Penyelesaian utang pajak PT. Mangkir Terus yang telah mencapai Rp125 juta dilakukan dengan cara: 1) Menerbitkan Surat Paksa Pengganti karena Surat Paksa sebelumnya tidak ditemukan 2) Mencari identitas pengurus dan pemegang saham PT tersebut sebagai jaminan pelunasan utang 3) Meminta bantuan kementerian hukum untuk mengungkap data pendirian PT dan menindaklanjuti pelunasan utang

1. https://www.komentarmu.com/contoh-penyelesaian-penagihan-utang-pajak/
Penyelesaian Penagihan Utang Pajak
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secara garis besar, pengertian gugatan atau sanggahan adalah upaya hukum yang
dilakukan oleh Wajip Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak
atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan.
Tujuan dari gugatan adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak untuk mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Demi memberikan pelayanan dan
persamaan dimata hukum kepada Wajib Pajak maka Direktur Jenderal Pajak memberikan
hak kepada Wajib Pajak untuk dapat mengajukan gugatan atau sanggahan. Selain itu,
gugatan berfungsi sebagai kontrol apakah pemeriksa pajak telah melakukan proses atau
tata cara pelaksanaan ketentuan perpajakan sesuai dengan prosedur.
Proses gugatan ini terjadi akibat utang pajak yang timbul yang tidak dilunasi dalam jangka
waktunya. Maka daripada itu, Paper ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dari Bapak
Mohammad Apip S.E.,M.A.,Ak. yaitu permasalahan tentang penagihan pajak yang terjadi di
daerah Singosari sebagai latihan praktek kami untuk lebih mendalami kasus penagihan
pajak sesuai dengan keadaan nyata yang terjadi di Indonesia dan mengetahui proses
penagihan secara merinci.
1.2 RumusanMasalah
Saudara Bangkit Pratomo telah diberi amanah oleh Bapak Kepala Seksi Penagihan
untuk memberikan solusi atas kasus penagihan terhadap PT. Mangkir terus dengan NPWP
01.234.567.8-657.001 yang beralamat di Jl. Singosari Raya No. 99999 Malang yang
memiliki utang pajak sebesar Rp 125.000.000,00 dan sudah hampir mendekati masa
daluarsa penagihan pajak. Atas utang pajak yang sebesar itu Bapak Kepala Seksi Penagihan
memberikan beberapa informasi terkait dengan proses penagihan yang pernah dilakukan
sebelumnya sebagai berikut.
Utang Pajak diakibatkan oleh penerbitan SKPKB atas PPN tahun pajak 2006 dengan no.
ketetapan pajak 00080/207/06/628/07 tanggal 19 Desember 2007 sebelum KPP Singosari
berdiri yaitu tahun 2008. Setelah melayangkan SKPKB ternyata WP belum juga membayar
utang pajaknya sehingga keluarlah Surat Teguran no. S-55/WPJ.12/KP.1004/2008 pada
tanggal 30 Januari 2008 yang dikirimkan kepada Wajib Pajak dan tidak mendapatkan
respon balasan berupa pelunasan atas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak tersebut. DJP
pernah mengeluarkan Surat Paksa bernomor S-0000212/WPJ.12/KP.1004/2008 tanggal

2. 21 Februari 2008 namun juga belum ada jawaban atau kemungkinan mangkir terus dari
penagihan pajak. Sehingga membatu hingga sekarang.
Dengan alasan pemekaran KPP sehingga tidak ditemukannya Surat Paksa, Akta Pendirian
serta Akta Perubahan di KPP Singosari. Data tambahan yang didapat oleh Kasi Penagihan
adalah diketahui bahwa WP terkahir kali menyampaikan SPT adalah SPT Masa PPN Juli
2012 dan SPT Masa PPN Juni 2013 dengan status nihil. Diketahui informasi tambahan
bahwa PT. Mangkir Terus yang terdaftar di KPP Pratama Singosari adalah wajib pajak
lokasi sedangkan pusatnya terdaftar di file wajib pajak nasional terdaftar di KPP Pratama
Pademangan, Alamat domisili adalah di Jl. Pademangan Raya No. 777777, Pademangan,
Jakarta Utara.
Kasi Penagihan KPP Pratama Singosari mempunyai semboyan “Pantang menyerah dalam
menagih utang pajak WP sampai piutang pajak tercairkan”. Kasi Penagihan pernah
melakukan beberapa usaha diantaranya yaitu mencoba mengahampiri PT. Mangkir Terus
yang berada di Jl. Singosari Raya No. 99999 Malang ternyata atas informasi yang diberikan
oleh Satpam di daerah lokasi itu, PT. Mangkir Terus tidak dikenal atau tidak diketahui.
Walaupun telah mendapat hambatan seperti itu dan dengan prinsip tadi Bapak Kasi yang
tidak pantang menyerah, Kasi Penagihan KPP Pratama Singosari juga meminta tolong
kepada KPP daerah domisili atau pusat wajib pajak yaitu di KPP Pademangan untuk
menyampaikan Surat Paksa kepada PT. Mangkir Terus pusat yang beralamat domisili di Jl.
Pademangan Raya No. 777777, Pademangan, Jakarta Utara dan ternyata PT. Mangkir Terus
juga tidak dikenal juga. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh saudara Bangkit untuk
mencairkan utang pajak PT. Mangkir Terus?.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 DasarHukum
Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa menjelaskan pengertian Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap
pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam gugatan pajak, terdapat dasar
hukum yang mendasari setiap tindakan pelaksanaan gugatan pajak. Dasar hukum gugatan
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan
banding ke badan peradilan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sementara
sanggahan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan ke
Pengadilan Negeri sesuai Pasal 38 ayat (1) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

3. Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kami mengutip beberapa
peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian proses gugatan pajak :
1. Pasal 37 ayat (1) UU PPSP gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat
Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya
dapat diajukan kepada badan peradilan paja Sanggahan pihak ketiga terhadap
kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP, gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
adalah:
3. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
4. Pengumuman Lelang;
5. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
6. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang
ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
7. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam
penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, hanya dapat diajukan
kepada badan peradilan pajak
8. Dalam Pasal 34 ayat (3) UU PPSP diatur bahwa Penanggung Pajak yang disandera
dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada
Pengadilan Negeri. Dengan demikian terkait dengan tindakan penyanderaan
Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan hanya ke Pengadilan Negeri dan
bukan ke Pengadilan Pajak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Penanggung
Pajak dapat saja menggugat pelaksanaan penyanderaan yang dilakukan kepada
dirinya apabila ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan prosedur.
9. Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur mengenai persyaratan
pengajuan gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagai berikut:
10. gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
11. jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan
Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
1. jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mengikat apabila jangka waktu
dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
2. perpanjangan jangka waktu tersebut adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak
berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
3. terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
4. Dalam Pasal 37 ayat (2) UU PPSP mengatur bahwa dalam hal gugatan Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak terkait pelaksanaan penagihan pajak dikabulkan oleh
Pengadilan Pajak, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan
ganti rugi kepada Pejabat. Besarnya ganti rugi tersebut ditentukan paling banyak
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun melalui Keputusan Menteri besarnya
ganti rugi tersebut dapat ditetapkan perubahan.
5. Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Pajak atas pengajuan gugatan adalah
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 31 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak sebagai berikut :

4. “Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan
penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun
2000 dan peraturan perundang-undngan perpajakan yang berlaku”.
Berdasarkan pasal 40 ayat (3) UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jangka waktu
pengajuan gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan.
2.2 Alternatif Penyelesaian Masalah
Berdasarkan informasi yang diketahui pada permasalahan diatas, langkah pertama yang
kami lakukan adalah mengusulkan kepada Kepala KPP Pratama Singosari selaku Pejabat
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi alamat penaggung pajak untuk menerbitkan Surat
Paksa Pengganti yang merujuk pada Surat Paksa yang telah diterbitkan nomor S-
0000212/WPJ.12/KP.1004/2008 tanggal 21 Februari 2008. Tindakan ini didasarkan pada
Pasal 9 UU PPSP yang mengatur dalam hal terjadi keadaan kekuasaan diluar kekuasaan
pejabat atau sebab lain, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh pejabat karena
jabatan dan Surat Paksa Pengganti tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial dan
kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.
Langkah selanjutnya, Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan
penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak atas nama PT. Mangkir Terus yang
beralamat di Jl. Singosari Raya No.99999 Malang. Namun ketika Jurusita mendatangi
Penanggung Pajak, ternyata Penanggung Pajak atas nama PT. Mangkir Terus tidak
ditemukan. Untuk itu Pejabat Pajak yang menerbitkan Surat Paksa dalam hal ini yaitu
Kepala KPP Pratama Singosari meminta bantuan kepada Pejabat Pajak domisili pusat untuk
menyampaikan Surat Paksa kepada PT. Mangkir Terus yang beralamat di Jalan
Pademangan Raya No 777777, Pademangan Jakarta Utara. Namun Jurusita Pajak tidak
dapat menemui Penanggung Pajak dikarenakan Penanggung Pajak atas nama PT. Mangkir
Terus sudah tidak ada.
Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan Jurusita adalah mencari identitas pengurus dan
pemengang saham dari PT. Mangkir Terus. Dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP ditegaskan
bahwa yang termasuk pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat
(1) huruf a UU KUP adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut
menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan
perusahaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa walaupun UU Perseroan Terbatas
menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas “Pengurusan” Perseroan. Sementara itu UU KUP mengatur bahwa
pengertian “Pengurus” Perseroan Terbatas tidak saja direksi namun juga orang yang nyata

5. nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil
keputusan dalam menjalankan perusahaan (termasuk komisaris dan pemegang saham
mayoritas). Dengan demikian apabila suatu Perseroan Terbatas mempunyai tunggakan
utang pajak makai sesuai UU KUP harta “Pengurus” dan harta kekayaan perseroan terbatas
menjadi jaminan dalam pelunasan utang pajak.
Jurusita dapat berkoordinasi dan meminta bantuan kepada Direktorat Jendral Administrasi
Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM untuk mengungkap identitas pendiri,
pengurus maupun pemegang saham dimana data-data pendirian PT. Mangkir Terus
termasuk pengurus dan pemegang saham tercatat di Akta Pendirian PT. Mangkir Terus.
Diasumsikan data PT. Mangkir Terus masih tersimpan di database Ditjen AHU. Dari
informasi tersebut didapat identitas nama serta alamat dari pengurus PT. Mangkir Terus.
Misalkan identitas dari pengurus PT. Mangkir Terus bernama Tejo Purnomo yang
beralamat di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Langkah penagihan pajak selanjutnya yaitu Jurusita memberitahukan Surat Paksa dengan
cara dibacakan di hadapan Bapak Tejo Purnomo serta menyerahkan salinan Surat Paksa.
Jika dalam 2 x 24 jam, Penanggung Pajak belum dapat melunasi utang pajak, dapat
dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pelaksanaan penyitaan. Penyitaan dilakukan sebagai
jaminan pelunasan utang pajak. Dengan demikian, sampai dengan dilakukannya Penyitaan,
Penanggung Pajak masih diberikan kesempatan untuk dapat melakukan pelunasan utang
pajak dan secara persuasif dihimbau untuk melakukan pelunasan untuk utang pajak dan
biaya penagihan pajak.
Barang-barang yang dapat dijadikan objek sita dapat berupa :
1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito, tabungan,
saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada
perusahaan lain dan/atau
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor
tertentu. Kapal dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak jika minimum isi
kotor 20 m3
BAB III
PENUTUP

6. 3.1. Kesimpulan
Jadi, penyelesaian penagihan utang pajak PT. Mangkir Terus dimulai dengan menerbitkan
Surat Paksa Pengganti. Langkah selanjutnya, Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak atas nama PT. Mangkir Terus yang beralamat di Jalan Singosari
Raya nomor 99999 Malang. Namun, PT. Mangkir Terus tidak ditemukan. Untuk itu, pejabat
pajak yang menerbitkan Surat Paksa. Dalam hal ini, Kepala KPP Pratama Singosari meminta
bantuan kepada Pejabat Pajak domisili pusat untuk menyampaikan Surat Paksa kepada PT.
Mangkir Terus yang beralamat di Jalan Pademangan Raya No 777777, Pademangan Jakarta
Utara. Namun Jurusita Pajak tidak dapat menemui Penanggung Pajak dikarenakan
Penanggung Pajak atasnama PT. Mangkir Terus sudah tidak ada. Maka langkah selanjutnya
yang dapat dilakukan Jurusita adalah mencari identitas dari pengurus dan pemagang
saham PT. Mangkir Terus. Jurusita dapat berkoordinasi dan meminta bantuan kepada
Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM untuk
mengungkap identitas pendiri, pengurus maupun pemegang saham dimana data-data
pendirian PT. Mangkir Terus termasuk pengurus dan pemegang saham tercatat di Akta
Pendirian PT. Mangkir Terus. Dari informasi tersebut didapat identitas nama serta alamat
dari pengurus PT. Mangkir Terus.
Langkah penagihan pajak selanjutnya yaitu Jurusita memberitahukan Surat Paksa dengan
cara dibacakan di hadapan Bapak Tejo Purnomo serta menyerahkan salinan Surat Paksa.
Jika dalam 2 x 24 jam, Bapak Tejo Purnomo belum dapat melunasi utang pajak, dapat
dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pelaksanaan penyitaan. Penyitaan dilakukan sebagai
jaminan pelunasan utang pajak. Dengan demikian, sampai dengan dilakukannya Penyitaan,
Penanggung Pajak masih diberikan kesempatan untuk dapat melakukan pelunasan utang
pajak dan secara persuasif dihimbau untuk melakukan pelunasan untuk utang pajak dan
biaya penagihan pajak.
3.2. Saran
Sebagai Fiskus, seharusnya pegawai pajak jangan menunda-menunda pekerjaan,
sehingga membuat buruk pemasukan pajak di Indonesia. Karena keterlambatan itu,
penerimaan pajak bisa menurun akibat kesalahan fiskus itu sendiri. DJP harus mempunyai
koneksi yang baik dengan lembaga-lembaga lain di luar Kementerian Keuangan, sehingga
mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melacak Wajib Pajak yang
selalu menghindari utang pajak. Jika terjadi pemekaran atau penyempitan KPP, seharusnya
dokumen-dokumen disimpan di tempat yang mudah dicari sehingga tidak kesulitan ketika
kita membutuhkan dokumen-dokumen tersebut.

7. Baik, itulah Contoh Penyelesaian Penagihan Utang Pajak. Semoga dapat membantu dalam
pembuatan tugas tentang Penyelesaian Penagihan Utang Pajak. Terimakasih