Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dompu menunjuk Rahmat Hidayat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kantor Pengadilan Agama Dompu untuk mengadaan beberapa barang inventaris kantor seperti komputer, server, printer, dan perabotan selama tahun anggaran 2012.

1. Lampiran: Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama Dompu
Nomor : W22-A8l 291KU.00.1/SKfiV20l2
Tanggel : 01 Meret 2012
Kedudukan
lalam Tusar
Rahmat Hidayat, SE Staf Bagian Pejabat Besarnya
NIP:19731 127200901 l00l Administrasi Pengadaan biaya
Perekonomian Pejabat
Rp.550.000,-
Kantor Pemda
Kabupaten
Dompu
Agama
A.Gani,SH
09t I 1987031001

2. Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan presiden No.54
tehun 2010 (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330 );
12. Keputusan Ketua Mahkamnh Agung RI Nomor
KMA/001/SK/I/2012 tentang Penunjukan pejabat Kuasa
Pengguna Angggaran/?engguna Bnrang di Lingkungan
Mahkamah Agung RI ;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
001/SEK/SK,/U2012 tentrng penunjukan pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran di Lingkungen Mahkamah Agung RI
dan semua Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia
Tahun Anggaran 2012;
14. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Nomor W22-A/9?.lKU.00.llSKIn0l2 tentang penunjukan
Kuasa Pengguana Anggaran/Pengguna Barang di
Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Hukum pengadilan
Tinggi Agama Mataram Tehun 2012;
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam
lampiran Keputusan ini sebegai pejebat pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah i.
Kedua Menugaskan kepada Pejabat pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku antara lain i
Menyusun dan menetapkan Dolcrmen pengadaan Barang Inventaris
Kantor berupa :
l. 4 @mpat) Unit I rpTop;
2. 2 @ua) Unit Server;
3. 2 @ua) Unit Printe6
Ketiga 4. 25 (Dua puluh lima)Unit Meubelair;
SegU pugduaran bfu,a alstd dikduarkannya K€prrulsan ini dbebanlqn
Keempat kepada DIPA Nomorffi{t2llF0t2/2l20l2' hnggat 9 D€snber 201 t;
Surrt Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian heri ternyata terdepat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
seperlunya
Ditetapkan di : Dompu
:01 Maret 2012
Ketua
/ 091I198703t 001
SALINAN Keputusan ini disampaikan
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram
2, Kepala Kantor Pelayanan perbendaharaa Negare di Raba Bima
3. Yeng bersangkutan untuk dilaksanakan
htltq:.. K.Ihnirirt tr, r,

3. PENGADILAN AGAMA
DOMPU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DOMPU
NOMOR : W22- A8/29 lKU.00'r/SK/IM0l2
TENTANG
PENUNJUKANPEJABATPPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH
KANTOR PENGADILAN AGAMA DOMPU
TAHUN ANGGARAN 2012
Membaca : l. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 dan Peraturan
PresidenRl No.54 tahun 2010 tentang Pengndaan
Barang/Jasa Pemerintah ; ,
2. Dokumen Anggaran Saturn Kerja (DAKS) Lingkup
Pengadilan Agama Dompu Tahun Angaran 2012 untuk
Kegiatan Sarana Fisik Pengadilan Agama Dompu;
Menimbang : 1. Datam rangka mensukseskan dan mendukung pelaksanaan
kegiatan peningkatan sarana fisik pada Pengadilan Agama
Dolmpu dari epBN Tattun Anggaran 2012, maka perlu
dibentuli/ditunj uk nama-nama panitia pemeriksaan
Barang/Jasa Pemerintah;
2. Bahwa setelah diadakan penclitian dengan seksama tentang
nama-nama Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah
terlamPir;
Menginget : l. Undangundang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajalc'
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-undang Nomor I tahun 2004 tentang
Perbendaheraan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
6. Undang-undang Nomor5 tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung
?. Peraturan Pemerintah Nomor 2l tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negarai
8. Peraturan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang
Pengalihan Organisesi, Administrasi dan Finansial di
Lingkungan Peradilen Umum, Peredilan Tata Usaha Negara
dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang S€kr€tariat
Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI;
ll. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2001 tentnng
Perubahan Keenam atss Keputusan Presiden Nomor 80
tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengndaan