SINERGITAS UKM BUMDES NEW
Disampaikan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah
Materi :
1. PERBANDINGAN PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN
2. OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2021 DARI SISI PENGELUARAN
3. DATA UMKM DI JAWA TENGAH HASIL SENSUS EKONOMI BPS
4. PERMASALAHAN SEBAGAI DAMPAK PANDEMI
5. RATIO KEWIRAUSAHAAN
6. Keterhubungan usaha mikro kecil
Terhubung dg ekosistem digital
baru 13% (media sosial
Terintegrasi dan e-com)
7. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR KOPERASI
8. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR UMKM
9. KONDISI LAPANGAN KOPERASI & UMKM JAWA TENGAH SELAMA PPKM DARURAT
10. UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA
11. PP 7/2021 - KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOP & UMKM
12. PENGEMBANGAN KOMODITAS BERBASIS SENTRA/KLASTER
13. LANGKAH KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI PENDEKATAN SENTRA/KLASTER
14. KONSEP FACTORY SHARING UNTUK BEBERAPA JENIS KLASTER
15. KOLABORASI PIHAK TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA
16. ALUR KETERKAITAN PROSES ANTAR INDUSTRI
17. PILIHAN KOPERASI SEBAGAI ENTITAS USAHA
18. RELASI BUMDES DENGAN KOPERASI
SINERGITAS UKM BUMDES NEW
Disampaikan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah
Materi :
1. PERBANDINGAN PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN
2. OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2021 DARI SISI PENGELUARAN
3. DATA UMKM DI JAWA TENGAH HASIL SENSUS EKONOMI BPS
4. PERMASALAHAN SEBAGAI DAMPAK PANDEMI
5. RATIO KEWIRAUSAHAAN
6. Keterhubungan usaha mikro kecil
Terhubung dg ekosistem digital
baru 13% (media sosial
Terintegrasi dan e-com)
7. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR KOPERASI
8. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR UMKM
9. KONDISI LAPANGAN KOPERASI & UMKM JAWA TENGAH SELAMA PPKM DARURAT
10. UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA
11. PP 7/2021 - KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOP & UMKM
12. PENGEMBANGAN KOMODITAS BERBASIS SENTRA/KLASTER
13. LANGKAH KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI PENDEKATAN SENTRA/KLASTER
14. KONSEP FACTORY SHARING UNTUK BEBERAPA JENIS KLASTER
15. KOLABORASI PIHAK TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA
16. ALUR KETERKAITAN PROSES ANTAR INDUSTRI
17. PILIHAN KOPERASI SEBAGAI ENTITAS USAHA
18. RELASI BUMDES DENGAN KOPERASI
Materi Presentasi oleh Bapak Miftahul Huda (FITRA Jatim) dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam
Penanggulangan Kemiskinan” di Jakarta, 18 Juli 2013; yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirDidi Sadili
Project CCDP IFAD atau Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir, Coastal Community Development Project telah berjalan sejak tahun 2013 dan akan diakhiri pada penghujung tahun 2017 ini telah memperlihatkan hasil cukup yang meyakinkan. Slide ini memperlihatkan sejak dari tujuan dari proyek CCDP IFAD sampai contoh contoh keberhasilannya.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Materi Presentasi oleh Bapak Miftahul Huda (FITRA Jatim) dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam
Penanggulangan Kemiskinan” di Jakarta, 18 Juli 2013; yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirDidi Sadili
Project CCDP IFAD atau Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir, Coastal Community Development Project telah berjalan sejak tahun 2013 dan akan diakhiri pada penghujung tahun 2017 ini telah memperlihatkan hasil cukup yang meyakinkan. Slide ini memperlihatkan sejak dari tujuan dari proyek CCDP IFAD sampai contoh contoh keberhasilannya.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. 1. Bangun Jateng berbasis Trisakti Bung Karno –
berdaulat di bid. Pol, berdikari di bid. Ekonomi, &
berkepribadian di bid. Kebud.
2. Jud kesra yg berkeadilan, nanggul kin & gur.
3. Jud Penyelenggaraan pem yg bersih, jujur &
transparan “mboten korupsi & mboten ngapusi”.
