Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Janthomoliiceman
Dokumen tersebut mengatur tentang penetapan biaya pemanggilan dan pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan jarak tempuh dari tempat tinggal para pihak. Dokumen ini juga menetapkan wilayah hukum administrasi Kabupaten Aceh Besar.
Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho menunjuk 5 orang hakim sebagai mediator untuk menyelesaikan perkara secara mediasi. Keputusan ini mencabut keputusan sebelumnya dan menetapkan hak dan kewajiban para mediator selama menjalankan tugas.
Penyelesaian utang pajak PT. Mangkir Terus yang telah mencapai Rp125 juta dilakukan dengan cara:
1) Menerbitkan Surat Paksa Pengganti karena Surat Paksa sebelumnya tidak ditemukan
2) Mencari identitas pengurus dan pemegang saham PT tersebut sebagai jaminan pelunasan utang
3) Meminta bantuan kementerian hukum untuk mengungkap data pendirian PT dan menindaklanjuti pelunasan utang
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana perpajakan serta menemukan pelakunya.
Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi perpajakan di Indonesia. Terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda pidana, pidana penjara, dan pidana kurungan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak mendaftar, tidak melaporkan usaha, tidak atau terlambat memb
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana di bidang perpajakan, meliputi pengertian tindak pidana secara umum dan khusus di bidang perpajakan, jenis-jenis tindak pidana, penyidikan tindak pidana perpajakan oleh penyidik pajak, dan penuntutan perkara tindak pidana perpajakan oleh penuntut umum.
Dokumen tersebut membahas tentang gugatan dan sanggahan dalam penagihan pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan Indonesia. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan perpajakan, sedangkan sanggahan terkait dengan kepemilikan barang yang disita. Syarat pengajuan gugatan antara lain harus dilak
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Janthomoliiceman
Dokumen tersebut mengatur tentang penetapan biaya pemanggilan dan pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan jarak tempuh dari tempat tinggal para pihak. Dokumen ini juga menetapkan wilayah hukum administrasi Kabupaten Aceh Besar.
Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho menunjuk 5 orang hakim sebagai mediator untuk menyelesaikan perkara secara mediasi. Keputusan ini mencabut keputusan sebelumnya dan menetapkan hak dan kewajiban para mediator selama menjalankan tugas.
Penyelesaian utang pajak PT. Mangkir Terus yang telah mencapai Rp125 juta dilakukan dengan cara:
1) Menerbitkan Surat Paksa Pengganti karena Surat Paksa sebelumnya tidak ditemukan
2) Mencari identitas pengurus dan pemegang saham PT tersebut sebagai jaminan pelunasan utang
3) Meminta bantuan kementerian hukum untuk mengungkap data pendirian PT dan menindaklanjuti pelunasan utang
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana perpajakan serta menemukan pelakunya.
Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi perpajakan di Indonesia. Terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda pidana, pidana penjara, dan pidana kurungan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak mendaftar, tidak melaporkan usaha, tidak atau terlambat memb
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana di bidang perpajakan, meliputi pengertian tindak pidana secara umum dan khusus di bidang perpajakan, jenis-jenis tindak pidana, penyidikan tindak pidana perpajakan oleh penyidik pajak, dan penuntutan perkara tindak pidana perpajakan oleh penuntut umum.
Dokumen tersebut membahas tentang gugatan dan sanggahan dalam penagihan pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan Indonesia. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan perpajakan, sedangkan sanggahan terkait dengan kepemilikan barang yang disita. Syarat pengajuan gugatan antara lain harus dilak
Dokumen tersebut membahas tentang sanksi pajak dan besarnya sanksi pajak. Secara ringkas, dibahas dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi berupa denda dan bunga, serta sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara. Kemudian dijelaskan contoh perhitungan sanksi bunga dan contoh kasus pelanggaran perpajakan beserta sanksi yang diterapkan.
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompuNurman syah
Keputusan ini menetapkan biaya proses perkara di Pengadilan Agama Dompu sebesar Rp. 75.000 yang terdiri atas ATK Rp. 30.000, pemberkasan Rp. 5.000, percepatan penyelesaian Rp. 30.000, dan insentif tim pengelola Rp. 10.000. Keputusan ini mulai berlaku 1 Maret 2012.
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013moliiceman
Keputusan ini mengangkat Maulizar, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 di Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana perpajakan yang mencakup ketentuan yang mengatur tindak pidana pajak seperti perbuatan-perbuatan yang dapat diancam hukuman, siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Juga dibahas mengenai penyidikan tindak pidana pajak, penuntutan, dan sanksi pidana bagi wajib pajak, pejabat, serta pihak ketiga.
1. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan oleh Dirjen Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan dokumen.
Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan pajak dibentuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Lembaran Negara 2002 Nomor 27 tentang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak sudah diletakkan dalam struktur kehakiman menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkaraNurman syah
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dompu menunjuk beberapa pegawai sebagai petugas Informasi Perkara untuk melaksanakan tugas memberikan informasi mengenai perkara sesuai pedoman dari Mahkamah Agung. Petugas tersebut meliputi panitera, wakil panitera, dan panitera muda.
Sk nomor 76 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012Nurman syah
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dompu menunjuk 9 hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang untuk melaksanakan pengawasan terhadap administrasi perkara, administrasi umum, kas dan pengadaan barang, manajemen pengadilan, kinerja pelayanan publik, dan administrasi persidangan.
1. Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam perpajakan di Indonesia. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.
2. Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak perorangan maupun pejabat perpaj
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteNurman syah
Surat keputusan ini menunjuk 13 orang pegawai Pengadilan Agama Dompu sebagai pengelola website resmi pengadilan. Mereka akan bertanggung jawab atas berbagai aspek seperti desain, pengarsipan putusan, jadwal, dan berita. Keputusan ini menggantikan keputusan sebelumnya dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas pemeriksaan dan penyidikan pajak yang mencakup pengertian bukti permulaan dan pemeriksaan bukti permulaan, perhitungan pajak secara jabatan oleh DJP, tindak pidana perpajakan, penyidikan pajak, dan wewenang penyidik pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pajak dan proses penyidikan serta penuntutannya menurut undang-undang perpajakan Indonesia. Termasuk pengertian penyidikan tindak pidana pajak, wewenang penyidik pajak, sistem pembuktian, dan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong menetapkan kembali standar panjar biaya perkara dengan mempertimbangkan perubahan peraturan dan kebutuhan pelayanan peradilan. Penetapan sebelumnya dicabut dan ditetapkan standar baru untuk enam radius wilayah hukum beserta biaya-biayanya.
Dokumen tersebut membahas tentang sanksi pajak dan besarnya sanksi pajak. Secara ringkas, dibahas dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi berupa denda dan bunga, serta sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara. Kemudian dijelaskan contoh perhitungan sanksi bunga dan contoh kasus pelanggaran perpajakan beserta sanksi yang diterapkan.
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompuNurman syah
Keputusan ini menetapkan biaya proses perkara di Pengadilan Agama Dompu sebesar Rp. 75.000 yang terdiri atas ATK Rp. 30.000, pemberkasan Rp. 5.000, percepatan penyelesaian Rp. 30.000, dan insentif tim pengelola Rp. 10.000. Keputusan ini mulai berlaku 1 Maret 2012.
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013moliiceman
Keputusan ini mengangkat Maulizar, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 di Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana perpajakan yang mencakup ketentuan yang mengatur tindak pidana pajak seperti perbuatan-perbuatan yang dapat diancam hukuman, siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Juga dibahas mengenai penyidikan tindak pidana pajak, penuntutan, dan sanksi pidana bagi wajib pajak, pejabat, serta pihak ketiga.
1. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan oleh Dirjen Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan dokumen.
Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan pajak dibentuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Lembaran Negara 2002 Nomor 27 tentang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak sudah diletakkan dalam struktur kehakiman menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkaraNurman syah
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dompu menunjuk beberapa pegawai sebagai petugas Informasi Perkara untuk melaksanakan tugas memberikan informasi mengenai perkara sesuai pedoman dari Mahkamah Agung. Petugas tersebut meliputi panitera, wakil panitera, dan panitera muda.
Sk nomor 76 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012Nurman syah
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dompu menunjuk 9 hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang untuk melaksanakan pengawasan terhadap administrasi perkara, administrasi umum, kas dan pengadaan barang, manajemen pengadilan, kinerja pelayanan publik, dan administrasi persidangan.
1. Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam perpajakan di Indonesia. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.
2. Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak perorangan maupun pejabat perpaj
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteNurman syah
Surat keputusan ini menunjuk 13 orang pegawai Pengadilan Agama Dompu sebagai pengelola website resmi pengadilan. Mereka akan bertanggung jawab atas berbagai aspek seperti desain, pengarsipan putusan, jadwal, dan berita. Keputusan ini menggantikan keputusan sebelumnya dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas pemeriksaan dan penyidikan pajak yang mencakup pengertian bukti permulaan dan pemeriksaan bukti permulaan, perhitungan pajak secara jabatan oleh DJP, tindak pidana perpajakan, penyidikan pajak, dan wewenang penyidik pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pajak dan proses penyidikan serta penuntutannya menurut undang-undang perpajakan Indonesia. Termasuk pengertian penyidikan tindak pidana pajak, wewenang penyidik pajak, sistem pembuktian, dan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong menetapkan kembali standar panjar biaya perkara dengan mempertimbangkan perubahan peraturan dan kebutuhan pelayanan peradilan. Penetapan sebelumnya dicabut dan ditetapkan standar baru untuk enam radius wilayah hukum beserta biaya-biayanya.
Keputusan ini menunjuk Adli sebagai Tenaga Pembuat Daftar Gaji di Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Penunjukan ini berlaku sejak 2 Januari 2013 dan tidak mengubah status dan penghasilan Adli sebagai PNS.
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013moliiceman
Keputusan ini menunjuk enam hakim sebagai hakim pengawas bidang di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Mereka akan melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang-bidang manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, dan kinerja pelayanan publik. Keputusan ini menggantikan keputusan sebelumnya dan berlaku mulai ditetapkan.
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraNurman syah
Surat Keputusan ini menetapkan tim pengelola biaya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Dompu tahun 2012 dan menetapkan uang honorer bagi masing-masing anggota tim.
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Nurman syah
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dompu menunjuk Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Dompu sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan daftar hadir dan pulang kerja aparat/pegawai Pengadilan Agama Dompu berdasarkan ketentuan dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
1. Dokumen tersebut merupakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai sengketa hukum perdata antara beberapa pihak terkait kepengurusan suatu perusahaan.
2. Putusan tersebut menguatkan kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa pengurus lama perusahaan tetap sah dan menghukumi tergugat untuk mematuhi putusan tersebut.
3. Namun demikian, tergugat
Pengadilan Pajak adalah badan peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa pajak dan memutusnya secara akhir. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, sejarah, organisasi, prosedur, dan kekhususan Pengadilan Pajak.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klaten menunjuk tim pengelola meja informasi yang terdiri dari 9 orang. Tim ini bertugas memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengadilan agama.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan Pengadilan Pajak di Indonesia sejak tahun 1915 hingga saat ini. Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan khusus yang memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak atas sengketa pajak melalui proses banding dan gugatan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur organisasi, tugas dan wewenang Pengadilan Pajak serta prosedur penyelesaian sengketa
Surat Keputusan ini menunjuk para hakim sebagai pengurus Ikahi Pengadilan Agama Klaten untuk periode 2015 berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan mereka. Ketua Ikahi dijabat Drs. Hamdani dan dibantu oleh Wahid Afani sebagai sekretaris serta Siti Faridah sebagai bendahara.
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahNurman syah
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dompu menunjuk Rahmat Hidayat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kantor Pengadilan Agama Dompu untuk mengadaan beberapa barang inventaris kantor seperti komputer, server, printer, dan perabotan selama tahun anggaran 2012.
1. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
W1-A10/027/HK.05/I/2014
T E N T A N G
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada
Mahkamah Syar’iyah Jantho perlu pengelolaan biaya proses yang dilakukan secara
efektif, efisien dan transparan.
