakukan konsolidasi
- Membantu PPKom dan menilai
kinerja Penyedia
Pengguna
Tata cara pemilihan penyedia yaitu
Pengadaan Langsung, Penunjukan
Langsung, Tender/Seleksi, Tender Cepat,
dan E-purchasing, mengikuti ketentuan
Perpres 16/2018 dan perubahannya serta
turunannya.
Dijabat oleh Direktur RSDM
PA/KPA
- Melakukan Pengadaan
Langsung/Penunjukan Langsung
- Bersertifikat Tk. Dasar/ Level-1
PP/Pokja
Agen Pengadaan,
Penyelenggara Swakelola, dan
Penyedia
Pembagian pelaksanaan pemilihan dan
threshold pengadaan, berdasarkan table di
slide berikut.

8. Metode Pemilihan
Berdasarkan Peraturan Direktur BLUD RSDM
Dilakukan oleh Pokja Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah di bawah Biro APBJ Pemprov Jateng dan
mekanisme mekanisme mengacu Perpres
16/2018 dan perubahannya serta turunannya.
Tender Cepat
Dilakukan oleh PP dan Pokja sesuai threshold
serta mekanisme mengacu Perpres 16/2018
dan perubahannya serta turunannya.
Pengadaan Langsung
Dilakukan oleh PP dan PPKom sesuai
threshold serta mekanisme mengacu Perpres
16/2018 dan perubahannya serta turunannya.
E-Purchasing
Dilakukan PP/Pokja sesuai threshold, mekanisme
mengaju Perpres 16/2018 dan perubahan serta
turunannya, dan + kriteria barang spesifik yg scr
keilmuan direkomendasikan komite DAN tender
gagal namun tidak cukup waktu tender ulang serta
tidak dapat ditunda.
Penunjukan Langsung
Untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa
lainnya dan dilakukan oleh Pokja melalui
aplikasi SIDIMARKECE.
Kompetisi Terbatas
Dilakukan oleh Pokja Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah di bawah Biro APBJ Pemprov Jateng dan
mekanisme mekanisme mengacu Perpres
16/2018 dan perubahannya serta turunannya.
Tender/Seleksi

9. THRESHOLD

10. Inovasi !!
Terobosan dalam PBJ di RSDM
E-Marketplace RSDM, VMS, dan
Pengadaan Khusus

11. Yang tayang adalah
Barang/P. Konstruksi/JL
yang ditetapkan PA/KPA,
bersifat standar atau
dapat distandarkan, dan
kebutuhannya bersifat
berulang.
Barang/Jasa
Berisi profil Pelaku
Usaha yang sudah
diprakualifikasi dan
kinerja Penyedia,
VMS
B/J yang tayang
pada E-Katalog baik
nasional, sectoral,
ataupun local.
B/J Hasil Pemilihan
Produk B/J dari
Penyedia yang telah
berkontrak dengan
RSDM dapat
ditayangkan di
Sidimarkece.
B/J Penyedia yang
Berkontrak
Merupakan aplikasi yang
dibuat oleh RSDM untuk
memudahkan proses
pemilihan Penyedia
(khususnya pengadaan
langsung dan kompetisi
terbatas).
SIDIMARKECE

12. PBJ Penanganan K
eadaan Darurat
Kriteria keadaan darurat mengadopsi
Perpres 16/2018 dan perubahannya.
Namun terdapat kriteria lain yg
ditambahkan sesuai karakteristik RS:
- PBJ mendesak untuk keselamatan
pasien dari kematian/kecacatan.
- B/PK/JL yg dibutuhkan krn outbreak
wabah.
- Kerusakan sarpras yg mengganggu
pelayanan publik dan berdampak
pada keselamatan pasien.
Kriteria
Mengikuti mekanisme PBJP
dalam Penanganan Keadaan
Darurat dalam Perpres PBJ
Mekanisme

13. Pembelian Langsung
Produk, cara, dan mekanisme
Pembelian BARANG yang dilakukan langsung ke instansi pemerintah atau instansi
non-pemerintah yang berbadan hukum publik yang memiliki kewenangan untuk
mendistribusikan/menjual produk tertentu yang tidak tersedia di pasar.
Contoh:
Pembelian produk hasil penelitian PTN.
Pembelian dilakukan berdasar mekanisme yang berlaku di instansi pemerintah atau
instansi non-pemerintah tersebut.

14. Konsolidasi
Perpres 16/2018 dan
Perubahannya
Pasal 1 ayat 51
“ Konsolidasi Pengadaan “
adalah strategi Pengadaan
Barang/Jasa yang menggabungkan
beberapa paket Pengadaan
Barang/Jasa sejenis
• Efisiensi belanja pemerintah;
• Pelaksanaan strategi pengadaan untuk memberikan pemenuhan nilai
manfaat yang sebesar-besarnya (value for money).
• Pemberdayaan dan penguatan industri dalam negeri
• pada metode e-purchasing, konsolidasi dapat memberikan kemudahan
bagi PP/PPK dalam bertransaksi
Kenapa
Konsolidasi

15. KONSOLIDASI
Pengadaan Barang/Jasa
Implementasi
Merupakan upaya atau strategi yang bertujuan untuk
menaikkan value for money dari proses pengadaan
barang/jasa dengan mempertimbangkan berbagai
aspek ekosistem pengadaan seperti:
Konsolidasi muncul sebagai bentuk pendekatan
tambahan untuk optimalisasi dan implementasi
regulasi

16. Siapa pelaksana konsolidasi
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Pasal 9 ayat (1) huruf e
PA memiliki tugas dan kewenangan
melaksanakan konsolidasi pengadaan
barang/jasa
Pengguna
Anggaran
(PA)
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)
UKPBJ
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
Pasal 21 ayat (2)

17. Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik
dilaksanakan oleh:
Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati dapat memberikan mandat sebagian atau
seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog
elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa
pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing
a. Menteri/Kepala Lembaga yang membidangi/membina sektor terkait;
b. Gubernur/Walikota/Bupati; atau
c. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keputusan Kepala LKPP nomor 121 tahun 2023

18. Pasar Penyedia/
Industri yang sejenis
Lokasi penyedia/Industri
terpusat
Kondisi Pasar
Oligopoli/Monopoli
Pembelian oleh
banyak pengguna
Kebutuhan rutin dan/atau
berulang
Spesifikasi standar atau dapat
distandarisasi
KRITERIA BARANG/JASA
POTENSIAL
KONSOLIDASI
PENGADAAN

19. Kontrak Payung
Katalog Tender Bersama
Tender Itemized
Standarisasi Spesifikasi
Standarisasi HPS
Penggabungan volume
Penggabungan paket sejenis
Pemusatan Pengelolaan
Penggabungan Volume Kebutuhan
Standarisasi Kebutuhan
MODEL
KONSOLIDASI
PERENCANAAN
PENGADAAN
PERSIAPAN
PENGADAAN
PERSIAPAN
PEMILIHAN
PENYEDIA
KONTRAK

20. Tender/Seleksi Itemized
*) Yang dimaksud dengan item yaitu satu kesatuan barang, kualifikasi penyedia, lokasi, dan sebagainya
sesuai ketentuan Dokumen Pemilihan
TENDER ITEMIZED
TENDER BIASA

21. Tender/Seleksi Bersama
Merupakan proses tender/seleksi antara beberapa PPK untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan
kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani kontrak.
Penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian beban
anggaran diatur dalam kontrak sesuai dengan karakteristik
pekerjaan

22. Identifikasi
Kebutuhan
Pendalaman
Pasar dan
Proses
Bisnis
Persiapan
Penyelenggaraan
Konsolidasi
Persiapan
Pelaksanaan
Konsolidasi
• Pembahasan dengan
Prinsipal / Produsen
• Penyiapan payung hukum
• Penetapan Tim Konsolidasi
• Persiapan pengadaan
(HPS/Referensi harga,
Spesifikasi, Rancangan
Kontrak Payung)
• Analisis data SIRUP
• Permintaan dan
konfirmasi data PD
Tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk Katalog Elektronik
E-Purchasing
Pencantuman
dalam
Katalog
Elektronik
Penandatanganan
Kontrak Payung
Pelaksanaan
Konsolidasi
• penetapan cara pelaksanaan
pemilihan berupa: Tender
dan/atau Negosiasi.
• penyusunan Dokumen
Pemilihan; pelaksanaan
Pemilihan Penyedia
• Finalisasi kontrak payung
• Penandatanganan Kontrak
Payung antara Pejabat
Penandatanganan Kontrak
Payung dengan Penyedia
• Pencantuman produk
hasil konsolidasi ke E
Katalog
• E-purchasing oleh PP
atau PPK
Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP nomor 121 tahun 2023

23. a. Penetapan pemenang konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik,
yang dapat terdiri atas 1 (satu) pemenang atau
lebih dari 1 (satu) pemenang;
b. penetapan harga konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat berupa
antara lain:
1) 1 (satu) harga yang sama untuk seluruh
pemenang yang bersifat dinegosiasikan saat
E-purchasing.
2) 1 (satu) harga yang sama untuk seluruh
pemenang yang bersifat tidak dapat
dinegosiasikan (harga tetap) saat E-
purchasing.
3) Harga khusus bagi pemerintah dari masing-
masing pemenang.
>
Hasil Pelaksanaan
Konsolidasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Untuk
Katalog Elektronik

24. Kontrak Payung
Pasal 27 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

25. Tantangan
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

26. Harga Perkiraan Sendiri
Keterjangkauan
• Bagaimana
menghitung HPS
apabila strategi
konsolidasi tidak
berada pada KLPD
yang sama
• Pertimbangan
definisi
keterjangkauan
Iklim Usaha
• Nilai konsolidasi paket
pengadaan
• Sebaran pelaku usaha
• Jenis pasar
• Kondisi pasar
• Kapasitas pelaku usaha
• Jumlah pelaku usaha
Sumber Data
• Terdapat beberapa
aspek yang
dipengaruhi seperti
antara lain
keberadaan pelaku
usaha (produsen,
distributor, retailer,
dsb)
Spesifikasi
Teknis
• Perbedaan
kebutuhan yang
tertuang dalam
spesifikasi teknis/KAK
• Justifikasi perbedaan
kebutuhan

27. Tantangan dalam rangka Konsolidasi
Pengadaan Barang/Jasa
Dalam pelaksanaan konsolidasi, terdapat beberapa
tantangan dari aspek spesifikasi teknis/KAK
Spesifikasi Teknis
Standarisasi kebutuhan yang tertuang dalam
KAK
Jumlah kebutuhan
Waktu kebutuhan
Lokasi kebutuhan

28. Rancangan Kontrak
Jenis Kontrak
Dalam hal konsolidasi melibatkan lebih dari 1 PPK,
terdapat kemungkinan perbedaan jenis kontrak
yang digunakan
Tata Cara Pembayaran
Kemungkinan dapat terjadi sebagai akibat konsolidasi yang
melibatkan lebih dari 1 PPK, terdapat PPK yang memilih cara
bayar secara sekaligus, termin atau bulanan
Mekanisme Denda
Pada bagian apabila terjadi denda keterlambatan
apakah 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian
Kontrak atau nilai total kontrak
Terdapat paling kurang 3 (tiga) tantangan aplikasi konsolidasi:
Sumber: UN Procurement Practitioner’s Handbook, 2006

29. 29
KONSOLIDASI NEGOSIASI
BMHP JATENG SATU HARGA

30. Latar Belakang
• Kebutuhan Alkes dan Aldok di 7 Rumah Sakit di Provinsi Jawa Tengah
• Perbedaan harga pada setiap item barang alkes dan aldok
• Persyaratan PDN dan TKDN pada alkes dan aldok

31. Sampel Katalog Sektoral
Kementrian Kesehatan

32. ITEM/PRODUK JATENG SATU HARGA
1) SPUIT
2) HAND SCOON NON STERIL
3) MASKER
4) INFUS SET
5) IV CATHETER
6) KASA STERIL
7) KURSI RODA
8) BED PASIEN
9) INFUS STAND
10) BED SIDE CABINET
11) STETOSKOP
12) TENSIMETER DIGITAL
13) TENSIMETER ANEROID
14) OKSIMETER

33. 33
HASIL KONSOLIDASI
BMHP
NAMA
BARANG TIPE MERK
HARGA
KESEPAKATAN
(Rp)
PRINCIPAL/
DISTRIBUTOR
BED SIDE
CABINET
2 CABIN
N3
(TKDN
dalam
Proses)
4.782.600,00
PT. Bumi Sarana
Maju
MAK
(MC 101)
4.772.667,00
PT. Polaris Alkes
Starindo
MAK
(MC 102) 3.759.681,00
PT. Polaris Alkes
Starindo
INDOMED 1.680.000,00
PT. Intisumber Hasil
Sempurna Global
MEGAL
(MABC-01)
3.250.000,00 PT. Megah Alkesindo
MEGAL
(MABC-02)
4.100.000,00 PT. Megah Alkesindo
ZELOS
(ZBC01)
4.909.086,00
PT. Buana Intiprima
Medika
ZELOS
(ZBC02)
3.798.698,00
PT. Buana Intiprima
Medika
ZELOS
(ZBC03)
4.938.307,00
PT. Buana Intiprima
Medika
Paramount
PF-1100
4.565.925,00
PT Romora Jaya
Pratama

34. 34
HASIL KONSOLIDASI
BMHP
NAMA
BARANG
TIPE MERK
HARGA
KESEPAKATAN
(Rp)
PRINCIPAL/
DISTRIBUTOR
Tensimeter
Digital
With
Stand
Forsch 2,473,000
PT. Dwiasri Graha
PT. Panda Mitra Setia
ABN 4,239,000 PT. Rajawali Nusindo
Elitech 8,910,000
PT. Dayaprima Kartikamulti
Sarana
Forsch
Medical
2,473,000
PT Mulawarman Kesada
Medicalindo
Onemed 811,000
PT. Inti Sumber Hasil
Sempurna
Non
Stand
Forsch 1,212,500
PT. Dwiasri Graha
PT. Panda Mitra Setia
ABN 926,000 PT. Rajawali Nusindo
Elitech 4,290,000
PT. Dayaprima Kartikamulti
Sarana
Forsch
Medical
1,212,500
PT Mulawarman Kesada
Medicalindo
Onemed 428,000
PT. Inti Sumber Hasil
Sempurna

35. SE SEKDA 965/1211 TAHUN 2023

36. LANGKAH PERCEPATAN
DAN TINDAK LANJUT
Perlunya penyusunan regulasi PBJ yang dapat mendorong
kemandirian BLUD, seperti jenjang nilai, kontrak payung, kontrak
bersyarat maupun Kerjasama operasional dan manajemen.
Menjadikan PBJ sebagai strategi pencapaian IKU BLUD yang
efektif, efisien dan mandiri.
Penerapan dan pengawasan Integritas dalam proses pengadaan
untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Penggunaan inovasi kontrak seperti kontrak payung maupun
performance based kontrak untuk meningkatkan kecepatan dan
kualitas layanan.
Terkait Konsolidasi BMHP dan Alkes, seluruh RSUD/RSJD Prov.
Jateng untuk mendukung program Jateng Satu Harga.

37. HASIL KONSOLIDASI
SUMBER DANA DBHCHT
ALKES / ALDOK 7 RS PROVINSI & DINAS KESEHATAN
BIRO APBJ PROVINSI JAWA TENGAH

38. NAMA BARANG MERK TIPE
PRINCIPAL/
DISTRIBUTOR
HARGA (Rp)
KOMPONEN NEGOSIASI
SEBELUM
NEGOSIASI
SETELAH
NEGOSIASI
TAMBAHAN BARANG
HASIL NEGO
INSTANSI
PENGUSUL
SEBELUM
NEGOSIASI
SETELAH
NEGOSIASI
Polisomnografi (PSG)
EB Neuro
(Italy)
BE Plus Pro
PT. KURNIA ABADI
SELARAS
839,000,000 755,000,000
Biaya Ongkos Kirim Rp 8,445,000.00 Gratis Ongkir
Isolation Transformer : 1
buah dan hardisk
eksternal 2T : 2 buah
RSJD dr. Arif
Zainuddin Surakarta
Biaya Maintenance/layanan
purna jual
After sell service 5
tahun
Tetap
Biaya Kalibrasi Rp 20,000,000.00
Rp. 0
Catatan : diberikan
gratis 1 kali
Biaya Pelatihan Rp 50,000,000.00 Rp6,000,000.00
Jaminan Garansi All risk 2 Tahun
All risk 2 Tahun
Catatan : selama
perbaikan akan
diberikan back up alat
tersebut
Biaya Instalasi Rp 20,000,000.00 Gratis
NATUS Embla
NDx Amplifier
EEG Advance
PT.PETAN DAYA
MEDICA
838,551,000 831,051,000
Biaya Ongkos Kirim Rp 7,500,000.00 Gratis Ongkir
LCD Monitor 32” : 1 buah
dan hardisk eksternal 2T
: 1 buah
RSJD dr. Arif
Zainuddin Surakarta
Biaya Maintenance/layanan
purna jual
All risk 2 Tahun
Catatan : 1 tahun dari
Pabrik termasuk
sparepart, 1 tahun dari
distributor hanya
maintenance)
Tetap
Biaya Kalibrasi Sudah termasuk 1 kali kalibrasi
Biaya Pelatihan
Sudah termasuk Biaya
Pelatihan
Catatan : Perawat 2
orang, Tenaga Medis 2
orang, Attem 1 orang
Tetap
Jaminan Garansi
All risk 2 Tahun
Catatan : 1 tahun dari
Pabrik termasuk
sparepart, 1 tahun dari
distributor hanya
maintenance)
Tetap
Biaya Instalasi Sudah termasuk Tetap
NEUROSOFT
Neuron Spectrum AM
with QEEG & PSG
PT. NEURO
MEDIKA
SEJAHTERA
950,000,000 869,000,000
Biaya Ongkos Kirim Rp 5,500,000.00 Gratis Ongkir
PC Merk Dell spesifikasi
i7 Gen 14 Ram 32 Gb
(terbaru), Internal
Hardisk 4 Tera,
Tambahan kabel 2 set
RSJD dr. Arif
Zainuddin Surakarta
Biaya Maintenance/layanan
purna jual
Sudah termasuk
Rp. 0, - per 4 bulan
maintenance dan
berdasarkan
kebutuhan
Biaya Kalibrasi Sudah termasuk Tetap
Biaya Pelatihan
Rp. 0,- (Uji Fungsi,
install dan Training
produk 1kali) selama
alat beroperasi
0 (Uji Fungsi, install
dan Training produk 7
hari 4 perawat 8
dokter, Refresh
Training per 4 bulan)
selama alat beroperasi
Jaminan Garansi 2 Th All Risk
2 Th All Risk
tambahan 2 tahun free
maintenance
Biaya Instalasi Sudah termasuk Tetap

39. Terima Kasih