1. HUKUM ISLAM DAN KONTRIBUSI
UMAT ISLAM INDONESIA
Kelompok III
Pujiati
Rela Faradina
Novita Kumala Sari
Ernawati
2. A. HUKUM ISLAM
A.1 Prinsip-Prinsip Hukum Islam
1. Tauhid
Tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) adalah suatu
prinsip yang menghimpun seluruh manusia kepada
Tuhan.
2. Al-Adl (Keadilan)
Keadilan adalah syarat bagi kesempurnaan pribadi,
standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus
jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi
(Quraisy Shihab, 1996:111).
3. 3. Al-Musawah (Persamaan)
Tumpuan bangunan hukum Islam adalah bahwa
semua rakyat mempunyai persamaan hak dihadapan
undang-undang yang harus dilaksanakan atas
mereka semua, dari yang paling rendah dalam yang
sama, tanpa memandang warna, suku, bahasa, atau
tanah air.
4. Al-Hurriyah (Kemerdekaan)
Al-Hurriyah adalah kebebasan atau kemerdekaan
secara umum, baik kebebasan individual maupun
kelompok.
4. 5. Amar Makruf Nahi Munkar
Amar makruf berarti hukum Islam digerakkan untuk
merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik
dan benar yang dikehendaki oleh Allah, ia berfungsi
sebagai social angineering hukum. Nahi munkar
berfungsi sebagai social control.
6. Al- Ta’awun ( tolong-menolong atau gotong-
royong )
Prinsip ini merupakan tindak lanjut yang nyata
sebagai prinsip membantu sesama. Prinsip saling
menolong atau gotong-royong sesuai dengan tradisi
bangsa Indonesia secara sejarah.
5. 7. Tasamuh ( Toleransi )
Suatu prinsip yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan
beragama dan berkepercayaan dan menjamin kebebasan
beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
8. Al-tha’ah ( ketaatan pada Ulil Amri )
Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan
prinsip-prinsip ketaatan pada Ulil Amri, antara lain Q.S.
An-Nisa ayat 59 dan 83. Muhammad Ali dalam tafsirnya
The Holy Qur’an, merumuskan ayat 59 surah An-Nisa
dengan tiga wujud ketaatan. Pertama, taat kepada Allah
dan utusan-Nya. Kedua, taat kepada yang memegang
kekuasaan di antara kaum muslim. Ketiga, mengembalikan
kepada Allah jika terjadi perselisihan dengan pihak yang
berkuasa.
6. 9. Asy-syura ( musyawarah)
Dalam Al-Quran terdapat dua ayat tentang syura.
Pertama ayat 159 surah Ali-Imran. Ayat kedua ayat 38
surah Asy-Syura. Perbedaan antara kedua ayat tersebut
adalah bahwa ayat pertama bersifat perintah dalam
hubungan vertikal antara nabi dan sahabatnya.
Musyawarah seperti ini terjadi karena inisiatif dari atas
tetapi kalau melihat dari istilahnya sendiri
(Wasyaawirhum) mengandung konotasi saling atau
berinteraksi antara yang di atas dan yang di bawah.
Sebaliknya, dalam istilah syura (Wa-amruhum syura
bainahum) terkandung konotasi dari suatu pihak tertentu,
tetapi rangkaian kalimatnya mengisyaratkan makna
“bermusyawarah di antara mereka atau di antara mereka
perlu ada lembaga as-syura”.
7. A.2 Ciri-ciri Hukum Islam
1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat
dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau
akhlak Islam.
3. Mempunyai dua istilah kunci yakni syariat dan fiqih.
4. Terdiri dari dua bidang utama yaitu ibadat (mahdah)
dan muammalat dalam arti luas.
5. Strukturnya berlapis terdiri dari (a) nas atau teks Al-
quran, (b) sunah nabi Muhammad, (c) tiga hasil ijtihad
manusia yang memenuhi syarat tentang Al-Quran dan
Al-Sunnah, (d) pelaksanaannya dalam praktek baik
berupa keputusan hakim maupun berupa amalan-
amalan umat Islam dalam masyarakat.
8. 6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.
7. Dapat di bagi menjadi (a) hukum taklif yakni Al-Ahkam,
Al-Khamsah yaitu lima kaedah, lima jenis hukum, lima
kategori hukum, lima penggolongan hukum, dan (b)
hukum Wadh’ yang mengandung sebab, syarat,
halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.
8. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat islam.
9. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa
dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara
kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara
keseluruhan.
10. Pelaksanaannya dalam praktik di gerakkan oleh iman
dan akhlak manusia
9. A.3 Tujuan Hukum Islam
1. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang
bersifat primer, sekunder dan tersier.
2. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia
dalam kehidupan sehari-hari.
3. Supaya dapat ditaati dengan baik dan benar,
manusia wajib meningkatkan kemampuannya
untuk memahami kemampuan hukum Islam.
Tujuan hakiki hukum Islam adalah tercapainya
keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di
dunia dan di akhirat kelak.
10. A.4 Sumber Hukum Islam
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an dari segi bahasa berasal dari kata
Qura’a yang berarti mengumpulkan atau
menghimpun dan Qiraah berarti menghimpun
huruf-huruf dengan kata-kata dalam suatu
ucapan tersusun rapi (Manna’ al-Qathan,
1998;15). Qara’a bisa juga diartikan dengan
bacaan atau sesuatu yang dibaca.
Dari segi terminologis, Al-Qur’an adalah kalam
atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW yang pembacaannya
merupakan ibadah. (Al-Qathan, 1998;18).
11. Hikmah diturunkannya Al-Qur’an secara
berangsur-angsur:
a. Menguatkan atau meneguhkan hati
Rasulullah SAW
b. Tantangan dan Mu’jizat
c. Mempermudah hafalan dan pemahaman
12. Al-Qur’an sebagai sumber hukum mengandung
tiga pembahasan pokok yaitu:
1. Pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah
(keimanan)
2. Pembahasan yang menyangkut prinsip-prinsip
ibadah
3. Pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-
prinsip syari’ah
13. Ada juga yang membagi pokok-pokok ajaran di
dalam Al-Qur’an sebagai berikut:
1. Pokok keimanan atau keyakinan
2. Pokok keteraturan/hukum
3. Pokok aturan tingkah laku
4. Petunjuk dasar tentang tanda-tanda alam
5. Kisah para nabi dan umat terdahulu
6. Informasi tentang alam ghaib
14. Sikap yang menunjukkan komitmen muslim
terhadap Al-Qur’an. (Dipertais, 2001; 70)
1. Mengimani Al-Qur’an
2. Mempelajari Al-Qur’an
3. Mengamalkan Al-Qur’an
4. Mendakwahkan
15. 2. As-Sunnah
Dalam bahasa Arab Sunnah berarti jalan yang
lurus dan perilaku yang terbiasa. Sedangkan
menurut terminologi Sunnah diartikan sebagai
perkataan, perbuatan, dan diam (taqrir) Rasul
yang berarti persetujuan.
16. Macam-macam Sunnah (Nurdin dkk, 1995 : 60)
1. Sunnah Qauliyah, yaitu sunnah dalam bentuk
perkataan atau ucapan Rasulullah SAW yang
menerangkan hukum-hukum dan maksud Al-
Qur’an.
2. Sunnah Fi’liyah, yaitu sunnah dalam bentuk
perbuatan, yang menerangkan cara
melaksanakan ibadah, misalnya cara berwudhu,
shalat, haji, dan sebagainya.
3. Sunnah Taqririyyah, yaitu sunnah dalam
ketetapan atau persetujuan Rasul atas ketetapan
atau perbuatan sahabat.
17. Kedudukan Assunnah :
a. Pengalaman as-Sunnah sebagai konsekuensi iman kepada Rasul
Iman kepada kerasulan Muhammad SAW adalah salah satu
bangunan aqidah Islam.
b. Keterangan Al-Qur’an tentang Rasul
Di dalam Al-Qur’an banyak ayat-ayat menerangkan keberadaan
dan posisi rasul dalam syariat Islam, sebagai contoh dan teladan.
c. Pernyataan Rasul mengenai as-sunnah
Rasulullah menyatakan bahwa beliau sendiri yang menjadi pola
dan rujukan pengalaman syariat.
d. Keberadaan Al-Qur’an mengharuskan adanya as-sunnah
Sebagian besar syariat di dalam Al-Qur’an yang diturunkan Allah
melalui Al-Qur’an bersifat umum atau berupa garis-garis besar
saja. Seperti kewajiban shalat, zakat, shaum(puasa) dan hal yang
diungkapkan dalam bentuk perintah.
