SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ALUR TAHAPAN KEGIATAN DI DESA
1
•PERSIPAN KEGIATAN
2
•PENGADAAN BARANG DAN JASA
3
•PELAKSANAAN KEGIATAN
4
•PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
5
•SERAH TERIMA DAN PELESTARIAN
PELAKSANAAN
KEUANGAN
DESA
Penyusunan Rencana Anggaran Biaya
Pengadaan Barang dan Jasa
Pengajuan SPP
Pembayaran
Pengerjaan Buku Kas Pembantu
Kegiatan
a
b
c
d
e
CURAH PENDAPAT
Bagaimana pengalaman anda dalam
pengadaan barang dan jasa ..??
APA ITU PENGADAAN
BARANG DAN JASA ???????
Pengadaan barang/jasa adalah:
kegiatan untuk memperoleh barang/
jasa oleh pemerintah desa, baik
dilakukan dengan cara swakelola
maupun melalui penyedia barang/jasa.
KETENTUAN …
Ketentuan tentang pengadaan barang/jasa di desa
telah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) di Desa dan Peraturan Bupati
Ende No.14 Tahun 2015 tentang PBJ
MAKSUD DAN TUJUAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
• Penggunaan anggaran secara efisien efisien
• Efektifitas pelaksanaan sebuah kegiatan
• Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai (tepat jumlah,
tepat waktu, dan sesuai spesifikasi)
• Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa
• Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau pengusaha
terutama yang berada di desa setempat untuk berpartisipasi
Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
TUGAS TIM PENGELOLA KEGIATAN
1. menyusun RAB
2. menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika diperlukan
3. melaksanakan pembelian / pengadaan
4. memeriksa penawaran
5. melakukan negosiasi (tawar menawar)
6. menandatangani surat perjanjian (ketua TPK)
7. melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan
8. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada
kepala desa
9. menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100%
kepada kepala desa
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola
A. Ketentuan Umum
• Pelaksanaan swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) meliputi
kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
• Konstruksi tidak sederhana tidak dapat dilakukan dengan swakelola
sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
B. Rencana
• Jadwal pelaksanaan;
• Rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan;
• Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
• Spektek (bila diperlukan); dan
• Perkiraan Biaya (RAB).
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola
C. Pelaksanaan
• Dilakukan berdasar rencana.
• Kebutuhan Barang/Jasa pendukung kegiatan swakelola yang
tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan melalui
penyedia oleh TPK.
• Untuk pekerjaan konstruksi:
1. Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis dari anggota TPK yang dianggap
mampu;
2. Dapat dibantu personil dinas terkait setempat;
3. Pada pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja
(tukang/mandor).
Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia
Barang/Jasa
A. Ketentuan Umum
• Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia untuk mendukung
swakelola atau Pengadaan Barang/Jasa langsung melalui penyedia.
• Penyedia harus memiliki tempat / lokasi usaha, kecuali tukang batu,
tukang kayu, dan sejenisnya.
• Untuk pekerjaan konstruksi, penyedia selain diatas juga mampu
menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang dibutuhkan.
B. Rencana
• Menyusun RAB berdasar harga pasar setempat atau terdekat.
• RAB tersebut dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos
pengambilan barang/jasa.
• Menyusun Spesifikasi Teknis (apabila diperlukan).
• Menyusun gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi),
apabila diperlukan.
KURANG DARI 50 JUTA
1) TPK membeli kepada 1
penyedia.
2) Tanpa penawaran tertulis.
3) Negosiasi untuk
mendapatkan harga
murah.
1) Bukti: nota, faktur
pembelian, atau kuitansi
atas nama TPK
50 – 200 JUTA
1) TPK membeli kepada 1
penyedia.
2) Dengan penawaran tertulis
dengan daftar barang/jasa
(rincian barang/jasa atau
ruang lingkup pekerjaan,
volume, dan satuan).
3) Negosiasi untuk
mendapatkan harga murah.
4) Bukti: nota, faktur pembelian,
