Masa Pemerintahan Bataaf di Indonesia ditandai dengan kepemimpinan Herman Willem Daendels dari 1808-1811. Daendels melakukan berbagai reformasi administrasi, hukum, militer, dan ekonomi, namun sikap diktator dan penyelewengan keuangannya menimbulkan kebencian rakyat. Pemerintahan berikutnya di bawah Janssen lemah dan kalah dalam perang melawan Inggris sehingga menyerahkan kekuasaan di Indonesia.
Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia-Belandasyanin ayu
Komisaris Jenderal Belanda memilih jalan tengah dalam mengelola tanah jajahan di Hindia Belanda dengan mempertahankan eksploitasi oleh pemerintah kolonial untuk mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, tetapi juga memberikan kebebasan berusaha kepada penduduk dan swasta. Namun kebijakan ini gagal menyelesaikan krisis keuangan pemerintah kolonial.
Pemerintahan Daendels di Indonesia (1808-1811) ditandai dengan upaya memperkuat pertahanan dan ekonomi, tetapi menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat akibat kerja rodi, pajak yang tinggi, dan penyitaan tanah. Daendels akhirnya dipanggil pulang karena tuduhan korupsi, dan penggantinya menyerahkan kekuasaan Belanda di Indonesia kepada Inggris.
Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia-Belandasyanin ayu
Komisaris Jenderal Belanda memilih jalan tengah dalam mengelola tanah jajahan di Hindia Belanda dengan mempertahankan eksploitasi oleh pemerintah kolonial untuk mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, tetapi juga memberikan kebebasan berusaha kepada penduduk dan swasta. Namun kebijakan ini gagal menyelesaikan krisis keuangan pemerintah kolonial.
Pemerintahan Daendels di Indonesia (1808-1811) ditandai dengan upaya memperkuat pertahanan dan ekonomi, tetapi menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat akibat kerja rodi, pajak yang tinggi, dan penyitaan tanah. Daendels akhirnya dipanggil pulang karena tuduhan korupsi, dan penggantinya menyerahkan kekuasaan Belanda di Indonesia kepada Inggris.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang sejarah pendirian VOC oleh Pemerintah dan Parlemen Belanda pada tahun 1602 untuk mengendalikan persaingan antarkongsi dagang Belanda dan memperkuat pengaruh Belanda di Hindia Timur, serta kekuasaan dan hak istimewa yang dimiliki VOC, seperti monopoli perdagangan rempah-rempah dan hak untuk berperang.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Daendels selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808-1811. Daendels membuat reformasi besar-besaran di bidang militer, ekonomi, dan administrasi pemerintahan dengan membangun jalan raya, pelabuhan, dan benteng serta memperkenalkan sistem kerja paksa dan pajak baru.
Pemerintahan Herman William Daendels (1808-1811) membawa perubahan besar di Hindia Belanda, termasuk membangun benteng dan jalan raya strategis, serta meningkatkan sistem birokrasi dan peradilan.
masa penjajahan bangsa kolonial di indonesiaahmad arif
Dokumen tersebut membahas latar belakang kedatangan bangsa kolonial di Indonesia serta proses penjajahan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dokumen juga menjelaskan proses berdirinya VOC dan munculnya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan melalui beberapa pertempuran seperti di Banten, Makassar, dan Mataram.
Revolusi Cina terjadi pada 1911 akibat kemarahan rakyat terhadap Dinasti Manchu yang lemah dan tidak mampu melawan penjajahan asing, serta munculnya nasionalisme Cina. Rakyat Cina di bawah pimpinan Sun Yat Sen melakukan revolusi dan menggulingkan kaisar terakhir Dinasti Qing, sehingga Cina menjadi negara republik.
Dokumen ini membahas sejarah pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia, mulai dari ekspedisi Barents pada 1594 hingga kedatangan Jepang pada 1942 yang mengakhiri penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh pelaut Belanda seperti Cornelis de Houtman dan Jacob van Heemskerck membuka jalur pelayaran ke Indonesia pada akhir abad ke-16. Kemudian didirikannya VOC pada 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah hingga akhir
PPT Perlawanan Rakyat Terhadap PenjajahDewi_Sejarah
Dokumen tersebut membahas tujuan pembelajaran tentang melawan keserakahan penjajah. Siswa diajak untuk mempelajari peta Indonesia dan Belanda, kota yang melakukan perlawanan, pahlawan perlawanan di daerah masing-masing, latar belakang perlawanan, jalannya perang, dan hasil akhir perlawanan. Diberikan contoh perjuangan Sultan Agung, Pattimura, dan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda.
Dokumen tersebut merangkum sejarah kedatangan Spanyol di Indonesia melalui pelayaran Juan Sebastian del Cano pada 1521, yang berhasil membuka jalur laut baru dari Maluku ke Eropa. Dokumen ini juga menjelaskan aktivitas kolonial Spanyol di Sulawesi Utara seperti pembangunan benteng di Wenang dan Manado serta kerjasama dagang dengan Tidore, sebelum akhirnya dikalahkan oleh perlawanan rakyat Minahasa pada 1646.
Dokumen tersebut membahas tentang Revolusi Perancis, mulai dari kondisi sebelum revolusi, sebab-sebab terjadinya, proses dan dampaknya. Kondisi sebelum revolusi diwarnai oleh pemerintahan absolut Raja Louis XVI yang memberatkan rakyat dengan pajak tinggi. Hal ini memicu terjadinya revolusi pada 1789 yang mengubah sistem politik Perancis menjadi berdasarkan konstitusi dan hak asasi manusia.
Kebijakan – kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnyasahobby68
Dokumen tersebut membahas kebijakan kolonial Belanda di Indonesia, mulai dari Daendels, Raffles, sistem tanam paksa, hingga Undang-Undang Agraria 1870. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak baik dan buruk bagi rakyat Indonesia, termasuk memperlancar komunikasi namun juga meningkatkan eksploitasi sumber daya alam.
Presentasi tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia membahas tentang kedatangan bangsa Eropa, kekuasaan VOC dan Belanda, serta kebijakan penjajahan Inggris di bawah pemerintahan Raffles dan Daendels selama abad ke-18 hingga awal abad ke-19.
Perang Padri terjadi di Sumatera Barat antara kaum adat dan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Belanda ikut campur dan mendukung kaum adat. Perang berlangsung selama 18 tahun dari 1821-1837 dan melalui 3 fase, dimana pada akhirnya Belanda berhasil menangkap dan mengasingkan Tuanku Imam Bonjol.
Perang Tondano terjadi dua kali antara abad ke-18 dan ke-19 di Minahasa, Sulawesi Utara, antara Belanda melawan penduduk setempat. Pertama terjadi tahun 1808-1809 karena Belanda mencoba memonopoli perdagangan beras di Minahasa. Kedua terjadi abad ke-19 saat Belanda memaksa penduduk untuk bergabung dalam pasukan. Kedua perang berakhir dengan kekalahan penduduk setempat melawan pasuk
Kebijakan PemerintahanGubernur Jenderal Herman Williem DaendelsDinda Candra
Gubernur Jenderal Herman Williem Daendels (1762-1818) memerintah Jawa pada tahun 1808-1811. Ia berupaya memperkuat pertahanan dengan membangun benteng dan jalan raya, tetapi kebijakannya yang otoriter dan kejam menimbulkan kebencian rakyat sehingga akhirnya ia ditarik pulang ke Belanda.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Pada tahun 1795, Belanda dikuasai Prancis dan dibentuk Republik Bataaf. Pemerintahan di Hindia Belanda dijalankan oleh Daendels (1808-1811) dan Janssens (1811), namun akhirnya Jawa diserahkan kepada Inggris setelah Kapitulasi Tuntang pada 1811.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang sejarah pendirian VOC oleh Pemerintah dan Parlemen Belanda pada tahun 1602 untuk mengendalikan persaingan antarkongsi dagang Belanda dan memperkuat pengaruh Belanda di Hindia Timur, serta kekuasaan dan hak istimewa yang dimiliki VOC, seperti monopoli perdagangan rempah-rempah dan hak untuk berperang.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Daendels selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808-1811. Daendels membuat reformasi besar-besaran di bidang militer, ekonomi, dan administrasi pemerintahan dengan membangun jalan raya, pelabuhan, dan benteng serta memperkenalkan sistem kerja paksa dan pajak baru.
Pemerintahan Herman William Daendels (1808-1811) membawa perubahan besar di Hindia Belanda, termasuk membangun benteng dan jalan raya strategis, serta meningkatkan sistem birokrasi dan peradilan.
masa penjajahan bangsa kolonial di indonesiaahmad arif
Dokumen tersebut membahas latar belakang kedatangan bangsa kolonial di Indonesia serta proses penjajahan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dokumen juga menjelaskan proses berdirinya VOC dan munculnya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan melalui beberapa pertempuran seperti di Banten, Makassar, dan Mataram.
Revolusi Cina terjadi pada 1911 akibat kemarahan rakyat terhadap Dinasti Manchu yang lemah dan tidak mampu melawan penjajahan asing, serta munculnya nasionalisme Cina. Rakyat Cina di bawah pimpinan Sun Yat Sen melakukan revolusi dan menggulingkan kaisar terakhir Dinasti Qing, sehingga Cina menjadi negara republik.
Dokumen ini membahas sejarah pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia, mulai dari ekspedisi Barents pada 1594 hingga kedatangan Jepang pada 1942 yang mengakhiri penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh pelaut Belanda seperti Cornelis de Houtman dan Jacob van Heemskerck membuka jalur pelayaran ke Indonesia pada akhir abad ke-16. Kemudian didirikannya VOC pada 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah hingga akhir
PPT Perlawanan Rakyat Terhadap PenjajahDewi_Sejarah
Dokumen tersebut membahas tujuan pembelajaran tentang melawan keserakahan penjajah. Siswa diajak untuk mempelajari peta Indonesia dan Belanda, kota yang melakukan perlawanan, pahlawan perlawanan di daerah masing-masing, latar belakang perlawanan, jalannya perang, dan hasil akhir perlawanan. Diberikan contoh perjuangan Sultan Agung, Pattimura, dan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda.
Dokumen tersebut merangkum sejarah kedatangan Spanyol di Indonesia melalui pelayaran Juan Sebastian del Cano pada 1521, yang berhasil membuka jalur laut baru dari Maluku ke Eropa. Dokumen ini juga menjelaskan aktivitas kolonial Spanyol di Sulawesi Utara seperti pembangunan benteng di Wenang dan Manado serta kerjasama dagang dengan Tidore, sebelum akhirnya dikalahkan oleh perlawanan rakyat Minahasa pada 1646.
Dokumen tersebut membahas tentang Revolusi Perancis, mulai dari kondisi sebelum revolusi, sebab-sebab terjadinya, proses dan dampaknya. Kondisi sebelum revolusi diwarnai oleh pemerintahan absolut Raja Louis XVI yang memberatkan rakyat dengan pajak tinggi. Hal ini memicu terjadinya revolusi pada 1789 yang mengubah sistem politik Perancis menjadi berdasarkan konstitusi dan hak asasi manusia.
Kebijakan – kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnyasahobby68
Dokumen tersebut membahas kebijakan kolonial Belanda di Indonesia, mulai dari Daendels, Raffles, sistem tanam paksa, hingga Undang-Undang Agraria 1870. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak baik dan buruk bagi rakyat Indonesia, termasuk memperlancar komunikasi namun juga meningkatkan eksploitasi sumber daya alam.
Presentasi tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia membahas tentang kedatangan bangsa Eropa, kekuasaan VOC dan Belanda, serta kebijakan penjajahan Inggris di bawah pemerintahan Raffles dan Daendels selama abad ke-18 hingga awal abad ke-19.
Perang Padri terjadi di Sumatera Barat antara kaum adat dan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Belanda ikut campur dan mendukung kaum adat. Perang berlangsung selama 18 tahun dari 1821-1837 dan melalui 3 fase, dimana pada akhirnya Belanda berhasil menangkap dan mengasingkan Tuanku Imam Bonjol.
Perang Tondano terjadi dua kali antara abad ke-18 dan ke-19 di Minahasa, Sulawesi Utara, antara Belanda melawan penduduk setempat. Pertama terjadi tahun 1808-1809 karena Belanda mencoba memonopoli perdagangan beras di Minahasa. Kedua terjadi abad ke-19 saat Belanda memaksa penduduk untuk bergabung dalam pasukan. Kedua perang berakhir dengan kekalahan penduduk setempat melawan pasuk
Kebijakan PemerintahanGubernur Jenderal Herman Williem DaendelsDinda Candra
Gubernur Jenderal Herman Williem Daendels (1762-1818) memerintah Jawa pada tahun 1808-1811. Ia berupaya memperkuat pertahanan dengan membangun benteng dan jalan raya, tetapi kebijakannya yang otoriter dan kejam menimbulkan kebencian rakyat sehingga akhirnya ia ditarik pulang ke Belanda.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Pada tahun 1795, Belanda dikuasai Prancis dan dibentuk Republik Bataaf. Pemerintahan di Hindia Belanda dijalankan oleh Daendels (1808-1811) dan Janssens (1811), namun akhirnya Jawa diserahkan kepada Inggris setelah Kapitulasi Tuntang pada 1811.
