SlideShare a Scribd company logo
PATEN 
(PELAYANAN TERPADU KECAMATAN) 
KECAMATAN MANDING
IJIN GANGGUAN (HO) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN 
KETENTUAN 
BIAYA WAKTU PROSEDUR 
PELAYANAN 
1. 
Izin Gangguan (HO) dan Usaha 
Penjualan BBM(bensin, Solar,Mitan 
Maksimal masing 200 liter) 
1. Mengisi 
Formulir, 
2. FC. KTP 
3. FC. 
Sertifikat 
Tanah 
4. Surat 
Pernyataa 
n (bila 
tanah 
bukan 
milik 
Pribadi) 
5. FC SPPT 
dan STTS 
tahun 
terakhir. 
6. Denah 
Tempat 
Usaha 
Perda No 
04/2012 
ttg 
Retribusi 
Perizinan 
Tertentu 
6 (enam) 
hari 
1. Mengajukan Surat 
Permohonan 
Kepada Camat 
serta mengisi 
formulir yang telah 
disediakan. 
2. Membayar 
Retribusi di loket 
Pembayaran. 
3. Berkas diterima 
dan dipelajari 
sesuai ketentuan 
yg berlaku. 
4. Rapat Koordinasi. 
5. Survey Lokasi oleh 
Tim PATEN. 
6. Pengajuan 
Penandatanganan. 
7. Dikeluarkan ijin 
atau ditolak 
Potong Rambut/salon (tanpa 
steamer,2 pegawai) 
Bengkel (jasa servis,tambal ban) 
Peng-es an ikan(menggunakan 
peralatan sederhana) 
Pengeringan Ikan (menggunakan 
peralatan sederhana) 
Pengolahan Krupuk Ikan 
(menggunakan peralatan sederhana) 
Pengolahan Petis Ikan/Terasi 
(menggunakan peralatan sederhana) 
Rumah Makan/Warung (max 10 
kursi,3 kursi panjang) 
Warnet (max 10 PC) 
Rental Komputer (max 2 PC) 
Play Station (PS1,PS2,Ps3, Max 10 
Ps/PC) 
Counter HP (jual pulsa, max 10 HP)
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR 
PELAYANAN 
2. 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
Maksimal ukuran 
bangunan 100 
meter persegi. 
1. setiap pelaksanaan pendirian 
bangunan baru, pemugaran 
dan atau perbaikan 
bangunan tersebut lebih dulu 
harus mendapat izin. 
2. Izin diberikan berdasar 
permohonan tertulis dari yg 
bersangkutan. 
3. Pemohon harus mengisi 
formulir yg dilampiri: 
a) Identitas Pemohon. 
b) Status,letak dan luas tanah 
yg dibangun. 
c) Jenis Bangunan. 
d) Gambar Rencana Bangunan 
scr rinci beserta konstruksi 
dan bahan yg digunakan. 
4. Permohonan ditolak jika: 
a) Diangap dpt mengganggu 
keselamatan, ketentraman, 
atau kepentingan umum dan 
atau tempat sekitarnya. 
b) Bertentangan dg Peraturan 
Perundangan yg berlaku 
menyangkut Tata Ruang. 
Perda No 
04/2012 
ttg 
Retribusi 
Perizinan 
Tertentu 
10 
(sepuluh) 
hari 
1. FC. Identitas 
Pemohon. 
2. Mengisi Blangko 
IMB. 
3. FC Status Tanah. 
4. Tanda Lunas PBB. 
5. Denah Gambar. 
6. Mengajukan 
Permohonan. 
7. Berkas diterima 
dan dipelajari 
sesuai ketentuan 
yg berlaku. 
8. Rapat Koordinasi. 
9. Mengadakan 
peninjauan / 
survey. 
10. Dikeluarkan Ijin 
atau ditolak. 
11. Membayar 
Retribusi sesuai 
ketentuan. 
Tidak bertingkat 
dan bukan 
merupakan 
bagian dari 
Perumahan 
Ukuran bangunan 
sampai 70 meter 
persegi 
penyusunan 
gambar dapat 
berupa denah 
ruangan,brntuk 
depan dan 
belakang serta 
susunan dasar 
bangunan 
Ukuran diatas 70 
meter persegi s/d 
100 meter 
persegi 
menggunakan 
gambar teknis,
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN 
KETENTUAN 
BIAYA WAKTU PROSEDUR 
PELAYANAN 
3. 
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 
Merupakan Konversi dari Izin 
Pertambangan Bahan Galian 
Golongan C berdasar PP No 
22/2010 
1. Peta Wilayah 
Pertambangan 
dan Peta 
Kretek. 
2. Peta awal yg 
memuat 
topografi . 
3. Surat 
Pernyataan 
Sanggup 
melaksanakan 
reklamasi. 
Perda 
Kab. 
Sumenep 
No 
16/2011 
3 (tiga ) 
hari 
1. Peninjauan Lokasi 
2. Penerbitan. 
Rekomendasi 
setelah terbit izin 
prinsip dari Bupati 
Sumenep. 
Domainnya adalan Izin 
Pertambangan Rakyat Mineral 
bukan Logam dan Batuan 
Kriteria ini setelah ditetapkannya 
Wilayah Pertambangan Rakyat 
(WPR) 
Kapasitas Luasan kurang dari 
0.5 Ha 
Secara teknis penambangan 
maupun dampak yg ditimbulkan 
tdk ada kerusakan yg besar
IZIN PENGGILINGAN PADI 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR 
PELAYANAN 
4. 
Izin Penggilingan Padi 
Perusahaan yg 
menggunakan tenaga 
motor penggerak dan 
ditujukan utk mengolah 
padi/gabah menjadi 
beras sosoh. 
1. Mengisi Formulir 
2. FC. KTP Pemohon 
3. FC. IMB 
4. FC. HO 
5. Masing rangkap 2 
Gratis 3 (tiga ) 
hari 
kerja 
1. Mengajukan Surat 
Permohonan 
Kepada Camat. 
2. Berkas diterima 
dan dipelajari 
sesuai ketentuan 
yg berlaku. 
3. Survey Lokasi oleh 
Tim PATEN. 
4. Penilaian oleh Tim 
PATEN. 
5. Dikeluarkan ijin 
atau ditolak . 
6. Penandatangan 
Ijin. 
Domain Kecamatan adl 
pernyataan tertulis dr yg 
berwenang dlm 
memberikan hak utk 
mengusahakan 
penggilingan padi dg 
skala besar dan kecil
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR 
PELAYANAN 
5. 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
Adalah dokumen 
perizinan berkaitan dg 
kegiatan usaha 
perdagangan yg dpt 
dijadikan legalitas utk 
menjalankan usaha 
perdagangan. 
1. FC. KTP, NPWP dan 
HO . 
2. Neraca awal. 
3. Keterangan Domisili 
4. Pas Foto 4x6 dan 
Materai 6000. 
Gratis 2 (dua ) 
hari 
1. Pengajuan Berkas 
Permohonan. 
2. Berkas diterima 
dan dipelajari. 
3. Koordinasi dan 
survey. 
4. Pengajuan 
Pengesahan. 
5. Dikeluarkan surat 
Ijin. 
Domain Kecamatan 
Adalah segala jenis 
usaha perdagangan 
skala mikro(kecil) yg tdk 
berbentuk CV, UD dan 
PT.
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR 
PELAYANAN 
6. 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
1. Adalah dokumen 
sebagai legalisasi atau 
pengakuan bahwa suatu 
perusahaan sdh 
melakukan wajib daftar 
1. FC. KTP, NPWP dan 
HO . 
2. Neraca awal. 
3. Keterangan Domisili 
4. Pas Foto 4x6 dan 
Materai 6000. 
Gratis 2 (dua ) 
hari 
1. Pengajuan Berkas 
Permohonan. 
2. Berkas diterima 
dan dipelajari. 
3. Koordinasi dan 
survey. 
4. Pengajuan 
Pengesahan. 
5. Dikeluarkan surat 
Ijin. 
Domain Kecamatan 
Adalah segala jenis 
usaha perdagangan 
skala mikro(kecil) yg tdk 
berbentuk CV, UD dan 
PT
PATEN 
(PELAYANAN TERPADU KECAMATAN) 
KECAMATAN MANDING
REKOMENDASI (01) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
1. 
Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP 
Permohonan 
Kartu 
Keluarga 
1. Formulir Permohonan 
KK/Form F.1.01 dan/ atau 
KTP/Form .1.07 yg 
disediakan oleh REGDES, 
2. Berkas akan diverifikasi 
dan divalidasi petugas 
Regdes dan UPT 
Kependudukan dan Capil. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Pemohon mengisi 
Formulir Permohonan 
KK/Form F.1.01 dan/ 
atau KTP/Form .1.07 yg 
disediakan oleh 
REGDES, 
2. Berkas akan diverifikasi 
dan divalidasi petugas 
Regdes dan UPT 
Kependudukan dan 
Capil. 
3. Dari UPT Capil ke unit 
PATEN Kecamatan dan 
diverifikasi Kasi 
Pemerintahan dan 
dikembalikan ke Unit 
PATEN dan diteruskan 
ke Camat utk mendapat 
Pengesahan Pengantar 
KK dan KTP. 
4. Pengantar KK dan KTP 
yg sdh disahkan 
dilanjutkan ke Dinas 
DUKCAPIL kabupaten. 
Permohonan 
Kartu Tanda 
Penduduk
REKOMENDASI (02) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
2. 
Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan 
Dalam Kabupaten 
1. Formulir F.1.29. 
2. Surat Pengantar dari 
Kepala Desa. 
3. KTP Asli dan KK Asli 
Pemohon. 
4. Pas foto ukuran 4x6 
sebanyak 4 lembar 
berwarna/hitam 
putih. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Formulir F,1.29.diisi pemohon dan 
ditanda tangani Pemohon dan 
Register Desa. 
2. Formulir F.1.29. diajukan ke Kades 
utk mendapatkan Surat Pengantar 
yg di ttd Kades. 
3. Surat Pengantar dan Formulir 
F.1.29. diajukan ke Camat Melalui 
PATEN utk mendapatkan Surat Ket 
Pindah Antar Kecamatan dlm Kab 
(Formulir F.1.30). 
4. Dengan keluarnya Surat 
Keterangan Pindah Antar 
Kecamatan dlm Kab,KTP dan KK 
pemohon dicabut utk diserahkan ke 
Dinas Dukcapil.
REKOMENDASI (03) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
3. 
Rekomendasi Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian 
1. Surat Keterangan 
SKCK dari Kades. 
2. FC KTP dan KK asli. 
3. Pas foto ukuran 4x6 
sebanyak 4 lembar 
berwarna/hitam 
putih. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Pemohon mengajukan SKCK ke 
Camat utk ditandatangani 
(Registrasi & Legalisasi). 
2. Selanjutnya SKCK diteruskan ke 
Kapolsek untuk proses lebih lanjut.
REKOMENDASI (04) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
4. 
Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan > 100 
meter persegi 
1. Formulir 
permohonan IMB. 
2. Surat Keterangan 
dari Kades. 
3. FC KTP dan KK asli. 
4. FC bukti kepemilikan 
tanah. 
5. Surat pernyataan 
tetangga bagi 
bangunan yg 
bertingkat diketahui 
Kades. 
6. Gambar bangunan, 
kontruksi dan bahan 
yg digunakan. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Formulir IMB diisi lengkap, benar, 
dan sah serta ditandatangani 
Pemohon. 
2. Pemohon menghadap Camat 
melalui PATEN utk mendapatkan 
pengesahan/ttd (registrasi, 
Legalisasi, Rekom). 
3. Seluruh Persyaratan kemudian 
diajukan pemohon ke BPPT untuk 
proses lebih lanjut.
REKOMENDASI (05) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
5. 
Rekom Izin Gangguan 
1. Formulir 
permohonan HO. 
2. Surat Keterangan 
dari Kades. 
3. FC. bukti 
kepemilikan tanah. 
4. FC. KTP. 
5. FC. IMB. 
6. Surat pernyataan 
tetangga diketahui 
Kades. 
7. Gambar bangunan / 
denah dan Peta 
Lokasi. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Formulir HO diisi lengkap, benar 
dan sah serta di TTD pemohon. 
2. Pemohon menghadap Camat 
melalui PATEN utk mendapatkan 
pengesahan/TTD (registrasi, 
legalisasi dan rekomendasi).
REKOMENDASI (06) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
6. 
Rekom Kelayakan Usaha utk mendapatkan SIUP,TDP,TDG 
dan TDI 
1. Formulir 
permohonan . 
2. Surat Keterangan 
dari Kades. 
3. FC. bukti 
kepemilikan tanah. 
4. FC. KTP. 
5. FC. IMB dan HO yg 
masih berlaku. 
6. Surat pernyataan 
tetangga diketahui 
Kades. 
7. Gambar bangunan/ 
denah dan Peta 
Lokasi. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Formulir Isian diisi lengkap, benar 
dan sah serta di TTD pemohon. 
2. Pemohon menghadap Camat 
melalui PATEN utk mendapatkan 
pengesahan/TTD (registrasi, 
legalisasi dan rekomendasi) . 
3. Seluruh persyaratan kemudian 
diajukan utk proses lebih lanjut.
REKOMENDASI (07) 
NO. JENIS 
MACAM 
SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU 
PROSEDUR 
PELAYANAN 
7. 
Rekom STP (Surat Tanda Pendaftaran) Yayasan Yatim Piatu 
dan Organisasi Sosial 
1. FC. akte Notaris. 
2. Mengajukan permohonan ke Pemda / Instansi 
Sosial (kab / Kota) setempat dg melampirkan 
formulir F.1. 
3. Rekomendasi Bakesbangpol dan Linmas. 
4. Rekomendasi Bupati. 
5. Rekomendasi dari Koordinator Kegiatan 
Kesejahteraan Sosial Kabupaten. 
6. Susunan Pengurus lengkap dilampiri foto copy KTP. 
7. AD dan ART. 
8. Program kerja, laporan kegiatan di bidang usaha 
Kesejahteraan Sosial. 
9. Sumber dana dan modal kerja untuk melaksanakan 
kegiatan. 
10. Daftar anak asuh. 
11. Surat Domisili dari lurah/kades setempat . 
12. Mengajukan permohonan dengan membawa berkas 
(NO 1 s/d 10) ke Dinas Sosial Provinsi Jatim. 
13. opy surat Ijin operasional disampaikan ke orsos 
koordinatif / koordinator kegiatan Kesejahteraan 
Sosial Kabupaten 
14. Setiap Orsos / LSM-Usaha Kesejahteraan Sosial yg 
sudah terdaftar agar membuat laporan 
kegiatan/perkembangan kegiatan bidang usaha 
kesejahteraan sosial sesuai dg ketentuan yg 
berlaku. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Pemohon 
menghadap 
Camat 
melalui 
PATEN utk 
mendapatkan 
pengesahan/ 
TTD. 
2. Petugas 
melakukan 
verifikasi thd 
berkas sesuai 
dengan 
persyaratan 
utk diajukan 
kepada 
Pimpinan . 
3. Menyerahkan 
Berkas
REKOMENDASI (08) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
8. 
Permohonan Perubahan Data Objek Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) 
1. Rekomendasi dari 
Kades. 
2. Bukti kepemilikan 
tanah akte/sertifikat . 
3. KTP. 
4. SPPT asli. 
5. Akte/ Sertifikat. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Pemohon menghadap Camat 
melalui PATEN utk mendapatkan 
pengesahan/TTD (registrasi, 
legalisasi dan rekomendasi). 
2. Selanjutnya Permohonan 
Perubahan Data Obyek PBB 
diajukan ke KP PBB Pamekasan 
untuk proses lebih lanjut.
REKOMENDASI (09) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
9. 
Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadadatan 
1. Proposal / Usulan. 
2. Akte pendirian. 
3. FC gambar rencana bangunan yg diajukan. 
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
5. Peta Desa. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Proposal harus 
ditandatangani 
pemohon dan 
diketahui KADES. 
2. Pemohon 
menghadap Camat 
melalui PATEN utk 
mendapatkan 
pengesahan/TTD 
(registrasi, 
legalisasi dan 
rekomendasi). 
3. Proposal diajukan 
ke DINSOS untuk 
mendapatkan 
Rekomendasi.
REKOMENDASI (10) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
10. 
Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan 
Umum)100 meter persegi 
1. Keputusan 
Penetapan Lokasi. 
2. Bukti Kepemilikan 
Tanah. 
3. SPPT. 
4. KK dan KTP. 
5. Keterangan riwayat 
tanah. 
6. Keterangan 
kewarisan (bila 
diperlukan). 
7. Keterangan 
Pernyataan Tanah 
tidak dalam 
sengketa. 
8. Peta bidang dari 
pertanahan. 
9. Tanda lunas BPHTB 
(SSB). 
10. Kwitansi 
Pembayaran. 
1,5 % 
dari 
nilai 
Pelepas 
an 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Pihak yang akan melepaskan dan 
yang menerima menghadap Camat 
disertai Kepala Desa dan 2 
(dua)orang saksi. 
2. Camat menerbitkan dan 
menandatangani Surat Pelepasan 
Hak Atas Tanah.
REKOMENDASI (11) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
11. 
Rekomendasi /Legalisasi Surat Lain-Lain 
1. Rekomendasi dari 
Kades/ Instansi 
terkait. 
2. KTP. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Rekomendasi harus 
ditANDATANGANI Pemohon dan 
diketahui Kepala Desa. 
2. Pemohon menghadap Camat 
melalui PATEN untuk mendapatkan 
pengesahan (registrasi, Legalisasi 
dan Rekomendasi).
REKOMENDASI (12) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
12. 
Pengantar Surat Pernyataan Miskin 
1. Surat Pernyataan Miskin 
dari Kadesberdasarkan 
ketetapan dari kecamatan. 
2. KTP pemohon. 
3. KK pemohon. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Pemohon menghadap 
KADES utk 
mendapatkan Surat 
Pernyataan Miskin 
yang ditandatangani 
oleh KADES dan yang 
bersangkutan diatas 
materai Rp.6.000. 
2. Surat Keterangan Tidak 
Mampu diajukan 
kepada Camat melalui 
PATEN untuk 
mendapatkan 
pengesahan/tanda 
tangan (registrasi dan 
legalisasi). 
3. Petugas PATEN 
memeriksa data 
penduduk miskin yang 
masuk dalam data base 
penduduk miskin.
REKOMENDASI (13) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
13. 
Keterangan Model C untuk Pensiunan 
1. Blangko yg telah 
ditandatangani dari 
Kades/ Lurah. 
2. KTP pemohon. 
3. KK pemohon. 
4. SK Pensiun. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Setelah Pemohon mendapatkan 
tandatangan KADES, 
menyerahkan berkas diserta foto 
kopy KTP, KK dan SK Pensiun 
kepada petugas PATEN. 
2. Petugas memferifikasi dan 
memvalidasi berkas untuk diajukan 
ke pimpinan. 
3. Menyerahkan Berkas.
REKOMENDASI (14) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
14. 
Keterangan Tidak Mampu 
1. Surat Keterangan 
Tidak Mampu dari 
Kades/ Lurah. 
2. KTP pemohon. 
3. KK pemohon. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Pemohon menghadap KADES utk 
mendapatkan SKTM. 
2. Surat Keterangan Tidak Mampu 
diajukan kepada PATEN untuk 
mendapatkan Pengesahan/tanda 
tangan (registrasi dan legalisasi).
REKOMENDASI (15) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
15. 
Keterangan Domisili Perusahaan 
1. Surat Keterangan 
Domisilai dari 
Kades/ Lurah. 
2. FC. KTP dan KK 
pemohon. 
3. FC. SIUP, IMB dan 
HO yg masih 
berlaku. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Pemohon menghadap KADES utk 
mendapatkan Surat Keterangan 
Domisili yg ditandatangani oleh 
KADES. 
2. Surat Keterangan Domisili diajukan 
kepada PATEN utk mendapatkan 
pengesahan/tanda tangan 
(registrasi dan legalisasi).
REKOMENDASI (16) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
16. 
Keterangan Kewarisan (tanah dan Bangunan) 
1. Surat Keterangan 
Pengakuan Ahli 
Waris. 
2. Surat Pernyataan 
para Ahli Waris. 
3. FC. KTP dan KK 
pemohon. 
4. FC. SPPT beserta 
aslinya. 
5. Obyek peninggalan. 
6. Foto Copy Letter C 
yg telah dileglisir 
KADES. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Pemohon menghadap KADES dan 
menjelaskan silsilah/ ahli waris. 
2. Seluruh Ahli waris membubuhkan 
tanda tangan/cap jempol 
dihadapan KADES. 
3. Berdasar Pengakuan tersebut 
Camat melalui PATEN 
menerbitkasn Surat Keterangan 
Kewarisan.
REKOMENDASI (17) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
17. 
Keterangan Bepergian 
1. Surat Keterangan 
Bepeergian dari 
KADES. 
2. KTP pemohon. 
3. KK pemohon. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Pemohon menghadap KADES utk 
mendapatkan Surat Keterangan 
Bepergian yg ditandatangani 
Kades. 
2. Surat Keterangan Bepergian 
diajukan kepada Camat melalui 
PATEN utk mendapatkan 
pengesahan/tandatangan 
(registrasi dan legalisasi).
REKOMENDASI (18) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
18. 
Keterangan Penelitian / Survey 
1. Surat Keterangan 
akan melaksanakan 
penelitian survey 
dari instansi / 
lembaga terkait / 
perguruan tinggi. 
2. Proposal Penelitian / 
Survey. 
3. Surat Keterangan 
dari Bakesbangpol 
dan Linmas Kab. 
Sumenep. 
4. KTP asli pemohon. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Pemohon menghadap CAMAT 
melalui PATEN utk mendapatkan 
tanda tangan, registrasi dan 
legalisasi. 
2. Camat mengeluarkan Surat 
Rekomendasi Penelitian /Survey.
REKOMENDASI (19) 
NO. JENIS 
MACAM 
SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU 
PROSEDUR PELAYANAN 
19. 
Peralihan Hak Atas Tanah (Pribadi/Perorangan ) 
1. Bukti kepemilikan tanah 
(pepel/sertifikat). 
2. Keterangan kewarisan. 
3. KTP asli para pihak. 
4. FC leter C. 
5. SPPT. 
6. Tanda lunas BPHTB (SSB). 
1,5% 
dari nilai 
transaksi 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Para Pihak (Penjual dan 
Pembeli), Kades dan 2 (dua) 
orang saksi menghadap Camat 
selaku PPAT Sementara. 
2. PATEN memproses dan 
menerbitkan Akte Tanah. 
3. Pembeli mendaftarkan Hak Atas 
Tanah ke Badan Pertanahan 
Nasional.
REKOMENDASI (20) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
20. 
Proposal 
1. Proposal/Usulan yang 
ditandatangani oleh pemohon 
yang diketahui Kades/ Lurah. 
2. FC. Gambar rencana bangunan 
yang diusulkan apabila 
berkaitan dengan fisik 
bangunan. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
Pemohon datang ke PATEN 
untuk mendapatkan 
Pengesahan/ Tanda Tangan 
Camat (Registrasi dan 
Legalisasi)
REKOMENDASI (21) 
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 
21. 
Pengesahan Surat-Surat (atas Permintaan 
Perorangan / Instansi / Lembaga) 
1. Pemohon membawa 
surat yg akan 
dimintakan 
pengesahannya. 
2. FC. KTP pemohon. 
Gratis 
15 (lima 
belas) 
menit 
1. Pemohon datang ke PATEN untuk 
mendapatkan Pengesahan/ Tanda 
Tangan Camat (Registrasi dan 
Legalisasi). 
2. Petugas memferifikasi dan 
memvalidasi berkas untuk diajukan 
ke pimpinan. 
3. Menyerahkan Berkas.

More Related Content

What's hot

Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6   persiapan pbj - versi 4Materi 6   persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Nurul Angreliany
 
Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara
Ajeng Hayuningtyas
 
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSoal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Trust Tour And Travel
 
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdfPerpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
kppnbandaaceh
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoring
Yustus Rona
 
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7   pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Materi 7   pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Nurul Angreliany
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penataan Ruang
 
Rekomendasi camat
Rekomendasi camatRekomendasi camat
Rekomendasi camat
Tengkiu Muhammad
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan Bupati
Ardi Susanto
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Dadang Solihin
 
Materi 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbjMateri 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbj
Mikhail Rasyid
 
Daftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidupDaftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidup
sdn2 rogojampi
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Sujud Marwoto
 
Pengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanPengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinan
Reddy Prayudie
 
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduanMateri 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
Mikhail Rasyid
 
Surat permohonan komputer
Surat permohonan komputerSurat permohonan komputer
Surat permohonan komputer
rosmaidasimarmata
 
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...
windy fitria
 
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa KonsultansiPelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
National Standardization Agency of Indonesia
 
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi DaerahInovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 

What's hot (20)

Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6   persiapan pbj - versi 4Materi 6   persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
 
Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSoal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdfPerpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoring
 
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7   pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Materi 7   pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 
Rekomendasi camat
Rekomendasi camatRekomendasi camat
Rekomendasi camat
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan Bupati
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
 
Materi 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbjMateri 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbj
 
Daftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidupDaftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidup
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
 
Pengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanPengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinan
 
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduanMateri 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
 
Surat permohonan komputer
Surat permohonan komputerSurat permohonan komputer
Surat permohonan komputer
 
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...
 
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa KonsultansiPelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
 
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi DaerahInovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
 

Similar to PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)

Informasi izin mendirikan bangunan di makasar
Informasi izin mendirikan bangunan di makasarInformasi izin mendirikan bangunan di makasar
Informasi izin mendirikan bangunan di makasar
Sigit Maulana
 
Brosur perijinan paten 2015
Brosur perijinan paten 2015Brosur perijinan paten 2015
Brosur perijinan paten 2015
Ganti Kanisa
 
sop pbg.pdf
sop pbg.pdfsop pbg.pdf
sop pbg.pdf
dpmptspsolsel
 
IMB CW.pdf
IMB CW.pdfIMB CW.pdf
IMB CW.pdf
FIRMANMIND
 
Checklist dan format permohonan iujp bkpm rev
Checklist dan format permohonan iujp bkpm revChecklist dan format permohonan iujp bkpm rev
Checklist dan format permohonan iujp bkpm rev
Lusitania hsr
 
Slidestnkbinmas6 10-2013-140417120139-phpapp01
Slidestnkbinmas6 10-2013-140417120139-phpapp01Slidestnkbinmas6 10-2013-140417120139-phpapp01
Slidestnkbinmas6 10-2013-140417120139-phpapp01
bagus wahyono
 
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sefnad Bagau
 
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
evanyt599
 
Teknis Pengisgggggggggggggggggggggggggggggggian Fohrm A.pptx
Teknis Pengisgggggggggggggggggggggggggggggggian Fohrm A.pptxTeknis Pengisgggggggggggggggggggggggggggggggian Fohrm A.pptx
Teknis Pengisgggggggggggggggggggggggggggggggian Fohrm A.pptx
ilhamkampret
 
01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx
01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx
01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx
rezassadapp
 
Paparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).ppt
Paparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).pptPaparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).ppt
Paparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).ppt
datak3upppapua2
 
Contoh tangible dasar hukum, produk, persyaratan, waktu dan biaya KK & KTP d...
Contoh  tangible dasar hukum, produk, persyaratan, waktu dan biaya KK & KTP d...Contoh  tangible dasar hukum, produk, persyaratan, waktu dan biaya KK & KTP d...
Contoh tangible dasar hukum, produk, persyaratan, waktu dan biaya KK & KTP d...
Moch Yudi
 
Standar pelayanan
Standar pelayananStandar pelayanan
Standar pelayanandarikupang
 
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasisurat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
Denny Muhammad
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasippbkab
 
SOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdfSOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdf
ssuser9b9aa61
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
Leks&Co
 
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model b
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model bFormulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model b
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model b
helmut simamora
 
Checklist persyaratan ippr
Checklist persyaratan ippr Checklist persyaratan ippr
Checklist persyaratan ippr
nurfadhilarizmi
 
PPT SLF 2020
PPT SLF 2020PPT SLF 2020
PPT SLF 2020
PrimaAdhiyasa1
 

Similar to PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN) (20)

Informasi izin mendirikan bangunan di makasar
Informasi izin mendirikan bangunan di makasarInformasi izin mendirikan bangunan di makasar
Informasi izin mendirikan bangunan di makasar
 
Brosur perijinan paten 2015
Brosur perijinan paten 2015Brosur perijinan paten 2015
Brosur perijinan paten 2015
 
sop pbg.pdf
sop pbg.pdfsop pbg.pdf
sop pbg.pdf
 
IMB CW.pdf
IMB CW.pdfIMB CW.pdf
IMB CW.pdf
 
Checklist dan format permohonan iujp bkpm rev
Checklist dan format permohonan iujp bkpm revChecklist dan format permohonan iujp bkpm rev
Checklist dan format permohonan iujp bkpm rev
 
Slidestnkbinmas6 10-2013-140417120139-phpapp01
Slidestnkbinmas6 10-2013-140417120139-phpapp01Slidestnkbinmas6 10-2013-140417120139-phpapp01
Slidestnkbinmas6 10-2013-140417120139-phpapp01
 
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
 
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
 
Teknis Pengisgggggggggggggggggggggggggggggggian Fohrm A.pptx
Teknis Pengisgggggggggggggggggggggggggggggggian Fohrm A.pptxTeknis Pengisgggggggggggggggggggggggggggggggian Fohrm A.pptx
Teknis Pengisgggggggggggggggggggggggggggggggian Fohrm A.pptx
 
01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx
01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx
01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx
 
Paparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).ppt
Paparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).pptPaparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).ppt
Paparan Limbah B3 ( sosialisasi - pakadis).ppt
 
Contoh tangible dasar hukum, produk, persyaratan, waktu dan biaya KK & KTP d...
Contoh  tangible dasar hukum, produk, persyaratan, waktu dan biaya KK & KTP d...Contoh  tangible dasar hukum, produk, persyaratan, waktu dan biaya KK & KTP d...
Contoh tangible dasar hukum, produk, persyaratan, waktu dan biaya KK & KTP d...
 
Standar pelayanan
Standar pelayananStandar pelayanan
Standar pelayanan
 
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasisurat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
 
SOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdfSOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdf
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
 
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model b
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model bFormulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model b
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model b
 
Checklist persyaratan ippr
Checklist persyaratan ippr Checklist persyaratan ippr
Checklist persyaratan ippr
 
PPT SLF 2020
PPT SLF 2020PPT SLF 2020
PPT SLF 2020
 

Recently uploaded

Materi_Permenkop 2 thn 2024_Kemenkop dan UKM.pdf
Materi_Permenkop 2 thn 2024_Kemenkop dan UKM.pdfMateri_Permenkop 2 thn 2024_Kemenkop dan UKM.pdf
Materi_Permenkop 2 thn 2024_Kemenkop dan UKM.pdf
Rhagil Muchsin
 
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptxTUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
andikhaidir6
 
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi DaerahStrategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
firlanarahmania
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
bkpsdmkamparkab
 
Building Learning Commitment membangun komitmen belajar
Building Learning Commitment membangun komitmen belajarBuilding Learning Commitment membangun komitmen belajar
Building Learning Commitment membangun komitmen belajar
IMANISKANDARMOTIVATO
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
firlanarahmania
 
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
andikhaidir6
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
andikhaidir6
 
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan JabatanEvaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Tri Widodo W. UTOMO
 
bahan paparan sosialisasi Pemilu untuk Masyarakat.pptx
bahan paparan sosialisasi Pemilu untuk Masyarakat.pptxbahan paparan sosialisasi Pemilu untuk Masyarakat.pptx
bahan paparan sosialisasi Pemilu untuk Masyarakat.pptx
PoldagriKabbdg
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
andikhaidir6
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
crestsafety
 

Recently uploaded (13)

Materi_Permenkop 2 thn 2024_Kemenkop dan UKM.pdf
Materi_Permenkop 2 thn 2024_Kemenkop dan UKM.pdfMateri_Permenkop 2 thn 2024_Kemenkop dan UKM.pdf
Materi_Permenkop 2 thn 2024_Kemenkop dan UKM.pdf
 
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptxTUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
 
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi DaerahStrategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
 
Building Learning Commitment membangun komitmen belajar
Building Learning Commitment membangun komitmen belajarBuilding Learning Commitment membangun komitmen belajar
Building Learning Commitment membangun komitmen belajar
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
 
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
 
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan JabatanEvaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
 
bahan paparan sosialisasi Pemilu untuk Masyarakat.pptx
bahan paparan sosialisasi Pemilu untuk Masyarakat.pptxbahan paparan sosialisasi Pemilu untuk Masyarakat.pptx
bahan paparan sosialisasi Pemilu untuk Masyarakat.pptx
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
 

PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)

  • 1. PATEN (PELAYANAN TERPADU KECAMATAN) KECAMATAN MANDING
  • 2. IJIN GANGGUAN (HO) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 1. Izin Gangguan (HO) dan Usaha Penjualan BBM(bensin, Solar,Mitan Maksimal masing 200 liter) 1. Mengisi Formulir, 2. FC. KTP 3. FC. Sertifikat Tanah 4. Surat Pernyataa n (bila tanah bukan milik Pribadi) 5. FC SPPT dan STTS tahun terakhir. 6. Denah Tempat Usaha Perda No 04/2012 ttg Retribusi Perizinan Tertentu 6 (enam) hari 1. Mengajukan Surat Permohonan Kepada Camat serta mengisi formulir yang telah disediakan. 2. Membayar Retribusi di loket Pembayaran. 3. Berkas diterima dan dipelajari sesuai ketentuan yg berlaku. 4. Rapat Koordinasi. 5. Survey Lokasi oleh Tim PATEN. 6. Pengajuan Penandatanganan. 7. Dikeluarkan ijin atau ditolak Potong Rambut/salon (tanpa steamer,2 pegawai) Bengkel (jasa servis,tambal ban) Peng-es an ikan(menggunakan peralatan sederhana) Pengeringan Ikan (menggunakan peralatan sederhana) Pengolahan Krupuk Ikan (menggunakan peralatan sederhana) Pengolahan Petis Ikan/Terasi (menggunakan peralatan sederhana) Rumah Makan/Warung (max 10 kursi,3 kursi panjang) Warnet (max 10 PC) Rental Komputer (max 2 PC) Play Station (PS1,PS2,Ps3, Max 10 Ps/PC) Counter HP (jual pulsa, max 10 HP)
  • 3. IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Maksimal ukuran bangunan 100 meter persegi. 1. setiap pelaksanaan pendirian bangunan baru, pemugaran dan atau perbaikan bangunan tersebut lebih dulu harus mendapat izin. 2. Izin diberikan berdasar permohonan tertulis dari yg bersangkutan. 3. Pemohon harus mengisi formulir yg dilampiri: a) Identitas Pemohon. b) Status,letak dan luas tanah yg dibangun. c) Jenis Bangunan. d) Gambar Rencana Bangunan scr rinci beserta konstruksi dan bahan yg digunakan. 4. Permohonan ditolak jika: a) Diangap dpt mengganggu keselamatan, ketentraman, atau kepentingan umum dan atau tempat sekitarnya. b) Bertentangan dg Peraturan Perundangan yg berlaku menyangkut Tata Ruang. Perda No 04/2012 ttg Retribusi Perizinan Tertentu 10 (sepuluh) hari 1. FC. Identitas Pemohon. 2. Mengisi Blangko IMB. 3. FC Status Tanah. 4. Tanda Lunas PBB. 5. Denah Gambar. 6. Mengajukan Permohonan. 7. Berkas diterima dan dipelajari sesuai ketentuan yg berlaku. 8. Rapat Koordinasi. 9. Mengadakan peninjauan / survey. 10. Dikeluarkan Ijin atau ditolak. 11. Membayar Retribusi sesuai ketentuan. Tidak bertingkat dan bukan merupakan bagian dari Perumahan Ukuran bangunan sampai 70 meter persegi penyusunan gambar dapat berupa denah ruangan,brntuk depan dan belakang serta susunan dasar bangunan Ukuran diatas 70 meter persegi s/d 100 meter persegi menggunakan gambar teknis,
  • 4. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Merupakan Konversi dari Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C berdasar PP No 22/2010 1. Peta Wilayah Pertambangan dan Peta Kretek. 2. Peta awal yg memuat topografi . 3. Surat Pernyataan Sanggup melaksanakan reklamasi. Perda Kab. Sumenep No 16/2011 3 (tiga ) hari 1. Peninjauan Lokasi 2. Penerbitan. Rekomendasi setelah terbit izin prinsip dari Bupati Sumenep. Domainnya adalan Izin Pertambangan Rakyat Mineral bukan Logam dan Batuan Kriteria ini setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kapasitas Luasan kurang dari 0.5 Ha Secara teknis penambangan maupun dampak yg ditimbulkan tdk ada kerusakan yg besar
  • 5. IZIN PENGGILINGAN PADI NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 4. Izin Penggilingan Padi Perusahaan yg menggunakan tenaga motor penggerak dan ditujukan utk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh. 1. Mengisi Formulir 2. FC. KTP Pemohon 3. FC. IMB 4. FC. HO 5. Masing rangkap 2 Gratis 3 (tiga ) hari kerja 1. Mengajukan Surat Permohonan Kepada Camat. 2. Berkas diterima dan dipelajari sesuai ketentuan yg berlaku. 3. Survey Lokasi oleh Tim PATEN. 4. Penilaian oleh Tim PATEN. 5. Dikeluarkan ijin atau ditolak . 6. Penandatangan Ijin. Domain Kecamatan adl pernyataan tertulis dr yg berwenang dlm memberikan hak utk mengusahakan penggilingan padi dg skala besar dan kecil
  • 6. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Adalah dokumen perizinan berkaitan dg kegiatan usaha perdagangan yg dpt dijadikan legalitas utk menjalankan usaha perdagangan. 1. FC. KTP, NPWP dan HO . 2. Neraca awal. 3. Keterangan Domisili 4. Pas Foto 4x6 dan Materai 6000. Gratis 2 (dua ) hari 1. Pengajuan Berkas Permohonan. 2. Berkas diterima dan dipelajari. 3. Koordinasi dan survey. 4. Pengajuan Pengesahan. 5. Dikeluarkan surat Ijin. Domain Kecamatan Adalah segala jenis usaha perdagangan skala mikro(kecil) yg tdk berbentuk CV, UD dan PT.
  • 7. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1. Adalah dokumen sebagai legalisasi atau pengakuan bahwa suatu perusahaan sdh melakukan wajib daftar 1. FC. KTP, NPWP dan HO . 2. Neraca awal. 3. Keterangan Domisili 4. Pas Foto 4x6 dan Materai 6000. Gratis 2 (dua ) hari 1. Pengajuan Berkas Permohonan. 2. Berkas diterima dan dipelajari. 3. Koordinasi dan survey. 4. Pengajuan Pengesahan. 5. Dikeluarkan surat Ijin. Domain Kecamatan Adalah segala jenis usaha perdagangan skala mikro(kecil) yg tdk berbentuk CV, UD dan PT
  • 8. PATEN (PELAYANAN TERPADU KECAMATAN) KECAMATAN MANDING
  • 9. REKOMENDASI (01) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 1. Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP Permohonan Kartu Keluarga 1. Formulir Permohonan KK/Form F.1.01 dan/ atau KTP/Form .1.07 yg disediakan oleh REGDES, 2. Berkas akan diverifikasi dan divalidasi petugas Regdes dan UPT Kependudukan dan Capil. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan KK/Form F.1.01 dan/ atau KTP/Form .1.07 yg disediakan oleh REGDES, 2. Berkas akan diverifikasi dan divalidasi petugas Regdes dan UPT Kependudukan dan Capil. 3. Dari UPT Capil ke unit PATEN Kecamatan dan diverifikasi Kasi Pemerintahan dan dikembalikan ke Unit PATEN dan diteruskan ke Camat utk mendapat Pengesahan Pengantar KK dan KTP. 4. Pengantar KK dan KTP yg sdh disahkan dilanjutkan ke Dinas DUKCAPIL kabupaten. Permohonan Kartu Tanda Penduduk
  • 10. REKOMENDASI (02) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 2. Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten 1. Formulir F.1.29. 2. Surat Pengantar dari Kepala Desa. 3. KTP Asli dan KK Asli Pemohon. 4. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar berwarna/hitam putih. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Formulir F,1.29.diisi pemohon dan ditanda tangani Pemohon dan Register Desa. 2. Formulir F.1.29. diajukan ke Kades utk mendapatkan Surat Pengantar yg di ttd Kades. 3. Surat Pengantar dan Formulir F.1.29. diajukan ke Camat Melalui PATEN utk mendapatkan Surat Ket Pindah Antar Kecamatan dlm Kab (Formulir F.1.30). 4. Dengan keluarnya Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dlm Kab,KTP dan KK pemohon dicabut utk diserahkan ke Dinas Dukcapil.
  • 11. REKOMENDASI (03) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 3. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian 1. Surat Keterangan SKCK dari Kades. 2. FC KTP dan KK asli. 3. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar berwarna/hitam putih. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Pemohon mengajukan SKCK ke Camat utk ditandatangani (Registrasi & Legalisasi). 2. Selanjutnya SKCK diteruskan ke Kapolsek untuk proses lebih lanjut.
  • 12. REKOMENDASI (04) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 4. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan > 100 meter persegi 1. Formulir permohonan IMB. 2. Surat Keterangan dari Kades. 3. FC KTP dan KK asli. 4. FC bukti kepemilikan tanah. 5. Surat pernyataan tetangga bagi bangunan yg bertingkat diketahui Kades. 6. Gambar bangunan, kontruksi dan bahan yg digunakan. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Formulir IMB diisi lengkap, benar, dan sah serta ditandatangani Pemohon. 2. Pemohon menghadap Camat melalui PATEN utk mendapatkan pengesahan/ttd (registrasi, Legalisasi, Rekom). 3. Seluruh Persyaratan kemudian diajukan pemohon ke BPPT untuk proses lebih lanjut.
  • 13. REKOMENDASI (05) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 5. Rekom Izin Gangguan 1. Formulir permohonan HO. 2. Surat Keterangan dari Kades. 3. FC. bukti kepemilikan tanah. 4. FC. KTP. 5. FC. IMB. 6. Surat pernyataan tetangga diketahui Kades. 7. Gambar bangunan / denah dan Peta Lokasi. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Formulir HO diisi lengkap, benar dan sah serta di TTD pemohon. 2. Pemohon menghadap Camat melalui PATEN utk mendapatkan pengesahan/TTD (registrasi, legalisasi dan rekomendasi).
  • 14. REKOMENDASI (06) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 6. Rekom Kelayakan Usaha utk mendapatkan SIUP,TDP,TDG dan TDI 1. Formulir permohonan . 2. Surat Keterangan dari Kades. 3. FC. bukti kepemilikan tanah. 4. FC. KTP. 5. FC. IMB dan HO yg masih berlaku. 6. Surat pernyataan tetangga diketahui Kades. 7. Gambar bangunan/ denah dan Peta Lokasi. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Formulir Isian diisi lengkap, benar dan sah serta di TTD pemohon. 2. Pemohon menghadap Camat melalui PATEN utk mendapatkan pengesahan/TTD (registrasi, legalisasi dan rekomendasi) . 3. Seluruh persyaratan kemudian diajukan utk proses lebih lanjut.
  • 15. REKOMENDASI (07) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 7. Rekom STP (Surat Tanda Pendaftaran) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial 1. FC. akte Notaris. 2. Mengajukan permohonan ke Pemda / Instansi Sosial (kab / Kota) setempat dg melampirkan formulir F.1. 3. Rekomendasi Bakesbangpol dan Linmas. 4. Rekomendasi Bupati. 5. Rekomendasi dari Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten. 6. Susunan Pengurus lengkap dilampiri foto copy KTP. 7. AD dan ART. 8. Program kerja, laporan kegiatan di bidang usaha Kesejahteraan Sosial. 9. Sumber dana dan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan. 10. Daftar anak asuh. 11. Surat Domisili dari lurah/kades setempat . 12. Mengajukan permohonan dengan membawa berkas (NO 1 s/d 10) ke Dinas Sosial Provinsi Jatim. 13. opy surat Ijin operasional disampaikan ke orsos koordinatif / koordinator kegiatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten 14. Setiap Orsos / LSM-Usaha Kesejahteraan Sosial yg sudah terdaftar agar membuat laporan kegiatan/perkembangan kegiatan bidang usaha kesejahteraan sosial sesuai dg ketentuan yg berlaku. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Pemohon menghadap Camat melalui PATEN utk mendapatkan pengesahan/ TTD. 2. Petugas melakukan verifikasi thd berkas sesuai dengan persyaratan utk diajukan kepada Pimpinan . 3. Menyerahkan Berkas
  • 16. REKOMENDASI (08) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 8. Permohonan Perubahan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1. Rekomendasi dari Kades. 2. Bukti kepemilikan tanah akte/sertifikat . 3. KTP. 4. SPPT asli. 5. Akte/ Sertifikat. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Pemohon menghadap Camat melalui PATEN utk mendapatkan pengesahan/TTD (registrasi, legalisasi dan rekomendasi). 2. Selanjutnya Permohonan Perubahan Data Obyek PBB diajukan ke KP PBB Pamekasan untuk proses lebih lanjut.
  • 17. REKOMENDASI (09) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 9. Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadadatan 1. Proposal / Usulan. 2. Akte pendirian. 3. FC gambar rencana bangunan yg diajukan. 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 5. Peta Desa. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Proposal harus ditandatangani pemohon dan diketahui KADES. 2. Pemohon menghadap Camat melalui PATEN utk mendapatkan pengesahan/TTD (registrasi, legalisasi dan rekomendasi). 3. Proposal diajukan ke DINSOS untuk mendapatkan Rekomendasi.
  • 18. REKOMENDASI (10) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 10. Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan Umum)100 meter persegi 1. Keputusan Penetapan Lokasi. 2. Bukti Kepemilikan Tanah. 3. SPPT. 4. KK dan KTP. 5. Keterangan riwayat tanah. 6. Keterangan kewarisan (bila diperlukan). 7. Keterangan Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa. 8. Peta bidang dari pertanahan. 9. Tanda lunas BPHTB (SSB). 10. Kwitansi Pembayaran. 1,5 % dari nilai Pelepas an 15 (lima belas) menit 1. Pihak yang akan melepaskan dan yang menerima menghadap Camat disertai Kepala Desa dan 2 (dua)orang saksi. 2. Camat menerbitkan dan menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah.
  • 19. REKOMENDASI (11) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 11. Rekomendasi /Legalisasi Surat Lain-Lain 1. Rekomendasi dari Kades/ Instansi terkait. 2. KTP. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Rekomendasi harus ditANDATANGANI Pemohon dan diketahui Kepala Desa. 2. Pemohon menghadap Camat melalui PATEN untuk mendapatkan pengesahan (registrasi, Legalisasi dan Rekomendasi).
  • 20. REKOMENDASI (12) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 12. Pengantar Surat Pernyataan Miskin 1. Surat Pernyataan Miskin dari Kadesberdasarkan ketetapan dari kecamatan. 2. KTP pemohon. 3. KK pemohon. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Pemohon menghadap KADES utk mendapatkan Surat Pernyataan Miskin yang ditandatangani oleh KADES dan yang bersangkutan diatas materai Rp.6.000. 2. Surat Keterangan Tidak Mampu diajukan kepada Camat melalui PATEN untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan (registrasi dan legalisasi). 3. Petugas PATEN memeriksa data penduduk miskin yang masuk dalam data base penduduk miskin.
  • 21. REKOMENDASI (13) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 13. Keterangan Model C untuk Pensiunan 1. Blangko yg telah ditandatangani dari Kades/ Lurah. 2. KTP pemohon. 3. KK pemohon. 4. SK Pensiun. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Setelah Pemohon mendapatkan tandatangan KADES, menyerahkan berkas diserta foto kopy KTP, KK dan SK Pensiun kepada petugas PATEN. 2. Petugas memferifikasi dan memvalidasi berkas untuk diajukan ke pimpinan. 3. Menyerahkan Berkas.
  • 22. REKOMENDASI (14) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 14. Keterangan Tidak Mampu 1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kades/ Lurah. 2. KTP pemohon. 3. KK pemohon. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Pemohon menghadap KADES utk mendapatkan SKTM. 2. Surat Keterangan Tidak Mampu diajukan kepada PATEN untuk mendapatkan Pengesahan/tanda tangan (registrasi dan legalisasi).
  • 23. REKOMENDASI (15) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 15. Keterangan Domisili Perusahaan 1. Surat Keterangan Domisilai dari Kades/ Lurah. 2. FC. KTP dan KK pemohon. 3. FC. SIUP, IMB dan HO yg masih berlaku. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Pemohon menghadap KADES utk mendapatkan Surat Keterangan Domisili yg ditandatangani oleh KADES. 2. Surat Keterangan Domisili diajukan kepada PATEN utk mendapatkan pengesahan/tanda tangan (registrasi dan legalisasi).
  • 24. REKOMENDASI (16) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 16. Keterangan Kewarisan (tanah dan Bangunan) 1. Surat Keterangan Pengakuan Ahli Waris. 2. Surat Pernyataan para Ahli Waris. 3. FC. KTP dan KK pemohon. 4. FC. SPPT beserta aslinya. 5. Obyek peninggalan. 6. Foto Copy Letter C yg telah dileglisir KADES. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Pemohon menghadap KADES dan menjelaskan silsilah/ ahli waris. 2. Seluruh Ahli waris membubuhkan tanda tangan/cap jempol dihadapan KADES. 3. Berdasar Pengakuan tersebut Camat melalui PATEN menerbitkasn Surat Keterangan Kewarisan.
  • 25. REKOMENDASI (17) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 17. Keterangan Bepergian 1. Surat Keterangan Bepeergian dari KADES. 2. KTP pemohon. 3. KK pemohon. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Pemohon menghadap KADES utk mendapatkan Surat Keterangan Bepergian yg ditandatangani Kades. 2. Surat Keterangan Bepergian diajukan kepada Camat melalui PATEN utk mendapatkan pengesahan/tandatangan (registrasi dan legalisasi).
  • 26. REKOMENDASI (18) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 18. Keterangan Penelitian / Survey 1. Surat Keterangan akan melaksanakan penelitian survey dari instansi / lembaga terkait / perguruan tinggi. 2. Proposal Penelitian / Survey. 3. Surat Keterangan dari Bakesbangpol dan Linmas Kab. Sumenep. 4. KTP asli pemohon. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Pemohon menghadap CAMAT melalui PATEN utk mendapatkan tanda tangan, registrasi dan legalisasi. 2. Camat mengeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian /Survey.
  • 27. REKOMENDASI (19) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 19. Peralihan Hak Atas Tanah (Pribadi/Perorangan ) 1. Bukti kepemilikan tanah (pepel/sertifikat). 2. Keterangan kewarisan. 3. KTP asli para pihak. 4. FC leter C. 5. SPPT. 6. Tanda lunas BPHTB (SSB). 1,5% dari nilai transaksi 15 (lima belas) menit 1. Para Pihak (Penjual dan Pembeli), Kades dan 2 (dua) orang saksi menghadap Camat selaku PPAT Sementara. 2. PATEN memproses dan menerbitkan Akte Tanah. 3. Pembeli mendaftarkan Hak Atas Tanah ke Badan Pertanahan Nasional.
  • 28. REKOMENDASI (20) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 20. Proposal 1. Proposal/Usulan yang ditandatangani oleh pemohon yang diketahui Kades/ Lurah. 2. FC. Gambar rencana bangunan yang diusulkan apabila berkaitan dengan fisik bangunan. Gratis 15 (lima belas) menit Pemohon datang ke PATEN untuk mendapatkan Pengesahan/ Tanda Tangan Camat (Registrasi dan Legalisasi)
  • 29. REKOMENDASI (21) NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN 21. Pengesahan Surat-Surat (atas Permintaan Perorangan / Instansi / Lembaga) 1. Pemohon membawa surat yg akan dimintakan pengesahannya. 2. FC. KTP pemohon. Gratis 15 (lima belas) menit 1. Pemohon datang ke PATEN untuk mendapatkan Pengesahan/ Tanda Tangan Camat (Registrasi dan Legalisasi). 2. Petugas memferifikasi dan memvalidasi berkas untuk diajukan ke pimpinan. 3. Menyerahkan Berkas.