B72ae13086c4 peraturan-menteri-keuangan-nomor-259-pmk-04-2010Haureta Nova Aisyah
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang jaminan dalam rangka kepabeanan yang dapat berupa tunai, bank, asuransi, atau jaminan lain seperti dari Indonesia EximBank. Jaminan digunakan untuk menjamin pungutan negara atau memenuhi kewajiban penyerahan jaminan sesuai peraturan kepabeanan. Jangka waktu jaminan sesuai dengan izin atau keputusan terkait kegiatan kepabeanan.
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014cahpelok
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun anggaran 2014 yang mengatur tentang batas waktu pelimpahan dana, pengajuan surat perintah membayar, pembayaran biaya pemeliharaan, dan sanksi atas keterlambatan pelimpahan dana.
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013moliiceman
Keputusan ini menunjuk enam hakim sebagai hakim pengawas bidang di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Mereka akan melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang-bidang manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, dan kinerja pelayanan publik. Keputusan ini menggantikan keputusan sebelumnya dan berlaku mulai ditetapkan.
The document discusses how while the world is imperfect and full of suffering, it also contains glimpses of beauty, love, courage, and laughter. These positive aspects of the human spirit allow it to survive and grow even in difficult circumstances, according to the passage.
B72ae13086c4 peraturan-menteri-keuangan-nomor-259-pmk-04-2010Haureta Nova Aisyah
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang jaminan dalam rangka kepabeanan yang dapat berupa tunai, bank, asuransi, atau jaminan lain seperti dari Indonesia EximBank. Jaminan digunakan untuk menjamin pungutan negara atau memenuhi kewajiban penyerahan jaminan sesuai peraturan kepabeanan. Jangka waktu jaminan sesuai dengan izin atau keputusan terkait kegiatan kepabeanan.
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014cahpelok
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun anggaran 2014 yang mengatur tentang batas waktu pelimpahan dana, pengajuan surat perintah membayar, pembayaran biaya pemeliharaan, dan sanksi atas keterlambatan pelimpahan dana.
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013moliiceman
Keputusan ini menunjuk enam hakim sebagai hakim pengawas bidang di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Mereka akan melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang-bidang manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, dan kinerja pelayanan publik. Keputusan ini menggantikan keputusan sebelumnya dan berlaku mulai ditetapkan.
The document discusses how while the world is imperfect and full of suffering, it also contains glimpses of beauty, love, courage, and laughter. These positive aspects of the human spirit allow it to survive and grow even in difficult circumstances, according to the passage.
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahmoliiceman
Teks tersebut membahas tentang wasiat wajibah bagi anak di luar perkawinan yang sah. Secara singkat, teks tersebut menjelaskan bahwa anak di luar perkawinan yang sah kehilangan hak-hak keperdataannya terhadap ayah, seperti hak mewarisi, nafkah, dan perwakilan hukum. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan menurut beberapa pendekatan seperti teori korban dan ketentuan
Dokumen tersebut membahas tentang status hukum anak luar nikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa perdebatan masih terjadi mengenai apakah syarat formil pernikahan hanya terkait administrasi atau juga mempengaruhi syarat materiil pernikahan. Dokumen tersebut juga membahas akibat hukum dari perkawinan yang sah dan tidak sah, serta masalah perlindungan hukum bagi
This document does not contain any clear information that can be summarized in 3 sentences or less. It appears to contain random symbols and formatting characters without any discernible meaning or message.
We are manufacturer & exporter of industrial products, Mechanical shaft seals & precision automotive parts. These innovative products, withstand high temperature and all aggressive medium such as highly concentrated acids and hot oils.
This document provides an overview of themes for beginners who are non-programmers. It discusses what themes are, how to install themes, how to choose a theme by planning site layout and functionality needs. It also covers where to find free and paid themes, how to set up and use parent and child themes, popular theme frameworks, and the main template files that make up a theme like header, footer, content, sidebar, and the loop.
