Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
Dokumen menjelaskan sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa undang-undang terkait peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...Hendie Cahya Maladewa
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan mencakup persyaratan dan proses pengangkatan hakim agung, pembentukan Ketua dan Wakil Ketua MA, serta pemberhentian hakim agung.
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Perubahan ini mencakup pengaturan mengenai pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, persyaratan dan proses seleksi pengangkatan hakim, serta pengaturan mengenai hakim ad hoc.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diantaranya menambah syarat bagi calon hakim agung, mengatur proses pemilihan dan penetapan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta alasan pemberhentian hakim agung secara tidak hormat.
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
Dokumen menjelaskan sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa undang-undang terkait peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...Hendie Cahya Maladewa
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan mencakup persyaratan dan proses pengangkatan hakim agung, pembentukan Ketua dan Wakil Ketua MA, serta pemberhentian hakim agung.
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Perubahan ini mencakup pengaturan mengenai pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, persyaratan dan proses seleksi pengangkatan hakim, serta pengaturan mengenai hakim ad hoc.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diantaranya menambah syarat bagi calon hakim agung, mengatur proses pemilihan dan penetapan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta alasan pemberhentian hakim agung secara tidak hormat.
1. Mahkamah Agung memilih ketua dan wakil ketua melalui voting para hakim agung. 2. Mahkamah Agung memiliki peran sebagai pengadilan kasasi tertinggi dan menguji peraturan perundang-undangan. 3. Organisasi peradilan berada di bawah kekuasaan administratif Mahkamah Agung.
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...ELSAM
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Rancangan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya agar lebih memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka meningkatkan perlindungan saksi, kor
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melindungi masyarakat. Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan hukum secara administratif dan menindak pelanggaran peraturan daerah secara non-yustisial.
Proses Terbentuknya Suprastruktur Pemerintahan RI:
Perkembangan NKRI dalam Periode-periode
1. UUD 1945 (1) 18 Agustus -27 Des 1945
2. Konstitusi RIS 1949 : 27 Des 1949- 17 Agust 1950
3. UUD Seemnetara 1950: 17 Agust 1950 – 5 Juli 1959
4. UUD 1945 (II) : 5 Juli 1959 – 2002
5. UUD Negara Republik Indonesia 1945 (III) : 2002 - sekarang
(Negara dan Konstitusi, Prof. Dr. AT Sugito, SH. MM : 20)
Undang-undang ini membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan ini mengubah ketentuan mengenai susunan, syarat pengangkatan, pemberhentian hakim agung dan panitera Mahkamah Agung.
Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki perseteruan sejak awal berdirinya Komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan pengawasan hakim dari Komisi Yudisial, sehingga fungsi pengawasannya menjadi tidak jelas. Kritik terhadap pendekatan investigatif Komisi Yudisial seperti LSM dianggap kurang tepat untuk lembaga negara.
PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...BellaNindaThania
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Mahkamah Agung bertugas menyelesaikan kasus pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali serta memberikan pertimbangan hukum kepada presiden.
2. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilu.
3. Komisi Yudisial bertugas menerima laporan pengaduan hakim dan memberikan re
Kepala daerah dapat diberhentikan jika melanggar peraturan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama aparatur sipil negara. UU mengatur bahwa kepala daerah harus melakukan proses seleksi secara terbuka dan kompetitif serta diawasi oleh KASN, dan dapat diberi sanksi jika hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti seperti yang diatur.
MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan negara hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
The document is a January 2015 message from Stephen B. Street Jr., the newly elected President of the Association of Inspectors General (AIG), to AIG members and friends. It discusses how Street, as Inspector General of Louisiana, became President of the international AIG organization. It outlines Street's goals as President, which include utilizing AIG members' expertise, continuing educational programs, defending the inspector general concept, and surveying members for new ways to serve the IG community. The message also acknowledges the service of the outgoing AIG President.
El documento resume la película "The Great Dictator" de Charles Chaplin de 1940, una comedia trágica y sátira que critica a Adolf Hitler y el nazismo. La película sigue al dictador Adenoid Hynkel y muestra una escena donde juega con un globo del mundo como si fuera un balón de playa, sugiriendo que cree controlar el mundo pero en realidad no es dueño de nada.
Kuntal Mazumdar is a 2017 graduate of the PGDM Marketing program at ITM Business School in Navi Mumbai. He holds a B.Tech in Information Technology from Haldia Institute of Technology.
His past professional experience includes two years as a Project Engineer at Wipro Technologies, where he developed Java-based web programs and services. He also led a project team for over seven months. Additional experience includes market research internships with Kalpataru and volunteer work coordinating NGOs through the Dorai Foundation.
While in school and college, Kuntal held leadership roles like captain of his school cricket team and general secretary of his engineering college's cultural committee. He also enjoys photography and writing
Proyecto de criterios modulo iv- marcos -finalMarcos Guanipa
Este documento presenta la descripción de un curso de Técnicas de Presentación II que forma parte de la carrera de Diseño de Obras Civiles. El curso se divide en 5 unidades temáticas y proporciona objetivos, contenidos, estrategias de instrucción y formas de evaluación para cada unidad. El curso se imparte de forma semi-presencial a través de la plataforma Moodle y busca desarrollar habilidades de expresión visual y audiovisual en los estudiantes.
Anton Daniël Visser is a 22-year-old South African male seeking employment. He holds a B.Com Honours in Management Accountancy from North West University and is completing his CIMA qualifications. He has work experience as a volunteer auditor's clerk and currently works as the financial controller for ANGOR Property Specialists. His skills include Microsoft Office, Pastel, and VIP systems. In his free time, he enjoys various sports and keeping up with technology and history. He provides two references from previous employers.
1. Mahkamah Agung memilih ketua dan wakil ketua melalui voting para hakim agung. 2. Mahkamah Agung memiliki peran sebagai pengadilan kasasi tertinggi dan menguji peraturan perundang-undangan. 3. Organisasi peradilan berada di bawah kekuasaan administratif Mahkamah Agung.
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...ELSAM
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Rancangan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya agar lebih memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka meningkatkan perlindungan saksi, kor
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melindungi masyarakat. Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan hukum secara administratif dan menindak pelanggaran peraturan daerah secara non-yustisial.
Proses Terbentuknya Suprastruktur Pemerintahan RI:
Perkembangan NKRI dalam Periode-periode
1. UUD 1945 (1) 18 Agustus -27 Des 1945
2. Konstitusi RIS 1949 : 27 Des 1949- 17 Agust 1950
3. UUD Seemnetara 1950: 17 Agust 1950 – 5 Juli 1959
4. UUD 1945 (II) : 5 Juli 1959 – 2002
5. UUD Negara Republik Indonesia 1945 (III) : 2002 - sekarang
(Negara dan Konstitusi, Prof. Dr. AT Sugito, SH. MM : 20)
Undang-undang ini membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan ini mengubah ketentuan mengenai susunan, syarat pengangkatan, pemberhentian hakim agung dan panitera Mahkamah Agung.
Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki perseteruan sejak awal berdirinya Komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan pengawasan hakim dari Komisi Yudisial, sehingga fungsi pengawasannya menjadi tidak jelas. Kritik terhadap pendekatan investigatif Komisi Yudisial seperti LSM dianggap kurang tepat untuk lembaga negara.
PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...BellaNindaThania
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Mahkamah Agung bertugas menyelesaikan kasus pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali serta memberikan pertimbangan hukum kepada presiden.
2. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilu.
3. Komisi Yudisial bertugas menerima laporan pengaduan hakim dan memberikan re
Kepala daerah dapat diberhentikan jika melanggar peraturan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama aparatur sipil negara. UU mengatur bahwa kepala daerah harus melakukan proses seleksi secara terbuka dan kompetitif serta diawasi oleh KASN, dan dapat diberi sanksi jika hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti seperti yang diatur.
MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan negara hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
The document is a January 2015 message from Stephen B. Street Jr., the newly elected President of the Association of Inspectors General (AIG), to AIG members and friends. It discusses how Street, as Inspector General of Louisiana, became President of the international AIG organization. It outlines Street's goals as President, which include utilizing AIG members' expertise, continuing educational programs, defending the inspector general concept, and surveying members for new ways to serve the IG community. The message also acknowledges the service of the outgoing AIG President.
El documento resume la película "The Great Dictator" de Charles Chaplin de 1940, una comedia trágica y sátira que critica a Adolf Hitler y el nazismo. La película sigue al dictador Adenoid Hynkel y muestra una escena donde juega con un globo del mundo como si fuera un balón de playa, sugiriendo que cree controlar el mundo pero en realidad no es dueño de nada.
Kuntal Mazumdar is a 2017 graduate of the PGDM Marketing program at ITM Business School in Navi Mumbai. He holds a B.Tech in Information Technology from Haldia Institute of Technology.
His past professional experience includes two years as a Project Engineer at Wipro Technologies, where he developed Java-based web programs and services. He also led a project team for over seven months. Additional experience includes market research internships with Kalpataru and volunteer work coordinating NGOs through the Dorai Foundation.
While in school and college, Kuntal held leadership roles like captain of his school cricket team and general secretary of his engineering college's cultural committee. He also enjoys photography and writing
Proyecto de criterios modulo iv- marcos -finalMarcos Guanipa
Este documento presenta la descripción de un curso de Técnicas de Presentación II que forma parte de la carrera de Diseño de Obras Civiles. El curso se divide en 5 unidades temáticas y proporciona objetivos, contenidos, estrategias de instrucción y formas de evaluación para cada unidad. El curso se imparte de forma semi-presencial a través de la plataforma Moodle y busca desarrollar habilidades de expresión visual y audiovisual en los estudiantes.
Anton Daniël Visser is a 22-year-old South African male seeking employment. He holds a B.Com Honours in Management Accountancy from North West University and is completing his CIMA qualifications. He has work experience as a volunteer auditor's clerk and currently works as the financial controller for ANGOR Property Specialists. His skills include Microsoft Office, Pastel, and VIP systems. In his free time, he enjoys various sports and keeping up with technology and history. He provides two references from previous employers.
Serving Ireland's Geospatial Information as Linked Data (ISWC 2016 Poster)Christophe Debruyne
Christophe Debruyne, Eamonn Clinton, Lorraine McNerney, Atul Nautiyal, Declan O'Sullivan:
Serving Ireland's Geospatial Information as Linked Data. International Semantic Web Conference (Posters & Demos) 2016
We present data.geohive.ie, which aims to provide an authoritative
platform for serving Ireland’s national geospatial data, including Linked Data. Currently, the platform provides information on Irish administrative boundaries and was designed to support two use cases: serving boundary data of geographic features at various level of detail and capturing the evolution of administrative boundaries. We report on the decisions taken for modeling and serving the data such as the adoption of an appropriate URI strategy, the development of necessary ontologies, and the use of (named) graphs to support aforementioned use cases.
http://ceur-ws.org/Vol-1690/paper14.pdf
O documento descreve os serviços de Big Data Analytics oferecidos por uma empresa, incluindo soluções customizadas na AWS com foco em Hadoop, EMR e otimização de custos com Spot Instances e reservas de máquinas. A empresa possui mais de 5 anos de experiência na AWS e migrou clientes para VPC sem downtime.
This document discusses social marketing strategies for travel and tourism. It addresses common challenges like leveraging customer data, managing global and local operations, keeping customers engaged, and delivering customized experiences. Specific tactics discussed include using customer data from bookings and loyalty programs to personalize interactions across the customer lifecycle. Case studies show how personalization through data-driven messaging increased revenue and engagement. The value of relevance through personalized communications is highlighted.
This document discusses social media's role in crisis management and natural disasters. It provides examples from case studies of organizations that effectively used social media during disasters. The key lessons are: engage communities on social media before disasters to build trust; have a coordinated social media response plan in place; and focus on developing an organizational culture where social media is a priority for emergency response. The document advocates creating a social media playbook that outlines business objectives, roles, response plans, and reporting for crisis situations.
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Nurman syah
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dompu menunjuk Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Dompu sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan daftar hadir dan pulang kerja aparat/pegawai Pengadilan Agama Dompu berdasarkan ketentuan dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong menetapkan kembali standar panjar biaya perkara dengan mempertimbangkan perubahan peraturan dan kebutuhan pelayanan peradilan. Penetapan sebelumnya dicabut dan ditetapkan standar baru untuk enam radius wilayah hukum beserta biaya-biayanya.
Keputusan ini menunjuk Adli sebagai Tenaga Pembuat Daftar Gaji di Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Penunjukan ini berlaku sejak 2 Januari 2013 dan tidak mengubah status dan penghasilan Adli sebagai PNS.
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Janthomoliiceman
Dokumen tersebut mengatur tentang penetapan biaya pemanggilan dan pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan jarak tempuh dari tempat tinggal para pihak. Dokumen ini juga menetapkan wilayah hukum administrasi Kabupaten Aceh Besar.
Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho menunjuk 5 orang hakim sebagai mediator untuk menyelesaikan perkara secara mediasi. Keputusan ini mencabut keputusan sebelumnya dan menetapkan hak dan kewajiban para mediator selama menjalankan tugas.
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013moliiceman
Keputusan ini menunjuk enam hakim sebagai hakim pengawas bidang di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Mereka akan melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang-bidang manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, dan kinerja pelayanan publik. Keputusan ini menggantikan keputusan sebelumnya dan berlaku mulai ditetapkan.
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...Hendie Cahya Maladewa
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan mencakup pengaturan mengenai pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, syarat dan proses pengangkatan hakim, serta pembentukan pengadilan khusus.
Keputusan ini menetapkan Maulizar sebagai pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai dan pakaian kerja sopir/satpam/pramu bakti di Mahkamah Syar'iyah Jantho sesuai anggaran tahun 2013. Pejabat pengadaan akan melaksanakan tugas sesuai peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan biaya pelaksanaannya dibebankan pada anggaran terse
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013moliiceman
Keputusan ini mengangkat Maulizar, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 di Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas tentang status hukum anak luar nikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa perdebatan masih terjadi mengenai apakah syarat formil pernikahan hanya terkait administrasi atau juga mempengaruhi syarat materiil pernikahan. Dokumen tersebut juga membahas akibat hukum dari perkawinan yang sah dan tidak sah, serta masalah perlindungan hukum bagi
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahmoliiceman
Teks tersebut membahas tentang wasiat wajibah bagi anak di luar perkawinan yang sah. Secara singkat, teks tersebut menjelaskan bahwa anak di luar perkawinan yang sah kehilangan hak-hak keperdataannya terhadap ayah, seperti hak mewarisi, nafkah, dan perwakilan hukum. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan menurut beberapa pendekatan seperti teori korban dan ketentuan
Dokumen ini membahas tentang jenis file, aturan penamaan file, operasi file seperti membuat, menghapus, memindahkan file dan direktori, serta direktori penting dalam sistem file Linux seperti /home, /bin, /usr, dan proses booting sistem Linux melalui beberapa run level seperti run level 3 sebagai default run level.
1. INSTRUKSI KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
NOMOR : W1-A10/044/Kp.02/I/2013
TENTANG
KETENTUAN JAM KERJA, PAKAIAN DINAS,
PERTEMUAN RUTIN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 069/KMA/SK/
V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor
071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri
Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
b. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tertib dan kelancaran tugas serta terwujudnya kinerja
yang optimal, dipandang perlu penjadwalan yang dituangkan dalam suatu keputusan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan
Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar’iyah
Aceh;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan
Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya ;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat
Islam;
MENGINSTRUKSIKAN
Kepada : Seluruh Hakim dan Pegawai Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk :
Pertama : Mentaati jam kerja, Pakaian Dinas, Pertemuan Rutin pada Mahkamah Syar’iyah Jantho;
Kedua : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab;
Ketiga : a. Jam kerja sebagai berikut :
- Pagi hari Senin s.d. Kamis Jam 08.00, Pulang Jam 16.30
- Pagi hari Jum’at Jam 08.00, Pulang Jam 17.00
b. Pakaian Sipil Harian :
- Senin dan Selasa : Seragam Biru Dongker, bagi Staf : Seragam Mahkamah Agung RI.
- Rabu dan Kamis : Seragam Coklat Tua
- Jum’at : Pakaian Muslim / Muslimah (bebas dan rapi);
c. Pertemuan rutin bagi Hakim akan diadakan setiap awal bulan pada Jum’at pertama;
d. Pertemuan Rutin bagi Panitera dan jajarannya setiap akhir bulan yaitu Jum’at keempat;
e. Pertemuan berkala akan diadakan tiga bulan dan enam bulan sekali pada awal bulan;
f. Rapat Tahunan akan diadakan pada akhir tahun berjalan;
Keempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 02 Januari 2013 M
19 Shafar 1434 H
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
H. SUFYAN AHMAD, S.Ag.
NIP. 19490825 198203 1 002
2. INSTRUKSI KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
NOMOR : W1-A10/043/Kp.02/I/2010
TENTANG
KETENTUAN JADWAL MASUK DAN PULANG KANTOR, PAKAIAN DINAS,
PERTEMUAN RUTIN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor
069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI. Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;
b. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tertib dan kelancaran tugas serta terwujudnya
kinerja yang optimal, dipandang perlu penjadwalan yang dituangkan dalam suatu
keputusan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
9. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil ;
10. Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah
Provinsi ;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang
Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 .tentang Peradilan
Syariat Islam;
MENGINSTRUKSIKAN
Kepada : Seluruh Hakim dan Pegawai Mahkamah Syar’iyah Jantho :
Pertama : Ketentuan jadwal masuk dan pulang kantor, Pakaian Dinas, Pertemuan Rutin pada
Mahkamah Syar’iyah Jantho;
Kedua : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab;
Ketiga : a. Jadwal Masuk dan Pulang Kantor sebagai berikut :
- Masuk Hari Senin s.d. Kamis Jam 8.00 Pulang Jam 16.30
- Masuk Hari Jum’at Jam 8.00 Pulang Jam 17.00
b. Pakaian Sipil Harian :
- Senin dan Selasa : Seragam Mahkamah Agung RI. (khusus bagi Staf)
- Rabu dan Kamis : Seragam Biru Dongker
- Jum’at : Pakaian senam/ Olah raga / Muslim/Muslimah bebas dan rapi;
c. Pertemuan rutin bagi Hakim akan diadakan setiap awal bulan pada Jum’at pertama;
d. Pertemuan Rutin bagi Panitera dan Jajarannya setiap akhir bulan yaitu Jum’at
keempat;
e. Pertemuan berkala akan diadakan tiga bulan dan enam bulan sekali pada awal bulan;
f. Rapat Tahunan akan diadakan pada akhir tahun berjalan;
Keempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Tembusan disampaiakan kepada :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
4. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh ;
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 03 Januari 2011 M
28 Muharram 1432 H
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
H. SUFYAN AHMAD, S.Ag.
NIP. 19490825 198203 1 002