Dokumen tersebut membahas perubahan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk implikasinya terhadap perencanaan pembangunan daerah.

2.  UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan
nasional
 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
 PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
 PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008
 SURAT EDARAN MDN NOMOR 120/253/SJ ttg
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU
NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA

3. Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah
( Pasal 11)
Urusan Pemerintahan
Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
• pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum
dan penataan ruang
• perumahan rakyat
dan kawasan
permukiman
• ketenteraman,
ketertiban umum,
dan pelindungan
Masyarakat
• sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib
Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN
• tenaga kerja
• pemberdayaan perempuan
dan pelindungan anak
• pangan
• pertanahan
• lingkungan hidup
• administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil
• pemberdayaan masyarakat
dan Desa
• pengendalian penduduk dan
keluarga berencana
• perhubungan;
• komunikasi & informatika
• koperasi, usaha kecil, dan
menengah
• penanaman modal
• kepemudaan dan olah raga
• statistik
• persandian
• kebudayaan;
• perpustakaan;
• kearsipan.
Urusan Pemerintahan
Pilihan
8 URUSAN:
• kelautan dan perikanan
• pariwisata
• pertanian
• kehutanan;
• energi dan sumber daya
mineral;
• perdagangan;
• perindustrian; dan
• transmigrasi.

4.  perubahan atas dokumen perencanaan RPJMD dan dokumen perencanaan lain.
RPJMD merupakan panduan kerja bagi SKPD, shg ketika Struktur Organisasi
beserta urusannya berubah maka secara logis dasar acuan kerja berupa RPJM
juga harus berubah.
 perubahan RPJMD juga akan diikuti oleh perubahan Peraturan Daerah tentang
RPJMD serta perubahan Rencana Strategis SKPD untuk menyesuaikan dengan
RPJMD.
 Secara khusus persoalan perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada BAB X Bagian Kedua dan Ketiga antara
pasal 260 hingga pasal 274. Termasuk di dalamnya adalah aturan tentang
perubahan Peraturan Daerah tentang perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah.
Implikasi dari perubahan pembagian
urusan antara pusat dan derah

5. Konsekuensi logis dari adanya perubahan struktur
organisasi perangkat daerah dan perubahan RPJMD, Yaitu
 perubahan struktur penganggaran daerah, perubahan alokasi
dan proporsi anggaran kepada SKPD. SKPD bisa jadi secara
pelaksanaan urusan menjadi lebih kecil.
 sebagai contoh adalah urusan-urusan yang dilaksanakan oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga
Kerja yang telah teridentifikasi banyak terdapat perubahan.
Belum lagi pesoalan alokasi anggaran dalam bentuk Dana
Alokasi Khusus atau DAK. Secara aturan saat ini terdapat DAK
Fisik dan DAK non Fisik. Juga termasuk anggaran tentang
Retribusi yang juga akan berubah dengan adanya pengelolaan
terminal yang akan dikelola oleh Pemerintah Pusat.

6. 6

7. 7
Arah & Tahapan
Pembangunan
Daerah
I
(5)
II
(10)
III
(15)
IV
20)
Sasaran, program
dan kerangka
pendanaan
I II III IV V
Program dan
kegiatan
Pembangunan
Daerah
1 2 3 ....
1
2
Sasaran, program
dan kegiatan PD
I II III IV V
Program dan keg
Pemb Daerah
1 2 3 .... 12
RPJPD
RPJMD
Renstra PD
Renja PD
KONSISTENSI DAN SINKRONISASI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

8. KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS DENGAN PROGRAM SKPD
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
Kondisi
Kinerja pada
Awal RPJMD
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penang
gung
Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp
1 Urusan Wajib
1 01 Pendidikan
1 01 01
1 01 02 Program.........
1 01 03 Dst .....
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ungjawa
b
LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja pada
akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujua
n 1
Sasara
n 1
Program ............
Kegiatan..............
Kegiatan..............
Program prioritas dalam RPJMD dimuat dalam Renstra SKPD sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, untuk diterjemahkan ke
dalam kegiatan.

9. Hirarki perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH :
(impact)
Visi/Misi
Bupati
Pemda
SASARAN STRATEGIS SKPD :
SKPD
SASARAN PROGRAM
(Outcome)
SASARAN PROGRAM
(Outcome)
SASARAN
KEGIATAN
(output)
SASARAN
KEGIATAN
(output)
SASARAN
KEGIATAN
(output)
SASARAN
KEGIATAN
(output)
Es 2
Es.3
Es.4
i
n
p
u
t
Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
Proses Proses Proses Proses Proses Proses ProsesProses Pencapaian
Output
Sumberdaya
yang digunakan
Visi-Misi
RPJMD, RKPD, IKU,
Penetapan Kinerja
(PK)
(Renstra, RKT,
Renja, IKU SKPD)
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t

11. Dinas
Koperasi,
Perindustrian
& Perdagangan
IK :
•Jumlah sentra
usaha kecil yang
terbentuk
Dinas Pariwisata
IK :
• Jumlah brosur dan
kalender wisata
tersedia
• Jumlah kelompok
sadar wisata yang
terbentuk
• Jumlah promosi
dan atraksi wisata
Dinas PU
IK :
• Panjang jalan ke wil.
wisata
• Juml. jembatan
yg dibangun
BAPPEDA
IK :
• Sinkronisasi dg prog
RPJMD yang tersedia
Dinas Perhubungan
IK :
• Jumlah rambu-
rambu jalan yang
dipasang di jalan
ke wilayah wisata
• Jumlah trayek
angkutan ke wilayah
wisata
Renstra Pemda
IK Sasaran:
• Jumlah kunjungan
wisatawan
• PAD dari sektor wisata
Contoh