The document lists 10 of the deadliest earthquakes in history based on the number of people killed. It provides the location and date of each earthquake along with the number of people reported killed, ranging from over 242,000 deaths in the 1976 Tangshan earthquake down to over 40,000 deaths in the 1990 Iran earthquake. The earthquakes listed include several in China, as well as others in Italy, Japan, Peru, India, Armenia, and Iran between the years 1908 to 1990.
This document provides a knowledge map of key areas related to green ICT in the UK and Scotland. It outlines definitions of green ICT, relevant policies, academics and departments, existing projects, support organizations, businesses, and themes. Green ICT involves using ICT to reduce carbon emissions from the industry itself and from consumer/organization use, as well as using ICT to enable dematerialization and artificial intelligence around land use, waste/water, renewable energy, and more. The document provides examples in each of these mapped areas.
Dokumen ini membahas tentang jenis file, aturan penamaan file, operasi file seperti membuat, menghapus, memindahkan file dan direktori, serta direktori penting dalam sistem file Linux seperti /home, /bin, /usr, dan proses booting sistem Linux melalui beberapa run level seperti run level 3 sebagai default run level.
1) The document discusses the mole, which is used to count and measure large numbers of atoms. The mole represents 6.022x1023 atoms, which is Avogadro's number.
2) It explains how to convert between the number of moles of an element and the number of atoms/molecules through the use of Avogadro's number.
3) Key points covered include what a mole represents, what Avogadro's number is, and practice problems for converting between moles and numbers of particles through calculations using Avogadro's constant of 6.022x1023 particles per mole.
Applicazione dell'analisi semiotica a due spot pubblicitari attraverso i modelli teorici e pratici di Greimas come l'analisi del livello narrativo, la segmentazione in sequenze, l'analisi delle inquadrature, l'analisi dello spazio in cui agiscono gli attori, analisi dei ruoli attoriali, l'analisi della dimensione passionale, la colonna sonora degli spot, il quadrato semiotico dei valori di consumo la struttura retorica, l'analisi del logo, packaging e della marca.
Relazione sul corso di Cinematografia DocumentariaDario Lo Presti
Relazione sul corso di Cinematografia Documentaria presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Il corso prevedeva la realizzazione di un progetto pratico di creazione di una narrazione cinematografica, fase di ulteriore sperimentazione del lavoro svolto in precedenza dal dott. Paolo Simoni in collaborazione con gli assistenti Claudio Giapponesi e Ilaria Ferretti. Il cinema di famiglia, oltre ad essere parte integrante dell'identità di un nucleo familiare e strumento di autoconoscenza, è a tutti gli effetti un importante fonte di documentazione storica dei cambiamenti sociali e culturali del nostro paese. Da un punto di vista storico, il film di famiglia rientra nel più ampio contesto sociale, economico e culturale del boom economico degli anni 60, perchè coincide con la diffusione della pratica del cinema amatoriale sul territorio nazionale grazie all'avvento, nel 1965, del formato Super 8.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong menetapkan kembali standar panjar biaya perkara dengan mempertimbangkan perubahan peraturan dan kebutuhan pelayanan peradilan. Penetapan sebelumnya dicabut dan ditetapkan standar baru untuk enam radius wilayah hukum beserta biaya-biayanya.
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Janthomoliiceman
Dokumen tersebut mengatur tentang penetapan biaya pemanggilan dan pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan jarak tempuh dari tempat tinggal para pihak. Dokumen ini juga menetapkan wilayah hukum administrasi Kabupaten Aceh Besar.
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahmoliiceman
Teks tersebut membahas tentang wasiat wajibah bagi anak di luar perkawinan yang sah. Secara singkat, teks tersebut menjelaskan bahwa anak di luar perkawinan yang sah kehilangan hak-hak keperdataannya terhadap ayah, seperti hak mewarisi, nafkah, dan perwakilan hukum. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan menurut beberapa pendekatan seperti teori korban dan ketentuan
Dokumen tersebut membahas tentang status hukum anak luar nikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa perdebatan masih terjadi mengenai apakah syarat formil pernikahan hanya terkait administrasi atau juga mempengaruhi syarat materiil pernikahan. Dokumen tersebut juga membahas akibat hukum dari perkawinan yang sah dan tidak sah, serta masalah perlindungan hukum bagi
This document does not contain any clear information that can be summarized in 3 sentences or less. It appears to contain random symbols and formatting characters without any discernible meaning or message.
