SlideShare a Scribd company logo
KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGARAN
                          MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
                          NOMOR : W1-A10/027/KU.01/I/2013

                                        TENTANG
                     PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
               DIPA NOMOR : 005.04.2.402608/2013 TANGGAL 5 DESEMBER 2012
                               TAHUN ANGGARAN 2013

                 PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGARAN
                          MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO

Menimbang     : a. Dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor :
                   001/SEK/SK/1/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa
                   Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Mahkamah Agung dan
                   Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2013;
                b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini
                   dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran
                   DIPA Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada Mahkamah
                   Syar’iyah Jantho ;

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik
                    Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan
                    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah
                    dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
                    Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik
                    Indonesia;
                2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
                3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
                    Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara
                    Republik Indonesia Nomor 4286);
                4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
                    PertanggungJawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
                    Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                    : 4400) ;
                5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
                6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
                    undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
                7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
                    dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik
                    Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                    Nomor 4406);
                8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
                    Republik Indonesia;
                9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah
                    Agung Republik Indonesia;
                10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan
                    Barang/Jasa Pemerintah;
                11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan
                    Organisasi, Administrasi, Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan
                    Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung
                    Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan
                    Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
                13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang
                    Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi
                    Mahkamah Syar’iyah Aceh;
                14. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

                                   MEMUTUSKAN
Menetapkan     :
Pertama        : Mengangkat/menunjuk, saudara :
                 Nama                  : Maulizar, A.Md.
                 NIP                   : 19860115 201101 1 007
                 Pangkat/Gol.Ruang     : Pengatur (II/c)
                 Jabatan               : Staf Urusan Keuangan Mahkamah Syar’iyah Jantho
                sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal
                5 Desember 2012, selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut tidak
                merubah kedudukan dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Kedua          : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
                 dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
                 perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;


                                               Ditetapkan di   : Kota Jantho
                                               Pada tanggal    : 02 Januari 2013 M
                                                                 19 Shafar 1434 H

                                     Panitera/Sekretaris / Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
                                                  Mahkamah Syar’iyah Jantho,



                                                        KHUDAINI,SH
                                                   NIP. 19611206 199403 1 001

Tembusan :
1. Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan) .
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

More Related Content

What's hot

Contoh mo u
Contoh mo uContoh mo u
Contoh mo u
Resky Romli
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013moliiceman
 
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Fitri Amalia
 
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingPerda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Arifuddin Ali
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
 
KUP Banding
KUP BandingKUP Banding
KUP Banding
Fair Nurfachrizi
 
Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkri
abd_
 
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraSk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraNurman syah
 
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
CIkumparan
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
 
Peran bpk
Peran bpkPeran bpk
Peran bpk
abd_
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraEka Ramadhani
 
Sop pemeliharaan inventaris
Sop pemeliharaan inventarisSop pemeliharaan inventaris
Sop pemeliharaan inventaris
Antonius Eko Yulianto
 
Cp
CpCp
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Ade Suerani
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteSk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteNurman syah
 

What's hot (20)

Contoh mo u
Contoh mo uContoh mo u
Contoh mo u
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013
 
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
 
Izin WPPE Tedi
Izin WPPE Tedi Izin WPPE Tedi
Izin WPPE Tedi
 
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingPerda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
 
Uu 09 2000
Uu 09 2000Uu 09 2000
Uu 09 2000
 
KUP Banding
KUP BandingKUP Banding
KUP Banding
 
Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkri
 
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraSk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
 
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
 
Peran bpk
Peran bpkPeran bpk
Peran bpk
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkara
 
Sop pemeliharaan inventaris
Sop pemeliharaan inventarisSop pemeliharaan inventaris
Sop pemeliharaan inventaris
 
Cp
CpCp
Cp
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteSk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
 

Viewers also liked

Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendaharalzquen
 
Contoh sk bendahara sekolah(1)
Contoh sk bendahara sekolah(1)Contoh sk bendahara sekolah(1)
Contoh sk bendahara sekolah(1)
syaihur rozi
 
Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014mohammad rifai
 
Usul bend. dan kep. sek
Usul bend. dan kep. sekUsul bend. dan kep. sek
Usul bend. dan kep. sekRatri P
 
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap YayasanContoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
Tjoetnyak Izzatie
 
Dulces sueños
Dulces sueñosDulces sueños
Dulces sueñospecandante
 
Herramientas DLCD cae
Herramientas DLCD caeHerramientas DLCD cae
Herramientas DLCD caeCarlos Polit
 
Webinar hongkong 30.11.2011 dr
Webinar hongkong 30.11.2011 drWebinar hongkong 30.11.2011 dr
Webinar hongkong 30.11.2011 drbfnd
 
Bouchara medienberlindezember
Bouchara medienberlindezemberBouchara medienberlindezember
Bouchara medienberlindezemberbfnd
 
Uji kompetensi luas dan keliling bangun datar
Uji kompetensi luas dan keliling bangun datarUji kompetensi luas dan keliling bangun datar
Uji kompetensi luas dan keliling bangun datarMaryanto Spd
 
PROGRAMA DE GOBIERNO NESTOR FABIO RICO REY
PROGRAMA DE GOBIERNO NESTOR FABIO RICO REYPROGRAMA DE GOBIERNO NESTOR FABIO RICO REY
PROGRAMA DE GOBIERNO NESTOR FABIO RICO REYAlcaldia El Rosal
 
Nokia n8
Nokia n8Nokia n8
Nokia n8
santyniv
 

Viewers also liked (20)

Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 
Contoh sk bendahara sekolah(1)
Contoh sk bendahara sekolah(1)Contoh sk bendahara sekolah(1)
Contoh sk bendahara sekolah(1)
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 
Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014
 
Usul bend. dan kep. sek
Usul bend. dan kep. sekUsul bend. dan kep. sek
Usul bend. dan kep. sek
 
Keputusan kepala sekolah tk
Keputusan kepala sekolah tkKeputusan kepala sekolah tk
Keputusan kepala sekolah tk
 
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap YayasanContoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
 
Paola (1)
Paola (1)Paola (1)
Paola (1)
 
Parodie von werbeclips
Parodie von werbeclipsParodie von werbeclips
Parodie von werbeclips
 
Dulces sueños
Dulces sueñosDulces sueños
Dulces sueños
 
Herramientas DLCD cae
Herramientas DLCD caeHerramientas DLCD cae
Herramientas DLCD cae
 
Webinar hongkong 30.11.2011 dr
Webinar hongkong 30.11.2011 drWebinar hongkong 30.11.2011 dr
Webinar hongkong 30.11.2011 dr
 
Bouchara medienberlindezember
Bouchara medienberlindezemberBouchara medienberlindezember
Bouchara medienberlindezember
 
Nti, ntic, ti, tic
Nti, ntic, ti, ticNti, ntic, ti, tic
Nti, ntic, ti, tic
 
Uji kompetensi luas dan keliling bangun datar
Uji kompetensi luas dan keliling bangun datarUji kompetensi luas dan keliling bangun datar
Uji kompetensi luas dan keliling bangun datar
 
mi carrera
mi carrerami carrera
mi carrera
 
PROGRAMA DE GOBIERNO NESTOR FABIO RICO REY
PROGRAMA DE GOBIERNO NESTOR FABIO RICO REYPROGRAMA DE GOBIERNO NESTOR FABIO RICO REY
PROGRAMA DE GOBIERNO NESTOR FABIO RICO REY
 
Coches6
Coches6Coches6
Coches6
 
Nokia n8
Nokia n8Nokia n8
Nokia n8
 

Similar to Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013

SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
moliiceman
 
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanSk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanNurman syah
 
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Nurman syah
 
SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Proses
moliiceman
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalAde Suerani
 
Pp nomor 63_tahun_2009
Pp nomor 63_tahun_2009Pp nomor 63_tahun_2009
Pp nomor 63_tahun_2009erfne
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Jhon Blora
 
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangUu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
anthonius karianga
 
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUUu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
FERI S SAMAD
 
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompuSk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompuNurman syah
 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...Yudhi Aldriand
 
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakitPmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
Budiasa Gede
 
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasNurman syah
 
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
moliiceman
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaAde Suerani
 
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplPergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplDewi Hadiwinoto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
iniPurwokerto
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Oswar Mungkasa
 

Similar to Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013 (20)

SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanSk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
 
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
 
SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Proses
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
 
Uu 14 2004
Uu 14 2004Uu 14 2004
Uu 14 2004
 
Pp nomor 63_tahun_2009
Pp nomor 63_tahun_2009Pp nomor 63_tahun_2009
Pp nomor 63_tahun_2009
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
 
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangUu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
 
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUUu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
 
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompuSk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
 
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakitPmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
 
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
 
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 Raperda
 
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplPergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 

More from moliiceman

Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN JanthoRadius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
moliiceman
 
SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkara
moliiceman
 
Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013
moliiceman
 
Tinjauan keberadaan anak luar kawin
Tinjauan keberadaan anak luar kawinTinjauan keberadaan anak luar kawin
Tinjauan keberadaan anak luar kawinmoliiceman
 
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahArtikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahmoliiceman
 
Solusi kubus rubik_3x3_
Solusi kubus rubik_3x3_Solusi kubus rubik_3x3_
Solusi kubus rubik_3x3_moliiceman
 
File system linux
File system linuxFile system linux
File system linuxmoliiceman
 

More from moliiceman (7)

Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN JanthoRadius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
 
SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkara
 
Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013
 
Tinjauan keberadaan anak luar kawin
Tinjauan keberadaan anak luar kawinTinjauan keberadaan anak luar kawin
Tinjauan keberadaan anak luar kawin
 
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahArtikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
 
Solusi kubus rubik_3x3_
Solusi kubus rubik_3x3_Solusi kubus rubik_3x3_
Solusi kubus rubik_3x3_
 
File system linux
File system linuxFile system linux
File system linux
 

Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013

  • 1. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGARAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO NOMOR : W1-A10/027/KU.01/I/2013 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DIPA NOMOR : 005.04.2.402608/2013 TANGGAL 5 DESEMBER 2012 TAHUN ANGGARAN 2013 PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGARAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 001/SEK/SK/1/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2013; b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada Mahkamah Syar’iyah Jantho ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400) ; 5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  • 2. 12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar’iyah Aceh; 14. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Mengangkat/menunjuk, saudara : Nama : Maulizar, A.Md. NIP : 19860115 201101 1 007 Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur (II/c) Jabatan : Staf Urusan Keuangan Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012, selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut tidak merubah kedudukan dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil; Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ; Ditetapkan di : Kota Jantho Pada tanggal : 02 Januari 2013 M 19 Shafar 1434 H Panitera/Sekretaris / Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar’iyah Jantho, KHUDAINI,SH NIP. 19611206 199403 1 001 Tembusan : 1. Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan) . 2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.