Mengenal Tentang Surat Tanda kendaraan Bermotor (STNK)

1. PENGETAHUAN TENTANG
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
(STNK)

2. Kompetensi Yang Diharapkan
1. Standar Kompetensi
Memahami STNK dan TNKB
2. Kompetensi Dasar
Memahami ketentuan hukum dan tata cara memperoleh STNK dan TNKB
3. Indikator hasil belajar
- Menjelaskan pengertian STNK dan TNKB
- Memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan STNK dan TNKB
- Menyebutkan persyaratan untuk memperoleh STNK dan TNKB
- Memahami mekanisme atau tata cara memperoleh STNK dan TNKB
- Mengerti fisik STNK dan TNKB.

3. 1) Pengertian tentang STNK dan TNKB
2) Ketentuan hukum yang berkaitan dengan STNK dan TNKB
3) Persyaratan untuk memperoleh STNK dan TNKB
4) Mekanisme penerbitan/cara memperoleh STNK dan TNKB
5) Cara pengurusan STNK hilang
6) Fisik STNK dan TNKB.
Lingkup Materi Yang Dibahas

4.  STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi
pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan
Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk
pengesahannya.
STNK wajib dibawa atau selalu melekat dengan kendaraan saat kendaraan
bermotor digunakan/dioperasikan di jalan.
 TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi
pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi
tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi
serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.
Pada masyarakat kita TNKB lebih dikenal dengan sebutan Pelat Nomor.

5. II. KETENTUAN HUKUM YG BERKAITAN DGN STNK & TNKB
a. UU NO. 2 TH 2002 TTG POLRI
b. UU NO. 22 TH 2009 TTG UULLAJ
c. PERKAP NO. 5 TH 2012 TTG REGIDENT RANMOR
d. INBERS 3 MENTERI TH 1999 antara MENHANKAM, MENDAGRI DAN MENKEU
e. SKB TH 1999 antara KAPOLRI, DIRJEN PUOD dan DIRUT PT. JASA RAHARJA
(tindak lanjut dari Inbers 1999).

6.  UU NO. 2 TH 2002 TTG POLRI
PSL 15 ayat (2) huruf b :
Polri sesuai dgn per UU an lainnya berwenang meneyelenggarakan
regident ranmor.
 UU NO. 22 TH 2009 TTG LLAJ
a. Pasal 64
1) Setiap Ranmor wajib diregistrasikan.
2) Registrasi meliputi:
a. registrasi Ranmor baru;
b. registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
c. registrasi perpanjangan Ranmor;
d. registrasi pengesahan Ranmor.
b. Pasal 65
Sebagai bukti ranmor telah di regristrasi pemilik
diberi BPKB, STNK dan TNKB

7. c. Pasal 67 :
(1) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak ranmor dan
pembayaran SWDKLLJ diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi
dalam Samsat
(2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Samsat disediakan oleh Pemda
(3) Mekanisme penyelenggaraan Samsat dikoordinasikan oleh Polri
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan
Samsat diatur dengan Peraturan Presiden.
d. Pasal 68
(1) Setiap ranmor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan
TNKB.
(2) STNK memuat data ranmor, identitas pemilik, NRKB dan masa berlaku
(3) TNKB memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.
(4) TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan tata cara
pemasangan.
(5) Dapat dikeluarkan STNK dan TNKB Khusus dan/atau TNKB Rahasia.

8. e. Pasal 70 UU NO. 22/2009
1. STNK dan TNKB berlaku selama 5 tahun dan harus dimintakan
pengesahan setiap tahun.
2. Sebelum berakhirnya jangka waktu 5 tahun STNK dan TNKB wajib
diajukan permohonan perpanjangan
PERATURAN KAPOLRI NO. 5 TH 2012 TTG REGIDENT RANMOR
Pasal 78
1. Regident Ranmor dilakukan dengan menerbitkan STNK untuk:
a. Ranmor baru (CKD,CBU, Kedutaan dan Lembaga Internasional)
b. Regident Ranmor pertama kali (hasil lelang Ranmor dinas TNI/Polri; dan hasil lelang
temuan Direktorat Bea dan Cukai atau Polri;
c. Perubahan identitas Ranmor berupa penggantian bentuk, warna, mesin, nomor
registrasi, dan fungsi; dan perubahan pemilik Ranmor berupa penggantian nama dan
alamat identitas pemilik.
d. Pemindahtanganan kepemilikan Ranmor;
e. Penggantian STNK karena rusak atau hilang;
f. Pengesahan dan/atau perpanjangan
2. Penerbitan dan penggantian STNK dipungut biaya, kecuali pengesahan.

9. PP NO. 50 TH 2010 - (PNBP)
KASIR SAMSAT
- STNK Roda 2/3 = Rp. 50.000,-
Roda 4/Lebih = Rp. 75.000,-
- TNKB Roda 2/3 = Rp. 30.000,-
Roda 4/Lebih = Rp. 50.000,-

10. III. PERSYARATAN PENERBITAN STNK & TNKB

11. A. PERSYARATAN PENERBITAN STNK DAN TNKB RANMOR BARU
CBU, CKD, KEDUTAAN DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
1) Mengisi formulir permohonan;
2) Melampirkan tanda bukti identitas:
a) Untuk perorangan: KTP dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan.
b) Untuk badan hukum, terdiri atas:
(1) Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan
ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
(2) Fotokopi KTP yang diberi kuasa;
(3) Surat keterangan domisili;
(4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.
3) Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:
a) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan
ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi yang bersangkutan.
b) Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
4) Melampirkan faktur pembelian;
5) Tanda bukti pendaftaran BPKB.

12. SEBAGAI PERBANDINGAN ANTARA
PERKAP NO. 5 TH. 2012 DENGAN INBERS TH. 1999
DLM HAL PERSYARATAN PENDAFTARAN RANMOR
MISAL : PENDAFTARAN RANMOR CD/CC BERDASARKAN
PP NO.8 TH. 1957 ( INBERS TH. 1999)
Persyaratan :
1. Mengisi formulir SPPKB.
2 Surat pengantar dari Kedutaan yang bersangkutan.
3. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas
penangguhan bea masuk.
4. PIB.
5. Rekomendasi dari Deplu.
5. Bukti hasil pemeriksaan fisik ranmor.

13. MISAL: PENDAFTARAN RANMOR BADAN INTERNASIONAL LAINNYA
BERDASARKAN PP. NO. 19 TH. 1955 ( INBERS TH 1999 )
Persyaratan :
1. Mengisi formulir SPPKB
2. Surat keterangan / Surat Pengantar dari Sekneg RI.
3. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas
penangguhan bea masuk dan faktur untuk kendaraan assembling.
4. PIB.
5. Surat pengantar dari Badan Internsional dan atau Paspor pemilik.
6. Bukti hasil pemriksaan cek fisik.

14. B. PERSYARATAN MEMPEROLEH STNK DAN TNKB PERTAMA KALI HASIL
LELANG RANMOR DINAS TNI/POLRI, TEMUAN DIT BEA & CUKAI / POLRI
1) Mengisi formulir perdaftaran;
1) Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
a) Untuk perorangan: KTP dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;
b) Untuk badan hukum:
(1) Surat kuasa bermeterai cukup, kop surat badan hukum dan ditandatangani
oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum;
(2) Fotokopi KTP yang diberi kuasa;
(3) Surat keterangan domisili;
(4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.
c) Untuk instansi pemerintah :
Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan
ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap, fotokopi KTP yang diberi kuasa.
4) Melampirkan fotokopi risalah lelang
5) Tanda bukti pendaftaran BPKB.

15. PERSAYARATAN PENERBITAN STNK DAN TNKB
PERUBAHAN IDENTITAS RANMOR DAN PEMILIK
1) Mengisi formulir pendaftaran
2) Melampirkan tanda bukti identitas
a) Untuk perorangan, terdiri atas KTP dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang
diwakilkan orang lain;
b) Untuk badan hukum, terdiri atas:
(1) Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan
di ttd oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum
(2) Fotokopi KTP yang diberi kuasa;
(3) Surat keterangan domisili;
(4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.
c) Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:
(1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan
ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi yang bersangkutan.
(2) Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
3) STNK
4) Tanda bukti pendaftaran BPKB.

16. PERSYARATAN PENGGANTIAN STNK HILANG
1) Mengisi formulir pendaftaran;
2) Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
a) Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa
bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
b) Untuk badan hukum, terdiri atas:
(1) Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop
surat badan hukum dan ditandatangani oleh
pimpinan serta stempel cap badan hukum yang
bersangkutan;
(2) Fotokopi KTP yang diberi kuasa;
(3) Surat keterangan domisili;
(4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.
c) Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:
(1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat
instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta
stempel /cap instansi yang bersangkutan.
(2) Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
3) BPKB asli
4) Surat pernyataan pemilik mengenai STNK yang hilang bermeterai cukup;
5) Surat keterangan hilang dari unit pelaksana regident penerbit STNK;
6) Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

17. PERSYARATAN PENGGANTIAN STNK RUSAK
1) Mengisi formulir pendaftaran;
2) Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:
a) Untuk perorangan,terdiri atas KTP dan surat kuasa
bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
b) Untuk badan hukum, terdiri atas:
(1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop
surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta
stempel cap badan hukum
(2) Foto copy KTP yang diberi kuasa;
(3) Surat keterangan domisili;
(4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.
c) Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:
(1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi
pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap
instansi
(2) Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.
3) BPKB
4) Melampirkan STNK yang rusak
5) Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

18. PERSYARATAN PENGESAHAN STNK
1. Mengisi formulir permohonan;
2. Melampirkan tanda bukti identitas:
a. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat
kuasa bermaterai cukup bagi yan g diwakilkan oleh orang lain;
b. Untuk badan hukum:
1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat
badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta
stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
2) Foto copy KTP yang diberi kuasa;
3) Surat keterangan domisili;
4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.
C. Untuk instansi pemerintah:
1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat
instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta
stempel /cap instansi
2) Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
3. STNK;
4. Keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir.
5. Memperlihatkan BPKB asli dan menyerahkan fotocopynya.
KETERANGAN:
- Tidak perlu melampirkan cek fisik ranmor
- Tidak ada biaya PNBP

19. PERSYARATAN PERPANJANGAN STNK
1. Mengisi formulir permohonan;
2. Melampirkan tanda bukti identitas
a. Untuk perorangan :
KTP, surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
b. Untuk badan hukum:
Surat kuasa bermaterai cukup, kop surat badan hukum dan
ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum ,Foto
copy KTP yang diberi kuasa, Surat keterangan domisili, SIUP dan NPWP
yang dilegalisasi
c. Untuk instansi pemerintah:
Surat kuasa bermaterai cukup, kop surat instansi dan ditandatangani
oleh pimpinan serta stempel /cap instansi, melampirkan foto copy KTP
yang diberi kuasa.
3) STNK;
4) BPKB dan foto copy BPKB atau dalam hal BPKB dijadikan jaminan
bank, harus disertakan surat bukti pengagunan BPKB dan/surat
keterangan bermaterai cukup dari kreditur;
5) Keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir;
6) Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

20. LOKET PERPANJANGAN STNK

21. PENDAFTARAN RANMOR BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
( YANG DIATUR DALAM INBERS TH. 1999 )
1) Mengisi formulir SPPKB
2) Identitas :
a. Untuk perorangan : Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan
melampirkan surat kuasa bermeterai cukup.
b. Unutk Badan Hukum: Salinan Akta Pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan
domisili, Surat kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta
dibubuhi cap badan hokum yang bersangkutan.
c. Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas/surat kuasa
bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi
yang bersangkutan.
3) STNK dan BPKB atau surat keterangan Polisi tentang asal usul ranmor
4) Bukti hasil cek fisik ranmor
5) Salinan putusan pengadilan negeri
yang telah mempunyai
kekuatan hukum pasti dan dilegalisir.
SUASANA LELANG RANMOR DI PENGADILAN

