Oleh : Destu Ayu Hapsari/ XI A2(06)
Latar Belakang 
Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi 
oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat 
runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu 
digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab 
yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan 
lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan 
dalam negri yang tidak kondusif pada masa orde 
lama.
Upaya Lahirnya Orde Baru Untuk : 
a. Mengoreksi total penyimpangan yang 
dilakukan pada masa orde lama. 
b. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan 
rakyat,bangsa,dan negara indonesia. 
c. Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan 
konsekuen. 
d. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk 
menumbuhkan stabilitas nasional guna 
mempercepat proses pembangunan bangsa.
Ciri Pokok Orde Baru 
• Pemerintahan yang diktator tetapi aman dan 
damai 
• Tindak korupsi merajalela 
• Tidak ada kebebasan berpendapat 
• Pancila terkesan menjadi ideologi tertutup 
• Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat 
• Ikut sertanya militer dalam pemerintahan 
• Adanya kesenjangan sosial yang mencolok 
antara orang kaya dan orang miskin
Kebijakan Pada Masa Orde Baru 
• Indonesia didaftarkan lagi menjadi anggota PBB 
pada bulan september 1966 
• Adanya perbaikan ekonomi dan pembangunan 
• Pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran 
• Dilaksanakannya kebijakan transmigrasi dan 
keluarga berencana 
• Adanya gerakan memerangi buta huruf 
• Dilakukannya swasembada pangan 
• Munculnya gerakan Wajib Belajar dan 
gerakan Nasional Orang Tua Asuh 
• Dibukanya kesempatan investor asing untuk 
menanamkan modal di Indonesia
Kronologis lahirnya orde baru 
• 30 September 1965 
Terjadinya pemberontakan G30S PKI 
• 11 Maret 1966 
Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk 
melakukan pengamanan 
• 12 Maret 1966 
Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI 
dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang 
• 22 Februari 1967 
Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden 
Soekarno 
• 7 Maret 1967 
Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden 
sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil 
pemilu 
• 12 Maret 1967 
Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus 
menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru
Landasan-landasan Orde Baru 
a. Landasan idiil 
Falsafah dan ideologi negara pancasila 
b. Landasan konstitusional 
Undang-undang dasar 1945 dan adapun 
landasan situasional adalah landasan-landasan 
yang dipakai sampai terbentuknya pemerintahan 
baru sesudah pemilihan umum.
Aspek positif orde baru : 
1. Aspek idiil 
2. Aspek mental psykhologis 
3. Aspek structuril-proseduril 
4. Aspek hukum 
5. Aspek dinamika
Pelaksanaan Pemilu Pada Masa Orde Baru 
Pemilu dilakukan setiap lima tahn sekali untuk 
memilih anggota legislatif dan Presiden serta Wakil 
Presiden. Masyarakat bebas memilih partai yang 
disukainya yang ikut dalam pemilu. Anggota legislatif 
ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa (Soeharto) 
berdasarkan daftar yang diajukan oleh panitia yang 
ditunjuk oleh presiden. Pada masa itu, panitia yang 
bertugas mencari calon anggota legislatif ialah militer di 
setiap daerah. Daftar nama calon itu kemudian 
diserahkan kepada presiden.
A. 2 Mei 1977 
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan 
secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I 
Propinsi maupun DPRD Tingkat II 
Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982. 
• Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 
Golongan Karya, yaitu: 
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
2. Golongan Karya (Golkar) 
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 
Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan 
umum ini adalah Golongan Karya.
B. 4 Mei 1982 
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 
diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 
1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun 
DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se- 
Indonesia periode 1982-1987. 
• Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 
Golongan Karya, yaitu: 
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
2. Golongan Karya (Golkar) 
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 
Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan 
umum ini adalah Golongan Karya.
C. 23 April 1987 
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan 
secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I 
Propinsi maupun DPRD Tingkat II 
Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1987-1992. 
• Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 
Golongan Karya, yaitu: 
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
2. Golongan Karya (Golkar) 
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 
Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan 
umum ini adalah Golongan Karya.
D. 9 Juni 1992 
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan 
secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I 
Propinsi maupun DPRD Tingkat II 
Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997. 
• Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 
Golongan Karya, yaitu: 
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
2. Golongan Karya (Golkar) 
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 
Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan 
umum ini adalah Golongan Karya.
E. 29 Mei 1997 
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan 
secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi 
maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se- 
Indonesia periode 1997-2002. Pemilihan Umum ini merupakan 
yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru. 
• Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan 
Karya, yaitu: 
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
2. Golongan Karya (Golkar) 
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 
Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini 
adalah Golongan Karya. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput 
oleh Megawati Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua 
Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu
Kehidupan Sosial, Politik, dan Ekonomi pada Orde Baru 
Era ekonomi Orde Baru tak lepas dari kemampuan 
ekspor migas kita. Masih melekat dalam benak kita masa-masa 
oil Boom tahun 1970-an, di mana ekspor migas 
merupakan andalan utama dalam anggaran belanja 
nasional, karena memang sector migas menyumbang dana 
trbesar, baru disusul kemudian sector non migas dan 
pajak. Kestabilan politik di tanah air pun menarik para 
investorasing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 
Hal ini taampak pesat di tahun 1990-an, sehingga decade 
ini tentu saja hingga sebelum krisis moneter terjadi 
disebut era meminjam Mohammad Sadli, ‘boom 
ekonomi’. Sebelum terjadi krisis moneter dan krisis 
ekonomi, yang dimulai pada bulan Juli 1997, melihat 
fundamental ekonomi dan pengalaman Indonesia selama 
Orde Baru, nyaris tak pernah terfikirkan bahwa era krisis 
ekonomi bakal dialami bangsa Indonesia.
Kelahiran Orde Baru

Kelahiran Orde Baru

  • 1.
    Oleh : DestuAyu Hapsari/ XI A2(06)
  • 2.
    Latar Belakang Lahirnyaera orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negri yang tidak kondusif pada masa orde lama.
  • 3.
    Upaya Lahirnya OrdeBaru Untuk : a. Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa orde lama. b. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat,bangsa,dan negara indonesia. c. Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. d. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
  • 4.
    Ciri Pokok OrdeBaru • Pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai • Tindak korupsi merajalela • Tidak ada kebebasan berpendapat • Pancila terkesan menjadi ideologi tertutup • Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat • Ikut sertanya militer dalam pemerintahan • Adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin
  • 5.
    Kebijakan Pada MasaOrde Baru • Indonesia didaftarkan lagi menjadi anggota PBB pada bulan september 1966 • Adanya perbaikan ekonomi dan pembangunan • Pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran • Dilaksanakannya kebijakan transmigrasi dan keluarga berencana • Adanya gerakan memerangi buta huruf • Dilakukannya swasembada pangan • Munculnya gerakan Wajib Belajar dan gerakan Nasional Orang Tua Asuh • Dibukanya kesempatan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia
  • 6.
    Kronologis lahirnya ordebaru • 30 September 1965 Terjadinya pemberontakan G30S PKI • 11 Maret 1966 Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan • 12 Maret 1966 Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang • 22 Februari 1967 Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno • 7 Maret 1967 Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu • 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru
  • 7.
    Landasan-landasan Orde Baru a. Landasan idiil Falsafah dan ideologi negara pancasila b. Landasan konstitusional Undang-undang dasar 1945 dan adapun landasan situasional adalah landasan-landasan yang dipakai sampai terbentuknya pemerintahan baru sesudah pemilihan umum.
  • 8.
    Aspek positif ordebaru : 1. Aspek idiil 2. Aspek mental psykhologis 3. Aspek structuril-proseduril 4. Aspek hukum 5. Aspek dinamika
  • 9.
    Pelaksanaan Pemilu PadaMasa Orde Baru Pemilu dilakukan setiap lima tahn sekali untuk memilih anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden. Masyarakat bebas memilih partai yang disukainya yang ikut dalam pemilu. Anggota legislatif ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa (Soeharto) berdasarkan daftar yang diajukan oleh panitia yang ditunjuk oleh presiden. Pada masa itu, panitia yang bertugas mencari calon anggota legislatif ialah militer di setiap daerah. Daftar nama calon itu kemudian diserahkan kepada presiden.
  • 10.
    A. 2 Mei1977 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982. • Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2. Golongan Karya (Golkar) 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.
  • 11.
    B. 4 Mei1982 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se- Indonesia periode 1982-1987. • Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2. Golongan Karya (Golkar) 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.
  • 12.
    C. 23 April1987 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1987-1992. • Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2. Golongan Karya (Golkar) 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.
  • 13.
    D. 9 Juni1992 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997. • Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2. Golongan Karya (Golkar) 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.
  • 14.
    E. 29 Mei1997 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se- Indonesia periode 1997-2002. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru. • Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2. Golongan Karya (Golkar) 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput oleh Megawati Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu
  • 15.
    Kehidupan Sosial, Politik,dan Ekonomi pada Orde Baru Era ekonomi Orde Baru tak lepas dari kemampuan ekspor migas kita. Masih melekat dalam benak kita masa-masa oil Boom tahun 1970-an, di mana ekspor migas merupakan andalan utama dalam anggaran belanja nasional, karena memang sector migas menyumbang dana trbesar, baru disusul kemudian sector non migas dan pajak. Kestabilan politik di tanah air pun menarik para investorasing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini taampak pesat di tahun 1990-an, sehingga decade ini tentu saja hingga sebelum krisis moneter terjadi disebut era meminjam Mohammad Sadli, ‘boom ekonomi’. Sebelum terjadi krisis moneter dan krisis ekonomi, yang dimulai pada bulan Juli 1997, melihat fundamental ekonomi dan pengalaman Indonesia selama Orde Baru, nyaris tak pernah terfikirkan bahwa era krisis ekonomi bakal dialami bangsa Indonesia.