5. Perkuat partisipasi masy dlm pengambilan keputusan
& proses pemb yg menyangkut hajat hidup org
banyak.
6. Kat kualitas yan publik utk penuhi kebutuhan dasar
masy.
7. Kat infrast utk percepat pemb Jateng yg berke-
lanjutan & ramah lingk.
4. Perkuat kelemb sos masy utk kat persatuan &
kesatuan.
MISI
VISI JAWA TENGAH 2013 – 2018
MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI
NO INDIKATOR 2013 2014 2015
1 PDRB Harga Berlaku (Trilyun) 568,416 603,317 638,219
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,8 – 6,2 6,3 – 6,7 6,4 – 6,8
3 Kemiskinan (%) 13,27 11,58 – 11,37 10,00 – 9,80
4 PDRB / Kapita atas dsr hrg berlaku (Juta Rp) 17,554 18,632 19,569
5 Kebutuhan Investasi (Trilyun ) 114,401 119,500 124,88
6 Tgkt Pengangguran Terbuka (%) 5,60 5,60 – 5,50 5,50 – 5,40
7 Inflasi 5 ± 1 5 ± 1 5 ± 1
8 Nilai Tukar Petani (NTP) 108,67 107,27 107,57
PROYEKSI INDIKATOR EKONOMI JAWA TENGAH
3. RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH
SEJAHTERA BERSAMA
KOPERASI DAN UMKM
Mewujudkan
aparatur yang
profesional,
berdedikasi,
tanggap dan
berorientasi pada
pelayanan prima
Penumbuhan
wirausaha baru
dan perluasan
kesempatan
kerja
Mewujudkan
SDM Pengelola
Koperasi dan
UMKM yang
kompeten
Mengembangkan
Produk Unggulan
Daerah Jateng
yang berdaya
saing
Mewujudkan
Koperasi yang
berkualitas dan
sehat
Program
Peningkatan
Kualitas SDM
KUMKM
Program
Peningkatan
Produktivitas
Pemasaran dan
Jaringan Usaha
Program
Pengembangan
Akses
Permodalan dan
Efektivitas
Pembiayaan
Program
Pengembangan
Produk Unggulan
Daerah Berbasis
Sumber Daya Lokal
Program Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
Koperasi dan UMKM
Meningkatnya
kualitas SDM
KUMKM
Meningkatnya
jumlah wirausaha
baru di Jawa
Tengah
Meningkatnya
daya saing
KUMKM di Jawa
Tengah
Bertambahnya
jumlah Produk
OVOP di Jawa
Tengah
Koperasi berperan
dalam
perekonomian Jawa
Tengah
Meningkatnya
penyerapan
tenaga kerja oleh
Koperasi dan
UMKM
o Peningkatan
Pemasyarakatan dan
Kelembagaan Koperasi
o Pembinaan dan
Pengawasan Koperasi
o Pemeringkatan Koperasi
dan Penilaian Kesehatan
o Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Pemberdayaan KUMKM
o Fasilitasi Akses
Pemasaran bagi Produk
KUMKM
o Pelayanan Klinik Usaha
bagi KUMKM
o Peningkatan Jaringan
Produk KUMKM bagi
Anggota Mitra Praja
Utama(MPU)
o Peningkatan dan
Penguatan Kualitas
SDM KUMKM
o Fasilitasi Perlindungan
Produk bagi UMKM
o Penguatan ekonomi
masyarakat di
lingkungan industri
hasil tembakau
o Fasilitasi Akses
Permodalan bagi UMKM
o Pengedalian
Pembiayaan KUMKM
4. No
Indikator Kinerja
Program
Kondisi
Awal
RPJMD
Target Kinerja
Kondisi
Akhir
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR RPJMD
1 Persentase Koperasi Aktif
terhadap Jumlah Koperasi
79,73% 80,71% 81,05% 81,45% 81,90% 82,50% 82,50%
2 Persentase Koperasi Sehat
terhadap KSP
15,02% 15,70% 16,20% 17,15% 18,30% 19,50% 19,50%
3 Jumlah Produk OVOP 70 105 140 175 210 245 245
INDIKATOR SKPD
4 Persentase Koperasi Provinsi
Berkualitas
30% 32,75% 43% 52% 61% 71% 71%
5 Persentase UMKM yg telah
mengakses kredit
17,97% 22% 24% 25% 25,5% 25,8% 25,8%
6 Jangkauan pemasaran produk
KUMKM
5 Prov 7 Prov 10 Prov,
1 LN
13 Prov,
2 LN
16 Prov,
3 LN
19 Prov,
4 LN
19 Prov,
4 LN
7 Jumlah SDM KUMKM yg terlatih 12.490 12.950 14.175 15.625 17.375 19.575 19.575
SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM
5. DUKUNGAN KEBIJAKAN BIDANG KUMKM
PERDA NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERDA NO. 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN UMKM
INGUB No. 518/23546 TANGGAL 30 DESEMBER 2011 TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH PERDESAAN
MELALUI PENDEKATAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) BERBASIS
KOPERASI DI PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KOPERASI
PERATURAN GUBERNUR NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG JUKNIS
PELAKSANAAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012
PERATURAN GUBERNUR NO. 53 TAHUN 2014 TENTANG JUKNIS
PELAKSANAAN PERDA NO. 13 TAHUN 2013
PERATURAN GUBERNUR NO. 38 TAHUN 2014 TENTANG JUKNIS
PELAKSANAAN PERDA NO. 2 TAHUN 2014
13. SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM
STRATEGI
Pembinaan dan
Pengawasan
Fasilitasi B.H dan P.A.D
Fasilitasi Kelembagaan
bagi Koperasi OVOP &
D.M.P
Rakor Pengawasan
Koperasi
Penilaian Kesehatan &
Pemeringkatan Koperasi
GEMASKOP, Talkshow &
Edu Koperasi
KINERJA per April 2015
Pembinaan dan Pengawasan bagi 150 Koperasi
Fasilitasi Pendirian Badan Hukum bagi 13
Koperasi Provinsi dan PAD bagi 7 Koperasi
Provinsi
Workshop peningkatan kapasitas kelembagaan
Koperasi Baru Tingkat Provinsi di Kab. Wonogiri,
Kab. Tegal, dan Kab. Karanganyar sebanyak 90
Koperasi.
Rakor dalam rangka penataan Koperasi Aktif &
Koperasi Tidak Aktif di Semarang.
Rapat Fasilitasi Pengawasan bersama Notaris dan
Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) sebanyak
35 orang.
Penilaian Kesehatan bagi 3.128 KSP se-Jawa
Tengah
HASIL 81,33% Kop. Aktif
40,41% Kop. Prov. Berkualitas
20,56% KSP Sehat
PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM
1
14. KLUSTER 1
Kelompok Masyarakat yg diberikan
bantuan tunai langsung dan Raskin
diarahkan untuk membentuk kelompok
usaha (Koperasi).
PERMODALAN BANSOS PERMODALAN
KOPERASI
KLUSTER 2
Usaha yang berjalan prospektif tapi
kelayakan dan akses bank masih lemah.
DANA BERGULIR/
LPDB
PKBL dan CSR
PERMODALAN
KLUSTER 3
Usaha yang Feasible tetapi
belum bankable
KLUSTER 4
Usaha yang Feasible dan
Bankable
melalui
15. PEMBIAYAAN
BAGI KUMKM
KREDIT USAHA
RAKYAT
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
09 10 11 12 13 Nov-14
Juta
2.861.243
474.188
914.809
1.208.828
1.784.123
2.333.005
0
4
8
12
16
20
24
28
32
09 10 11 12 13 Nov-14
Trilyun
28.209
2,428 4,795
7,304
14,805
21,386
19.10
5.55 4.85 5.30
3.65
-
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013 2014
Milyar
HIBAH
PERMODALAN
KREDIT PERBANKAN
Per 31 Desember 2014, proporsi kredit
UMKM terhadap jumlah pinjaman yang
diberikan mencapai 28,78% atau
sebesar
Rp. 70,414 Trilyun
PT. Jamkrida Jateng
Saat ini PT. Jamkrida Jateng telah
beroperasi dengan nilai modal awal
sebesar 25 milyar rupiah yang mampu
menjamin kredit sebesar 1 trilyun
rupiah
DANA BERGULIR
LPDB
167.18 176.48
914.42
1,121.38 1,041.59
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2011 2012 2013 2014 April 2015
Milyar
16. Dilaksanakan oleh UPTD. Balatkop
Pelatihan Manajerial
Man. Pemasaran
Man. Keuangan
Man. Usaha Kecil
Man. Koperasi
Akuntansi
Business Plan
Pelatihan Vokasional
Pel. Kewirausahaan
SDL
Pel. Usaha Produktif
Pel. Desain Kemasan
Pel. Web Desain
Pel. AMT
Pel. English for
Business
SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM
17. Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi
Koperasi Agribisnis sebanyak 90 Koperasi
Magang Pengembangan Usaha Kop.
Pertanian Ecofarming bagi 60 Koperasi
SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM
Bintek & PKL Pengembangan
Kompetensi Usaha 180 Koperasi
Magang Peningkatan Produktivitas Usaha
Koperasi bagi 90 orang di 5 Kabupaten.
Workhsop Pengembangan Marketing
Online Lanjutan bagi 30 UMKM.
18. SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM
A. FASILITASI HIBAH SARANA PRODUKSI UMKM DI JAWA TENGAH
SK. GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 460/56 TAHUN 2014
TANGGAL 23 JUNI 2014
SK. GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 460/57 TAHUN 2014
TANGGAL 23 JUNI 2014
SK. GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 460/128 TAHUN 2014
TANGGAL 23 SEPTEMBER
2014
55
KOP
1,85
MILYAR
81
KOP
2,37
MILYAR
82
KOP
2,48
MILYAR
B. SERTIFIKASI PRODUK KUMKM
SERTIFIKASI HALAL
SERTIFIKASI P - IRT
SERTIFIKASI HAKI
1
2
3
SK. GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 460/23 TAHUN 2015
TANGGAL 17 MARET 2015
128
KOPERASI
5,52
MILYAR
19. JAKARTA
Pameran INACRAFT
Peserta 4 UMKM
SEMARANG
Pameran Kop/PKBL
Peserta 4 UMKM
BANDUNG
Cooperative Fair
Peserta 2 UMKM
TEMANGGUNG
Soropadan Agro
Peserta 2 UMKM
JAKARTA
Temu Usaha
Peserta 4 UMKM
SEMARANG
Pasar Rakyat
Peserta 90 UMKM
BANTEN
Pameran KUMKM
Peserta 1 UMKM
SEMARANG
Jateng Fair
Peserta 1 UMKM
SURAKARTA
CISM Expo
Peserta 22 UMKM
PEKALONGAN
Pekan Batik Nusantara
Peserta 2 UMKM
SEMARANG
Pameran 100% Cinta
Indonesia
Peserta 2 UMKM
C. PAMERAN / PROMOSI PRODUK KUMKM
SURABAYA
Pameran MPU
Peserta 2 UMKM
20. DASAR SE Gubernur Jawa Tengah No. 518/17567 tanggal 21 September 2011 tentang
Pusat Belanja Souvenir dan Makanan Khas Jawa Tengah di setiap Kabupaten/Kota
UMKM Center berlokasi di Jl. Anton Sujarwo 192 Semarang,
dimana saat ini telah diresmikan operasionalnya pada tanggal
29 Desember 2014
SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM UMKM CENTER
21. DASAR SE Gubernur Jawa Tengah No. 518/17567 tanggal 21 September 2011 tentang
Pusat Belanja Souvenir dan Makanan Khas Jawa Tengah di setiap Kabupaten/Kota
UMKM Center berlokasi di Jl. Anton Sujarwo 192 Semarang,
dimana saat ini telah diresmikan operasionalnya pada tanggal
29 Desember 2014
SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM UMKM CENTER
23. PROGRAM PENGEMBANGAN
TEMPAT PRAKTEK KETRAMPILAN USAHA
( TPKU )
- Program Pengembangan TPKU merupakan model pengembangan
SDM di bidang kewirausahaan melalui kegiatan praktek
keterampilan usaha di kalangan siswa/santri lembaga pendidikan
di pedesaan;
- Diharapkan menjadi gerakan menyemai ‘tunas wirausaha’ di
kalangan siswa/santri lembaga pendidikan di pedesaan;
23
24. REALISASI PROGRAM
TPKU
DI JAWA TENGAH
No Tahun Jumlah Kab./Kota Jumlah TPKU Jumlah Dana
1 2006 28 35 5,550 Milyar
2 2007 22 51 10,2 Milyar
3 2008 25 41 8,2 Milyar
4 2009 10 11 2,2 Milyar
5 2010 15 24 2,4 Milyar
6 2011 7 8 800 Juta
7 2012 8 8 800 Juta
8 2013 8 8 800 Juta
9 2014 11 17 1.700 juta
10 2015 5 5 Proses Verifikasi
25. REALISASI PER BIDANG USAHA
PENGEMBANGAN TPKU
DI JAWA TENGAH
No Bidang Usaha Jumlah
1 Bengkel Sepeda Motor 61
2 Bengkel Elektronik 28
3 Industri Konveksi 75
4 Industri Kerajinan 17
5 Produk Pertanian 14
6 Lainnya 12
Jumlah 203
26. Program Penguatan Bagi pengembangan usaha bagi penerima tpku melalui apbd i
1)Pelatihan/Bimbingan Teknis/Magang
(administrasi,kelembagaan dll) untuk
pengembangan usaha koperasi;
2) Bantuan sarpra untuk pengembangan
koperasi sektor riil;
3) Hasil produk dari Program TPKU, di
ikutserta dalam even pameran
26
27. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM TEMPAT PRAKTEK KETERAMPILAN USAHA
DI JAWA TENGAH
1) SMK Al Muayad Kota Surakarta
Bidang Perbengkelan Sepeda Motor
a) SMK Al Muayad telah menjalin kemitraan dengan Astra, omset 75
juta/thn
27
28. b) SMK Al Muayad melakukan bina lingkungan,
dengan cara membuka pelatikan perbengkelan
bagi masyarakat dilingkuang SMK Al Muayad
29. b) SMK Al Muayad menuhi kebutuhan para
santri menjalin kerjasama dengan Indo Mart,
omset setahun 680 juta
30. 2) SMK TA’AWUN LIL UMMAH
Bidang Elektronik
a) SMK Ta’awun Lil Ummah Kab. Jepara : membuka jasa servis untuk
masyarakat umum.
b) Selain membuat sound sistim, juga menyewakan sound sistem
c) Pendapatan jasa servis dan sewa sound sistem dalam 1 tahun kurang 95
juta
30
31. c) SMK Ta’awun Lil Ummah Kab. Jepara,
mendapatkan dukungan program dari Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah,
berupa pelatihan magang perikanan
32. 3) SMK YAPEK GOMBONG
Bidang Lain; ( Tata Kecantikan Rias Pengantin )
a) SMK Yapek Gombong telah menciptakan wirausaha sebanyak 75 orang
32
33. b) Hasil karya SMK Yapek Gombong diikutserta dalam lomba desainer
tingkat Kabupaten Kebumen
33
34. 4) MA BANNAT KAB. KUDUS
Bidang Konveksi
a) MA Bannat Jl KHM Arwani Amin Krandon Kudus, menerima Bantuan
Prgrogram TPKU Th. 2011,
b) Produksi konveksi telah menyediakan seragam sekolah dengan omset
kurang lebih 2 milyard dalam setahun.
34
35. b) Untuk meningkatkan usaha MA Bannat Kudus telah menjalin kerjasama
dengan Koperasi Barokah yang berada dilingkungan Sekolah.
c) Untuk meningkatkan usaha koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Jawa Tengah memberikan bantuan sarana produksi berupa mesin jahit
sebanyak 30 unit
35
36. 5) KOPONTREN USULHUDIN MAGELANG
Bidang Lain.( Tepung Mocal )
a) Kopontren Usulhudin menjalin kerjasama dengan Mini Market untuk
pemasaran Mie Sayur, omset dalam waktu setahun 180 juta
Untuk mendukung kemandirian pangan Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan perkuatan berupa
handtraktor dan handsprayer
36