Serikat pekerja dan organisasi pengusaha di Indonesia bermula sebagai alat perjuangan kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Setelah kemerdekaan, serikat pekerja dan organisasi pengusaha terbentuk secara resmi untuk mewakili kepentingan masing-masing kelompok. Serikat pekerja berusaha meningkatkan kesejahteraan pekerja sementara organisasi pengusaha mewakili kepentingan bisnis. Keduanya berperan dalam menentukan

1. Serikat Pekerja
dan Organisasi
Pengusaha di
Indonesia
SPI pada dasarnya muncul
sebagai alat perjuangan
kemerdekaan terhadap penjajah
Belanda dengan bekerja sama
atau mengikatkan diri kepada
partai politik. Setelah kemerdekaan,
organisasi tersebut tidak
menyesuaikan diri menjadi sosial
ekonomi melainkan tetap menjadi
organisasi sosial ekonomi.
Kemudian pada tahun 1961, dalam rangka memupuk kerjasama kaum pekerja, maka
dibentuklah Serikat Buruh bernama SOBSI dibawah parati politik induk PKI. Akan tetapi
pada tahun 1965 dibubarkan sehubungan dengan gencarnya upaya pemberantasan PKI.
Selanjutnya, dibentuk Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) yang pada ahirnya berubah
menjadi Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang beranggotakan Serikat BUruh
Vaksentral dan 15 BUruh non-vaksentral. Dalam bentuk kerjasama ini, kebebasan dan
kedaulatran masih tetap berada di tangan masing-masing buruh dan pekerja, dan sebagian besar
anggota serikat pekerja masih terikat kepada parpol tertentu.
Perubahan fundamental pada serikat buruh baru terjadi pada tahun 1973 dengan
didirikannya Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Tujuannya menitikberatkan pada aspek
sosial ekonomi pekerja, bukan aspek politik. Serikat pekerja ini disusun berdasarkan lapangan
kerja atau profesi seperti Serikat Buruh Pertanian dan Perkebunan (SBPP), Serikat Buruh Rokok
dan Tembakau (SBRT), Serikat Buruh Kesehatan (SBK), Perhimpunan Guru Indonesia (PGI),
dan lain-lain. Golongan pegawai negeri dan ABRI tidak diperkenankan menjadi pengurus dari
FBSI atau suatu SBLP(Serikat BUruh LApangan Pekerjaan).
Organisasi pengusaha sendiri di Indonesia teah terbentuk sejak tahun 1952 bernama
Industriele Bond yang beranggotakan perusahaan-perusahaan Belanda dan Central Stichtung
Werkgevers Overleg (CSWO) yang beranggotakan campuran perusahaan-perusahaan asing
Amerika, Inggris, dan Belanda. Kemudian pada tahun 1975 sehubungan dengan aksi
pembebasan Irian Barat, pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda sehingga
organisasi pengusaha ini akhirnya bubar kecuali CSWO yang tetap terus berdiri. CSWO
kemudian ikut membubarkan diri pada tahun 1963 dan untuk mengisi kekososngan tersebut
maka didirikanlah Yayasan Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha di Indonesia (PUSPI).

2. Pada Maret 1969 PUSPI berubah bentuk dari yayasan menjadi organisasi dan pada bulan
mei merubah namanya menjadi Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh
Indonesia. Dalam kongresnya bulan Februari 1985, organisasi ini berubah nama kembali menjadi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Disamping APINDO atau PUSPI, pengusah-
pengusaha di Indonesia juga tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Kadin lebih
menitikberatkan aspek ekonomi perusahaan dan PUSPI lebih menitikberatkan aspek
kesejahteraan sosial pengusaha.
Pengaruh Upah Minimal dalm Pasar Kerja
Dalam pembahasan pasar kerja, selalu diasumsikan terdapat keseimbangan antar
permintaan dengan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah tertentu dengan jumlah tenaga
kerja tertentu. Namun pada kenyataannya keseimbangan ini tidak selamanya menunjukkan
tingkat upah yang terjadi di pasar kerja, khususnya bila ada campur tangan pemerintah ataupun
desakan serikat pekerja untuk menentukan upah minimum. Dalam teori mengenai pasar kerja
yang ditandai dengan persaingan, diperkirakan pengenaan upah minimal yang efektif akan
mempengaruhoi jumlah tenaga kerja.
Upah
D
S
Um
a
b
Ue
TKm

3. Jumlah Tenaga Kerja
0
TKe
Gambar : Pengaruh upah minimal dalam pasar persaingan sempurna
Kurva permintaan tenaga kerja (D) dan kurva penawarannya (S) bertemu dan
menunjukkan keseimbangan upah pada Ue dan banykanya tenaga kerja yang dipekerjakan TKe.
Apabila ditetapkan upah minimum sebesar Um yang berada diatas upah riil yang terjadi di pasar
Ue, maka jumlah tenaga kerja yang dikerjakan akan berkurang dari TK eke titik TKm.
Pengurangan pekerja sebesar TKe – TKm ini lebih kecil dari kelebihan penawaran tenaga kerja
akibat penetapan upah minimum. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya orang yang ingin
masuk pasar kerja bila mendengar upah dinaikkan, namun harapan mereka ini tampak sia-sia
belaka, karena gambar tersebut menunjukkan bila upah dinaikkan maka pengusaha akan
berusaha mengurangi pekerjanya. Sehingga orang-orang yang ingin bekerja dengan tingkat upah
yang baru tersebut(Um), tidak dipekerjakan. Keadaan ini menyebabkan sebagian orang
kehilangan pekerjaannya. Garis ab, dan yang lain mungkin bekerja dengan tingkat upah yang
lebih rendah dari Um, seperti ditunjukkan dengan garis bc. Ukuran dari kedua komponen ini, dan
bc sangat tergantung pada kemiringan kurva penawaran dan permintaan tenaga kerja.
Analisa semacam ini akan berguna dalam keadaan terdapat informasi yang sempurna baik
bagi pengusaha maupun pekerja serta terdapatnya mobilitas yang sempurna pula bagi para
pekerja itu sendiri. Selain itu, perlu diperhatikan pula factor-faktor lain diluar upah yang akan
mempengaruhi tingkat keseimbangan tersebut.
Penetapan upah minimal oleh pemerintah seperti pada kasus tersebut akan sam
dampaknya bila serikat pekerja di negara-negara yang menganut system ekonomi liberal
berusaha menaikkan tingkat upah. Di negar-negar ini peranan serikat pekerja begitu penting
sehingga mempengaruhi alokasi sumberdaya yang ada.
Dampak Adanya Serikat Pekerja Pada Alokasi Sumber Daya
Dalam upaya serikat pekerja untuk merubah pendapatan pekerja, secara tidak langsung
juga mempengaruhi alokasi pekerja dalam berbagai sector ekonomi dan mungkin juga

4. menyebabkan timbul hilangnya kesejahteraan umum (welfare losses) ataupun kerugian dalm
total output sebagai akibat kesalahan alokasi pekerja (missallocation of labor).
Upah
S
Ds
Dts
Dk
Us
Ue
a
b
Uts
d
c

5. TK so
TK ts1
0
Jumlah TK
TK s1
TK tso
Gambar : Dampak perbedaan upah akibat adanya Serikat pekerja pada alokasi sumber
daya
Keterangan pada kurva tersebut diatas menjelaskan, misalkna pad perekonomian terdapat
tenaga kerja yang seragam dan tetap pada kurva S1, sehingga tidak terpengaruh oleh tingkat
upah. Perekonomian ini terbagi atas sektor S dan TS yang pada awalnya keduanya tidak
memilikiserikat pekerja. Permintaan tenaga kerja pada kedua sektor ini diwakili oleh garis-garis
parallel Ds dan D ts, yang penjumlahannya secara horizontal adalah Dk yang menunjukkan
jumlah keseluruhan permintaan tenaga kerja. Pada mulanya tingkatbupah terjadi secara
competitive pada tingkat Ue untuk kedua sektor ini. Jumlah pekerja sebanyak TK so untuk sektor
S dan TK tso bagi sektor TS, kemudian S memilki serikat pekerja yang setelah melalui proses
tawar-mew=nawar dengan pihak pengusaha berhasil menaikkan upah menjadi ke tingkat Us.
Akibatnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sektor S berkurang sebesar OTK s1 saja, jika
diasumsikan pekerja yang kehilangan pekerjaannya ini berpindah bekerja pada sektor yang tidak
memilki serikat pekerja, yaitu sektor T. agar bias tetap menghidupi keluarganya maka jumlah
pekerja yang ingin bekerja pada sektor TS meningkat dari semula hanya OTK tso menjadi OTK
ts1. Sebagai akibatnya, ceteris paribus, ditingkat upah yang terjadi pada sektor TS ini turun dari
titik Ue kea rah titik U ts.
Dalam hubungan ini tampak sektor S yang memiliki serikat pekerja menjadi kurang padat
karya, sementara sektor TS yang tetap tanpa ada serikat pekerja lebih banyak bias menyerap
tenaga kerja. Apabila diperhitungkan bagian bawah masing-masing kurva permintaan pekerja
merupakan “total product” dari sektor yang bersangkutan, denga asumsi kurva permintaan
pekerja berdasar pada nilai dari produk marginal, maka bias diperhitungkan kerugian yang
diderita perekonomian akibat keadaan di atas.

6. TK so
TK ts1
0
Jumlah TK
TK s1
TK tso
Gambar : Dampak perbedaan upah akibat adanya Serikat pekerja pada alokasi sumber
daya
Keterangan pada kurva tersebut diatas menjelaskan, misalkna pad perekonomian terdapat
tenaga kerja yang seragam dan tetap pada kurva S1, sehingga tidak terpengaruh oleh tingkat
upah. Perekonomian ini terbagi atas sektor S dan TS yang pada awalnya keduanya tidak
memilikiserikat pekerja. Permintaan tenaga kerja pada kedua sektor ini diwakili oleh garis-garis
parallel Ds dan D ts, yang penjumlahannya secara horizontal adalah Dk yang menunjukkan
jumlah keseluruhan permintaan tenaga kerja. Pada mulanya tingkatbupah terjadi secara
competitive pada tingkat Ue untuk kedua sektor ini. Jumlah pekerja sebanyak TK so untuk sektor
S dan TK tso bagi sektor TS, kemudian S memilki serikat pekerja yang setelah melalui proses
tawar-mew=nawar dengan pihak pengusaha berhasil menaikkan upah menjadi ke tingkat Us.
Akibatnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sektor S berkurang sebesar OTK s1 saja, jika
diasumsikan pekerja yang kehilangan pekerjaannya ini berpindah bekerja pada sektor yang tidak
memilki serikat pekerja, yaitu sektor T. agar bias tetap menghidupi keluarganya maka jumlah
pekerja yang ingin bekerja pada sektor TS meningkat dari semula hanya OTK tso menjadi OTK
ts1. Sebagai akibatnya, ceteris paribus, ditingkat upah yang terjadi pada sektor TS ini turun dari
titik Ue kea rah titik U ts.
Dalam hubungan ini tampak sektor S yang memiliki serikat pekerja menjadi kurang padat
karya, sementara sektor TS yang tetap tanpa ada serikat pekerja lebih banyak bias menyerap
tenaga kerja. Apabila diperhitungkan bagian bawah masing-masing kurva permintaan pekerja
merupakan “total product” dari sektor yang bersangkutan, denga asumsi kurva permintaan
pekerja berdasar pada nilai dari produk marginal, maka bias diperhitungkan kerugian yang
diderita perekonomian akibat keadaan di atas.