22. TEMPAT PENGURUSAN STNK
1. Di Kantor Bersama SAMSAT
2. Kantor Bersama Samsat adalah tempat untuk mengurus/memperoleh STNK
dan TNKB, pembayaran pajak & BBNKB serta pembayaran SWDKLLJ
3. Pada Kantor Bersama Samsat petugasnya terdiri dari 3 instansi yaitu Polri,
Dispenda Propinsi dan PT. Jasa Raharja.
4. Kerjasama satu atap tiga instansi di Kantor Bersama Samsat diatur di dalam
Instruksi Bersama (INBERS) 3 Menteri (Menhankam, Mendagri dan Menkeu)
No. INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999 dan No. 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Samsat dlm penerbitan STNK, TNKB, STCK, TCKB, Pembayaran
PKB, BBNKB dan SWDKLLJ.
Ditindaklanjuti dgn SKB No.SKEP/06/X/1999, No.973 – 1228 dan No.
SKEP/02/X/1999 antara Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja
(Persero) ttg Tata Laksana Samsat.

23. PROSEDUR/MEKANISME PENERBITAN STNK & TNKB
1) Pemilik/pemohon dengan persyaratan lengkap menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
kelompok kerja/loket pendaftaran di Samsat.
Petugas melakukan :
a) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan dengan cara pencocokan dan
penelitian dokumen persyaratan dengan yang tercantum dalam formulir dan/atau ke
instansi penerbit dokumen persyaratan;
b) Pemasukan data identitas pemilik dan ranmor ke dalam pangkalan data;
c) Pengecekan silang data dengan data regident kepemilikan ranmor secara on-line;
d) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dokumen persyaratan
petugas harus memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi;
e) Dalam hal dokumen sudah lengkap dan sah, petugas memberikan tanda bukti
pendaftaran kepada pemohon dan petugas harus melanjutkan proses permohonan.
2) Pemohon menunggu panggilan dari petugas kasir untuk membayar biaya PNBP STNK dan TNKB,
pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan dan SWDKLLJ, sejumlah yang tertera pada notice
pajak.
3) Jika telah dibayar petugas melanjutkan proses permohonan untuk mencetak SKPD, STNK dan
TNKB kecuali pengesahan STNK (STNK dan TNKB tidak dicetak).
4) Petugas kelompok kerja Penyerahan, memanggil pemohon untuk menerima STNK, SKPD dan
TNKB, dan pemohon menandatangani buku register penerimaan /penyerahan.

24. CARA PENGURUSAN STNK & TNKB
DI SAMSAT
LOKET II
PENYERAHAN
LOKET I
PENDAFTARAN &
PENELITIANBERKAS
BAYAR dan TERIMANOTICE PAJAK
PROSES
STNK
LANJUT
BERKAS DIKEMBALIKAN UNTUK DILENGKAPI
PEMOHON
PENYERAHAN STNK, TNKB dan SKPD
JIKA
PERSYARATAN
LENGKAP
KASIR
JIKA
PERSYARATAN
TIDAK
LENGKAP

26. Contoh STICKER CEK FISIK RANMOR

27. Contoh STNK

28. HALAMAN BELAKANG STNK
TANDA TANGAN PEMILIK

29. CONTOH : TNKB RANMOR PERSEORANGAN

30. CONTOH : TNKB RANMOR UMUM

31. CONTOH : TNKB RANMOR PEMERINTAHAN

32. CONTOH : TNKB RANMOR KEDUTAAN (DUBES AMERIKA)

33. CONTOH : TNKB RANMOR STAF KEDUTAAN (AUSTRALIA)

34. CONTOH : TCKB (TANDA COBA KENDARAAN BERMOTOR) SEMENTARA

35. TNKB / PELAT NOMOR
HARUS SESUAI KETENTUAN
DAN SELALU TERPASANG PADA SISI DEPAN DAN BELAKANG RANMOR

36. LOKET PENYERAHAN STNK

37. SEKIAN & TERIMA KASIH
ASSALAAMU` ALAIKUM WW.