SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Jamsostek
Yoga Sugama Ali Fhatnur M.H
• Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu
berkeluarga dan berkewajiban menanggung
kebutuhan keluarganya.
• Oleh karenanya, kesejahteraan yang perlu
dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja
sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara
termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan
sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai
akibat terjadinya risiko-risiko sosial antara lain
kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan
hari tua
• untuk meningkatkan kesejahteraan dan
perlindungan tenaga kerja, Undang-undang ini
mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga
kerja sebagai perwujudan pertanggungan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
• Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga
kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya
arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai
pengganti sebagian atau seluruh penghasilan
yang hilang
• Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan,
setiap saat menghadapi risiko sosial
berupa peristiwa yang dapat
mengakibatkan berkurangnya atau
hilangnya penghasilan.
• Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan
perlindungan tenaga kerja dalam program
jaminan sosial tenaga kerja yang
bertujuan untuk memberikan ketenangan
bekerja dan menjamin kesejahteraan
tenaga kerja berserta keluarganya
• Santunan berupa uang diberikan kepada tenaga
kerja atau keluarganya.
• Pembayaran santunan ini pada prinsipnya
diberikan secara berkala dengan maksud agar
tenaga kerja atau keluarganya dapat memenuhi
sebagian kebutuhan hidupnya secara terus
menerus.
• Selain pembayaran santunan secara berkala
dapat juga diberikan sekaligus.
• Hal ini dimaksudkan untuk mendorong ke arah
kegiatan yang bersifat produktif dalam upaya
meningkatkan kesejahteraannya
Aspek Jamsostek
• memberikan perlindungan dasar
untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimal bagi tenaga kerja beserta
keluarganya;
• merupakan penghargaan kepada
tenaga kerja yang telah
menyumbangkan tenaga (dan
pikirannya kepada perusahaan
tempat mereka bekerja)
Ruang lingkup Jamsostek
• Jaminan Kecelakaan Kerja.
• Jaminan Kematian
• Jaminan Hari Tua
• Jaminan Pemeliharaan Ksehatan
Jaminan Kecelakaan Kerja
• Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak
menerima Jaminan Kecelakaan Kerja
• Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan
risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan.
• Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh
penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacad
karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka
perlu adanya jaminan Kecelakaan Kerja.
• Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja
sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan derajat
cacadnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan
dalam hal terjadinya cacad mental tetap yang
mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa
bekerja lagi.
Termasuk yang dilindungi
JKK
• Magang merupakan tenaga kerja yang
secara nyata belum penuh menjadi tenaga
kerja atau karyawan suatu perusahaan,
tetapi telah melakukan pekerjaan di
perusahaan.
• Demikian pula murid atau siswa yang
melakukan pekerjaan dalam rangka kerja
praktek, berhak atas Jaminan Kecelakaan
Kerja apabila tertimpa kecelakaan
• Narapidana yang dipekerjakan pada
perusahaan perlu diberi perlindungan
berupa jaminan Kecelakaan Kerja,
jika tertimpa kecelakaan kerja
Jaminan Kecelakaan Kerja
meliputi :
• biaya pengangkutan;
• biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau
perawatan;
• biaya rehabilitasi;
• santunan berupa uang yang meliputi:
– santunan sementara tidak mampu bekerja;
– santunan cacad sebagian untuk selama-
lamanya;
– santunan cacad total untuk selama-lamanya
baik fisik maupun mental.
– santunan kematian
Jaminan Kematian
• Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat
kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas
Jaminan Kematian
• Tenaga Kerja yang meninggal dunia bukan akibat
kecelakaan kerja akan mengakibatkan
terputusnya penghasilan, dan sangat
berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi
keluarga yang ditinggalkan.
• Oleh karena itu, diperlukan Jaminan Kematian
dalam upaya meringankan beban keluarga baik
dalam bentuk biaya pemakaman maupun
santunan berupa uang
• Jaminan Kematian meliputi:
– biaya pemakaman;
– santunan berupa uang
• Urutan penerima yang diutamakan dalam
pembayaran santunan kematian dan Jaminan
Kematian :
– janda atau duda;
– anak;
– orang tua;
– cucu;
– kakek atau nenck;
– saudara kandung;
– mertua.
Jaminan Hari Tua
• Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau
berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja
• Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena
tidak lagi mampu bekerja.
• Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan
kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi
ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama
bagi mereka yang penghasilannya rendah.
• Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan
penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala
pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima)
tahun, cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter atau
memenuhi persyaratan tertentu
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
• Tenaga kerja, suami atau isteri, dan anak berhak
memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
• Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk
meningkatkan produktivitas tenaga kerja
sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-
baiknya dan merupakan upaya kesehatan di
bidang penyembuhan (kuratif).
• Oleh karena, upaya penyembuhan memerlukan
dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika
dibebankan kepada perorangan, maka sudah
selayaknya diupayakan penanggulangan
kemampuan masyarakat melalui program
jaminan sosial tenaga kerja
• pengusaha tetap berkewajiban mengadakan
pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang
meliputi upaya peningkatan (promotif),
pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif),
dan pemulihan (rehabilitatif).
• Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat
kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai
potensi yang produktif bagi pembangunan.
• Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selain untuk
tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk
keluarganya
• Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
meliputi:
– rawat jalan tingkat pertama;
– rawat jalan tingkat lanjutan;
– rawat inap;
– pemeriksaan kehamilan dan pertolongan
persalinan;
– penunjang diagnostik;
– pelayanan khusus;
– pelayanan gawat darurat
• Jaminan sosial tenaga kerja merupakan
program lintas sektoral yang saling
mempengaruhi dengan usaha peningkatan
kesejahteraan sosial lainnya, maka
program jaminan sosial tenaga kerja
dilaksanakan secara bertahap dan saling
menunjang dengan usaha-usaha
pelayanan masyarakat dalam bidang
kesehatan, kesempatan kerja,
keselamatan dan kesehatan kerja
KEPESERTAAN
• Pengusaha dan tenaga kerja wajib
ikut serta dalam program jaminan
sosial tenaga kerja
• Pengusaha wajib memiliki daftar
tenaga kerja beserta keluarganya,
daftar upah beserta perubahan-
perubahan, dan daftar kecelakaan
kerja di perusahaan atau bagian
perusahaan yang berdiri sendiri
• pengusaha wajib menyampaikan
data ketenagakerjaan dan data
perusahaan yang berhubungan
dengan penyelenggaraan program
jaminan sosial tenaga kerja kepada
Badan Penyelenggara

More Related Content

Similar to Jamsossssssssssssssssssssssssssstek.pptx

BAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptx
BAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptxBAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptx
BAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptx
Muhammad Rofi'i
 
Proposal penawaran asuransi
Proposal penawaran asuransiProposal penawaran asuransi
Proposal penawaran asuransi
ayahafkar
 
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptxPPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
AninditaKusuma1
 

Similar to Jamsossssssssssssssssssssssssssstek.pptx (20)

Makalah Program Pensiun Penguangan.docx
Makalah Program Pensiun Penguangan.docxMakalah Program Pensiun Penguangan.docx
Makalah Program Pensiun Penguangan.docx
 
ketenagakerjaan.ppt
ketenagakerjaan.pptketenagakerjaan.ppt
ketenagakerjaan.ppt
 
ketenagakerjaan.ppt
ketenagakerjaan.pptketenagakerjaan.ppt
ketenagakerjaan.ppt
 
pptx_20230125_103906_0000.pptx
pptx_20230125_103906_0000.pptxpptx_20230125_103906_0000.pptx
pptx_20230125_103906_0000.pptx
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 
ketenagakerjaan.pdf
ketenagakerjaan.pdfketenagakerjaan.pdf
ketenagakerjaan.pdf
 
MSDM KEL 3.pptx
MSDM KEL 3.pptxMSDM KEL 3.pptx
MSDM KEL 3.pptx
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 
KETENAGAKERJAAN
KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN
KETENAGAKERJAAN
 
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawan
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawanMsdm tunjangan dan pelayanan karyawan
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawan
 
BAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptx
BAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptxBAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptx
BAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptx
 
Media ketenagakerjaan
Media ketenagakerjaanMedia ketenagakerjaan
Media ketenagakerjaan
 