Kebijakan pemerintah kolonial di nusantaraAntoni081
Sistem Tanam Paksa yang memaksa rakyat menyerahkan hasil tanaman mereka kepada pemerintah Belanda menimbulkan kemiskinan dan penderitaan. Hal ini menyebabkan sistem ini dihapuskan secara bertahap dan digantikan dengan sistem liberal yang memberikan kebebasan berusaha bagi pengusaha swasta."
Bab 4 ips kelas 8 (perkembangan kolonialisme & imperialisme barat)Ayu Aliyatun
Dokumen tersebut membahas tentang masa kolonial di Indonesia, dimulai dari terbentuknya VOC hingga masa pemerintahan kolonial Belanda. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda untuk mengisi kas negara dengan memaksa rakyat menanam komoditas ekspor, meskipun hal ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dokumen juga menyinggung tentang penent
Raja Willem V ditempatkan oleh pemerintah Inggris di Kota
Kew. Dan ia mengeluarkan surat perjanjian yang terkenal dengan
“Surat-Surat Kew” yang isinya agar para penguasa di negri jajahan
Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada
Perancis. Dengan begitu phiak Inggris bergerak cepat menambil
alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang, Ambon, dan
Banda. Dan Inggris juga memeprkuat blokade terhadap Batavia.
Pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan.
Mereka mengambil alih seluruh daerah bekas jajahan VOC di
kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf merupakan vassal
dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan untuk mengatur
pemerintah Hindia Belanda masih terpengaruh oleh Perancis.
berdasarkan buku ips kelas 8, tetapi animasi belum saya berikan. dan presentasi ini cocok sebagai bahan ajar karna lengkap dengan peta konsep bahasa yang mudah dimengerti dan ringkas.
Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda, mulai dari pemerintahan Bataaf, kepemimpinan Daendels dan Raffles, sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda, serta akibat berakhirnya sistem tersebut.
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.dinailmikamila
Kondisi masyarakat Indonesia selama masa penjajahan ditandai dengan eksploitasi tanah dan sumber daya alam oleh penjajah Barat dan Jepang. Berbagai sistem ekonomi seperti cultuurstelsel dan politik ekonomi liberal menyebabkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat. Penjajah juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan rakyat seperti kerja paksa dan larangan organisasi.
Imperialisme dan kolonialisme barat di indonesiaGusti Arianzana
Dokumen tersebut membahas tentang imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia, mulai dari definisi imperialisme dan kolonialisme, penjelajahan bangsa Eropa ke wilayah Indonesia, aktivitas Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), dan respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme melalui perlawanan politik, dampak ekonomi, serta perkembangan sastra kritik.
Masa Pemerintahan Hindia Belanda I di Indonesia diawali dengan jatuhnya VOC pada 1799 dan pengambilalihan kekuasaan oleh Kerajaan Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda I dimulai pada 1800 di bawah Gubernur Jenderal Daendels yang menerapkan politik kolonial liberal dengan melakukan berbagai reformasi administrasi, pertahanan, dan keuangan. Namun, pemerintahannya menimbulkan perlawanan dari raja-raja setempat karena kebijakann
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Pada masa Belanda, dilaksanakan sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan rakyat. Pada masa Inggris di bawah pimpinan Raffles, diterapkan sistem sewa tanah yang memberikan kebebasan kepada petani namun masih bersifat eksploitatif. Sistem ini kemudian digantikan kembali oleh sistem tanam paksa p
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Pada masa Belanda, sistem tanam paksa yang diterapkan Van den Bosch menyebabkan penderitaan rakyat. Pada masa Inggris di bawah pimpinan Raffles, diterapkan sistem sewa tanah yang memberikan kebebasan kepada petani namun masih bersifat eksploitatif. Pemerintahan selanjutnya kembali ke sistem eksploit
Setelah kekuasaan VOC diambil alih pemerintah Belanda pada tahun 1799, Indonesia mengalami berbagai perubahan kebijakan penjajahan akibat persaingan antara Belanda, Prancis, dan Inggris hingga munculnya gerakan nasionalisme pribumi.
Dokumen tersebut membahas tentang imperialisme, kolonialisme, dan pendirian VOC di Indonesia. Imperialisme dan kolonialisme berkembang karena berbagai faktor seperti pencarian kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. VOC didirikan oleh Belanda untuk bersaing dengan pedagang lain dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kekuasaan kolonial menyebabkan pengaruh ekonomi, sosial, dan budah di Indonesia.
2. SEJARAH MASA REPUBLIK PEMERINTAHAN
BATAAF
Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda.
Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum
patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi
Perancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan),
dan fraternite (persaudaraan). Berdasarkan ide dan
paham yang digelorakan dalam Revolusi Perancis itu
maka kaum patriot menghendaki perlunya negara
kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu pada awal
tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja
Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai
Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai
bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf
(1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf adalah
Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte.
3. Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem
V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew.
Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang
terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu
adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda
menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan
kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak
Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih
beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun
1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun
1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk
melakukan blokade terhadap Batavia.
4. • Masa Pemerintahan Herman Williem Daendels
(1808-1811)
Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat
mendukung perubahan-perubahan liberal. Beliau
juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat
dengan memajukan pertanian dan perdagangan.
Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya
beliau bersikap diktator sehingga dalam
masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat
rakyat hanyalah kekejamannya.
5. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam tiga
tahun masa jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut.
I.) Bidang Birokrasi Pemerintahan
1. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping
gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat.
Salah seorang penasihatnya yang cakap ialah Mr. Muntinghe.
2. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektuur dan 31 kabupaten.
Setiap prefektuurdikepalai oleh seorang residen (prefek) yang
langsung di bawah pemerintahan Wali Negara. Setiap residen
membawahi beberapa bupati.
3. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi
pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah
Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga
sesuai dengan hukum adat.
6. II.) Bidang Hukum dan Peradilan
1. Dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis
pengadilan.
* Pengadilan untuk orang Eropa.
* Pengadilan untuk orang pribumi.
* Pengadilan untuk orang Timur Asing.
2. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk
terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi, Daendels
sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam
penjualan tanah kepada swasta.
7. III.) Bidang Militer dan Pertahanan
Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk
mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels
mengambil langkah-langkah berikut ini.
1. Membangun jalan antara Anyer-Panarukan, baik sebagai lalu
lintas pertahanan maupun perekonomian.
2. Menambah jumlah pasukan dalam angkatan perang dari 3000
orang menjadi 20.000 orang.
3. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal itu
dilakukan karena beliau tidak dapat mengharapkan lagi
bantuan dari Eropa akibat blokade Inggris di lautan.
4. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan
Surabaya.
8. IV.) Bidang Ekonomi dan Keuangan
1. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene
Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan
keras.
2. Mengeluarkan uang kertas.
3. Memperbaiki gaji pegawai.
4. Pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib
(Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC
tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
5. Mengadakan monopoli perdagangan beras.
6. Mengadakan Prianger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat
Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspoer
(seperti kopi).
9. V.) Bidang Sosial
1. Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa (rodi)
untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.
2. Perbudakkan dibiarkan berkembang.
3. Menghapus upacara penghormatan kepada
residen, sunan, atau sultan.
4. Membuat jaringan pos distrik dengan
menggunakan kuda pos.
10. Akhir Kekuasaan Herman Willem Daendels
Kejatuhan Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut.
1. Kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels
menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi
maupun orang-orang Eropa.
2. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten,
Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan
dan perlawanan.
3. Penyelewengan dalam penjualan tanah kepada
pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor.
4. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan.
11. • Masa Pemerintahan Janssen (1811)
Jassens ternyata berbeda dengan Daendels, ia lemah
dan kurang cakap. Pemerintah Jassens mewarisi situasi
keamanan dan ekonomi yang sangat buruk dan dibayang-bayangi
ancaman Inggris sewaktu-waktu. Pada bulan
Agustus 1811 Inggris mendarat di Batavia dipimpin Lord
Minto. Belanda melakukan perlawanan terhadap Inggris,
tetapi tidak berhasil. Akibat serangan Inggris tersebut
Belanda menyerah dan akhirnya menandatangani
Kapitulasi Tuntang 11 September 1811.
Isi Perjanjian Tuntang adalah:
• Seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di kawasan
Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris.
• Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.
• Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di
luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.
12. Cukup sekian hasil presentasi kami, atas
perhatiannya kami dari kelompok 3
mengucapkan Terima Kasih