atau kuitansi atas nama TPK.
Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia
Barang/Jasa
> 200 JUTA
1) TPK mengundang dan meminta 2 penawaran dari 2 penyedia
berbeda.
2) TPK menilai pemenuhan spesifikasi (jika 2 memenuhi lanjut
ke tahap berikutnya, jika memenuhi 1 tetap lanjut ke tahap
berikutnya, jika tidak dipenuhi semua maka TPK
membatalkan proses PBJ kemudian mengulang proses
Pengadaan Barang/Jasa).
3) Negosiasi secara bersamaan untuk mendapat harga murah.
4) Hasil negosiasi dituangkan dalam Surat Perjanjian antara
Ketua TPK dan penyedia.
Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia
Barang/Jasa
Nilai tersebut di atas dapat ditetapkan berbeda oleh
Bupati/Walikota sesuai kondisi dan dalam batas wajar.
Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia
Barang/Jasa
D. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
• Bila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada
penyedia untuk merubah lingkup pekerjaan:
1. Menambah atau mengurangi volume;
2. Mengurangi jenis pekerjaan;
3. Mengubah spektek;
4. Pekerjaan tambah.
• Atas perubahan tersebut, penyedia menyampaikan penawaran
tertulis kepada TPK.
• Negosiasi untuk mendapat harga murah.
• Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa > Rp 200 juta, dilakukan
adendum.
Pengawasan,Pembayaran,Pelaporan,
dan SerahTerima
1. Pengawasan
• Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Bupati/Walikota
dan masyarakat.
• Pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada Camat.
2. Pembayaran
• Setiap pengeluaran APBDes harus didukung dengan bukti lengkap
dan sah.
• Bukti tersebut harus mendapat pengesahan Sekretaris Desa.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
• Kemajuan pelaksanaan PBJ dilaporkan TPK kepada Kepala Desa.
• Setelah Pengadaan Barang/Jasa selesai 100%, TPK menyerahkan
hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
• SIAPA YANG BERKEWAJIBAN MENGAJUKAN SPP?
• APA TUGAS/KEWAJIBAN SEKDES DAN KEPALA SEKSI DALAM
PENGAJUAN SPP?
SURATPERMINTAANPEMBAYARAN(SPP)
DESA.................KECAMATAN.....................
TAHUNANGGARAN...........
Bidang :
Kegiatan :
WaktuPelaksanaan :
RincianPendanaan
No. Uraian
Pagu
Anggaran
Pencairan
s.d. yang
lalu
Permintaan
Sekarang
Jumlah
Sampai Saat
Ini
Sisa Dana
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
JUMLAH
PERNYATAANTANGGUNGJAWABBELANJA
DESA .................KECAMATAN.............
TAHUNANGGARAN............
Bidang :
Kegiatan :
NO. PENERIMA URAIAN
JUMLAH
(Rp.)
1 2 3 4
JUMLAH (Rp.)
KERJA KELOMPOK II
Bagi peserta dalam beberapa kelompok berdasarkan asal desa,
masing-masing mendiskusikan pengisian format SPP termin I
sebesar Rp. 153.000.000,- dan Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja.
Minta masing-masing kelompok saling menukar hasil kerja dan
mengoreksi hasil kerja kelompok
Fasilitator meminta kepada kelompok untuk mengidentifikasi
dokumen yang dibutuhkan/dirujuk dalam melakukan verifikasi
SPP
Setelah selesai kerja kelompok, masing-masing kelompok
menukarkan hasil kerjanya dengan kelompok lain, dan cermati
PEMBAYARAN
Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
• Kepala Seksi menyerahkan dokumen SPP yang telah
disetujui/disahkan Kepala Desa
• Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP
• Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang
terjadi.
Siapa yang
bertugas/berkewajiban
mengerjakan Buku Kas
Pembantu Kegiatan?
CURAH PENDAPAT
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Kepala Seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
Buku Kas Pembantu Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi
penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.
BUKUKASPEMBANTUKEGIATAN
DESA……………….. KECAMATAN…………………..
TAHUNANGGARAN…………………………………….
Bidang :
Kegiatan :
No Tgl Uraian
Penerimaan (Rp.)
Nomor
Bukti
Pengeluaran(Rp.)
Jumlah
Pengembalia
n ke
Bendahara
Saldo
Kas
(Rp.)
Dari
Bendahara
Swadaya
Masyarakat
Belanja
Barang
dan Jasa
Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pindahan
Jumlah dari
halaman
sebelumnya
Jumlah
Total
Penerimaan
Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas

BAGI PESERTA DALAM
BEBERAPA KELOMPOK,
MASING-MASING
MENDISKUSIKAN
PENGISIAN BUKU KAS
PEMBANTU KEGIATAN
MINTA MASING-MASING
KELOMPOK SALING
MENUKAR HASIL KERJA
DAN MENGOREKSI HASIL
KERJA KELOMPOK

More Related Content

Similar to KEUANGAN DESA

4. PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2020.pptx
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA.   2020.pptx4. PENGADAAN BARANG DAN JASA.   2020.pptx
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2020.pptxManuelALuakusa
 
PBJ DESA MAGETAN _2020.pptx
PBJ DESA MAGETAN _2020.pptxPBJ DESA MAGETAN _2020.pptx
PBJ DESA MAGETAN _2020.pptxTopiqRizal
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxPENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxArisMali
 
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017Dhonie Osmond
 
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptxPENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptxAqilahUzma1
 
overview perpres 1618
overview perpres 1618overview perpres 1618
overview perpres 1618zuhrimail
 
SIRUP Atria Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.pdf
SIRUP Atria Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.pdfSIRUP Atria Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.pdf
SIRUP Atria Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.pdfAhmadSofyanAtsauri
 
Perbedaan perpre54 2010-dan_keppres80-2003
Perbedaan perpre54 2010-dan_keppres80-2003Perbedaan perpre54 2010-dan_keppres80-2003
Perbedaan perpre54 2010-dan_keppres80-2003LanalTolitoli
 
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptxMazHary3
 
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di DesaPedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di DesaMuhammadHelmiRahman1
 
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxKebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxmaudyolshop
 
Pokok2 ketentuan perpres54 03
Pokok2 ketentuan perpres54 03Pokok2 ketentuan perpres54 03
Pokok2 ketentuan perpres54 03apotek agam farma
 
Presentasi bphtb
Presentasi bphtbPresentasi bphtb
Presentasi bphtbGiyono Gi
 
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptxPENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptxpokjatasikirma
 
MATERI PENGADAAN BARANG , JASA By Harnawan.pptx
MATERI PENGADAAN BARANG , JASA By Harnawan.pptxMATERI PENGADAAN BARANG , JASA By Harnawan.pptx
MATERI PENGADAAN BARANG , JASA By Harnawan.pptxharnawan
 
pengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahpengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahIdaYanti30
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
 

Similar to KEUANGAN DESA (20)

4. PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2020.pptx
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA.   2020.pptx4. PENGADAAN BARANG DAN JASA.   2020.pptx
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2020.pptx
 
PBJ DESA MAGETAN _2020.pptx
PBJ DESA MAGETAN _2020.pptxPBJ DESA MAGETAN _2020.pptx
PBJ DESA MAGETAN _2020.pptx
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxPENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
 
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
 
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptxPENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
PENGADAAN LANGSUNG - edited.pptx
 
overview perpres 1618
overview perpres 1618overview perpres 1618
overview perpres 1618
 
SIRUP Atria Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.pdf
SIRUP Atria Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.pdfSIRUP Atria Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.pdf
SIRUP Atria Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.pdf
 
Perbedaan perpre54 2010-dan_keppres80-2003
Perbedaan perpre54 2010-dan_keppres80-2003Perbedaan perpre54 2010-dan_keppres80-2003
Perbedaan perpre54 2010-dan_keppres80-2003
 
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptx
 
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di DesaPedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
 
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxKebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
 
Kebijakan PBJ.pptx
Kebijakan PBJ.pptxKebijakan PBJ.pptx
Kebijakan PBJ.pptx
 
Pokok2 ketentuan perpres54 03
Pokok2 ketentuan perpres54 03Pokok2 ketentuan perpres54 03
Pokok2 ketentuan perpres54 03
 
Presentasi bphtb
Presentasi bphtbPresentasi bphtb
Presentasi bphtb
 
ssuk kak pgwsn rsud
ssuk kak pgwsn rsudssuk kak pgwsn rsud
ssuk kak pgwsn rsud
 
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptxPENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
 
