Keputusan ini mengangkat Maulizar, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 di Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingArifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan).
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingArifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan).
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Similar to Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013 (20)
1. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGARAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
NOMOR : W1-A10/027/KU.01/I/2013
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
DIPA NOMOR : 005.04.2.402608/2013 TANGGAL 5 DESEMBER 2012
TAHUN ANGGARAN 2013
PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGARAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor :
001/SEK/SK/1/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2013;
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran
DIPA Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada Mahkamah
Syar’iyah Jantho ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik
Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
PertanggungJawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
: 4400) ;
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4406);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah
Agung Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan
Organisasi, Administrasi, Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan
Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
2. 12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan
Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang
Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi
Mahkamah Syar’iyah Aceh;
14. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Mengangkat/menunjuk, saudara :
Nama : Maulizar, A.Md.
NIP : 19860115 201101 1 007
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur (II/c)
Jabatan : Staf Urusan Keuangan Mahkamah Syar’iyah Jantho
sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal
5 Desember 2012, selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut tidak
merubah kedudukan dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada tanggal : 02 Januari 2013 M
19 Shafar 1434 H
Panitera/Sekretaris / Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Mahkamah Syar’iyah Jantho,
KHUDAINI,SH
NIP. 19611206 199403 1 001
Tembusan :
1. Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan) .
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.