Dokumen tersebut membahas tentang persiapan dan pelaksanaan kegiatan di desa, termasuk tahapan-tahapannya seperti persiapan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengelolaan keuangan desa, serta serah terima dan pelestarian. Juga membahas tentang pengadaan barang dan jasa, pengisian surat permintaan pembayaran, buku kas pembantu kegiatan, serta tugas-tugas terkait pelaksanaan kegiatan
2. ALUR TAHAPAN KEGIATAN DI DESA
1
•PERSIPAN KEGIATAN
2
•PENGADAAN BARANG DAN JASA
3
•PELAKSANAAN KEGIATAN
4
•PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
5
•SERAH TERIMA DAN PELESTARIAN
5. APA ITU PENGADAAN
BARANG DAN JASA ???????
Pengadaan barang/jasa adalah:
kegiatan untuk memperoleh barang/
jasa oleh pemerintah desa, baik
dilakukan dengan cara swakelola
maupun melalui penyedia barang/jasa.
6. KETENTUAN …
Ketentuan tentang pengadaan barang/jasa di desa
telah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) di Desa dan Peraturan Bupati
Ende No.14 Tahun 2015 tentang PBJ
7. MAKSUD DAN TUJUAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
• Penggunaan anggaran secara efisien efisien
• Efektifitas pelaksanaan sebuah kegiatan
• Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai (tepat jumlah,
tepat waktu, dan sesuai spesifikasi)
• Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa
• Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau pengusaha
terutama yang berada di desa setempat untuk berpartisipasi
9. TUGAS TIM PENGELOLA KEGIATAN
1. menyusun RAB
2. menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika diperlukan
3. melaksanakan pembelian / pengadaan
4. memeriksa penawaran
5. melakukan negosiasi (tawar menawar)
6. menandatangani surat perjanjian (ketua TPK)
7. melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan
8. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada
kepala desa
9. menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100%
kepada kepala desa
10. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola
A. Ketentuan Umum
• Pelaksanaan swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) meliputi
kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
• Konstruksi tidak sederhana tidak dapat dilakukan dengan swakelola
sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
B. Rencana
• Jadwal pelaksanaan;
• Rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan;
• Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
• Spektek (bila diperlukan); dan
• Perkiraan Biaya (RAB).
11. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola
C. Pelaksanaan
• Dilakukan berdasar rencana.
• Kebutuhan Barang/Jasa pendukung kegiatan swakelola yang
tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan melalui
penyedia oleh TPK.
• Untuk pekerjaan konstruksi:
1. Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis dari anggota TPK yang dianggap
mampu;
2. Dapat dibantu personil dinas terkait setempat;
3. Pada pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja
(tukang/mandor).
12. Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia
Barang/Jasa
A. Ketentuan Umum
• Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia untuk mendukung
swakelola atau Pengadaan Barang/Jasa langsung melalui penyedia.
• Penyedia harus memiliki tempat / lokasi usaha, kecuali tukang batu,
tukang kayu, dan sejenisnya.
• Untuk pekerjaan konstruksi, penyedia selain diatas juga mampu
menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang dibutuhkan.
B. Rencana
• Menyusun RAB berdasar harga pasar setempat atau terdekat.
• RAB tersebut dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos
pengambilan barang/jasa.
• Menyusun Spesifikasi Teknis (apabila diperlukan).
• Menyusun gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi),
apabila diperlukan.
13. KURANG DARI 50 JUTA
1) TPK membeli kepada 1
penyedia.
2) Tanpa penawaran tertulis.
3) Negosiasi untuk
mendapatkan harga
murah.
1) Bukti: nota, faktur
pembelian, atau kuitansi
atas nama TPK
50 – 200 JUTA
1) TPK membeli kepada 1
penyedia.
2) Dengan penawaran tertulis
dengan daftar barang/jasa
(rincian barang/jasa atau
ruang lingkup pekerjaan,
volume, dan satuan).
3) Negosiasi untuk
mendapatkan harga murah.
4) Bukti: nota, faktur pembelian,
atau kuitansi atas nama TPK.
Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia
Barang/Jasa
14. > 200 JUTA
1) TPK mengundang dan meminta 2 penawaran dari 2 penyedia
berbeda.
2) TPK menilai pemenuhan spesifikasi (jika 2 memenuhi lanjut
ke tahap berikutnya, jika memenuhi 1 tetap lanjut ke tahap
berikutnya, jika tidak dipenuhi semua maka TPK
membatalkan proses PBJ kemudian mengulang proses
Pengadaan Barang/Jasa).
3) Negosiasi secara bersamaan untuk mendapat harga murah.
4) Hasil negosiasi dituangkan dalam Surat Perjanjian antara
Ketua TPK dan penyedia.
Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia
Barang/Jasa
Nilai tersebut di atas dapat ditetapkan berbeda oleh
Bupati/Walikota sesuai kondisi dan dalam batas wajar.
15. Pengadaan Barang/Jasa Melalui penyedia
Barang/Jasa
D. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
• Bila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada
penyedia untuk merubah lingkup pekerjaan:
1. Menambah atau mengurangi volume;
2. Mengurangi jenis pekerjaan;
3. Mengubah spektek;
4. Pekerjaan tambah.
• Atas perubahan tersebut, penyedia menyampaikan penawaran
tertulis kepada TPK.
• Negosiasi untuk mendapat harga murah.
• Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa > Rp 200 juta, dilakukan
adendum.
16. Pengawasan,Pembayaran,Pelaporan,
dan SerahTerima
1. Pengawasan
• Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Bupati/Walikota
dan masyarakat.
• Pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada Camat.
2. Pembayaran
• Setiap pengeluaran APBDes harus didukung dengan bukti lengkap
dan sah.
• Bukti tersebut harus mendapat pengesahan Sekretaris Desa.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
• Kemajuan pelaksanaan PBJ dilaporkan TPK kepada Kepala Desa.
• Setelah Pengadaan Barang/Jasa selesai 100%, TPK menyerahkan
hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
17. • SIAPA YANG BERKEWAJIBAN MENGAJUKAN SPP?
• APA TUGAS/KEWAJIBAN SEKDES DAN KEPALA SEKSI DALAM
PENGAJUAN SPP?
21. KERJA KELOMPOK II
Bagi peserta dalam beberapa kelompok berdasarkan asal desa,
masing-masing mendiskusikan pengisian format SPP termin I
sebesar Rp. 153.000.000,- dan Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja.
Minta masing-masing kelompok saling menukar hasil kerja dan
mengoreksi hasil kerja kelompok
Fasilitator meminta kepada kelompok untuk mengidentifikasi
dokumen yang dibutuhkan/dirujuk dalam melakukan verifikasi
SPP
Setelah selesai kerja kelompok, masing-masing kelompok
menukarkan hasil kerjanya dengan kelompok lain, dan cermati
22. PEMBAYARAN
Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
• Kepala Seksi menyerahkan dokumen SPP yang telah
disetujui/disahkan Kepala Desa
• Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP
• Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang
terjadi.
24. Buku Kas Pembantu Kegiatan
Kepala Seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
Buku Kas Pembantu Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi
penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.
25. BUKUKASPEMBANTUKEGIATAN
DESA……………….. KECAMATAN…………………..
TAHUNANGGARAN…………………………………….
Bidang :
Kegiatan :
No Tgl Uraian
Penerimaan (Rp.)
Nomor
Bukti
Pengeluaran(Rp.)
Jumlah
Pengembalia
n ke
Bendahara
Saldo
Kas
(Rp.)
Dari
Bendahara
Swadaya
Masyarakat
Belanja
Barang
dan Jasa
Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pindahan
Jumlah dari
halaman
sebelumnya
Jumlah
Total
Penerimaan
Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas
26.
BAGI PESERTA DALAM
BEBERAPA KELOMPOK,
MASING-MASING
MENDISKUSIKAN
PENGISIAN BUKU KAS
PEMBANTU KEGIATAN
MINTA MASING-MASING
KELOMPOK SALING
MENUKAR HASIL KERJA
DAN MENGOREKSI HASIL
KERJA KELOMPOK