Dokumen tersebut berisi informasi mengenai berbagai jenis perizinan yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Manding. Terdapat 6 jenis perizinan utama yaitu Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Penggilingan Padi, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Perusahaan. Dokumen ini juga berisi syarat, biaya dan prosedur pelayanan untuk mendapatkan masing-masing j
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
Modul ini membahas empat topik utama yaitu pengadaan barang/jasa secara elektronik, sumber daya manusia dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan, sanksi dan pelayanan hukum pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Modul ini diharapkan dapat menjelaskan konsep, aturan dan mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memberikan pemahaman terkait sumber daya manusia, kelemb
Dokumen ini membahas tentang izin konsultasi mengenai kontrak internet setda kabupaten Pidie. Terdapat permasalahan kurangnya dana kontrak internet dan kebutuhan akan jaringan wifi yang kondusif dengan bandwidth besar. Kepala Bagian Telekomunikasi meminta izin untuk mengirim pegawai ke Telkom Aceh guna melakukan konsultasi terkait kontrak internet tersebut.
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, mulai dari pelaksanaan pemilihan penyedia dengan berbagai metode seperti e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, dan tender/seleksi. Modul ini juga menjelaskan tentang tindak lanjut apabila tender cepat dan tender/seleksi gagal, serta pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.
Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Barat yang terdiri dari Pleno, Panwaslu, Sekretariat, dan Pengamat Pemilu di kelurahan.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. MPP merupakan integrasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik. Dokumen tersebut menjelaskan arahan pembangunan MPP, progres pembangunan MPP di berbagai daerah, serta rencana pembangun
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
Modul ini membahas empat topik utama yaitu pengadaan barang/jasa secara elektronik, sumber daya manusia dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan, sanksi dan pelayanan hukum pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Modul ini diharapkan dapat menjelaskan konsep, aturan dan mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memberikan pemahaman terkait sumber daya manusia, kelemb
Dokumen ini membahas tentang izin konsultasi mengenai kontrak internet setda kabupaten Pidie. Terdapat permasalahan kurangnya dana kontrak internet dan kebutuhan akan jaringan wifi yang kondusif dengan bandwidth besar. Kepala Bagian Telekomunikasi meminta izin untuk mengirim pegawai ke Telkom Aceh guna melakukan konsultasi terkait kontrak internet tersebut.
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, mulai dari pelaksanaan pemilihan penyedia dengan berbagai metode seperti e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, dan tender/seleksi. Modul ini juga menjelaskan tentang tindak lanjut apabila tender cepat dan tender/seleksi gagal, serta pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.
Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Barat yang terdiri dari Pleno, Panwaslu, Sekretariat, dan Pengamat Pemilu di kelurahan.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. MPP merupakan integrasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik. Dokumen tersebut menjelaskan arahan pembangunan MPP, progres pembangunan MPP di berbagai daerah, serta rencana pembangun
Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan tahap awal yang penting untuk mendapatkan nilai manfaat maksimal melalui proses pengadaan yang baik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Modul ini akan membahas tahapan persiapan pengadaan melalui swakelola maupun penyedia beserta unsur-unsurnya.
Rangkuman rencana aksi bela negara peserta latihan CPNS ini adalah:
1. Melakukan berbagai aksi seperti membagikan berita positif, memberikan edukasi stunting, membeli produk lokal, melaporkan akun berbau terorisme, dan lainnya untuk menunjukkan cinta tanah air dan semangat bela negara.
2. Memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti membuat flyer edukasi stunting dan melibatkan mahasiswa dalam pembelaj
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Pemerintah Provinsi Papua melakukan pemantauan pembangunan jalan Duntek-Munayepa/Yei di Kabupaten Dogiyai yang mengalami hambatan keamanan sehingga hanya terselesaikan 3,5 km dari target 70 km. Saran dilakukan koordinasi antar pemerintah daerah untuk mengantisipasi masalah keamanan.
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Rekomendasi dari Camat Delima Kabupaten Pidie untuk permohonan dana rehabilitasi Dayah Tgk. Chik Reubee Bambong Kecamatan Delima. Rekomendasi menyatakan tidak keberatan atas permohonan asalkan memenuhi persyaratan dan undang-undang yang berlaku.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terdiri dari pengguna barang/jasa seperti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan pelaksana pekerjaan seperti Penyelenggara Swakelola dan Penyedia. Juga dijelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaku tersebut dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dokumen ini berisi daftar riwayat hidup seorang pegawai negeri sipil yang mencakup informasi pribadi, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dan keluarga.
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...windy fitria
Laporan Aktualisasi nilai dasar profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk mewujudkan kompetensi dalam mengaplikasikan sasaran kinerja pegawai di satuan kerja pemerintah daerah masing – masing sesuai dengan tingkatannya melalui beberapa kegiatan yang disusun untuk nantinya dilaksanakan di satuan kerja pemerintahan masing- masing.
Dokumen tersebut membahas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui prakualifikasi dan pemilihan, mulai dari pengumuman, evaluasi kualifikasi, hingga penetapan pemenang.
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Informasi izin mendirikan bangunan di makasarSigit Maulana
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Makassar. Proses pengurusan IMB memakan waktu maksimal 12 hari dan meliputi 17 tahapan mulai dari pengambilan formulir hingga penerbitan IMB. Dokumen tersebut juga menjelaskan persyaratan berkas yang harus dipenuhi untuk berbagai jenis permohonan izin terkait bangunan
Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan tahap awal yang penting untuk mendapatkan nilai manfaat maksimal melalui proses pengadaan yang baik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Modul ini akan membahas tahapan persiapan pengadaan melalui swakelola maupun penyedia beserta unsur-unsurnya.
Rangkuman rencana aksi bela negara peserta latihan CPNS ini adalah:
1. Melakukan berbagai aksi seperti membagikan berita positif, memberikan edukasi stunting, membeli produk lokal, melaporkan akun berbau terorisme, dan lainnya untuk menunjukkan cinta tanah air dan semangat bela negara.
2. Memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti membuat flyer edukasi stunting dan melibatkan mahasiswa dalam pembelaj
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Pemerintah Provinsi Papua melakukan pemantauan pembangunan jalan Duntek-Munayepa/Yei di Kabupaten Dogiyai yang mengalami hambatan keamanan sehingga hanya terselesaikan 3,5 km dari target 70 km. Saran dilakukan koordinasi antar pemerintah daerah untuk mengantisipasi masalah keamanan.
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Rekomendasi dari Camat Delima Kabupaten Pidie untuk permohonan dana rehabilitasi Dayah Tgk. Chik Reubee Bambong Kecamatan Delima. Rekomendasi menyatakan tidak keberatan atas permohonan asalkan memenuhi persyaratan dan undang-undang yang berlaku.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terdiri dari pengguna barang/jasa seperti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan pelaksana pekerjaan seperti Penyelenggara Swakelola dan Penyedia. Juga dijelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaku tersebut dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dokumen ini berisi daftar riwayat hidup seorang pegawai negeri sipil yang mencakup informasi pribadi, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dan keluarga.
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...windy fitria
Laporan Aktualisasi nilai dasar profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk mewujudkan kompetensi dalam mengaplikasikan sasaran kinerja pegawai di satuan kerja pemerintah daerah masing – masing sesuai dengan tingkatannya melalui beberapa kegiatan yang disusun untuk nantinya dilaksanakan di satuan kerja pemerintahan masing- masing.
Dokumen tersebut membahas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui prakualifikasi dan pemilihan, mulai dari pengumuman, evaluasi kualifikasi, hingga penetapan pemenang.
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Informasi izin mendirikan bangunan di makasarSigit Maulana
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Makassar. Proses pengurusan IMB memakan waktu maksimal 12 hari dan meliputi 17 tahapan mulai dari pengambilan formulir hingga penerbitan IMB. Dokumen tersebut juga menjelaskan persyaratan berkas yang harus dipenuhi untuk berbagai jenis permohonan izin terkait bangunan
Formulir ini digunakan untuk meminta izin mendirikan bangunan baru, merehabilitasi, memperluas, melestarikan, atau memperbarui bangunan yang ada. Formulir ini meminta informasi tentang jenis permohonan, identitas pemohon dan perusahaan, informasi bangunan, dan dokumen pendukung seperti surat kepemilikan tanah, rekomendasi instansi terkait, dan gambar rencana teknis bangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ketentuan hukum, persyaratan, dan mekanisme penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Pelat Nomor Kendaraan (TNKB) di Indonesia."
Contoh tangible dasar hukum, produk, persyaratan, waktu dan biaya KK & KTP d...Moch Yudi
Contoh bukti nyata / tangible pelayanan di Kecamatan, utk SKPD/unit Kerja lainnya substansi disesuaikan dengan Tupoksi SKPD/Unit Kerja, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian (maksimal) sesuai dengan perwal, bila belum tercantum dalam perwal (maka diskresi) simulasikan waktu utk mengukur kemampuan pelayanan.
Berdasarkan kriteria penilaian ombudsman RI, termasuk dalam kriteria ke 2 ttg Standar Pelayanan dengan katagori Penilaian Utama berdasarkan Pasal 21 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Rincian nilai yang diperoleh sbb. :
1) Dasar hukum nilai 50,
2) Persyaratan, nilai 50,
3) Produk pelayanan, nilai 50,
4) Jangka waktu penyelesaian, nilai 100, dan
5) Biaya/ tarif, nilai 100
Jumlah Nilai = 350 dari 1000 (ini lebih dari separuh untuk masuk ZONA KUNING minimal 501)
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model bhelmut simamora
Dokumen tersebut merupakan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Model KPK-B yang digunakan untuk melaporkan perubahan data LHKPN. Formulir ini terdiri dari beberapa bagian utama yaitu data pribadi, data keluarga, harta kekayaan, penghasilan dan pengeluaran serta beberapa lampiran pendukung.
Disampaikan pada Sharing Session BPSDM Provinsi Kalimantan Tiimur
Samarinda, 21 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Diskusi Pendalaman Instrumen Evaluasi Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan, Sekretarian Eksekutif KPRBN
Jakarta, 21 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. IJIN GANGGUAN (HO)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN
KETENTUAN
BIAYA WAKTU PROSEDUR
PELAYANAN
1.
Izin Gangguan (HO) dan Usaha
Penjualan BBM(bensin, Solar,Mitan
Maksimal masing 200 liter)
1. Mengisi
Formulir,
2. FC. KTP
3. FC.
Sertifikat
Tanah
4. Surat
Pernyataa
n (bila
tanah
bukan
milik
Pribadi)
5. FC SPPT
dan STTS
tahun
terakhir.
6. Denah
Tempat
Usaha
Perda No
04/2012
ttg
Retribusi
Perizinan
Tertentu
6 (enam)
hari
1. Mengajukan Surat
Permohonan
Kepada Camat
serta mengisi
formulir yang telah
disediakan.
2. Membayar
Retribusi di loket
Pembayaran.
3. Berkas diterima
dan dipelajari
sesuai ketentuan
yg berlaku.
4. Rapat Koordinasi.
5. Survey Lokasi oleh
Tim PATEN.
6. Pengajuan
Penandatanganan.
7. Dikeluarkan ijin
atau ditolak
Potong Rambut/salon (tanpa
steamer,2 pegawai)
Bengkel (jasa servis,tambal ban)
Peng-es an ikan(menggunakan
peralatan sederhana)
Pengeringan Ikan (menggunakan
peralatan sederhana)
Pengolahan Krupuk Ikan
(menggunakan peralatan sederhana)
Pengolahan Petis Ikan/Terasi
(menggunakan peralatan sederhana)
Rumah Makan/Warung (max 10
kursi,3 kursi panjang)
Warnet (max 10 PC)
Rental Komputer (max 2 PC)
Play Station (PS1,PS2,Ps3, Max 10
Ps/PC)
Counter HP (jual pulsa, max 10 HP)
3. IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR
PELAYANAN
2.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Maksimal ukuran
bangunan 100
meter persegi.
1. setiap pelaksanaan pendirian
bangunan baru, pemugaran
dan atau perbaikan
bangunan tersebut lebih dulu
harus mendapat izin.
2. Izin diberikan berdasar
permohonan tertulis dari yg
bersangkutan.
3. Pemohon harus mengisi
formulir yg dilampiri:
a) Identitas Pemohon.
b) Status,letak dan luas tanah
yg dibangun.
c) Jenis Bangunan.
d) Gambar Rencana Bangunan
scr rinci beserta konstruksi
dan bahan yg digunakan.
4. Permohonan ditolak jika:
a) Diangap dpt mengganggu
keselamatan, ketentraman,
atau kepentingan umum dan
atau tempat sekitarnya.
b) Bertentangan dg Peraturan
Perundangan yg berlaku
menyangkut Tata Ruang.
Perda No
04/2012
ttg
Retribusi
Perizinan
Tertentu
10
(sepuluh)
hari
1. FC. Identitas
Pemohon.
2. Mengisi Blangko
IMB.
3. FC Status Tanah.
4. Tanda Lunas PBB.
5. Denah Gambar.
6. Mengajukan
Permohonan.
7. Berkas diterima
dan dipelajari
sesuai ketentuan
yg berlaku.
8. Rapat Koordinasi.
9. Mengadakan
peninjauan /
survey.
10. Dikeluarkan Ijin
atau ditolak.
11. Membayar
Retribusi sesuai
ketentuan.
Tidak bertingkat
dan bukan
merupakan
bagian dari
Perumahan
Ukuran bangunan
sampai 70 meter
persegi
penyusunan
gambar dapat
berupa denah
ruangan,brntuk
depan dan
belakang serta
susunan dasar
bangunan
Ukuran diatas 70
meter persegi s/d
100 meter
persegi
menggunakan
gambar teknis,
4. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN
KETENTUAN
BIAYA WAKTU PROSEDUR
PELAYANAN
3.
Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Merupakan Konversi dari Izin
Pertambangan Bahan Galian
Golongan C berdasar PP No
22/2010
1. Peta Wilayah
Pertambangan
dan Peta
Kretek.
2. Peta awal yg
memuat
topografi .
3. Surat
Pernyataan
Sanggup
melaksanakan
reklamasi.
Perda
Kab.
Sumenep
No
16/2011
3 (tiga )
hari
1. Peninjauan Lokasi
2. Penerbitan.
Rekomendasi
setelah terbit izin
prinsip dari Bupati
Sumenep.
Domainnya adalan Izin
Pertambangan Rakyat Mineral
bukan Logam dan Batuan
Kriteria ini setelah ditetapkannya
Wilayah Pertambangan Rakyat
(WPR)
Kapasitas Luasan kurang dari
0.5 Ha
Secara teknis penambangan
maupun dampak yg ditimbulkan
tdk ada kerusakan yg besar
5. IZIN PENGGILINGAN PADI
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR
PELAYANAN
4.
Izin Penggilingan Padi
Perusahaan yg
menggunakan tenaga
motor penggerak dan
ditujukan utk mengolah
padi/gabah menjadi
beras sosoh.
1. Mengisi Formulir
2. FC. KTP Pemohon
3. FC. IMB
4. FC. HO
5. Masing rangkap 2
Gratis 3 (tiga )
hari
kerja
1. Mengajukan Surat
Permohonan
Kepada Camat.
2. Berkas diterima
dan dipelajari
sesuai ketentuan
yg berlaku.
3. Survey Lokasi oleh
Tim PATEN.
4. Penilaian oleh Tim
PATEN.
5. Dikeluarkan ijin
atau ditolak .
6. Penandatangan
Ijin.
Domain Kecamatan adl
pernyataan tertulis dr yg
berwenang dlm
memberikan hak utk
mengusahakan
penggilingan padi dg
skala besar dan kecil
6. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR
PELAYANAN
5.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Adalah dokumen
perizinan berkaitan dg
kegiatan usaha
perdagangan yg dpt
dijadikan legalitas utk
menjalankan usaha
perdagangan.
1. FC. KTP, NPWP dan
HO .
2. Neraca awal.
3. Keterangan Domisili
4. Pas Foto 4x6 dan
Materai 6000.
Gratis 2 (dua )
hari
1. Pengajuan Berkas
Permohonan.
2. Berkas diterima
dan dipelajari.
3. Koordinasi dan
survey.
4. Pengajuan
Pengesahan.
5. Dikeluarkan surat
Ijin.
Domain Kecamatan
Adalah segala jenis
usaha perdagangan
skala mikro(kecil) yg tdk
berbentuk CV, UD dan
PT.
7. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR
PELAYANAN
6.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
1. Adalah dokumen
sebagai legalisasi atau
pengakuan bahwa suatu
perusahaan sdh
melakukan wajib daftar
1. FC. KTP, NPWP dan
HO .
2. Neraca awal.
3. Keterangan Domisili
4. Pas Foto 4x6 dan
Materai 6000.
Gratis 2 (dua )
hari
1. Pengajuan Berkas
Permohonan.
2. Berkas diterima
dan dipelajari.
3. Koordinasi dan
survey.
4. Pengajuan
Pengesahan.
5. Dikeluarkan surat
Ijin.
Domain Kecamatan
Adalah segala jenis
usaha perdagangan
skala mikro(kecil) yg tdk
berbentuk CV, UD dan
PT
9. REKOMENDASI (01)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
1.
Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP
Permohonan
Kartu
Keluarga
1. Formulir Permohonan
KK/Form F.1.01 dan/ atau
KTP/Form .1.07 yg
disediakan oleh REGDES,
2. Berkas akan diverifikasi
dan divalidasi petugas
Regdes dan UPT
Kependudukan dan Capil.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Pemohon mengisi
Formulir Permohonan
KK/Form F.1.01 dan/
atau KTP/Form .1.07 yg
disediakan oleh
REGDES,
2. Berkas akan diverifikasi
dan divalidasi petugas
Regdes dan UPT
Kependudukan dan
Capil.
3. Dari UPT Capil ke unit
PATEN Kecamatan dan
diverifikasi Kasi
Pemerintahan dan
dikembalikan ke Unit
PATEN dan diteruskan
ke Camat utk mendapat
Pengesahan Pengantar
KK dan KTP.
4. Pengantar KK dan KTP
yg sdh disahkan
dilanjutkan ke Dinas
DUKCAPIL kabupaten.
Permohonan
Kartu Tanda
Penduduk
10. REKOMENDASI (02)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
2.
Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan
Dalam Kabupaten
1. Formulir F.1.29.
2. Surat Pengantar dari
Kepala Desa.
3. KTP Asli dan KK Asli
Pemohon.
4. Pas foto ukuran 4x6
sebanyak 4 lembar
berwarna/hitam
putih.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Formulir F,1.29.diisi pemohon dan
ditanda tangani Pemohon dan
Register Desa.
2. Formulir F.1.29. diajukan ke Kades
utk mendapatkan Surat Pengantar
yg di ttd Kades.
3. Surat Pengantar dan Formulir
F.1.29. diajukan ke Camat Melalui
PATEN utk mendapatkan Surat Ket
Pindah Antar Kecamatan dlm Kab
(Formulir F.1.30).
4. Dengan keluarnya Surat
Keterangan Pindah Antar
Kecamatan dlm Kab,KTP dan KK
pemohon dicabut utk diserahkan ke
Dinas Dukcapil.
11. REKOMENDASI (03)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
3.
Rekomendasi Surat Keterangan Catatan
Kepolisian
1. Surat Keterangan
SKCK dari Kades.
2. FC KTP dan KK asli.
3. Pas foto ukuran 4x6
sebanyak 4 lembar
berwarna/hitam
putih.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Pemohon mengajukan SKCK ke
Camat utk ditandatangani
(Registrasi & Legalisasi).
2. Selanjutnya SKCK diteruskan ke
Kapolsek untuk proses lebih lanjut.
12. REKOMENDASI (04)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
4.
Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan > 100
meter persegi
1. Formulir
permohonan IMB.
2. Surat Keterangan
dari Kades.
3. FC KTP dan KK asli.
4. FC bukti kepemilikan
tanah.
5. Surat pernyataan
tetangga bagi
bangunan yg
bertingkat diketahui
Kades.
6. Gambar bangunan,
kontruksi dan bahan
yg digunakan.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Formulir IMB diisi lengkap, benar,
dan sah serta ditandatangani
Pemohon.
2. Pemohon menghadap Camat
melalui PATEN utk mendapatkan
pengesahan/ttd (registrasi,
Legalisasi, Rekom).
3. Seluruh Persyaratan kemudian
diajukan pemohon ke BPPT untuk
proses lebih lanjut.
13. REKOMENDASI (05)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
5.
Rekom Izin Gangguan
1. Formulir
permohonan HO.
2. Surat Keterangan
dari Kades.
3. FC. bukti
kepemilikan tanah.
4. FC. KTP.
5. FC. IMB.
6. Surat pernyataan
tetangga diketahui
Kades.
7. Gambar bangunan /
denah dan Peta
Lokasi.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Formulir HO diisi lengkap, benar
dan sah serta di TTD pemohon.
2. Pemohon menghadap Camat
melalui PATEN utk mendapatkan
pengesahan/TTD (registrasi,
legalisasi dan rekomendasi).
14. REKOMENDASI (06)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
6.
Rekom Kelayakan Usaha utk mendapatkan SIUP,TDP,TDG
dan TDI
1. Formulir
permohonan .
2. Surat Keterangan
dari Kades.
3. FC. bukti
kepemilikan tanah.
4. FC. KTP.
5. FC. IMB dan HO yg
masih berlaku.
6. Surat pernyataan
tetangga diketahui
Kades.
7. Gambar bangunan/
denah dan Peta
Lokasi.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Formulir Isian diisi lengkap, benar
dan sah serta di TTD pemohon.
2. Pemohon menghadap Camat
melalui PATEN utk mendapatkan
pengesahan/TTD (registrasi,
legalisasi dan rekomendasi) .
3. Seluruh persyaratan kemudian
diajukan utk proses lebih lanjut.
15. REKOMENDASI (07)
NO. JENIS
MACAM
SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU
PROSEDUR
PELAYANAN
7.
Rekom STP (Surat Tanda Pendaftaran) Yayasan Yatim Piatu
dan Organisasi Sosial
1. FC. akte Notaris.
2. Mengajukan permohonan ke Pemda / Instansi
Sosial (kab / Kota) setempat dg melampirkan
formulir F.1.
3. Rekomendasi Bakesbangpol dan Linmas.
4. Rekomendasi Bupati.
5. Rekomendasi dari Koordinator Kegiatan
Kesejahteraan Sosial Kabupaten.
6. Susunan Pengurus lengkap dilampiri foto copy KTP.
7. AD dan ART.
8. Program kerja, laporan kegiatan di bidang usaha
Kesejahteraan Sosial.
9. Sumber dana dan modal kerja untuk melaksanakan
kegiatan.
10. Daftar anak asuh.
11. Surat Domisili dari lurah/kades setempat .
12. Mengajukan permohonan dengan membawa berkas
(NO 1 s/d 10) ke Dinas Sosial Provinsi Jatim.
13. opy surat Ijin operasional disampaikan ke orsos
koordinatif / koordinator kegiatan Kesejahteraan
Sosial Kabupaten
14. Setiap Orsos / LSM-Usaha Kesejahteraan Sosial yg
sudah terdaftar agar membuat laporan
kegiatan/perkembangan kegiatan bidang usaha
kesejahteraan sosial sesuai dg ketentuan yg
berlaku.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Pemohon
menghadap
Camat
melalui
PATEN utk
mendapatkan
pengesahan/
TTD.
2. Petugas
melakukan
verifikasi thd
berkas sesuai
dengan
persyaratan
utk diajukan
kepada
Pimpinan .
3. Menyerahkan
Berkas
16. REKOMENDASI (08)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
8.
Permohonan Perubahan Data Objek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
1. Rekomendasi dari
Kades.
2. Bukti kepemilikan
tanah akte/sertifikat .
3. KTP.
4. SPPT asli.
5. Akte/ Sertifikat.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Pemohon menghadap Camat
melalui PATEN utk mendapatkan
pengesahan/TTD (registrasi,
legalisasi dan rekomendasi).
2. Selanjutnya Permohonan
Perubahan Data Obyek PBB
diajukan ke KP PBB Pamekasan
untuk proses lebih lanjut.
17. REKOMENDASI (09)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
9.
Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadadatan
1. Proposal / Usulan.
2. Akte pendirian.
3. FC gambar rencana bangunan yg diajukan.
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. Peta Desa.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Proposal harus
ditandatangani
pemohon dan
diketahui KADES.
2. Pemohon
menghadap Camat
melalui PATEN utk
mendapatkan
pengesahan/TTD
(registrasi,
legalisasi dan
rekomendasi).
3. Proposal diajukan
ke DINSOS untuk
mendapatkan
Rekomendasi.
18. REKOMENDASI (10)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
10.
Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan
Umum)100 meter persegi
1. Keputusan
Penetapan Lokasi.
2. Bukti Kepemilikan
Tanah.
3. SPPT.
4. KK dan KTP.
5. Keterangan riwayat
tanah.
6. Keterangan
kewarisan (bila
diperlukan).
7. Keterangan
Pernyataan Tanah
tidak dalam
sengketa.
8. Peta bidang dari
pertanahan.
9. Tanda lunas BPHTB
(SSB).
10. Kwitansi
Pembayaran.
1,5 %
dari
nilai
Pelepas
an
15 (lima
belas)
menit
1. Pihak yang akan melepaskan dan
yang menerima menghadap Camat
disertai Kepala Desa dan 2
(dua)orang saksi.
2. Camat menerbitkan dan
menandatangani Surat Pelepasan
Hak Atas Tanah.
19. REKOMENDASI (11)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
11.
Rekomendasi /Legalisasi Surat Lain-Lain
1. Rekomendasi dari
Kades/ Instansi
terkait.
2. KTP.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Rekomendasi harus
ditANDATANGANI Pemohon dan
diketahui Kepala Desa.
2. Pemohon menghadap Camat
melalui PATEN untuk mendapatkan
pengesahan (registrasi, Legalisasi
dan Rekomendasi).
20. REKOMENDASI (12)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
12.
Pengantar Surat Pernyataan Miskin
1. Surat Pernyataan Miskin
dari Kadesberdasarkan
ketetapan dari kecamatan.
2. KTP pemohon.
3. KK pemohon.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Pemohon menghadap
KADES utk
mendapatkan Surat
Pernyataan Miskin
yang ditandatangani
oleh KADES dan yang
bersangkutan diatas
materai Rp.6.000.
2. Surat Keterangan Tidak
Mampu diajukan
kepada Camat melalui
PATEN untuk
mendapatkan
pengesahan/tanda
tangan (registrasi dan
legalisasi).
3. Petugas PATEN
memeriksa data
penduduk miskin yang
masuk dalam data base
penduduk miskin.
21. REKOMENDASI (13)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
13.
Keterangan Model C untuk Pensiunan
1. Blangko yg telah
ditandatangani dari
Kades/ Lurah.
2. KTP pemohon.
3. KK pemohon.
4. SK Pensiun.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Setelah Pemohon mendapatkan
tandatangan KADES,
menyerahkan berkas diserta foto
kopy KTP, KK dan SK Pensiun
kepada petugas PATEN.
2. Petugas memferifikasi dan
memvalidasi berkas untuk diajukan
ke pimpinan.
3. Menyerahkan Berkas.
22. REKOMENDASI (14)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
14.
Keterangan Tidak Mampu
1. Surat Keterangan
Tidak Mampu dari
Kades/ Lurah.
2. KTP pemohon.
3. KK pemohon.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Pemohon menghadap KADES utk
mendapatkan SKTM.
2. Surat Keterangan Tidak Mampu
diajukan kepada PATEN untuk
mendapatkan Pengesahan/tanda
tangan (registrasi dan legalisasi).
23. REKOMENDASI (15)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
15.
Keterangan Domisili Perusahaan
1. Surat Keterangan
Domisilai dari
Kades/ Lurah.
2. FC. KTP dan KK
pemohon.
3. FC. SIUP, IMB dan
HO yg masih
berlaku.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Pemohon menghadap KADES utk
mendapatkan Surat Keterangan
Domisili yg ditandatangani oleh
KADES.
2. Surat Keterangan Domisili diajukan
kepada PATEN utk mendapatkan
pengesahan/tanda tangan
(registrasi dan legalisasi).
24. REKOMENDASI (16)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
16.
Keterangan Kewarisan (tanah dan Bangunan)
1. Surat Keterangan
Pengakuan Ahli
Waris.
2. Surat Pernyataan
para Ahli Waris.
3. FC. KTP dan KK
pemohon.
4. FC. SPPT beserta
aslinya.
5. Obyek peninggalan.
6. Foto Copy Letter C
yg telah dileglisir
KADES.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Pemohon menghadap KADES dan
menjelaskan silsilah/ ahli waris.
2. Seluruh Ahli waris membubuhkan
tanda tangan/cap jempol
dihadapan KADES.
3. Berdasar Pengakuan tersebut
Camat melalui PATEN
menerbitkasn Surat Keterangan
Kewarisan.
25. REKOMENDASI (17)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
17.
Keterangan Bepergian
1. Surat Keterangan
Bepeergian dari
KADES.
2. KTP pemohon.
3. KK pemohon.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Pemohon menghadap KADES utk
mendapatkan Surat Keterangan
Bepergian yg ditandatangani
Kades.
2. Surat Keterangan Bepergian
diajukan kepada Camat melalui
PATEN utk mendapatkan
pengesahan/tandatangan
(registrasi dan legalisasi).
26. REKOMENDASI (18)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
18.
Keterangan Penelitian / Survey
1. Surat Keterangan
akan melaksanakan
penelitian survey
dari instansi /
lembaga terkait /
perguruan tinggi.
2. Proposal Penelitian /
Survey.
3. Surat Keterangan
dari Bakesbangpol
dan Linmas Kab.
Sumenep.
4. KTP asli pemohon.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Pemohon menghadap CAMAT
melalui PATEN utk mendapatkan
tanda tangan, registrasi dan
legalisasi.
2. Camat mengeluarkan Surat
Rekomendasi Penelitian /Survey.
27. REKOMENDASI (19)
NO. JENIS
MACAM
SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU
PROSEDUR PELAYANAN
19.
Peralihan Hak Atas Tanah (Pribadi/Perorangan )
1. Bukti kepemilikan tanah
(pepel/sertifikat).
2. Keterangan kewarisan.
3. KTP asli para pihak.
4. FC leter C.
5. SPPT.
6. Tanda lunas BPHTB (SSB).
1,5%
dari nilai
transaksi
15 (lima
belas)
menit
1. Para Pihak (Penjual dan
Pembeli), Kades dan 2 (dua)
orang saksi menghadap Camat
selaku PPAT Sementara.
2. PATEN memproses dan
menerbitkan Akte Tanah.
3. Pembeli mendaftarkan Hak Atas
Tanah ke Badan Pertanahan
Nasional.
28. REKOMENDASI (20)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
20.
Proposal
1. Proposal/Usulan yang
ditandatangani oleh pemohon
yang diketahui Kades/ Lurah.
2. FC. Gambar rencana bangunan
yang diusulkan apabila
berkaitan dengan fisik
bangunan.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
Pemohon datang ke PATEN
untuk mendapatkan
Pengesahan/ Tanda Tangan
Camat (Registrasi dan
Legalisasi)
29. REKOMENDASI (21)
NO. JENIS MACAM SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA WAKTU PROSEDUR PELAYANAN
21.
Pengesahan Surat-Surat (atas Permintaan
Perorangan / Instansi / Lembaga)
1. Pemohon membawa
surat yg akan
dimintakan
pengesahannya.
2. FC. KTP pemohon.
Gratis
15 (lima
belas)
menit
1. Pemohon datang ke PATEN untuk
mendapatkan Pengesahan/ Tanda
Tangan Camat (Registrasi dan
Legalisasi).
2. Petugas memferifikasi dan
memvalidasi berkas untuk diajukan
ke pimpinan.
3. Menyerahkan Berkas.