18. Fungsi Assunnah
a. As-sunnah menguatkan hukum yang telah ditetapkan Al-
Qur’an.
b. As-sunnah memberikan rincian terhadap pernyataan Al-
Qur’an yang bersifat global.
c. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta
yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib
kerabatnya secara ma´ruf, (ini adalah) kewajiban atas
orang-orang yang bertakwa.
d. As-sunnah membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Al-
Qur’an.
e. As-sunnah memberikan pengecualian terhadap pernyataan
Al-Qur’an yang bersifat umum.
f. As-sunnah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan
oleh Al-Qur’an.
19. Macam-macam Sunnah atau Hadist dari Segi Kualitas atau
Mutunya :
• Sunnah/sahhih yaitu hadist yang diriwayatkan oleh orang-
orang adil (baik), kuat hafalannya, sempurna ketelitiannya,
sanadnya bersambung sampai kepada Rasul, tidak
mempunyai cacat dan tidak bertentangan dengan dalil atau
periwayatan yang lebih kuat.
• Sunnah atau hadist Hasan yaitu hadist yang diriwayatkan
oleh orang-orang adil, sanadnya bersambung sampai
kepada Rasul, tidak mempunyai cacat dan tidak
bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih
baik.
• Sunnah atau hadist Dhaif yaitu hadist yang lemah karena
periwayatannya tidak adil, terputus sanadnya,
bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih
kuat.
20. 3. Ijtihad
Ijtihad berasal dari kata Jahada yang artinya
berusaha dengan sungguh-sungguh.
Sedangkan menurut fiqih berarti
mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk
menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum
yang terkandung didalam Al-Qur’an dengan
syarat-syarat tertentu.
Secara terminologi artinya mencurahkan
kemampuan untuk mendapatkan hukum
syara’ tentang suatu masalah dari sumber
(dalil) hukum rinci (Al-Qur’an dan As-sunnah).
21. Metode yang digunakan ulama dalam
memutuskan hukum yaitu :
a. Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama (mujtahid) di
kalangan umat islam, tentang suatu hukum syara’ pada
masa setelah Rasulullah SAW wafat.
b. Qiyas, secara etimologi berarti ukuran,
membandingkan, (menyamakan sesuatu dengan yang
lain). Secara terminologi, yaitu menyamakan sesuatu
yang tidak disebut oleh Al-Qur’an dan As-sunnah.
c. Istislah (maslahal al-Mursalah) yaitu menetapkan
hukum suatu masalah yang tidak ada nash nya di
dalam Al-Qur’an dan As-sunnah untuk mencapai
kebaikan.
d. ‘Urf yaitu kebiasaan umum atau adat istiadat.
22. B.Fungsi Hukum Islam di dalam Kehidupan
Bermasyarakat
• Fungsi ibadah, yaitu fungsi hukum islam dalam beribadah
kepada Allah dan fungsi ini adalah fungsi yang utama.
• Fungsi Amar Ma’ruf Nahi Munkar, yaitu di dalam hukum
islam terdapat hukum yang mengatur kehidupan manusia
yang artinya setiap yang dikerjakan manusia ada hukum
yang berlaku dapat dikerjakan atau tidak.
• Fungsi Zawazir, yaitu adanya sangsi yang diberikan kepada
pelaku apabila melakukan perbuatan pidana, misalnya
mencuri atau berzina yang telah ditetapkan sangsinya.
• Fungsi Tanzim wal Islah al Ummah yaitu fungsi yang untuk
mengatur kehidupan dalam masyarakat misalnya dalam
masalah muamalah (Hosen, 1996:90).
23. C. Kontribusi Hukum Islam dalam
Perundang-Undangan di Indonesia
Ada beberapa peraturan baik berupa UU, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, yang didalamnya berisi tentang hukum
Islam, diantaranya adalah :
• UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
• Peraturan Pemerintah no.28 tahun 1977 tentang perwakafan
dan tanah milik.
• Instruksi Presiden no.13 tahun 1980 tentang perjanjian bagi
hasil.
• UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan
salah satu perundang-undangan pelaksanaan dari UU no 14
tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan hakim.
24. • Instruksi presiden no.1 Tahun 1991 tentang
Komplikasi Hukum Islam (KHI).
• UU no.7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah
no 70 dan 72 tentang Bank Bagi Hasil.
• UU no.38 tahun 1999 tentang penyelenggaraan
ibadah haji.