Keputusan panitera/sekretaris Mahkamah Syar’iyah Jantho menetapkan Sdr. Arniati sebagai bendaharawan penerimaan negara bukan pajak untuk tahun anggaran 2013 berdasarkan peraturan yang berlaku. Penunjukan ini bertujuan untuk memastikan administrasi yang tertib dan penerimaan yang sesuai prosedur. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah jika terdapat kekeliruan.

1. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
NOMOR : W1-A10/055/KU.04.2/I/2013
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
TAHUN ANGGARAN 2013
PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI. No.53 Tahun 2008 tentang
Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI. dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
b. Bahwa untuk menindaklanjuti maksud Peraturan tersebut dan demi ketertiban Administrasi
Perkara serta tersalurnya Penerimaan Negara Bukan Pajak menurut prosedur yang berlaku,
maka perlu ditunjuk Petugas sebagai Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Mahkamah Syar’iyah Jantho;
c. Bahwa Pegawai/Pejabat yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan
mampu untuk ditunjuk sebagai Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksud;
Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
6. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor : 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang
Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
8. Keputusan Presiden Nomor : 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan
Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya
10. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
M E M U T U S K A N
Menetapkan
Pertama : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Arniati, SH. NIP.19650806 198703 2 002 Pangkat/Golongan
Ruang Penata (III/c) sebagai Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah
Syar’iyah Jantho;
Kedua : Selama yang bersangkutan memangku tugas tersebut tidak merubah kedudukan dan penghasilan
sebagai Pegawai Negeri Sipil;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 09 Januari 2012 M
15 Shafar 1433 H
Panitera/Sekretaris / Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Mahkamah Syar’iyah Jantho,
KHUDAINI,SH
NIP. 19611206 199403 1 001
Tembusan :
- Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan).