Downloaded 16 times
Uploaded byNurman syah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dompu menunjuk Rahmat Hidayat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kantor Pengadilan Agama Dompu untuk mengadaan beberapa barang inventaris kantor seperti komputer, server, printer, dan perabotan selama tahun anggaran 2012.
More Related Content
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
- 1. Lampiran: Surat KeputusanKetua pengadilan Agama Dompu Nomor : W22-A8l 291KU.00.1/SKfiV20l2 Tanggel : 01 Meret 2012 Kedudukan lalam Tusar Rahmat Hidayat, SE Staf Bagian Pejabat Besarnya NIP:19731 127200901 l00l Administrasi Pengadaan biaya Perekonomian Pejabat Rp.550.000,- Kantor Pemda Kabupaten Dompu Agama A.Gani,SH 09t I 1987031001
- 2. Barang/Jasa Pemerintah danPeraturan presiden No.54 tehun 2010 (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330 ); 12. Keputusan Ketua Mahkamnh Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/2012 tentang Penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Angggaran/?engguna Bnrang di Lingkungan Mahkamah Agung RI ; 13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001/SEK/SK,/U2012 tentrng penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungen Mahkamah Agung RI dan semua Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012; 14. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor W22-A/9?.lKU.00.llSKIn0l2 tentang penunjukan Kuasa Pengguana Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Hukum pengadilan Tinggi Agama Mataram Tehun 2012; MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebegai pejebat pengadaan Barang/Jasa Pemerintah i. Kedua Menugaskan kepada Pejabat pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku antara lain i Menyusun dan menetapkan Dolcrmen pengadaan Barang Inventaris Kantor berupa : l. 4 @mpat) Unit I rpTop; 2. 2 @ua) Unit Server; 3. 2 @ua) Unit Printe6 Ketiga 4. 25 (Dua puluh lima)Unit Meubelair; SegU pugduaran bfu,a alstd dikduarkannya K€prrulsan ini dbebanlqn Keempat kepada DIPA Nomorffi{t2llF0t2/2l20l2' hnggat 9 D€snber 201 t; Surrt Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian heri ternyata terdepat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya Ditetapkan di : Dompu :01 Maret 2012 Ketua / 091I198703t 001 SALINAN Keputusan ini disampaikan 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram 2, Kepala Kantor Pelayanan perbendaharaa Negare di Raba Bima 3. Yeng bersangkutan untuk dilaksanakan htltq:.. K.Ihnirirt tr, r,
- 3. PENGADILAN AGAMA DOMPU KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DOMPU NOMOR : W22- A8/29 lKU.00'r/SK/IM0l2 TENTANG PENUNJUKANPEJABATPPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH KANTOR PENGADILAN AGAMA DOMPU TAHUN ANGGARAN 2012 Membaca : l. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 dan Peraturan PresidenRl No.54 tahun 2010 tentang Pengndaan Barang/Jasa Pemerintah ; , 2. Dokumen Anggaran Saturn Kerja (DAKS) Lingkup Pengadilan Agama Dompu Tahun Angaran 2012 untuk Kegiatan Sarana Fisik Pengadilan Agama Dompu; Menimbang : 1. Datam rangka mensukseskan dan mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana fisik pada Pengadilan Agama Dolmpu dari epBN Tattun Anggaran 2012, maka perlu dibentuli/ditunj uk nama-nama panitia pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Bahwa setelah diadakan penclitian dengan seksama tentang nama-nama Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah terlamPir; Menginget : l. Undangundang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajalc' 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaheraan Negara; 4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Undang-undang Nomor5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ?. Peraturan Pemerintah Nomor 2l tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negarai 8. Peraturan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisesi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilen Umum, Peredilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI; 9. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang S€kr€tariat Mahkamah Agung RI; 10. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI; ll. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2001 tentnng Perubahan Keenam atss Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengndaan