Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace. Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung program UMK Go Digital Melalui Proses Belanja Langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam Marketplace.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace. Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung program UMK Go Digital Melalui Proses Belanja Langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam Marketplace.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Â
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Kebijakan dan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam upaya Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Bangsa ini disajikan oleh unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ketika membahas rancangan indikator kinerja Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasan kolaboratifnya pada 21 Juni 2023
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Â
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Kebijakan dan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam upaya Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Bangsa ini disajikan oleh unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ketika membahas rancangan indikator kinerja Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasan kolaboratifnya pada 21 Juni 2023
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Â
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. DASAR HUKUM
• Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Perpres
16 tahun 2018
• Peraturan LKPP No. 11/2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan LKPP No. 3 /2021 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/jasa melalui swakelola
• Peraturan LKPP No. 12 / 2021 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemeritah melalui Penyedia
3. DEFINISI PENGADAAN BARANG /
JASA PEMERINTAH
Adalah Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa
oleh K/L/PD yang dibiayai oleh APBN/APBD
yang prosesnya sejak Identifikasi Kebutuhan
sampai serah terima hasil pekerjaan
Berbeda dengan sebelumnya yang
mengartikan pengadaan adalah proses
pemilihan penyedianya (Tender/Lelang ) saja
Perpres No. 16 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1
5. Proses PBJ Detil
Perencanaan
Pengadaan
Persiapan
Pengadaan
Persiapan
Pemilihan
1. PPK membuat Paket di
SPSE & Surat
Permintaan kepada
Pokja pemilihan
/Pejabat Pengadaan &
dilampiri Dok.
Persiapan
2. Pokja
Pemilihan/Pejabat
Pengadaan menetapkan
:
• Metode Pemilihan
Penyedia
• Metode Kualifikasi
• Metode Evaluasi
Penawaran
• Metode Penyampaian
Dokumen Penawaran
• Jadwal Pemilihan
• Penyusunan Dokumen
Pemilihan
Proses
Pemilihan
1.Pelaksanaan
Pemilihan :
• E-Purchasing :
o Nilai >200jt oleh
PPK
o Nilai <=200jt
oleh Pejabat
Pengadaan
• Tender/Seleksi/Te
nder Cepat oleh
Pokja Pemilihan
• Pengadaan
langsung oleh
Pejabat
Pengadaan
• Penunjukan
Langsung :
o Nilai >200jt
oleh Pokja
Pemilihan
o Nilai <=200jt
oleh Pejabat
Pengadaan
2. Pokja & Pejabat
Pengadaan
melaporkan hasil
kepada PPK
Pelaksanaan
Kontrak
1.PPK membuat
SPPBJ dan Kontrak
2.Pembuatan
Kontrak sesuai
dengan Rancangan
Kontrak
3.Jenis kontrak
sesuai dengan
pasal 27 Prespres
16 th 2018
4.Bentuk Kontrak
sesuai dengan
pasal 28 Perpres 16
th 2018
5.Penandatanganan
Kontrak oleh PPK
dan Penyedia
Serah Terima
1.Serah terima
dilaksanakan
setelah pekerjaan
selesai 100%
2.Penyedia
mengajukan
permintaan tertulis
kepada PPK
3.PPK melakukan
pemeriksaan dan
membuat BA
pemeriksaan
4.PPK dan Penyedia
menandatangani
Berita acara serah
terima (BAST)
5. PPK melaporkan
hasil pekerjaan
kepada PA/KPA
6.PA/KPA
memerintahkan
PPHP/PjPHP
memeriksa
Administrasi
Pekerjaan
7.PPHP/PjPHP
melakukan
pemeriksaan dan
melaporkan BAHP
kepada PA/KPA
•Identifikasi
kebutuhan
•Penetapan
barang/jasa
•Cara pengadaan
(penyedia,Swakelo
la)
•Jadwal
pelaksanaan
•Penyusunan
Spek/KAK
•Penyusuna
biaya/RAB
•Anggaran
pengadaan
PPK yg menyusun,
PA/KPA yg
menetapkan
Di Input dalam
SIRUP oleh PPK
Dan di Umumkan
oleh PA/KPA
Perpres 16 th 2018
pasal 18
• Jenis Pengadaan :
- Barang
- Pek. Konstruksi
- Jasa Lainnya
- Jasa Konsultan
• Metode Pemilihan :
- Epurchasing
- Tender
- Tender
- Tender Cepat
- Seleksi
- Non Tender
- Pengadan Langsung
- Penunjukan Langsung
- Pengadaan Khusus
- Keadaan Darurat
- PBJ di Luar Negeri
- Pengecualian
- Penelitian
- Internasional/Pinjama
n Luar Negeri/Hibah
PPK Juga menetapkan :
•Reviu & Penetapan
Spesifikasi teknis/KAK
•Penyusunan &
Penetapan HPS
•Penyusunan &
Penetapan Rancangan
Kontrak
•Uang muka, Jaminan,
Sertifikat Garansi,
Penyesuaian harga
1.Persiapan PBJ melalui
Swakelola
2.Persiapan PBJ melalui
Penyedia :
Disusun dan ditetapkan oleh PPK
Perpres 16 th 2018 pasal 25
Cek di ekatalog
7. DEFENISI
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
yang selanjutnya disingkat RUP adalah
daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa
yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/
Lembaga/ Perangkat Daerah
Perpres No. 12 tahun 2021, Pasal 1 ayat 19
8. Tugas dan Kewenangan
1. Pengguna Anggaran : menetapkan
dan mengumumkan RUP
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
menyusun perencanaan pengadaan
(Perpres No. 16 tahun 2018, Pasal 9 ayat 1.d)
(Perpres No. 16 tahun 2021, Pasal 11 ayat 1.a)
9. Pengumuman RUP
1. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan
setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
3. Pemilihan (Tender/Nontender/ePurchasing) dapat
dilakukan segera setelah RUP di umumkan
(Perpres No. 16 tahun 2018, Pasal 22 ayat 2)
(Perpres No. 16 tahun 2018, Pasal 22 ayat 3)
(Perpres No. 12 tahun 2021, Pasal 50 ayat 8)
12. CARA PENGADAAN
1. Swakelola
2. Penyedia
Peraturan LKPP
No. 3 Tahun 2021
Peraturan LKPP
No. 12 Tahun 2021
(Perpres No. 16 tahun 2018, Pasal 3 ayat 3)
13. SWAKELOLA
TIPE SWAKELOLA :
• Tipe I : swakelola yg direncanakan, dilaksanakan dan diawasi instansi sendiri
• Tipe II : swakelola yg direncanakan dan diawasi oleh instansi penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh instansi lain
• Tipe III : swakelola yg direncanakan dan diawasi oleh instansi penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat
• Tipe IV : swakelola yg direncanakan dan diawasi oleh instansi penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat
KRITERIA :
• barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha;
• barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang
sulit dijangkau;
• dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah;
• Untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah;
• Untuk meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;
• Untuk meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola;
• dan/atau memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Belanja Penyedia yg sering salah masuk ke Swakelola :
1. Penggandaan/fotocopy
2. Tenaga ahli Perorangan
3. Makan Minum Rapat
4. Cetakan
14. Swakelola
Contoh Belanja Swakelola
• Belanja Perjalanan Dinas
• Honorarium Narasumber , Instruktur, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia
• Belanja Tagihan Listrik,
• Belanja Tagihan Telepon
• Belanja Tagihan Air
• Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum
• Bimbingan Teknis
• Sosialisasi
Belanja Penyedia yg sering salah masuk ke Swakelola :
1. Penggandaan/fotocopy
2. Tenaga ahli Perorangan
3. Makan Minum Rapat
4. Cetakan
19. PENYEDIA
Pengadaan Barang/Jasa dengan cara melalui Pelaku
usaha/Penyedia barang/jasa
Dilakukan dengan metode pemilihan penyedia sbb :
E-PURCHASING TENDER NON TENDER
TENDER
(untuk Barang, Konstruksi,
Jasa Lainnya diatas 200Jt)
SELEKSI
(untuk Jasa Konsultansi
diatas 100Jt)
PENGADAAN
LANGSUNG
(untuk Barang, Konstruksi,
Jasa lainnya nilai 200jt
kebawah, atau Konsultan
100Jt kebawah
PENUNJUKAN
LANGSUNG
Untuk PBJ dengan
keadaan tertentu, tanpa
batasan nilai
Bila
Barang/Jasa
yang
dibutuhkan ada
dikatalog maka
di prioritas kan
menggunakan
E-Purchasing
TENDER CEPAT
(untuk Barang dan Jasa
Lainnya, tanpa batasan nilai)
22. BELA PENGADAAN
Bela Pengadaan adalah platform yang ditujukan untuk memudahkan pelaku UMK masuk
menjual produknya ke pasar pemerintah dengan nilai nominal sampai dengan Rp. 50 juta
per paket pengadaan/transaksi.
Bela Pengadaan dikhususkan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi agar tumbuh dan
bangkit di masa pandemic Covid-19 ini.
Untuk mengakselerasi jumlah pelaku usaha mikro & kecil dalam pasar pengadaan
pemerintah, LKPP menggandeng pelaku usaha e-marketplace / Toko online yang berfungsi
sebagai agregator dalam Bela Pengadaan
Sudah terdapat beberapa e-Marketplace yang bergabung dalam Aplikasi Bela Pengadaan, yaitu
Bhinneka, Blibli, Bukalapak, Gojek, Grab, Shopee dan Mbizmarket dll untuk memenuhi kebutuhan
– makanan,
– alat tulis kantor (ATK)
– angkutan
– suvenir
– kurir
– Furnitur
– Alat Kesehatan
Pada SIRUP, Metode Pemilihan Penyedianya
masuk ke PENGADAN LANGSUNG
23. Teknis Penginputan SIRUP 2021
1. Ada Penambahan Sub Kegiatan pada SIRUP 2021
Tahun 2020 :
Tahun 2021 :
2. Pada anggaran 2021 tidak ada lagi BELANJA LANGSUNG dan BELANJA TIDAK
LANGSUNG tetapi berubah menjadi BELANJA OPERASI & BELANJA MODAL
24. 1. Penambahan Sub Kegiatan dilakukan oleh PA dan didelegasikan ke PPK,
dengan cara :
- Login sebagai PA, buka menu “Kelola Data” , pilih “Kelola PKS”
- Klik “ + Tambah Program” isi “Formulir Program” lalu simpan
- Setelah Program dibuat, klik icon “Daftar Kegiatan” untuk membuka
kegiatan
25. - Setelah “Daftar / Kelola Kegiatan” muncul, klik “+ Tambah Kegiatan” dan isi
Form Kegiatan, jangan lupa delegasikan ke PPK lalu simpan
- Setelah “Data Kegiatan ” dibuat klik icon “Daftar Sub kegiatan”
26. - Setelah “Data SubKegiatan ” terbuka, silahkan Klik “+ Tambah Subkegiatan”
lalu isi formulir sub kegiatan dan jangan lupa delegasikan ke PPK dan simpan :
- Hasil pembuatan PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN :
27. Apa yg terjadi bila Sub Kegiatan tidak
dibuat dan didelegasikan ?
Pada saat RUP data Sub Kegiatan tidak dapat ditemukan dan RUP tidak bisa buat &
di simpan
Hal ini juga terjadi bila kita menginput data RUP ini terlalu lama, sehingga kita
diminta untuk login kembali
28. Input Kode MAK ?
Mata Anggaran Kegiatan (MAK) untuk Belanja Penggandaan adalah
2.16.03.1.02.01.5.1.02.01.01.0024
29. Bagaimana Kalau Terjadi Seperti Ini ?
Hal ini terjadi karena :
1. Total pagu Paket yang di input melebihi total pagu sub kegiatan, Kegiatan dan
program, solusinya cek kembali paket-paket yang diinput sebelumnya. Apakah
pagunya salah input/kebesaran atau tersimpan beberapa kali
2. Terjadi karena sumber dana paket yang kita buat berasal dari lebih dari satu
MAK yg digabung menjadi satu solusinya buat dulu paketnya dengan MAK satu
persatu lalu simpan dan finalisasi setelah itu digabungkan dengan Konsolidasi
30. Dan Bagaimana Bila Menemukan Ini ?
LEMOT !!!
Hal ini sering sekali terjadi, penyebabnya bisa jadi akses internet lemot, tetapi
penyebab utamanya adalah Aplikasi SIRUP yg terpusat ini diakses dalam waktu yg
bersamaan oleh jutaan user…..SOLUSI NYA lakukan input SIRUP lebih awal atau
pada jam jam sepi (malam hari sampai jam 7 pagi)
Tetapi bila terpaksa harus mengiput siang hari….bila terjadi hal diatas lebih baik di
logout/tutup lalu login/buka kembali…ini biasanya jadi lebih cepat dari pada
menunggu aplikasinya mutar-mutar