Sejarah Untuk IPA kelas XII

1. MAKALAH SEJARAH
“UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT PADA MASA ORDE BARU”
Kelompok 2
Nama : Afina Luthfi Azmi
Kris Elok N
Laeli Nur Rofiqoh
Puput Tejowati
Sendi Setiono
Wici Dwi C.N
Kelas : XII IPA 3
SMA NEGERI 2 PURBALINGGA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

2. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde
Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Upaya
peningkatan kesejahteraan rakyat pada masa orde baru dilakukan dalam berbagai bidang
antara lain :
1. Bidang Ekonomi
Sejak Oktober 1966 pemerintah Orde Baru melakukan penataan kembali kehidupan
bangsa di segala bidang, meletakkan dasar-dasar untuk kehidupan nasional yang
konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Di bidang ekonomi, upaya perbaikan
dimulai dengan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan
dengan skala prio ritas:
(1) pengendalian inflasi,
(2) pencukupan kebutuhan pangan,
(3) rehabilitasi prasarana ekonomi,
(4) peningkatan ekspor, dan
(5) pencukupan kebutuhan sandang
Pada permulaan orde baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan
ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan
keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Pembangunan dilaksanakan dalam 2 tahap. Yakni :
• jangka panjang : jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
• jangka pendek. : jangka pendek mancakup periode 5 tahun yang terkenal dengan sebutan
“pelita” ( Pembangunan Lima Tahun )
Pelita yang dimaksud adalah :
• Pelita I (1 April 69 – 31 Maret 74) : Menekankan pada pembangunan bidang pertanian.
• Pelita II (1 April 74– 31 Maret 79) : Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan
prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.
• Pelita III (1 April 79 – 31 Maret 84) : Menekankan pada Trilogi Pembangunan.
• Pelita IV (1 April 84 – 31 Maret 89) : Menitik beratkan sektor pertanian menuju
swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri
sendiri.
• Pelita V ( 1 April 89 – 31 Maret 94) : Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.
• Pelita VI (1 April 94 31 Maret 1999) : Masih menitikberatkan pembangunan pada sektor
bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
Pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi oleh
pemerataan pembangunan. Oleh karena itu pemerintahan orde baru menetapkan 8 jalur
pemerataan yaitu :
1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (pangan,sandang & perumahan).
2) Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3) Pemerataan pembagian pendapatan.
4) Pemerataan kesempatan kerja.
5) Pemerataan kesempatan berusaha.
6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi generasi muda dan kaum
wanita.
7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air.

3. 8) Pemerataan memperoleh keadilan.
2. Bidang Agama
Agama mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembentukan moral
manusia.Indonesia sebagai dasar membentuk manusia yang berkualitas. Oleh sebab
itu, dukungan prasarana
dan sarana peribadatan yang memadai memang diperlukan dalam upaya menjalankan
kehidupan ibadah yang tenteram dan damai.
Sejak awal PJP I (Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama) sampai dengan
tahun 1995/1996 dibangun mesjid, gereja Kristen Protestan, gereja Katolik, Pura, dan
Wihara oleh berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat masing- masing
sebanyak 600,3 ribu mesjid, 31 ribu gereja Protestan, 14 ribu gereja
Katolik, 23,7 ribu Pura dan 4 ribu Wihara.
3. Bidang Hukum
Hukum merupakan dasar untuk menegakkan nilai-nilai kemanusian. Berbagai
perbaikan dibidang hukum telah dilakukan dan diarahkan menurut petunjuk UUD
1945. Dalam kaitan ini, antara lain telah ditetapkan Undang-undang tentang KUHAP,
Undang-undang tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek, kompilasi hukum Islam, dan
lain-lain. Agar hukum dapat dijalankan berdasarkan peraturan- peraturan yang
berlaku, telah pula dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun
kepada aparat pemerintah.
4. Bidang Politik
Dimulai pada awal tahun 1968 yang bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak
demokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat.
Tahap yang dilakukan adalah penyederhanaan kehidupan kepartaian, ke ORMASan
dan kekaryaan dengan cara pengelompokan partai partai politik dan golongan karya.
Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan mengadakan serangkaian konsultasi dengan
pimpinan partai partai politik. Hasilnya lahirlah tiga kelompok di DPR yaitu :
(1) Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari partai partai PNI,
Parikindo, Katolik, IPKI, serta Murba.
(2) Kelompok persatuan pembangunan yang terdiri dari partai partai NU, Partai
Muslimin Indonesia, PSII dan Perti.
(3) Sedangkan kelompok organisasi profesi seperti organisasi buruh, organisasi
tani dan nelayan, organisasi seniman, dll tergabung dalam kelompok
Golongan Karya.
Selain itu selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali
pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997.
Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah
menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik.
Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan
rahasia).

4. Dalam hubungannya dengan politik luar negeri, Indonesia telah memainkan
peranan yang cukup penting dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Antara lain
patut dicatat peranan Indonesia di PBB, ASEAN, Gerakan Non Blok, dan APEC.
Dalam upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas pembangunan, kualitas dan
kuantitas aparatur negara terus ditingkatkan. Dalam kaitan ini juga dilakukan
penataan organisasi Departemen dan lembaga Non Departemen.
5. Bidang Pertahanan Keamanan
Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan
peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini
kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran
ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan
pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama.
Manunggalnya ABRI dengan rakyat dan memantapkan dwi fungsi ABRI dilakukan
dalam kurun waktu PJP I sampai pertengahan pelaksanaan Repelita VI.
Pembangunan pertahanan keamanan terus dilakukan dengan terus memperkuat
kemampuan ABRI dalam melaksanakan kedua fungsinya.
6. Bidang Teknologi
Berbagai upaya peningkatan teknologi terutama di bidang pertanian dan
kesehatan yaitu dengan adanya peningkatan kemampuan rekayasa dan rancang
bangun dalam industri manufaktur, mulai dari industri dengan teknologi sederhana
sampai industri canggih seperti pesawat terbang.