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu
melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang
Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi
Mahkamah Syar’iyah Aceh;
6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada
di bawahnya.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Sdr. Nurhamida Ibrahim, S.Ag., Nip. 195405151982032001,
Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d), Jabatan Wakil Panitera Mahkamah Syar’iyah
Jantho sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah
Jantho.
Kedua : Selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut tidak merubah kedudukan dan
penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Ketiga : Petugas Pembuat Komitmen biaya proses bertugas membantu Pengelola biaya proses untuk
melaksanakan tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
b. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses.
c. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses.
d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 02 Januari 2014 M
30 Shafar 1435 H
PANITERA/SEKRETARIS
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
DTO
KHUDAINI, SH.
NIP. 19611206 199403 1 001
Tembusan :
- Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan).
2. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
W1-A10/028/HK.05/I/2014
T E N T A N G
PENUNJUKAN BENDAHARA BIAYA PROSES
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada
Mahkamah Syar’iyah Jantho perlu pengelolaan biaya proses yang dilakukan secara
efektif, efisien dan transparan.
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu
melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang
Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi
Mahkamah Syar’iyah Aceh;
6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada
di bawahnya.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Sdr. Syukriati, SH., Nip. 197008161992032003, Pangkat/
Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan Staf Panitera Muda Hukum Mahkamah
Syar’iyah Jantho sebagai Bendahara Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho.
Kedua : Selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut tidak merubah kedudukan dan
penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Ketiga : Bendahara biaya proses bertugas membantu Pengelola biaya proses untuk melaksanakan
tugas sebagai berikut :
a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses.
b. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
c. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara penerima
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 02 Januari 2014 M
30 Shafar 1435 H
PANITERA/SEKRETARIS
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
DTO
KHUDAINI, SH.
NIP. 19611206 199403 1 001
Tembusan :
- Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan).
3. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
W1-A10/ 026 /HK.05/I/2013
T E N T A N G
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada
Mahkamah Syar’iyah Jantho perlu ditunjuk Petugas Pengelolaan Biaya Proses yang
dilakukan secara efektif, efisien dan transparan.
b. bahwa Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Jantho dianggap cakap dan memenuhi
syarat untuk ditunjuk sebagai Pengelola Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif
atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan
Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah
Syar’iyah Aceh;
6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai Pengelola Biaya Proses
pada Mahkamah Syar’iyah Jantho.
Kedua : Pengelola Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho bertugas :
1. Menunjuk dan mengangkat Petugas Pembuat Komitmen dan Bendahara Biaya Proses.
2. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
3. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses.
4. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses.
5. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan biaya proses.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 02 Januari 2014 M
30 Shafar 1435 H
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
DTO
Drs. H. Abd. Hafiz
NIP. 19580712 199103 1 001
Tembusan :
- Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh.
4. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
W1-A10/ 025 /HK.05/I/2014
T E N T A N G
BESARAN BIAYA PROSES
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : bahwa untuk tertib dan lancarnya penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada
Mahkamah Syar’iyah Jantho perlu ditentukan besaran biaya proses.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif
atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan
Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah
Syar’iyah Aceh;
6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Besaran biaya proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu
rupiah).
Kedua : Penggunaan biaya proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho digunakan untuk hal-hal
sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 02 Januari 2014 M
30 Shafar 1435 H
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
DTO
Drs. H. Abd. Hafiz
NIP. 19580712 199103 1 001
Tembusan :
- Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh.
5. Lampiran Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho
Nomor : W1-A10/ 025 /HK.05/I/2014
Tanggal : 02 Januari 2014
PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
No. Penggunaan Biaya Proses Keterangan
1.
2.
3.
4.
Pengadaan ATK perkara, pengadaan Box berkas dan kebutuhan
foto copy blangko-blangko berkas perkara.
Pemberkasan berkas perkara.
Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan Ikrar Talak ke Kantor
Urusan Agama.
Isentif Pengelola dan Petugas pengelola biaya proses.
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
DTO
Drs. H. Abd. Hafiz
NIP. 19580712 199103 1 001