SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. SIATEMPENDIDIKAN NASIONAL
Oleh:
Azizah Choirunnisa (20100720024)
Eka Kurniawati (20100720078)
Rini Nurul Islami (20100720020)
Tia FH (20100720088)
Umi Hanisa (20100720016)
Wahyu Prastiyani (20100720022)

2. Sistem pendidikan nasional setiap bangsa
berdasarkan pada dan dijiwai oleh
kebudayaan masing-masing bangsa yang sarat
dengan nilai-nilai yang tumbuh dan
berkembang melalui sejarah.

3. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun
belandaskan pada kebudayaan bangsa
Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945 sebagai
kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia.

4. • Pendidikan nasional adalah pendidikan yang
berakar pada kebudayaan Indonesia dan
berdasar kepada pencapaian tujuan
pembangunan nasional Indonesia.
• Sistem pendidikan nasional adalah
keseluruhan komponen pendidikan yang
saling terkait secara terpadu untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional. (Sisdiknas No. 20
Th. 2003)

5. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional
dilaksanakan melalui bentuk-bentuk
kelembagaan beserta program-programnya.

6. 1. Kelembagaan Pendidikan
a. Jalur Pendidikan
 Jalur Pendidikan Sekolah,
 Jalur Pendidikan Luar Sekolah.
b. Jenjang Pendidikan
 Jenjang Pendidikan Dasar
 Jenjang Pendidikan Menengah
 Jenjang Pendidikan Tinggi

7. Program Pendidikan Nasional
a. Jenis Program Pendidikan Nasional
 Pendidikan Umum,
 Pendidikan Kejuruan,
 Pendidikan Luar Biasa,
 Pendidikan Kedinasan,
 Pendidikan Keagamaan.

8. b. Kurikulum Program Pendidikan
Dalam hubungan dengan pembangunan nasional, kurikulum pendidikan nasional mengisi
upaya pembentukan SDM untuk pembangunan. Dalam kaitan ini, kurikulum mengandung dua
aspek (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 1 dan 2), yaitu:
 aspek kesatuan nasional
 aspek lokal
1) Kurikulum Nasional
Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum disusun
dengan memperhatikan:
• peningkatan iman dan takwa;
• peningkatan akhlak mulia;
• peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
• keragaman potensi daerah dan lingkungan;
• tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
• tuntutan dunia kerja;
• perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
• agama;
• dinamika perkembangan global; dan
• persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

9. Kurikulum menjembatani tujuan pendidikan nasional dengan tujuan satuan
pendidikan yang dapat dilakukan dengan praktek belajar riil di lapangan/sekolah.
Dalam hubungan ini Soedijarto (Soedijarto, 1991: 145) merinci kurikulum atas lima
tingkata, yaitu:
• Tujuan institusional, yang menggambarkan berbagai kemampuan yang harus
dikuasai oleh peserta didik dari suatu satuan pendidikan.
• Kerangka materi yang memberikan gambaran tentang bidang-bidang pelajaran
yang perlu dipelajari peserta didik untuk menguasai serangkaian kemampuan
yang disebut struktur program kurikulum.
• Garis besar materi dari suatu bidang pelajaran yang telah dipilih, biasa disebut
GBPP atau silabi.
• Panduan dan buku-buku pelajaran yang disusun untuk menunjang terjadinya
proses pembelajaran.
• Bentuk dan jenis kegiatan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, yaitu
strategi mengajar.

10. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 menyebutkan bahwa
kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
• pendidikan agama;
• pendidikan kewarganegaraan;
• bahasa;
• matematika;
• ilmu pengetahuan alam;
• ilmu pengetahuan sosial;
• seni dan budaya;
• pendidikan jasmani dan olahraga;
• keterampilan/kejuruan; dan
• muatan lokal.
Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
• pendidikan agama;
• pendidikan kewarganegaraan; dan
• bahasa.

11. Ciri-ciri kurikulum nasional
1. Diberlakukan sama pada setiap macam satuan pendidikan di
seluruh Indonesia.
2. Ditetapkan oleh pemerintah.
3. Tujuannya untuk menggalang kesatuan nasional dan
pengendalalian mutu pendidikan secara nasional.

12. 2) Kurikulum Muatan Lokal
a) Latar belakang
Kenyataan menunjukkan bahwa setiap daerah Indonesia memiliki ciri khas
mengenai adat istiadat, tata cara dan tata krama pergaulan, kesenian, bahasa
(lisan maupun tulisan), kerajinan, dan nilai-nilai kehidupannya masing-masing.
Oleh karena itu, keanekaragaman ciri khas daerah perlu dilestarikan dan
dikembangkan melalui upaya pendidikan yang nantinya akan memelihara jalinan
antara sekolah dengan lingkungannya. Dan dalam pengembangan kurikulum
sekolah, daerah perlu dilibatkan, agar sekolah berkesempatan menyusun program
muatan lokal yang sesuai untuk lingkungannya.
Kesungguhan pemerintah dalam merealisasikan pemikiran mengenai
muatan lokal tersebut, yang dimulai pada sekolah dasar, diwujudkan dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0412/U/1987 Tanggal 11
Juli 1987 tentang Penerapan Muatan Lokal Sekolah Dasar. Kemudian disusul
dengan penjabaran pelaksanaanya dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah No. 173/C/Kep/87 Tanggal 7 Oktober 1987.

13. b) Pengertian muatan lokal
Muatan lokal yaitu program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya
dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta
kebutuhan daerah. Isi dan media penyampaian muatan lokal diambil dari dan
menggunakan sumber lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik.
c) Tujuan muatan lokal
Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional, muatan lokal dapat:
• Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah.
• Mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang
positif.
Dari sudut kepentingan peserta didik, muatan lokal dapat:
• Mengakrabkan dan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap
lingkungannya sehingga mereka tidak asing dengan lingkungannya.
• Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dipelajari untuk
memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitarnya.
• Memanfaatkan sumber belajar yang kaya yang terdapat di lingkungannya.
• Mempermudah peserta didik menyerap materi pelajaran.

14. Faktor Penghambat Pelaksanaan Muatan Lokal
1. Sifat dari pelajaran Muatan Lokal itu sendiri sebagian besar memberi tekanan
pada pembinaan tingkah laku afektif dan psikomotor.
2. Dilihat dari segi ketenagaan, pelaksanaan Muatan Lokal memerlukan
pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lainselain sekolah.
Untuk itu mungkin team teaching sebagai suatu alternatif dapat dipikirkan
pengembangannya. Di samping cara-cara mengajar yang rutin oleh guru kelas,
harus ada kerjasama yang terpadu antara pembina, pelaksana lapangan, dan nara
sumber. Padahal penggunaan team teaching belum memasyarakat di dalam tradisi
pelajaran di sekolah.
3. Dilihat dari proses belajar mengajar, masih banyak guru-guru yang belum akrab
dengan pendekatan keterampilan proses dan CBSA sehingga menghambat
kelancaran implementasi Muatan Lokal.
4. Sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umumnya
menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata
pelajaran akademik sehingga akan berdampak negatif pada pelaksanaan Muatan
Lokal.
5. Penunjang pelaksanaan Muatan Lokal kebanyakan tidak dimiliki sekolah, dan
mungkin juga tidak tersedia di masyarakat.

15. Faktor Penunjang Pelaksanaan Muatan Lokal
1. Adanya keinginan dari kebanyakan peserta didik untuk cepat memperoleh bekal
kerja apapun yang membawa hasil.
2. Materi Muatan Lokal yang dapat dijadikan sasaran belajar cukup banyak tersedia,
baik macamnya maupun penyebarannya di semua daerah, sehingga penentu
daerah perintis tidak sulit.
3. Adanya materi Muatan Lokal yang sudah tercantum sebagai materi kurikulum dan
sudah dilaksanakan secara rutin, hanya tinggal pembenahan efektifitas yang perlu
ditingkatkan (misalnya pelajaran bahasa daerah).
4. Media massa khususnya TV sudah tidak sulit untuk dimanfaatkan guna penyebaran
informasi berupa contoh-contoh model pelaksanaan Muatan Lokal yang berhasil,
dengan demikian ide tentang Muatan Lokal lebih cepat memasyarakat.

16. B. Upaya Pembangunan Pendidikan Nasional
1. Jenis Upaya Pembaruan Pendidikan
a. Pembaruan Landasa Yuridis
b. Pembaruan Kurikulum
c. Pembaruan Pola Masa Studi
d. Pembaruan Tenaga Kependidikan

17. 2. Dasar dan Aspek Legal Pembangunan Pendidikan Nasional
UUD 1945 sebagai landasan yuridis merupakan hokum tertinggi dari
organisasi kenegaraan yang memuat garis besar, dasar, dan tujuan
Negara. Sifatnya lestari, dalam arti menjadi petunjuk untuk hidup
bangsa dalam jangka waktu relati panjang dan bahkan jika
memungkinkan selama Negara berdiri. Dasar dan aspek legal
pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis
yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem
pendidikan nasional, seperti Pancasila, UUD 1945, peraturan
pemerintah, dan lain-lain.
Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945
merupakan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa. Oleh
karena itu, sistem pendidikan nasional yang mempunyai misi
mencerdaskan kehidupan bangsa agar tercipta kesejahteraan umum,
dan dapat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana
termaktub dalam pembukaan UUD 1945, berlandaskan Pancasila dan
berdasar pada UUD 1945.

18. Pendidikan nasional Indonesia memiliki cirri khas
sehingga berbeda dengan sistem pendidikan nasional
bangsa lain. Kekhasan ciri sistem pendidikan nasional
Indonesia tersebut tampak pada landasan, dasar
penyelenggaraan, dan perkembangannya.
Landasan dan dasarnya menjiwai sistem
pendidikan. Sedangkan pola penyelenggaraan dan
perkembangannya member warna atau corak.
Penyelenggaraan terwujud pada jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan. Karena pendidikan berfungsi
menyiapkan sumber daya manusia untuk
pembangunan, sedangkan pembangunan sendiri
mengalami perkembangan maka system pendidikan
nasional juga selalu dikembangkan. Pengembangan
system pendidikan nasional pasti berdasar pada
aspek legal.