Cobit 5 untuk manajemen teknologi informasi dan proses bisnisAgreindra Helmiawan
Implementation of information technology in the company is needed to support the process and business activities. The information technology used requires good management and refers to the management that supports the continuity of activities so that the company's stakeholders can plan the future and development of the company without having to be charged the process and activities of the company at this time. Information technology governance is the structure of relationships and processes for directing and controlling the organization to achieve its goals by adding value when balancing risk compared to technology and its processes. In this study provide steps in evaluating to get the value of maturity and process it to get any sector that experienced an ideal value shortage and provide recommendations based on the weaknesses found in business processes on the run. The author uses descriptive method and quantitative data, where this descriptive method produces research with the presentation in the form of description and description of problems related to the question of the variable. While the quantitative data used to measure a characteristic of the variable. The research process is done by measuring the maturity level in the process of information technology running on the company with APO, DSS and MEA COBIT 5 domains, with the management of information technology on the basis of COBIT 5 is expected to produce an efficient and effective management and support the achievement of vision, mission and objectives Company.
Cobit 5 untuk manajemen teknologi informasi dan proses bisnisAgreindra Helmiawan
Implementation of information technology in the company is needed to support the process and business activities. The information technology used requires good management and refers to the management that supports the continuity of activities so that the company's stakeholders can plan the future and development of the company without having to be charged the process and activities of the company at this time. Information technology governance is the structure of relationships and processes for directing and controlling the organization to achieve its goals by adding value when balancing risk compared to technology and its processes. In this study provide steps in evaluating to get the value of maturity and process it to get any sector that experienced an ideal value shortage and provide recommendations based on the weaknesses found in business processes on the run. The author uses descriptive method and quantitative data, where this descriptive method produces research with the presentation in the form of description and description of problems related to the question of the variable. While the quantitative data used to measure a characteristic of the variable. The research process is done by measuring the maturity level in the process of information technology running on the company with APO, DSS and MEA COBIT 5 domains, with the management of information technology on the basis of COBIT 5 is expected to produce an efficient and effective management and support the achievement of vision, mission and objectives Company.
This Class Material was presented in First Junior Planner Course at Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Faculty of Economics University of Indonesia, 18th July 2009.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
This Class Material was presented in First Junior Planner Course at Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Faculty of Economics University of Indonesia, 18th July 2009.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
Teknik SIpil UNS 2015
Mata Kuliah Sistem dan Managemen Konstruksi
Kelompok 9:
Ayu Ismoyo Sofiana I0113021
Briberliant Kurnia I0113026
Diana Dellariam Bayu I0113034
Diar Kurnia Sari I0113035
Dina Atika Sari I0113036
SIM, Namira Nur Jasmine, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi pada Perusa...Namira Jasmine
Implementasi sistem informasi pada PT. Garuda Indonesia, Tbk. makalah ini berisikan proses bisnis dari segi B2B (Business to Business) dan B2C (Business to Customer) serta bentuk E-Ticketing dari PT. Garuda Indonesia, Tbk itu sendiri.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
4. Sebagai BUMN yang wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance
(GCG) atau dikenal dengan tata kelola Perusahaan yang baik dalam aspek
bisnis dan pengelolaan perusahaan pada semua jajaran perusahaan, PT. PLN
menyusun tatakelola Teknologi Informasi dalam lingkup bisnis dan
pelaksanaan pengelolaan perusahaan.
Dukungan Teknologi Informasi dapat meningkatkan kapabilitas perusahaan
dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, serta mencapai
efektifitas dan efisiensi. Aspek kunci dari prinsip GCG meliputi adil,
responsibilitas, transparansi, independensi, akuntabilitas, keselarasan dan
kewajaran serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan.
5. Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau nama resminya adalah PT. PLN (Persero)
adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di
Indonesia. Direktur Utamanya adalah Sofyan Basir .
Tujuan Perseroan
Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan
umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan
dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan
dalam rangka menunjang pembangunan dengan
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas
7. Sistem Informasi Manajemen menurut Raymond McLeod Jr (1996)
adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi
bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa.
Menurut O’brien (2004) Sistem Informasi Manajemen
merupakan kombinasi yang teratur antara people, hardware, software,
communication network dan data resources (kelima unsur ini disebut
komponen sistem informasi) yang mengumpulkan, merubah dan
menyebarkan informasi dalam organisasi.
8. Menurut O’Brien terdapat 3 peran utama sistem informasi dalam bisnis yaitu:
1. Mendukung proses bisnis dan operasional
Mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan,
sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam
kegiatan bisnis sehari-hari.
2. Mendukung pengambilan keputusan
Sistem Informasi akan membantu para manajer membuat keputusan
yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bermakna.
3. Mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif
Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran
strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar.
9. Sedangkan, manfaat sistem informasi menurut O’Brien dan Marakas (2008) :
1. Mendukung fungsi dari area bisnis untuk mencapai tujuan
yang mencakup bagian keuangan, akuntansi, operasional,
pemasaran, dan sumber daya manusia.
2. Untuk meningkatkan efisiensi dari proses produksi, meningkatkan
produktivitas pekerja, memberikan pelayanan dan kepuasan pelanggan.
3. Sebagai sumber utama informasi dan mendukung pengambilan
keputusan efektif yang diambil oleh manajer dan profesional bisnis.
4. Untuk mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif dan sebagai
sebuah keuntungan strategik dalam menghadapi persaingan global.
11. Program pengembangan Sistem Informasi Manajemen PLN
memprioritaskan implementasi aplikasi perusahaan dan
manajemen pelanggan.
Aktivitas yang telah dilakukan perusahaan hingga akhir 2006 yaitu:
1. Enterprise Resource Planning (ERP)
2. Information Technology Master Plan (ITMP)
3. Information Technology Detail Implementation Plan (ITDP)
4. Customer Information System (CIS)
5. E-Procurement
6. I-SMS
13. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010
Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
E-Proc PLN adalah e-Procurement di lingkungan PT. PLN (Persero)
untuk sarana pengadaan barang/jasa, informasi pengadaan antar
unit PLN, sesuai dengan pedoman pengadaan barang/jasa yang
berlaku di PT. PLN (Persero) yang dilakukan secara online atau
elektronik dengan menggunakan fasilitas aplikasi e-Proc PLN.
14. Dalam hal pengguna e-Procurement PLN, sistem ini
memerlukan adanya 4 jenis pengguna yaitu :
1.Administrator Sistem
2.Panitia Lelang
3.Peserta Lelang
4.User
15. ✓ Adminsitrator Sistem adalah peran yang tertinggi dalam struktur
user di website e-procurement.
✓ Administrator juga bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas
e-procurement, baik aktivitas perangkat utama seperti input
pengumuman, penentuan panitia lelang, status
anggota/member website, maupun aktivitas pendukung seperti
input berita/informasi, status perusahaan hitam dan sebagainya.
✓ Administrator juga mempunyai hak dalam menginput, mengedit,
menghapus, serta melihat detail dari seluruh aktivitas di website
e-procurement.
1. Administrator Sistem
16. ✓ Panitia lelang adalah peran yang mempunyai fungsi tertinggi
dalam pelaksanaan kegitan e-procurement. Fungsi ini terbatas
pada pelelangan yang sedang diikuti.
✓ Panitia lelang dapat melakukan aktivitas utama dalam
pelaksanaan e-procurement seperti input dan edit pengumuman
lelang, upload dokumen, download dokumen penawaran,
evaluasi dokumen, penentuan pemenang dan sebagainya.
✓ Panitia lelang juga dapat mengakses data-data peserta lelang,
selama data-data tersebut berkaitan dengan kegiatan
pelelangan yang sedang diikuti. Tetapi fungsi ini hanya sebatas
pada melihat saja, tanpa melakukan fungsi input, edit, dan
delete, serta aktivitas lain yang dapat berpengaruh terhadap
perubahan data-data perusahaan.
2. Panitia Lelang
17. ✓ Peserta lelang adalah peran yang mempunyai fungsi dalam
mengikuti kegitan e-procurement.
✓ Fungsi ini terbatas pada pelelangan yang sedang diikuti.
✓ Peserta lelang dapat melakukan aktivitas utama dalam
pelaksanaan e-procurement melihat detail pengumuman,
pengambilan dokumen lelang dokumen, pengiriman pesan
sanggahan dan sebagainya.
✓ Peserta lelang juga dapat mengakses area publik sebagai
fasilitas tambahan untuk mendukung informasi pelaksanaan e-
procurement.
3. Peserta Lelang
18. User adalah peran yang memiliki tingkatan paling rendah
dalam mengakses e-procurement, user hanya dapat
mengakses informasi publik dan aktivitas pendukung dari
kegiatan e-procurement seperti
✓ pengumuman lelang,
✓ pengumuman pemenang lelang,
✓ dan informasi-informasi yang dapat dikonsumsi oleh
publik tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang
berlaku.