We are manufacturer & exporter of industrial products, Mechanical shaft seals & precision automotive parts. These innovative products, withstand high temperature and all aggressive medium such as highly concentrated acids and hot oils.
This document provides an overview of themes for beginners who are non-programmers. It discusses what themes are, how to install themes, how to choose a theme by planning site layout and functionality needs. It also covers where to find free and paid themes, how to set up and use parent and child themes, popular theme frameworks, and the main template files that make up a theme like header, footer, content, sidebar, and the loop.
The document lists 10 of the deadliest earthquakes in history based on the number of people killed. It provides the location and date of each earthquake along with the number of people reported killed, ranging from over 242,000 deaths in the 1976 Tangshan earthquake down to over 40,000 deaths in the 1990 Iran earthquake. The earthquakes listed include several in China, as well as others in Italy, Japan, Peru, India, Armenia, and Iran between the years 1908 to 1990.
This document provides a knowledge map of key areas related to green ICT in the UK and Scotland. It outlines definitions of green ICT, relevant policies, academics and departments, existing projects, support organizations, businesses, and themes. Green ICT involves using ICT to reduce carbon emissions from the industry itself and from consumer/organization use, as well as using ICT to enable dematerialization and artificial intelligence around land use, waste/water, renewable energy, and more. The document provides examples in each of these mapped areas.
Dokumen ini membahas tentang jenis file, aturan penamaan file, operasi file seperti membuat, menghapus, memindahkan file dan direktori, serta direktori penting dalam sistem file Linux seperti /home, /bin, /usr, dan proses booting sistem Linux melalui beberapa run level seperti run level 3 sebagai default run level.
1) The document discusses the mole, which is used to count and measure large numbers of atoms. The mole represents 6.022x1023 atoms, which is Avogadro's number.
2) It explains how to convert between the number of moles of an element and the number of atoms/molecules through the use of Avogadro's number.
3) Key points covered include what a mole represents, what Avogadro's number is, and practice problems for converting between moles and numbers of particles through calculations using Avogadro's constant of 6.022x1023 particles per mole.
Applicazione dell'analisi semiotica a due spot pubblicitari attraverso i modelli teorici e pratici di Greimas come l'analisi del livello narrativo, la segmentazione in sequenze, l'analisi delle inquadrature, l'analisi dello spazio in cui agiscono gli attori, analisi dei ruoli attoriali, l'analisi della dimensione passionale, la colonna sonora degli spot, il quadrato semiotico dei valori di consumo la struttura retorica, l'analisi del logo, packaging e della marca.
Relazione sul corso di Cinematografia DocumentariaDario Lo Presti
Relazione sul corso di Cinematografia Documentaria presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Il corso prevedeva la realizzazione di un progetto pratico di creazione di una narrazione cinematografica, fase di ulteriore sperimentazione del lavoro svolto in precedenza dal dott. Paolo Simoni in collaborazione con gli assistenti Claudio Giapponesi e Ilaria Ferretti. Il cinema di famiglia, oltre ad essere parte integrante dell'identità di un nucleo familiare e strumento di autoconoscenza, è a tutti gli effetti un importante fonte di documentazione storica dei cambiamenti sociali e culturali del nostro paese. Da un punto di vista storico, il film di famiglia rientra nel più ampio contesto sociale, economico e culturale del boom economico degli anni 60, perchè coincide con la diffusione della pratica del cinema amatoriale sul territorio nazionale grazie all'avvento, nel 1965, del formato Super 8.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong menetapkan kembali standar panjar biaya perkara dengan mempertimbangkan perubahan peraturan dan kebutuhan pelayanan peradilan. Penetapan sebelumnya dicabut dan ditetapkan standar baru untuk enam radius wilayah hukum beserta biaya-biayanya.
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Janthomoliiceman
Dokumen tersebut mengatur tentang penetapan biaya pemanggilan dan pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan jarak tempuh dari tempat tinggal para pihak. Dokumen ini juga menetapkan wilayah hukum administrasi Kabupaten Aceh Besar.
Keputusan ini menunjuk Adli sebagai Tenaga Pembuat Daftar Gaji di Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Penunjukan ini berlaku sejak 2 Januari 2013 dan tidak mengubah status dan penghasilan Adli sebagai PNS.
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraNurman syah
Surat Keputusan ini menetapkan tim pengelola biaya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Dompu tahun 2012 dan menetapkan uang honorer bagi masing-masing anggota tim.
Dokumen tersebut berisi kumpulan peraturan terkait administrasi keuangan di Departemen Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri, meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan dan surat edaran menteri serta keputusan dan surat edaran sekretaris jenderal Departemen Luar Negeri.
Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho menunjuk 5 orang hakim sebagai mediator untuk menyelesaikan perkara secara mediasi. Keputusan ini mencabut keputusan sebelumnya dan menetapkan hak dan kewajiban para mediator selama menjalankan tugas.
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, khususnya terkait kewajiban konsultan pajak dalam membuat laporan tahunan dan pengaturan permohonan penundaan penyampaian laporan.
Buku ini merangkum peraturan perpajakan terkait Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, mencakup susunan dalam satu naskah UU No. 6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000 dan UU No. 16/2009, serta peraturan pelaksanaannya.
Putusan MK 26/PUU-XXI/2023 berpotensi berimplikasi pada kuasa hukum pengadilan pajak. Kuasa hukum harus memiliki izin dari Mahkamah Agung dan memenuhi persyaratan tertentu. Mereka juga perlu mengantisipasi perubahan peraturan terkait kuasa hukum di pengadilan pajak.
Undangan Bimtek / Diklat Nasional “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010” yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Indonesia untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan baru dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.
Keputusan ini menetapkan Maulizar sebagai pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai dan pakaian kerja sopir/satpam/pramu bakti di Mahkamah Syar'iyah Jantho sesuai anggaran tahun 2013. Pejabat pengadaan akan melaksanakan tugas sesuai peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan biaya pelaksanaannya dibebankan pada anggaran terse
1. KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
NOMOR : W1-A10/087/HK.05/I/2014
TENTANG
BIAYA PERKARA DAN HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang terjadi dewasa ini, maka diperlukan
penyempurnaan dan penyesuaian yang mengatur tentang biaya perkara pada Mahkamah
Syar’iyah Jantho;
b. bahwa untuk tertibnya administrasi tentang biaya perkara perlu ditetapkan dalam Keputusan
ini;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Peradilan yang
berada dibawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1992 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang
Pengawasan dan evaluasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan
Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar’iyah
Aceh;
8. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO TENTANG
BIAYA PERKARA DAN HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA PADA MAHKAMAH
SYAR’IYAH JANTHO
Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : W1-A10/052.a/HK.05/I/
2013 tanggal 02 Januari 2013;
Kedua : Ketentuan Biaya Perkara dan Hak-hak Kepaniteraan lainnya pada Mahkamah Syar’iyah Jantho
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 03 Januari 2014 M
01 R. Awal 1435 H
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
DTO
Drs. H. Abd. Hafiz
NIP. 19580712 199103 1 001
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua Mahkamah Syar’iyah Se Aceh.
2. Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho
Nomor : W1-A10/087/HK.05/I/2014
Tanggal : 03 Januari 2014
I. Biaya Perkara pada Tingkat Pertama
1. Biaya Pencatatan / Pendaftaran ......................................................... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ....................................................................................... Rp. 50.000,-
3. Biaya Materai ...................................................................................... Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi ....................................................................................... Rp. 5.000,-
5. Biaya Pemanggilan Pemberitahuan sebagai berikut :
a. Radius I dan II ............................................................................... Rp. 75.000,- s.d.
Rp. 85.000,-
b. Radius Sulit .................................................................................... Rp. 100.000,- s.d.
Rp. 350.000,-
II. Biaya Perkara pada Tingkat Banding
1. Biaya Pencatatan / Pendaftaran ............................................................. Rp. 50.000,-
2. Biaya yang dikirim ke Mahkamah Syar’iyah Aceh ............................... Rp. 150.000,-
3. Biaya Pemberitahuan dan Pemanggilan sesuai Radius.
4. Pengiriman uang dan berkas sesuai kebutuhan.
III. Biaya Perkara pada Tingkat Kasasi
1. Biaya Pencatatan / Pendaftaran ............................................................. Rp. 50.000,-
2. Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung .............................................. Rp. 500.000,-
3. Biaya Pemberitahuan sesuai Radius.
4. Pengiriman uang dan berkas sesuai kebutuhan.
IV. Biaya Perkara Peninjauan Kembali (PK)
1. Biaya Pencatatan / Pendaftaran ............................................................. Rp. 200.000,-
2. Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung ........................................ Rp.2.500.000,-
3. Biaya Pemberitahuan sesuai Radius.
4. Pengiriman uang dan berkas sesuai kebutuhan.
V. Biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Lainnya
1. Pengambilan Akta Cerai ........................................................................ Rp. 5.000,-
2. Legalisasi tanda tangan (per putusan) ..................................................... Rp. 5.000,-
3. Pengambilan Salinan Putusan / Penetapan (per lembar) .......................... Rp. 300,-
4. Memperlihatkan berkas Arsip bagi yang berkepentingan ......................... Rp. 5.000,-
5. Pendaftaran Surat Kuasa ........................................................................ Rp. 5.000,-
6. Pembatalan Surat Kuasa ......................................................................... Rp. 5.000,-
7. Uang Leges Surat Kuasa .......................................................................... Rp. 10.000,-
8. Dan lain-lain sebagaimana diatur oleh PP No. 53 Tahun 2008.
VI. Biaya Sita
1. Biaya Materai .......................................................................................... Rp. 6.000,-
2. Biaya Pencatatan ..................................................................................... Rp. 25.000,-
3. Biaya Pemberitahuan / Penyampaian sesuai Radius.
4. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi ............................................................ Rp. 300.000,-
5. Biaya Penyerahan / Pencatatan Berita Acara Sita ke BPN,
sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Biaya Pengamanan menurut kebutuhan.
7. Biaya Penyampaian BAP Sita sesuai Radius.
VII. Biaya Pemeriksaan Setempat
1. Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kepada
Penggugat, Tergugat, Geuchik dan Keamanan sesuai Radius.
2. Biaya Petugas Kelurahan sesuai kebutuhan.
3. Biaya Pengamanan sesuai kebutuhan.
3. VIII. Biaya Sita Eksekusi
1. Biaya Materai ......................................................................................... Rp. 6.000,-
2. Biaya Pencatatan .................................................................................... Rp. 25.000,-
3. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada para Pihak,
dan Geuchik sesuai Radius.
4. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi .............................................................. Rp. 300.000,-
5. Biaya Pengamanan menurut kebutuhan.
6. Biaya Penyampaian BAP Sita Eksekusi sesuai Radius.
IX. Biaya Eksekusi
1. Biaya Materai ......................................................................................... Rp. 6.000,-
2. Biaya Pencatatan .................................................................................... Rp. 25.000.-
3. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada para Pihak
dan Geuchik sesuai Radius.
4. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi .............................................................. Rp. 300.000,-
5. Biaya penyampaian Berita Acara sesuai Radius.
6. Biaya Pengamanan menurut kebutuhan.
X. Biaya Lelang disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada Juru Lelang.
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
DTO
Drs. H. Abd. Hafiz
NIP. 19580712 199103 1 001