Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik ekonomi liberal yang diterapkan Belanda di Hindia Belanda pada tahun 1870-an. Sistem ini memberikan keuntungan besar bagi pengusaha Belanda namun menyebabkan kemerosotan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.

1. Disusun Oleh :Kelompok III
Adam Prayoga
Ihsan Fauzi Jamaludin
 Iyang Mulyana R
Rifqi Arif Andrianto
Anita
Ardillah juliyanti
Ela Nurlaela
Syifa rahmadya

2.  Belanda memperoleh kembali jajahannya atas Indonesia , melalui perjanjian London
 Belanda membentuk kembali komisaris jendral untuk menguasai Indonesia yang beranggotakan Elout,
Buyskes, dan Van der Capellen. Namun, Inggris tidak menyerahkan sumatra ke tangan Belanda.Dengan
demikian, Indonesia sepenuhnya menjadi daerah kekuasaan Belanda dan diberi nama Nederlandsch
Indie ( Hindia Belanda )
 Bulan maret 1816 Raffles menyerahkan kekuasaannya kepada John Fendall
 Tahun 1819 Raffles menuju Singapura untuk dijadikan pusat pertahanan Inggris sampai Perang Dunia II

3. Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 1830-1870
1.) Latar Belakang Sistem Tanam Paksa
Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada
masa kejayaan Napoleon Bonaparte sehingga menghabiskan biaya
yang amat besar.
Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan
pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830.
Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan
rakyat jajahan termahal bagi Belanda.
Perang Diponegoro menghabiskan biaya sekitar 20.000.000 gulden.
Kas Negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda
cukup berat.
Pemasukkan uang dari penanaman kopi tidak banyak.
Gagal mempraktikkan gagasan liberal (1816-1830) berarti gagal juga
mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang
besar pada Belanda.

4. 2.) Aturan-Aturan Tanam Paksa

5. 3.) Dampak Tanam Paksa bagi Rakyat Indonesia
• Dampak Positif
• Dampak Negatif

6. Tokoh-tokoh Belanda yang mendukung antitanam paksa:
 Eduard Douwes Dekker
yang memprotes
pelaksanaan tanam paksa
melalui tulisannya yang
berjudul Max Havelaar.
Dalam tulisannya ia
menggunakan nama
samaran Multatuli, yang
artinya “ Aku yang
menderita “

7.  Baron van Hoevell,
seorang pendeta di
batavia yang
berjuang agar tanam
paksa dihapuskan.
Usahanya mendapat
Menteri Keuangan
Torbecke

8.  Fransen van de
Pute,seorang anggota
majlis rendah yang
mengusulkan tanam
paksa dihapuskan

9.  Van Deventer yang
menulis artikel berjudul
“ Een Eerenschuld (
Utang Budi ) pada tahun
1899, yang dimuat dalam
majalah De Gids. Artikel
tersebut berisi,antara
lain, Trilogi Van
Devender yang
mencakup edukasi,
irigasi, dan transmigrasi.

10. Sistem Politik Ekonomi Liberal (1870)
1) Latar Belakang Sistem Politik Ekonomi Liberal
 Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda mendesak pemerintah
Belanda menerapkan system ekonomi liberal di Indonesia. Tujuannya agar para
pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan
modalnya di Indonesia.
 Adanya traktar Sumatera (1871) yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk
meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris meminta Belanda
menerapkan system ekonomi liberal di Indonesia agar pengusaha Inggris dapat
menanamkan modalnya di Indonesia.
1) Pelaksanaan Peraturan Sistem Politik Ekonomi Liberal
 Indische Comptabiliteit Wet (1867), berisi tentang perbendaharaan negara Hindia
Belanda yang menyebutkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja Hindia
Belanda harus diterapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh Parlemen
Belanda.
 Suiker Wet (Undang-Undang Gula), yang menetapkan bahwa tanaman tebu adalah
monopoli pemerintah yang secara berangsur-angsur akan dialihkan kepada pihak
swasta.
 Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870.
 Agrarische Besluit (1870). Jika Agrarische Wet diterapkan dengan persetujuan
parlemen. Maka Agrarische Besluit diterapkan oleh persetujuan Raja
Belanda. Agrarische Wet hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum tentang
agrarian, sedangkan Agraria Besluit mengatur hal-hal yang lebih rinci, khususnya
tentang hak kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak
swasta.

11. 2) Pelaksanaan Peraturan Sistem Politik Ekonomi Liberal
Indische Comptabiliteit Wet (1867), berisi tentang perbendaharaan
negara Hindia Belanda yang menyebutkan bahwa dalam menentukan
anggaran belanja Hindia Belanda harus diterapkan dengan undang-
undang yang disetujui oleh Parlemen Belanda.
Suiker Wet (Undang-Undang Gula), yang menetapkan bahwa
tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yang secara berangsur-
angsur akan dialihkan kepada pihak swasta.
Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870.
Agrarische Besluit (1870). Jika Agrarische Wet diterapkan dengan
persetujuan parlemen. Maka Agrarische Besluit diterapkan oleh
persetujuan Raja Belanda. Agrarische Wet hanya mengatur hal-hal
yang bersifat umum tentang agrarian, sedangkan Agraria
Besluit mengatur hal-hal yang lebih rinci, khususnya tentang hak
kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak
swasta.

12. 4) Akibat Pelaksanaan Sistem Politik Ekonomi Liberal
a.) Bagi Belanda
 Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda
dan pemerintah colonial Belanda.
 Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri
Belanda.
 Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajajahan.
b.) Bagi Indonesia
Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.
Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan
gula berakibat sangat buruk bagi penduduk.
Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara
pertumbuhan penduduk Jawa meningkat sangat pesat.
Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang-
barang impor dari Eropa.
Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah
adanya angkutan dengan kereta api.
Rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya
hukuman berat bagi yang melanggar peraturan Poenale Sanctie.