4. User
21. ✓ Supplier melakukan registrasi dengan memasukan alamat email
dan mendownload formulir pendaftaran melalui website.
✓ Setelah mendaftarkan perusahaan, PLN akan memberikan ID dan
Password bagi perusahaan melalui e-mail yang sudah diberikan.
✓ ID dan Password ini digunakan untuk login ke website pengadaan
PLN
✓ Selanjutnya, Supplier akan memberikan penawaran pada PLN.
✓ PLN kemudian akan melakukan perbandingan dengan perusahaan
lain yang juga telah memberikan penawaran dengan modul KHS
(Unit Price Agreement / persetujuan harga unit).
✓ Supplier yang keluar sebagai pemenang akan diberitahukan
melalui e-mail, web site PLN maupun telepon.Supplier yang keluar
sebagai pemenang akan diberitahukan melalui e-mail, web site PLN
maupun telepon.
http://eproc.pln.co.id/portal/registrasi
http://eproc.pln.co.id/login
22. Proses Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan
e-procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja,
efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan,
selain itu biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak
diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi
yang memakan waktu dan biaya.
Ruang lingkup e-Procurement PT. PLN (Persero)
dibagi menjadi 3 (tiga) kebutuhan utama, antara lain :
1. Cataloging Information System,
2. Supply Chain Management (SCM) System,
3. Portal e-Procurement PT. PLN.
23. 1. Cataloging Information
System
Pada kebutuhan Cataloging Information System
merupakan pemenuhan kebutuhan atas terbentuknya
✓ database katalog material (MDU, sparepart, SCADA,
Pembangkit, Bahan Bakar, dll);
✓ sharing informasi dari persediaan, bursa, harga satuan, HPS,
daftar pemasok;
✓ menyusun daftar rencana pengadaan material.
24. 2. Supply Chain Management (SCM)
SystemPada kebutuhan SCM System
merupakan perwujudan dari pengadaan material melalui bursa
antar Unit PT. PLN, serta pengadaan barang/jasa melalui e- bidding
dan e-auction.
3. Portal e-Procurement PT. PLN.
Sarana portal e-Procurement merupakan usaha untuk memberikan
hosting portal kepada pihak lain yang ingin
✓ menggunakan jasa layanan pengadaan barang/jasa,
✓ memberikan layanan promosi atau iklan
melalui portal e-Procurement,
✓ dan menjadi pusat penyedia informasi.
25. Keunggulan e-Procurement
✓ tidak adanya batas ruang dan waktu karena menggunakan
teknologi berbasis internet;
✓ proses pengadaan barang dapat diikuti oleh pemasok secara
terbuka;
✓ proses dalam setiap tahapan pengadaan akan dengan mudah
diikuti/diawasi oleh seluruh stakeholder. Proses akan
berlangsung secara efisien; efektif; terbuka dan bersaing;
transparan; adil/tidak diskriminatif; akuntabel.
✓ akan lebih mendorong terjadinya persaingan antar pemasok
yang lebih sehat
✓ mencegah tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
26. Kekurangan e-Procurement
✓ Penyedia barang/jasa (vendor) banyak yang belum memahami
aplikasi e-procurement,
✓ Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung
lainnya masih sangat terbatas,
✓ Range jadwal state lelang masih belum sepenuhnya bisa diiikuti
oleh panitia pengadaan tepat sesuai yang telah ditetapkan.
27. Saran dan Rekomendasi
✓ Diharapkan aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut
kedepannya dengan menambah unsur keamanan yang lebih
pada aplikasi ini.
✓ Dalam pelaksanaannya harus lebih teliti dalam penyeleksian
baik calon peserta atau dalam mengajukan penawaran.
✓ Untuk kelancaran kinerja para pegawai dalam kegiatan
operasional perusahaan, diperlukan pegawai yang benar-benar
berkualitas dan lebih ditingkatkan disiplin kinerja para pegawai
untuk mendapatkan efesiensi waktu agar tidak terjadi
keterlambatan.
✓ Disarankan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk
menggunakan aplikasi Pengadaan Barang/Jasa secara
elekronik (e-Procurement) sehingga proses Pengadaan
Barang/Jasa dapat lebih transparan, adil, efektif, efisien.