MATERI PENGADAAN BARANG , JASA By Harnawan.pptx
MATERI PENGADAAN BARANG , JASA By Harnawan.pptxMATERI PENGADAAN BARANG , JASA By Harnawan.pptx
MATERI PENGADAAN BARANG , JASA By Harnawan.pptx
 
pengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahpengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintah
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
 
monthly report 1.pptx
monthly report 1.pptxmonthly report 1.pptx
monthly report 1.pptx
 

More from ArisMali

Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptxPerencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptxArisMali
 
Materi Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptxMateri Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptxArisMali
 
TOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docxTOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docxArisMali
 
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.pptmateri Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.pptArisMali
 
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfMateri SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfArisMali
 
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.pptKEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.pptArisMali
 
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docxSusunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docxArisMali
 

More from ArisMali (7)

Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptxPerencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
 
Materi Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptxMateri Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptx
 
TOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docxTOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docx
 
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.pptmateri Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
 
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfMateri SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
 
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.pptKEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
 
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docxSusunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
 

Recently uploaded

IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 

KEUANGAN DESA

  • 2. ALUR TAHAPAN KEGIATAN DI DESA 1 •PERSIPAN KEGIATAN 2 •PENGADAAN BARANG DAN JASA 3 •PELAKSANAAN KEGIATAN 4 •PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 5 •SERAH TERIMA DAN PELESTARIAN
  • 3. PELAKSANAAN KEUANGAN DESA Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Barang dan Jasa Pengajuan SPP Pembayaran Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan a b c d e
  • 4. CURAH PENDAPAT Bagaimana pengalaman anda dalam pengadaan barang dan jasa ..??
  • 5. APA ITU PENGADAAN BARANG DAN JASA ??????? Pengadaan barang/jasa adalah: kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
  • 6. KETENTUAN … Ketentuan tentang pengadaan barang/jasa di desa telah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa dan Peraturan Bupati Ende No.14 Tahun 2015 tentang PBJ
  • 7. MAKSUD DAN TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA • Penggunaan anggaran secara efisien efisien • Efektifitas pelaksanaan sebuah kegiatan • Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai (tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi) • Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa • Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau pengusaha terutama yang berada di desa setempat untuk berpartisipasi
  • 9. TUGAS TIM PENGELOLA KEGIATAN 1. menyusun RAB 2. menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika diperlukan 3. melaksanakan pembelian / pengadaan 4. memeriksa penawaran 5. melakukan negosiasi (tawar menawar) 6. menandatangani surat perjanjian (ketua TPK) 7. melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan 8. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa 9. menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada kepala desa
  • 10. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola A. Ketentuan Umum • Pelaksanaan swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. • Konstruksi tidak sederhana tidak dapat dilakukan dengan swakelola sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. B. Rencana • Jadwal pelaksanaan; • Rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan; • Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi); • Spektek (bila diperlukan); dan • Perkiraan Biaya (RAB).
  • 11. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola C. Pelaksanaan • Dilakukan berdasar rencana. • Kebutuhan Barang/Jasa pendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan melalui penyedia oleh TPK. • Untuk pekerjaan konstruksi: 1. Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis dari anggota TPK yang dianggap mampu; 2. Dapat dibantu personil dinas terkait setempat; 3. Pada pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja (tukang/mandor).
  • 12. Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia Barang/Jasa A. Ketentuan Umum • Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia untuk mendukung swakelola atau Pengadaan Barang/Jasa langsung melalui penyedia. • Penyedia harus memiliki tempat / lokasi usaha, kecuali tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya. • Untuk pekerjaan konstruksi, penyedia selain diatas juga mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang dibutuhkan. B. Rencana • Menyusun RAB berdasar harga pasar setempat atau terdekat. • RAB tersebut dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan barang/jasa. • Menyusun Spesifikasi Teknis (apabila diperlukan). • Menyusun gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi), apabila diperlukan.
  • 13. KURANG DARI 50 JUTA 1) TPK membeli kepada 1 penyedia. 2) Tanpa penawaran tertulis. 3) Negosiasi untuk mendapatkan harga murah. 1) Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK 50 – 200 JUTA 1) TPK membeli kepada 1 penyedia. 2) Dengan penawaran tertulis dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan). 3) Negosiasi untuk mendapatkan harga murah. 4) Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK. Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia Barang/Jasa
  • 14. > 200 JUTA 1) TPK mengundang dan meminta 2 penawaran dari 2 penyedia berbeda. 2) TPK menilai pemenuhan spesifikasi (jika 2 memenuhi lanjut ke tahap berikutnya, jika memenuhi 1 tetap lanjut ke tahap berikutnya, jika tidak dipenuhi semua maka TPK membatalkan proses PBJ kemudian mengulang proses Pengadaan Barang/Jasa). 3) Negosiasi secara bersamaan untuk mendapat harga murah. 4) Hasil negosiasi dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Ketua TPK dan penyedia. Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia Barang/Jasa Nilai tersebut di atas dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota sesuai kondisi dan dalam batas wajar.
  • 15. Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia Barang/Jasa D. Perubahan Kegiatan Pekerjaan • Bila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk merubah lingkup pekerjaan: 1. Menambah atau mengurangi volume; 2. Mengurangi jenis pekerjaan; 3. Mengubah spektek; 4. Pekerjaan tambah. • Atas perubahan tersebut, penyedia menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK. • Negosiasi untuk mendapat harga murah. • Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa > Rp 200 juta, dilakukan adendum.
  • 16. Pengawasan,Pembayaran,Pelaporan, dan SerahTerima 1. Pengawasan • Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Bupati/Walikota dan masyarakat. • Pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada Camat. 2. Pembayaran • Setiap pengeluaran APBDes harus didukung dengan bukti lengkap dan sah. • Bukti tersebut harus mendapat pengesahan Sekretaris Desa. 3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban • Kemajuan pelaksanaan PBJ dilaporkan TPK kepada Kepala Desa. • Setelah Pengadaan Barang/Jasa selesai 100%, TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  • 17. • SIAPA YANG BERKEWAJIBAN MENGAJUKAN SPP? • APA TUGAS/KEWAJIBAN SEKDES DAN KEPALA SEKSI DALAM PENGAJUAN SPP?
  • 18.
  • 19. SURATPERMINTAANPEMBAYARAN(SPP) DESA.................KECAMATAN..................... TAHUNANGGARAN........... Bidang : Kegiatan : WaktuPelaksanaan : RincianPendanaan No. Uraian Pagu Anggaran Pencairan s.d. yang lalu Permintaan Sekarang Jumlah Sampai Saat Ini Sisa Dana (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) JUMLAH
  • 21. KERJA KELOMPOK II Bagi peserta dalam beberapa kelompok berdasarkan asal desa, masing-masing mendiskusikan pengisian format SPP termin I sebesar Rp. 153.000.000,- dan Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. Minta masing-masing kelompok saling menukar hasil kerja dan mengoreksi hasil kerja kelompok Fasilitator meminta kepada kelompok untuk mengidentifikasi dokumen yang dibutuhkan/dirujuk dalam melakukan verifikasi SPP Setelah selesai kerja kelompok, masing-masing kelompok menukarkan hasil kerjanya dengan kelompok lain, dan cermati
  • 22. PEMBAYARAN Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut: • Kepala Seksi menyerahkan dokumen SPP yang telah disetujui/disahkan Kepala Desa • Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP • Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi.
  • 23. Siapa yang bertugas/berkewajiban mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan? CURAH PENDAPAT
  • 24. Buku Kas Pembantu Kegiatan Kepala Seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Buku Kas Pembantu Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.
  • 25. BUKUKASPEMBANTUKEGIATAN DESA……………….. KECAMATAN………………….. TAHUNANGGARAN……………………………………. Bidang : Kegiatan : No Tgl Uraian Penerimaan (Rp.) Nomor Bukti Pengeluaran(Rp.) Jumlah Pengembalia n ke Bendahara Saldo Kas (Rp.) Dari Bendahara Swadaya Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya Jumlah Total Penerimaan Total Pengeluaran Total Pengeluaran + Saldo Kas
  • 26.  BAGI PESERTA DALAM BEBERAPA KELOMPOK, MASING-MASING MENDISKUSIKAN PENGISIAN BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN MINTA MASING-MASING KELOMPOK SALING MENUKAR HASIL KERJA DAN MENGOREKSI HASIL KERJA KELOMPOK