Media rketenagakerjaan
Media  rketenagakerjaanMedia  rketenagakerjaan
Media rketenagakerjaan
 
Evaluasi kinerja dan kompensasi bagian 2 uas
Evaluasi kinerja dan kompensasi bagian 2 uasEvaluasi kinerja dan kompensasi bagian 2 uas
Evaluasi kinerja dan kompensasi bagian 2 uas
 
Proposal penawaran asuransi
Proposal penawaran asuransiProposal penawaran asuransi
Proposal penawaran asuransi
 
Konsep Kompensasi, Insentif, dan Tunjangan
Konsep Kompensasi, Insentif, dan TunjanganKonsep Kompensasi, Insentif, dan Tunjangan
Konsep Kompensasi, Insentif, dan Tunjangan
 
Ppt sabila
Ppt sabilaPpt sabila
Ppt sabila
 
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptxPPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
 

More from ssuserd30037

Ppt Hukum Transportasi118271222 (1).pptx
Ppt Hukum Transportasi118271222 (1).pptxPpt Hukum Transportasi118271222 (1).pptx
Ppt Hukum Transportasi118271222 (1).pptx
ssuserd30037
 
hukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptx
hukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptxhukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptx
hukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptx
ssuserd30037
 
PHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptx
PHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptxPHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptx
PHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptx
ssuserd30037
 
Revisiiiiiiiiiiiiiiiiii [Autosaved].pptx
Revisiiiiiiiiiiiiiiiiii [Autosaved].pptxRevisiiiiiiiiiiiiiiiiii [Autosaved].pptx
Revisiiiiiiiiiiiiiiiiii [Autosaved].pptx
ssuserd30037
 
Transportasi kel-5wwwwwwwwwwwwwwwww.pptx
Transportasi kel-5wwwwwwwwwwwwwwwww.pptxTransportasi kel-5wwwwwwwwwwwwwwwww.pptx
Transportasi kel-5wwwwwwwwwwwwwwwww.pptx
ssuserd30037
 
ppt transportasiiiiiiiiiiiiiiii (1).pptx
ppt transportasiiiiiiiiiiiiiiii (1).pptxppt transportasiiiiiiiiiiiiiiii (1).pptx
ppt transportasiiiiiiiiiiiiiiii (1).pptx
ssuserd30037
 
SEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdf
SEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdfSEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdf
SEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdf
ssuserd30037
 
RPS-Hukum-Acara-Pidana.pdf
RPS-Hukum-Acara-Pidana.pdfRPS-Hukum-Acara-Pidana.pdf
RPS-Hukum-Acara-Pidana.pdf
ssuserd30037
 

More from ssuserd30037 (14)

Ppt Hukum Transportasi118271222 (1).pptx
Ppt Hukum Transportasi118271222 (1).pptxPpt Hukum Transportasi118271222 (1).pptx
Ppt Hukum Transportasi118271222 (1).pptx
 
hukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptx
hukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptxhukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptx
hukumpajak-130222023232438-phpapp01.pptx
 
PHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptx
PHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptxPHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptx
PHK 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pptx
 
Revisiiiiiiiiiiiiiiiiii [Autosaved].pptx
Revisiiiiiiiiiiiiiiiiii [Autosaved].pptxRevisiiiiiiiiiiiiiiiiii [Autosaved].pptx
Revisiiiiiiiiiiiiiiiiii [Autosaved].pptx
 
Transportasi kel-5wwwwwwwwwwwwwwwww.pptx
Transportasi kel-5wwwwwwwwwwwwwwwww.pptxTransportasi kel-5wwwwwwwwwwwwwwwww.pptx
Transportasi kel-5wwwwwwwwwwwwwwwww.pptx
 
ppt transportasiiiiiiiiiiiiiiii (1).pptx
ppt transportasiiiiiiiiiiiiiiii (1).pptxppt transportasiiiiiiiiiiiiiiii (1).pptx
ppt transportasiiiiiiiiiiiiiiii (1).pptx
 
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.pptHUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
 
HUKUM_PENGANGKUTAN di indonesiabag 1.ppt
HUKUM_PENGANGKUTAN di indonesiabag 1.pptHUKUM_PENGANGKUTAN di indonesiabag 1.ppt
HUKUM_PENGANGKUTAN di indonesiabag 1.ppt
 
Sejarah_hari_buruh_indonesia100_ppt.pptx
Sejarah_hari_buruh_indonesia100_ppt.pptxSejarah_hari_buruh_indonesia100_ppt.pptx
Sejarah_hari_buruh_indonesia100_ppt.pptx
 
SEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdf
SEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdfSEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdf
SEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdf
 
RPS-Hukum-Acara-Pidana.pdf
RPS-Hukum-Acara-Pidana.pdfRPS-Hukum-Acara-Pidana.pdf
RPS-Hukum-Acara-Pidana.pdf
 
hukum-asuransi.ppt
hukum-asuransi.ppthukum-asuransi.ppt
hukum-asuransi.ppt
 
Hukum_internasional.pptx
Hukum_internasional.pptxHukum_internasional.pptx
Hukum_internasional.pptx
 
Pengantar Pendidikan Pancasila.ppt
Pengantar Pendidikan Pancasila.pptPengantar Pendidikan Pancasila.ppt
Pengantar Pendidikan Pancasila.ppt
 

Recently uploaded

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 

Recently uploaded (10)

Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 

Jamsossssssssssssssssssssssssssstek.pptx

  • 2. • Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. • Oleh karenanya, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua
  • 3. • untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja sebagai perwujudan pertanggungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. • Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang
  • 4. • Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, setiap saat menghadapi risiko sosial berupa peristiwa yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan. • Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan ketenangan bekerja dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja berserta keluarganya
  • 5. • Santunan berupa uang diberikan kepada tenaga kerja atau keluarganya. • Pembayaran santunan ini pada prinsipnya diberikan secara berkala dengan maksud agar tenaga kerja atau keluarganya dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya secara terus menerus. • Selain pembayaran santunan secara berkala dapat juga diberikan sekaligus. • Hal ini dimaksudkan untuk mendorong ke arah kegiatan yang bersifat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya
  • 6. Aspek Jamsostek • memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya; • merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga (dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja)
  • 7. Ruang lingkup Jamsostek • Jaminan Kecelakaan Kerja. • Jaminan Kematian • Jaminan Hari Tua • Jaminan Pemeliharaan Ksehatan
  • 8. Jaminan Kecelakaan Kerja • Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja • Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. • Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacad karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan Kecelakaan Kerja. • Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan derajat cacadnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadinya cacad mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.
  • 9. Termasuk yang dilindungi JKK • Magang merupakan tenaga kerja yang secara nyata belum penuh menjadi tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan, tetapi telah melakukan pekerjaan di perusahaan. • Demikian pula murid atau siswa yang melakukan pekerjaan dalam rangka kerja praktek, berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja apabila tertimpa kecelakaan
  • 10. • Narapidana yang dipekerjakan pada perusahaan perlu diberi perlindungan berupa jaminan Kecelakaan Kerja, jika tertimpa kecelakaan kerja
  • 11. Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi : • biaya pengangkutan; • biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; • biaya rehabilitasi; • santunan berupa uang yang meliputi: – santunan sementara tidak mampu bekerja; – santunan cacad sebagian untuk selama- lamanya; – santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental. – santunan kematian
  • 12. Jaminan Kematian • Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian • Tenaga Kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. • Oleh karena itu, diperlukan Jaminan Kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang
  • 13. • Jaminan Kematian meliputi: – biaya pemakaman; – santunan berupa uang • Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian : – janda atau duda; – anak; – orang tua; – cucu; – kakek atau nenck; – saudara kandung; – mertua.
  • 14. Jaminan Hari Tua • Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja • Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. • Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. • Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter atau memenuhi persyaratan tertentu
  • 15. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan • Tenaga kerja, suami atau isteri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan • Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik- baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). • Oleh karena, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja
  • 16. • pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). • Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. • Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya
  • 17. • Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi: – rawat jalan tingkat pertama; – rawat jalan tingkat lanjutan; – rawat inap; – pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan; – penunjang diagnostik; – pelayanan khusus; – pelayanan gawat darurat
  • 18. • Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, maka program jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja
  • 19. KEPESERTAAN • Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja • Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan- perubahan, dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri
  • 20. • pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara